WONOGIRI – Pelayanan pendidikan di Wonogiri akan lumpuh. Sebab, ada rencana aksi mogok massal yang diprogramkan secara serentak oleh para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama 21 hari kerja. Sebagai insan pendidik dan tenaga kependikan non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka akan mogok kerja mulai Senin (8/10) sampai dengan Rabu (31/10) mendatang.
Rencana aksi mogok massal secara serentak ini, telah viral di media sosial (Medsos) melalui FB, group-group WA, instagram, internet dan lain-lain. Di sejumlah sekolah di Kabupaten Wonogiri, juga dipasangi spanduk MMT atau banner yang bertuliskan tentang seruan cuti bersama secara serentak bagi semua GTT dan PTT. Yang itu dicetak dengan latar belakang warna merah darah dengan tulisan hitam berarsir putih, sehingga menyajikan warna yang kontras dan mudah dibaca.
Di gapura masuk sekolah-sekolah negeri di Wonogiri dan tempat strategis lainnya, telah dipasang spanduk MMT dengan tulisan judul: ”Cuti bersama mengajar/bekerja 8-31 Oktober 2018 Honorer Sekolah Negeri Seluruh Indonesia.” Di bawah judul, dituliskan kalimat: ”Pemintaan maaf kami kepada orang tua siswa, masyarakat umum, kami tidak mengajar selama 21 hari karena sudah separuh usia kami curahkan untuk negara, tapi hingga saat ini negara tidak mengakui kebereadaan kami. Kami hanya sebagai budak modern-nya pemerintah. Maafkanlah kami, doa dari masyarakat dan warga negara untuk berempati atas keberadaan kami, dan bisa memahami kami selama ini. Hormat kami Guru Honorer/Tenaga Honorfer Sekolah Negeri.”
Menurut Tokoh GTT Kabupaten Wonogiri, Trias, aksi mogok massal ini akan dilakukan oleh semua GTT dan PTT yang selama ini bekerja di semua sekolah negeri. ”Semua sekolah negeri,” tegasnya. Penegasan sama, juga disampaikan oleh Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Wonogiri, Sunthi Sari dan Pengurus FPHI Wonogiri, Indra. ”Jumlah GTT dan PTT di Kabupaten sekitar enam ribu orang,” kata Sunthi Sari. Indra menambahkan, ini merupakan instruksi dari DPP FPHI pusat, untuk melakukan aksi mogok massal secara nasional, mulai Tanggal 15 sampai dengan 31 Oktober 2018. ”Tapi kami yang di Wonogiri memulai lebih awal, yaitu Tanggal 8 Oktober sampai dengan 31 Oktober, berlangsung selama tiga minggu,” tandas Indra.
Para GTT dan PTT menyatakan, pelayanan pendidikan kepada masyarakat selama ini, dapat terselenggara karena peran para GTT dan PTT yang berstatus honorer. Ini terjadi, karena jumlah insan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS minim jumlahnya, karena telah banyak yang pensiun. Keberadaan para GTT dan PTT mendominasi jumlah guru dan tenaga kependidikan di semua sekolah negeri. Produk mereka, yakni kelulusan para siswa pun, selama ini diakui oleh sah oleh pemerintah. Ironisnya, pemerintah tidak mau memahami peran mereka yang telah diberikan secara totalitas tersebut. Pemerintah dengan segala produk kebijakannya, dinilai telah tega memperlakukan secara diskriminatif kepada para GTT dan PTT. Menyikapi ini, para GTT dan PTT menuntut secara bertahap dapat diangkat jadi ASN/PNS berdasarkan lama pengabdian, hingga tuntas seluruhnya, tanpa dengan tes tertulis dan bisa dengan afirmasi lamanya pengabdian.
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Wonogiri, Siswanto, menyatakan, belum menerima pemberitahuan rencana mogok para GTT dan PTT. ”Resminya belum menerima. Tapi mendengar ada informasi seperti itu,” jelasnya sambil mengimbau agar rencana mogok ditangguhkan, supaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap dapat diwujudkan. Pengangkatan jadi ASN/PNS, itu menjadi wewenang pemerintah pusat. Dikbud Wonogiri, berencana akan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi manakala para GTT dan PTT bila sampai betul mogok massal. Yaitu mengoptimalkan insan pendidik PNS secara maksimal. Juga melakukan penggabungan siswa untuk menciptakan efektivitas pembelajaran di sekolah karena terbatasnya guru.(suarabaru.id/bp)
