WONOGIRI – Penyajian data administrasi kependudukan (Adminduk) yang invalid, menyulitkan pelaksanaan program pembangunan. Terkait ini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo minta agar dilakukan update, validasi dan verifikasi, dengan mendasarkan aspek faktual, aktual dan obyektivitas. Ini untuk menghindarkan keberadaan dokumen data Adminduk yang invalid, demi menyajikan basis data kependudukan yang akurat dan akuntabel, untuk acuan pelaksanaan program pembangunan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Joko Sutopo, Selasa (2/10), menegaskan itu ketika memberikan sambutan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Adminduk yang digelar di Pendapa Kabupaten Wonogiri. Rakor yang diikuti para petugas registrasi tingkat desa dan kelurahan se Kabupaten Wonogiri ini, diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Wonogiri, Sungkono. Ikut hadir jajaran Forkompinda, para kepala dinas dan instansi terkait, para camat, Kades serta Lurah.
Menurut Bupati Joko Sutopo, data kependudukan di Kabupaten Wonogiri masih perlu dibenahi melalui langkah verifikasi dan validasi. Keberadaan data kependudukan yang sekarang ada, ternyata tidak ada sinkronisasi kesamaan data kependudukan antara dinas yang satu dengan lainnnya, dan tidak conect saat akan dipakai untuk menjalankan program pembangunan. Data di BPS tidak sama dengan yang ada di Dinsos maupun di Dinas PMD dan Dinkes. Dicontohkan, data Balita penyandang gizi buruk ada sebanyak 2.300 anak. ”Celakanya, ketika akan mendapatkan penanganan untuk perawatan gratis di rumah sakit, keberadaan Balita gizi buruk sulit ditemukan di lapangan. Dimana domisilinya, sulit ditelusuri,” tandas Bupati.
Karena data kependudukan yang tidak valid, juga menyulitkan pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), juga dalam merealisasikan pemberian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun untuk melakukan penanganan terhadap Balita penyandang gizi buruk. Padahal, tandas Bupati, pemerintah melalui PKH berkehendak untuk menciptakan generasi emas bangsa Indonesia.
Data PKH di Kabupaten Wonogiri, ada sebanyak 27 ribu KK dengan nilai bantuan sebanyak Rp 51 miiar. ”Tapi keberadaan mereka tidak terdeteksi dengan baik,” ujar Bupati. Demikian halnya dengan data warga penerima BPNT sebanyak 74 ribu penduduk. Mengapa itu dapat terjadi ? Karena acuan data kependudukan yang dipakai ternyata invalid, dan perlu dilakukan pembenahan. ”Mohon kepada para petugas registrasi, dapat dioptimalkan perannya untuk melakukan validasi dan vertifikasi dengan baik,” tegas Bupati, sembari menambahkan terlebih lagi setelah kekosongan sebanyak 718 perangkat desa di Kabupaten Wonogiri telah terisi.
Ditegaskan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri, Sungkono, institusi yang dipimpinnya kini berupaya melakukan penyegaran data, baik data penduduk yang lahir, yang pindah maupun yang meninggal. ”’Kami juga telah melakukan pendataan penduduk yang usianya menjelang 17 tahun. Ini kami lakukan ke sekolah-sekolah. Sehingga ketika mereka sudah memasuki usia 17 KTP mereka tinggal mencetaknya,” katanya. Pada bagian lain, dia menjelaskan bagi warga yang masih memegang Surat Keterangan (Suket) sebagai KTP sementara, didesak untuk segera mengurus KTP-nya yang asli. Sebab saat ini ketersediaan blangko KTP sudah lebih dari cukup.(suarabaru.id/bp)
