BLORA – Kapolres Blora AKBP Saptono menegaskan, jajaranya hingga ke tingkat Polsek, termasuk ASN di lingkungannya wajib bersikap netral dalam Pemilu 2019. Tidak hanya soal netralitas Polri, jajarannya diminta banyak turun di masyarakat, dan memberi pemahaman soal berita hoaks yang makin marak beredar.
“Kami selalu wanti-wanti, dan ingatkan anggota untuk jaga netralitas di Pemilu 2019” katanya, Rabu (28/11).
Soal netralitas tersebut, disampaikan Kapolres saat menyambangi anggotanya dari satu ruang kerja, ke ruang kerja lainnya di lingkungan Mapolres Blora. Dalam kesempatan itu, AKBP Saptono menyatakan akan ada sanksi jika anggotanya tidak netral dalam Pemilu 2019.
Bahkan di berbagai pertemuan dengan para pihak, Kapolres berpesan kepada siapa saja yang mengetahui anggotanya tidak netral, dipersilahkan langsung ditegur. “Polisi yang tidak netral. silahkan tegur langsung, jika tetap ngeyel laporkan ke Mapolres,” tegasnya.
Hukuman
Menurutnya, jika laporan masyarakat ada fakta dan bukti, pihaknya akan memberi sanksi pada anggota.”Sanksinya, bisa penundaan kenaikan pangkat, dan hukuman disiplin lainnya,” jelas AKBP Saptono.
Selain itu, Polri dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain untuk memasang atribut (APK) bertuliskan atau bergambar partai politik parpol, caleg dan paslon. Polri, lanjutnya, juga dilarang menghadiri, menjadi pembicara, narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat kampanye, dan pertemuan parpol.
Berbeda kalau polisi melaksanakan pengamanan, karena itu tugas negara, tetapi harus bebekal surat perintah tugas. “Kami larang anggota foto bersama caleg, anggota DPD, Capres, Cawapres, dan Timsesnya,” tandasnya.
Selain itu, jajarannya dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, tim sukses dan paslon presiden/wapres di masa kampanye.
Kapolres AKBP Saptono menambahkan, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif tidak hanya jadi tugas polisi, melainkan tugas semua pihak dalam mewujudkan rasa aman masyarakat.(suarabaru.id/wahono)
