Setiap tahun, pemerintah menerima berbagai permohonan pewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menetap dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Namun demikian, proses untuk menjadi WNI tidaklah mudah, karena harus melalui berbagai persyaratan dan pertimbangan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat, bahwa tidak semua permohonan pewarganegaraan dapat dikabulkan.

Berdasarkan data permohonan pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, sejak tahun 2020 hingga 2025, dari total 544 pengajuan pewarganegaraan, hanya 241 permohonan yang diterima. Bahkan, dalam satu tahun terakhir (2025), dari 147 permohonan naturalisasi, hanya 2 yang diterima, sementara 145 permohonan ditolak atau belum dapat dikabulkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Widodo, menilai angka tersebut menegaskan bahwa proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang ketat. Setiap pemohon harus memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk aspek integrasi kebangsaan, kepatuhan hukum, serta kontribusi terhadap negara.

“Setiap tahun, kami menerima berbagai permohonan pewarganegaraan dari WNA yang ingin menetap dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, penerimaan dilakukan dengan pertimbangan yang ketat, menunjukkan bahwa status kewarganegaraan Indonesia merupakan sesuatu yang berharga dan tidak diberikan secara otomatis,” ujar Dirjen AHU, saat Konferensi Persi di Gedung Ditjen AHU, Jakarta pada Kamis (26/2/2026).

Selain permohonan pewarganegaraan oleh WNA, permohonan kewarganegaraan juga banyak diajukan oleh anak hasil perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Tingginya jumlah permohonan dari kelompok ini menunjukkan bahwa banyak anak dari keluarga campuran memilih untuk menjadi WNI dibandingkan mempertahankan kewarganegaraan asingnya.

Mengutip data pada laman Instagram Kemenkum, sejak Oktober 2024 hingga Januari 2026, sebanyak 212 ABG telah memperoleh Surat Keputusan (SK) WNI. Tahun 2025 menjadi periode dengan jumlah penetapan tertinggi.

“Penetapan SK WNI bagi ABG adalah bentuk perlindungan negara, kepastian hukum, dan investasi masa depan anak. Semakin tinggi permohonan menandakan semakin banyak keluarga yang memastikan status kewarganegaraan anak secara resmi dan sah,” tutur Dirjen AHU.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anak hasil perkawinan campuran diberikan kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut atau paling lambat sebelum usia 21 tahun, mereka wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya. Pilihan untuk menjadi WNI menjadi bukti kuat bahwa Indonesia tetap menjadi identitas dan rumah bagi mereka yang memiliki latar belakang keluarga lintas negara.

“Anak-anak hasil perkawinan campuran memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun. Banyak di antara mereka yang dengan sadar memilih menjadi WNI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi generasi muda dari keluarga campuran,” tambahnya.

Tingginya minat WNA maupun anak hasil perkawinan campuran untuk menjadi WNI, lanjut Dirjen AHU, merupakan indikator kepercayaan terhadap Indonesia. Banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang memilih kewarganegaraan Indonesia menunjukkan kuatnya keterikatan mereka dengan bangsa Indonesia.

“Pemerintah melalui Direktorat Jenderal AHU akan terus memastikan bahwa setiap proses pewarganegaraan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga status sebagai warga negara Indonesia tetap memiliki makna yang penting dan bernilai tinggi,” imbuhnya.

Ning S

The post Tingginya Minat WNA dan Anak Perkawinan Campuran Jadi WNI, Tegaskan Berharganya Kewarganegaraan Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

BELAKANGAN ini jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS), lengkap dengan bendera dan atribut “US Army” pada lengannya, sembari berpamitan dengan keluarganya di bandara sebelum bertugas.

Perempuan bernama Kezia Syifa, asal Tangerang, Banten, yang kini bertugas di Maryland Army National Guard (Garda Nasional Angkatan Darat AS), menjadi perbincangan publik karena ia mengenakan hijab bersama seragam militer tersebut.

Kisah ini memicu diskusi luas terutama mengenai status kewarganegaraan, loyalitas kebangsaan, dan implikasi hukum domestik Indonesia jika WNI terlibat dalam dinas militer asing. Publik bertanya: apakah tindakan ini sah menurut hukum AS? Bagaimana dengan hukum Indonesia? Apa dampaknya terhadap status kewarganegaraan Kezia bila memang benar ia menjadi anggota militer AS?

Secara administratif, Amerika Serikat memperbolehkan warga negara asing bergabung dengan militer AS, tetapi bukan tanpa syarat. Salah satu syarat utama adalah memiliki status Lawful Permanent Resident (LPR) atau Green Card, izin tinggal tetap di AS yang memberi hak bekerja dan menetap secara permanen.

Green Card juga membuka kemungkinan bagi pemegangnya untuk mendaftar sebagai Enlisted personnel (bintara/tamtama) di US Army atau Garda Nasional, tetapi tidak langsung memberikan akses pada peran yang memerlukan security clearance tinggi atau jabatan perwira sebelum menjadi warga negara AS penuh.

Dengan demikian, secara hukum AS, seseorang seperti Kezia Syifa yang telah bermukim di AS serta memegang Green Card dapat memenuhi syarat administrasi untuk bergabung dengan Garda Nasional sebuah komponen resmi militer AS yang dapat dipanggil baik oleh pemerintah negara bagian maupun federal.

Green Card merupakan passport imigrasi AS pertama yang paling penting bagi WNA yang ingin menjadi militer di AS. Pemegang Green Card dapat menerima pelatihan militer dan bertugas sebagai prajurit aktif setelah lolos seleksi kesehatan, tes kebugaran, dan pemeriksaan background.

Selain itu, militer AS memiliki ketentuan percepatan naturalisasi bagi anggota militer asing di bawah beberapa program tertentu. Hal ini berarti mereka berpeluang mendapatkan kewarganegaraan AS lebih cepat dibanding pelamar biasa, bahkan beberapa di antaranya bisa langsung mengajukan naturalisasi setelah menyelesaikan pelatihan dasar dan masa dinas tertentu.

Proses naturalisasi ini juga terkait dengan sumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi titik sentral perdebatan hukum dan identitas bagi WNI yang memilih jalur ini.

* * * * *

Proses seseorang pindah ke Amerika Serikat umumnya melalui student Visa — dengan bukti kemampuan finansial tinggi, employment visa — melalui sponsor perusahaan/pekerjaan, family visa — melalui hubungan keluarga, dan Diversity Visa Lottery — program undian nasional.

Untuk student visa, calon mahasiswa internasional harus menunjukkan kemampuan finansial yang signifikan tabungan mencakup biaya hidup dan kuliah, yang dalam praktek dapat mencapai kisaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk belajar di AS.

Namun penting dicatat bahwa visa pelajar tidak memberi hak otomatis untuk bekerja penuh waktu apalagi bergabung ke militer AS, sehingga WNA yang ingin bergabung tetap membutuhkan status Green Card.

Walaupun hukum AS membuka peluang bagi pemegang Green Card untuk mendaftar, jalan menuju anggota militer Amerika Serikat tetap kompleks. Selain persyaratan imigrasi, calon harus melewati seleksi fisik dan mental, menunjukkan kompetensi, menjalani pelatihan dasar, dan menandatangani Sumpah Kesetiaan AS.

Sumpah ini bukan sekadar ritual dalam hukum militer AS, sumpah setia kepada Konstitusi AS adalah syarat keanggotaan resmi. Hal ini yang kemudian menimbulkan debat tentang loyalitas ganda di antara beberapa pihak di Indonesia.

Istilah dual loyalty merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki keterikatan hukum, emosional, atau moral kepada dua negara sekaligus. Dalam konteks WNI yang menjadi militer di negara lain, hal ini menjadi pusat perdebatan.

Bergabung dengan militer dianggap tidak sekadar pekerjaan profesional; itu adalah bentuk kesetiaan konstitusional kepada sebuah negara. Ketika WNI mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, muncul pertanyaan: apakah ia masih memiliki kewajiban hukum yang sama kepada Indonesia?

Pertanyaan ini bukan hanya soal identitas, tetapi menyentuh inti status kewarganegaraan, loyalitas nasional, dan perlindungan negara terhadap warganya.

Isu ini harus dilihat melalui lensa hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

* * * * *

Menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap keikutsertaan dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat menggugurkan status kewarganegaraan, apalagi jika dilakukan tanpa izin resmi Presiden RI.

Namun, otoritas hukum Indonesia merespons fenomena ini secara hati-hati dan prosedural. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis terjadi begitu seseorang bergabung dengan militer asing; hal itu harus melalui mekanisme administratif formal, termasuk keputusan Menteri Hukum dan HAM, serta pengumuman dalam Berita Negara.

Implikasi hukum dari bergabungnya WNI dalam militer AS meliputi, potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, bila terbukti tanpa izin Presiden, pencabutan paspor Indonesia, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang asing di Indonesia, hilangnya hak sipil dan politik di Indonesia, termasuk hak memilih dan dipilih, dan risiko status “stateless” sementara, jika kewarganegaraan Indonesia dicabut sebelum naturalisasi AS diproses.

Pakar hukum menegaskan bahwa status WNI yang menjalani dinas militer asing harus dibedakan dari aktivitas lain seperti bekerja di bagian administratif sekali pun, karena hukum militer internasional memandang semua personel berseragam sebagai kombatan resmi.

Indonesia adalah negara berdaulat dengan sistem hukum yang tegas mengenai kewarganegaraan dan loyalitas nasional. Meskipun globalisasi membuka berbagai peluang karier internasional, termasuk di bidang militer asing, kebanggaan menjadi WNI harus terus dipupuk.

Keanggotaan dalam militer asing bukan sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi keputusan besar yang berimplikasi terhadap status hukum personal dan hubungan konstitusional dengan negara Indonesia.

Kasus Kezia Syifa menjadi cermin bagi bangsa bahwa diaspora Indonesia memiliki peluang dan pilihan, namun setiap langkah harus dibingkai oleh pemahaman hukum yang matang. Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada diaspora agar hak dan kewajibannya jelas, terukur, dan sesuai dengan konstitusi.

Fenomena WNI yang menjadi militer Amerika Serikat merupakan dinamika hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum AS, hal itu mungkin terjadi jika seseorang memenuhi persyaratan imigrasi dan militer tetapi secara hukum Indonesia, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius bagi status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, pilihan karier boleh global, tetapi loyalitas kepada NKRI dan pemahaman atas hak-hak kewarganegaraan harus tetap menjadi prioritas utama bagi setiap WNI, di mana pun mereka berada.

— Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, (Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang) —

The post Implikasi Hukum dan Dual Loyalty WNI Jadi Militer di Amerika Serikat appeared first on SuaraBaru.id.

“Ada 322 penolakan, penolakan permohonan paspor yang terindikasi akan menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI NP) sebanyak 321 kasus, dan penolakan atau penundaan keberangkatan di TPI ada 1 kasus,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan dalam konferensi pers capaian kinerja Kanwil dan UPT Imigrasi se Jateng 2025 yang berlangsung di Kanwil Ditjenim Jateng, Jumat (12/12/2025).

Haryono menyebut, Imigrasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan WNI agar tidak menjadi korban TPPO/TPPM melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai upaya pencegahan.

“Ada 44 Desa Binaan Imigrasi telah dibentuk di Jawa Tengah dengan didampingi 39 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) pada seluruh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Program Desa Binaan ini memiliki tujuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, memberikan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian, serta memperkuat pemahaman warga tentang pentingnya pencegahan TPPO melalui peningkatan kewaspadaan, deteksi dini, dan edukasi mengenai berbagai modus yang digunakan.

Dalam rilis akhir tahun 2025 ini, Haryono mengungkapkan, pada periode Januari hingga Desember 2025, Imigrasi Jawa Tengah dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jauh melampaui target dan penegakan hukum keimigrasian yang tegas.

“Secara keseluruhan, Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah berhasil mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp283.332.479.912 dari target yang ditetapkan Rp111.879.084.000, dengan persentase realisasi sebesar 253%,” kata Haryono.

Sementara untuk total Paspor yang diterbitkan selama periode Januari hingga Desember 2025 adalah 288.742 Paspor Elektronik, 27.500 Paspor Biasa 48 Halaman, dan 3.567 Paspor Biasa 24 Halaman, serta 1.356 Paspor Polikarbonat.

“Total Penerbitan dan Perpanjangan Izin Tinggal mencapai 61.117, dengan rincian Visa On Arrival 25.442, Izin Tinggal Kunjungan 25.596, Izin Tinggal Terbatas 9.822, Izin Tinggal Tetap 78, dan Affidavit 179,” imbuhnya.

Sedangkan untuk perlintasan keluar masuk Indonesia pada 4 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Jawa Tengah, yakni TPI Bandara Ahmad Yani Semarang, TPI Bandara Adi Soemarmo, TPI Laut Tanjung Intan Cilacap, dan  TPI Laut Tanjung Emas Semarang, tercatat sebanyak 174.330 perlintasan.

The post Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jateng Pastikan WNI Tak Jadi Korban TPPO appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian ini menyusul telah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada yang bersangkutan.

Guat Ciu sendiri telah lama tinggal di Indonesia, namun selama ini dokumen kewarganegaraan belum lengkap.

Awal berproses, tahun 2023 hingga kelengkapan administrasi terpenuhi, Guat Ciu mengajukan kembali di bulan Januari 2025, dengan beberapa kali mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tak lama setelahnya itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi.

Petikan Keputusan Menteri Hukum tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Guat Ciu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jateng melalui Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, kepada Sesdindukcapil Kota Pekalongan untuk dapat diserahkan ke Guat Ciu, Jumat (14/11/2025).

Proses penyerahan Petikan Surat Keputusan tersebut berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekaloangan dengan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Moch. Lutfi.

Sekdin Dukcapil Kota Pekalongan mengungkapkan, sudah kesekian kali Dukcapil dengan Kemenkum Jateng berkolaborasi terkait dengan pengajuan permohonan penegasan Kewarganegaraan.

“Diharapkan dengan kolaborasi ini keturunan Tiong Hoa yang sudah tinggal lama di Indonesia mendapatkan penegasan status WNI nya untuk menjadi tertib administrasi,” ujar Moch. Lutfi.

Kabid Pelayanan AHU, Deni Kristiawan menerangkan bahwa Kewarganegaraan ini masuk di dalam tusi Kementerian Hukum. Deni juga mengapresiasi kontibusi apik dari pihak Disdukcapil Kota Pekalongan yang telah menjadi narahubung dalam proses permohonan tersebut.

“Negara hadir untuk melayani masyarakat dalam proses kewarganegaraan. Berkat kerja sama ini proses pelayanan status kewarganegaraan hingga terbitnya keputusan menteri tentang penegasan status kewarganegaraan, berjalan dengan baik,” kata Deni.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo menegaskan komitmen jajarannya dalam memberikan pelayanan administrasi hukum umum dalam hal ini pelayanan status kewarganegaraan.

“Proses penyerahan petikan surat keputusan ini menjadi bukti Kanwil Kemenkum Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Ning S

The post Terima SK dari Kemenkum Jateng, Guat Ciu Kini Resmi Jadi WNI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian ini menyusul telah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada yang bersangkutan.

Wong Kiem Thien sendiri telah lama tinggal di Indonesia, namun selama ini dokumen kewarganegaraan belum lengkap.

Bulan Agustus Tahun 2024, Wong Kiem Thien telah lebih dulu mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tak lama setelahnya itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi.

Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Wong Kiem Thien diserahkan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jateng, Tjasdirin, Selasa (11/3/2025).

Proses penyerahan Petikan Surat Keputusan tersebut berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Tjasdirin mengungkapkan selamat kepada Wong Kiem Thien yang telah memperoleh penegasan status sebagai Warga Negara Indonesia. Dia juga mengingatkan untuk selalu peduli dengan sesama warga masyarakat, serta perlu memahami dan mampu membela hak menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai WNI.

Kadiv Yankum juga mengapresiasi kerja sama yang baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Wonogiri, termasuk di dalamnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Purwantoro, dan Kelurahan Purwantoro.

Berkat kerja sama ini proses pelayanan status kewarganegaraan hingga terbitnya keputusan menteri tentang penegasan status kewarganegaraan, berjalan baik.

Sementara, Kepala Dinas Disdukcapil Wonogiri, Herdian menegaskan bahwa ini merupakan bukti negara hadir kepada masyarakat, khususnya kepada Wong Kiem Thien dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan.

Ning S

The post Resmi WNI, Wong Kiem Thien Terima Surat Keputusan dari Kadiv Yankum Kemenkum Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, dan Kuasa Usaha Ad Interim Tika Wihanasari melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Roma, Senin 10 Maret 2025.

Tiga atlet tersebut adalah, Emil Audero Mulyadi (Italia), Joey Mathijs Pelupessy (Belanda) dan Dean Ruben James (Belanda).

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, dalam sambutannya menegaskan, naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata. “Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia,” ujar Sekjen Kemenkum.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum, dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait.

Serta partisipasi semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya pemain berkualitas dalam skuad Tim Nasional Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda besar yang menjadi target utama diantaranya: FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

The post Emil Audero, Joey Mathijs dan Dean Ruben James Resmi WNI, Lengkapi Skuad Timnas Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama seluruh stakeholder terkait.

Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, akhirnya target capaian kita untuk Chen mendapatkan status kewarganegaraan berhasil. Ini bukan hanya hasil kerja keras dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng, tapi juga hasil kolaborasi yang sangat baik dengan seluruh stakeholder yang terlibat,” ujarnya.

Tejo juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam proses ini. “Dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, melalui delapan tahun upaya kerja sama dengan berbagai pihak terkait, saat ini Chen dan anaknya bisa hidup mandiri dengan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka kini memiliki perlindungan hukum yang sama seperti kita semua,” tambah Tejo.

Diketahui, Chen Shih Tsuan, yang sebelumnya merupakan warga negara Taiwan, telah mengalami kendala besar dalam pergerakannya selama berada di Rudenim Semarang karena status kewarganegaraannya yang belum jelas.

“Dahulu, ia (Chen) sempat melanggar aturan Keimigrasian Indonesia dan diamankan oleh pihak imigrasi. Namun, berkat proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, Chen kini dapat memulai hidup baru sebagai WNI,” terangnya.

Delmawati, Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mengawal langsung proses perpindahan status kewarganegaraan Chen memberikan penjelasan lebih mengenai langkah-langkah yang telah diambil.

“Proses ini tidak mudah, namun kami terus mengawal hingga Chen mendapatkan hak-haknya sebagai WNI. Kami berharap Ibu dapat berkontribusi kepada negara ini, serta hidup mandiri dan menghidupi anaknya di masa depan,” kata Delmawati.

Proses legalisasi status kewarganegaraan Chen bukan hanya tentang mendapatkan dokumen resmi, namun juga memberikan kesempatan bagi dirinya dan anaknya untuk hidup dengan kebebasan yang selama ini terhalang. Dengan status sebagai WNI, Chen diharapkan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan ikut berperan dalam pembangunan negara.

Dengan selesainya proses ini, harapan untuk masa depan yang lebih baik kini terbuka lebar bagi Chen dan anaknya. “Semoga bisa memberikan contoh bagi mereka yang berada dalam situasi serupa,” imbuhnya.

Pada kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jateng menyerahkan langsung surat keterangan status kewarganegaraan kepada Chen Shih Tsuan.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang, Agus Triharto HS, Kepala Sub bidang AHU, Widya Pratiwi Asmara, para pejabat eselon IV dan V serta staf di Jajaran Rudenim Semarang.

Ning S

The post Chen Shih Tsuan Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia setelah Delapan Tahun dalam Perjuangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkum, Hantor Situmorang menyampaikan, mereka yang disumpah adalah, Kevin Dick, Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu.

Kevin Dick merupakan pemain sepakbola FC Copenhagen, kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Demikian juga Estela dan Noa Johanna, keduanya adalah pemain sepakbola putri kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia.

Dengan resminya pengambilan sumpah, ketiga pemain tersebut siap memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang kejuaraan.

Sumpah kewarganegaraan ini diambil setelah melalui proses panjang, melalui persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden Republik Indonesia.

Sumpah kewarganegaraan dilakukan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Andministrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo M. Muzhar, dan disaksikan oleh Staf Khusus Menteri Akhmad Ali Fahmi, Sesditjen AHU Mohamad Aliamsyah, Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, dan Chief of President office PSSI, Nirmala Dewi.

Hadir juga menyaksikan sumpah kewarganegaraan antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Denmark, Dewi Savitri Wahab serta sejumlah staf KBRI.

Ning S

The post Kevin Dick Resmi Menjadi WNI dan Siap Perkuat Timnas Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan sakral tersebut berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng. Satu orang yang diambil sumpahnya tersebut adalah Yu Lanying asal Tiongkok.

Prosesi ini merupakan bagian dari tahap pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, yang merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Menurut Kakanwil Tejo Harwanto, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. “Sebagai Warga Negara Indonesia yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Tejo.

“Selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” sambungnya.

Pada saat yang sama, Kakanwil Kemenkumham Jateng juga mengambil sumpah jabatan 2 orang notaris pengganti dan 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kepada yang dilantik Tejo berpesan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pemahanan hukum yang baik bagi masyarakat.

“Bagi PPNS saya harap menggiatkan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan secara objektif dan berkeadilan,” kata Tejo.

“Bagi notaris pengganti agar selalu berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya,” tuturnya.

Dalam pengambilan sumpah tersebut juga disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jateng, Anggiat Ferdinan, serta pejabat administrasi kantor wilayah.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Ambil Sumpah Kewarganegaraan Seorang Warga Negara Tiongkok appeared first on SuaraBaru.id.

”Nathan sudah diproses juga untuk mendapatkan paspor dan KTP sebagai WNI. Satu langkah lagi, mengurus perpindahan federasi untuk Nathan, agar bisa membela Timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungan semua lembaga, yang membantu proses ini berjalan dengan baik,” kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, seperti duktip dari laman resmi PSSI, Selasa (12/3/2024).

Setelah menjadi WNI, pemain yang saat ini bergabung di klub SC Heerenveen itu, berpeluang besar melakukan debut bersama Timnas Indonesia saat laga melawan Vietnam, pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026, babak kedua.

BACA JUGA: Ancaman Tenggelam, DMC Dompet Dhuafa Resmikan Peninggian Jalan di Dusun Timbulsloko

Pada pertemuan pertama, Indonesia terlebih dahulu menjamu Vietnam. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024). Kemudian gantian skuad Garuda yang melawat ke markas Vietnam. Laga itu dilaksanakan di Stadion Nasional My Dình, Selasa (26/3/2024) mendatang.

Sementara itu pada kesempatan yang lain, Erick Thohir memberikan apresiasinya pada tiga tim Liga 2, yang berhasil promosi ke Liga 1 musim depan. Ketiga tim itu adalah PSBS Biak, Semen Padang, dan Maluku Utara (Malut) United. Ketiga tim ini menjadikan Liga 1 musim depan, akan berisi wakil dari tiap pulau di Indonesia.

Sumatera akan diwakili Semen Padang, sedangkan PSBS Biak mewakili Papua. Malut United akan mengembalikan kesebelasan asal Pulau Maluku, ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Praktis seluruh wilayah Indonesia pun terwakili.

BACA JUGA: Manajemen PSIS Serahkan Jadwal Laga Lawan Persis ke PT LIB

”Selamat kepada tiga tim yang berhasil promosi. Dan ini menambah semarak liga, karena tiga tim yang promosi mewakili wilayah di luar Jawa, dengan wilayah pulau yang berbeda. Ini benar-benar Liga Indonesia,” ujar Erick.

Dijelaskan juga, selama ini Liga Indonesia dihuni banyak wakil dari Pulau Jawa. Ditambah dua tim asal Kalimantan, Borneo dan Barito, serta Bali United yang menjadi perwakilan Bali serta Nusa Tenggara.

Ada pula wakil Sulawesi, yakni PSM Makassar. Dengan hadirnya Semen Padang yang mewakili Sumatera, Malut United (Pulau Maluku), dan PSBS Biak (Papua), membuat seluruh pulau jadi terwakili.

BACA JUGA: Patroli Saat Jam Rawan di Malam Bulan Ramadan

”Seluruh perwakilan Indonesia sudah ada. Ini akan sangat menarik ditunggu kompetisinya. Ini tentu akan semakin maksimal mendorong pertumbuhan dan regenerasi pemain-pemain muda di setiap pulau,” imbuhnya.

Promosinya ketiga tim dari Liga 2 itu, sekaligus menepis isu yang menyebut musim depan hanya ada satu tim yang promosi dan degradasi. Erick menegaskan, PSSI konsisten dan tegas pada sistem kompetisi. ”Kami akan tegas, musim depan akan ada tiga tim yang promosi dan degradasi,” ujarnya.

Riyan

The post Nathan Tjoe-A-On Bakal Gabung Timnas Lawan Vietnam appeared first on SuaraBaru.id.