Menurut Anas saat dihubungi Suarabaru.id Selasa (17/6), pihaknya memperoleh informasi bahwa Rizki Widiantoro ( 25) pekerja migran Indonesia di Malaysia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kebumen itu meninggal karena gantung diri.

“Namun kami menyoroti mengapa tidak ada penjelasan penyebab gantung diri TKI itu apa. Ini juga sering terjadi pada kasus lain. Saya berharap Pemkab Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kebumen maupun Pemerintah Pusat menjelaskan kepada keluarga korban atau ahli waris secara transparan,”tandas Anas.

Seperti diberitakan, Rizki Widiantoro (25), pekerja TKI asal Desa Bocor Buluspesantren Kebumen yang bekerja di Malaysia meninggal pada 1 Juni 2025. Namun jenazah Rizki baru sampai di Kebumen pada 16 Juni 2025 atau hampir 15 hari baru tiba.

Bahkan pihak keluarga meminta bantuan Puskesmas dan PMI Kebumen agar bisa melihat kondisi jenazah. Sukarelawan siaga bencana berbasis masyarakat (Sibat) PMI Kebumen pun membantu membuka jenazah memakai alat pelindung diri (APD) serta turut membantu pemakaman bersama Polres Kebumen.

Dari kasus kematian TKI asal Desa Bocor itu Anas menyatakan ada tiga hal harus dijelaskan. Pertama, pihak keluarga atau ahli waris perlu memperoleh informasi yang sejelas-sejelasnya tentang kematian TKI tersebut.

Kedua, pihak keluarga atau ahli waris TKI harus memperoleh informasi prosedur kepengurusan jenazah sehingga tidak menjadi bahan pertanyaan mengapa jenazah 15 hari baru tiba di rumah duka. Ketiga, harus ada kepastian hak-hak almarhum baik gaji, santunan dan asuransi diterima oleh ahli waris.

Selanjutnya kepada Pemkab Kebumen, Mirant Care mendorong terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Anas mengakui, selama ini telah ada Perda Perlindungan TKI. Namun perlu ada penyempurnaan dan penguatan agar sosialisasi kepada calon TKI lebih akurat dan efektif sampai masyarakat.

“Apalagi TKI Kebumen masih menjadikan Malaysia sebagai lokasi favorit tujuan Pekerja Migran Indonesia sehingga perlu ada sosialisasi perlindungan pekerja melibatkan pemerintah, dinas terkait hingga perusahaan penempatan pekerja migran,”tandas Anas.

Resmi dan Prosedural

Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kebumen Budhi Suwanto menuturkan, pihaknya ikut berduka cita atas meninggalnya Rizki Widiantoro di Malaysia. Pihaknya telah menelusuri yang bersangkutan berangkat sebagai pekerja migran legal atau resmi dan berangkat secara prosedural melalui perusahaan penempatan pekerja migran di Banyumas.

Menurut Budhi, almarhum Rizki Widiantoro tergolong keluarga TKI. Orang tuanya juga pernah bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Saudara iparnya juga masih bekerja di Malaysia. Rizki telah bekerja selama satu tahun di negeri Jiran, memiliki istri dan satu anak.

Terkait hak-hak ahli waris, pihaknya bersedia untuk memediasi jika ada masalah. Bahkan Disnaker telah mendatangi rumah duka untuk mengawal hak-hak keluarga atau ahli waris. Saat pemakaman pihak perusahaan penempatan pekerja migran juga datang di rumah duka hingga proses selesai.

”Kami sendiri juga telah iuran satu kantor untuk sekadar uang duka. Ada pula santunan dari Dinas Sosial, namun perlu waktu karena harus ada bukti visum dan lainnya,”jelas Budhi.

Menyinggung perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia di daerahnya, Budhi menegaskan, Pemkab Kebumen telah memiliki Perda Perlindungan TKI No 5 Tahun 2014. Bahkan sosialisasi perlindungan kepada calon TKI dan calon pekerja migran selama ini dilakukan intensif Disnaker sampai desa-desa.

Pada sosialisasi itu Disnaker juga menggandeng perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Termasuk melibatkan Muslimat NU dan Aisyiyah serta perwakilan perusahan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) guna memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran atau TKI agar melalui prosedur yang legal.

Komper Wardopo

The post Migrant Care Soroti Penyebab TKI Buluspesantren Gantung Diri appeared first on SuaraBaru.id.

“Mereka para pemohon calon TKI nonprosedural yang tanpa rekomendasi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) maupun tanpa adanya rekomendasi dari Disnaker,” katanya lagi.

Ia menyebutkan pada bulan Januari 2021 ada 12 orang pemohon yang dilakukan penolakan, kemudian bulan Februari 2021 ada 11 pemohon yang ditolak. Kemudian untuk bulan Maret 2021 belum ada rekapnya, karena masih berjalan.

Baca Juga: Afif Nurhidayat: Akan Digagas Branding “Kopi Wonosobo”

Henki menuturkan, pihaknya melakukan pencegahan ini untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.

“Penolakan permohonan paspor nonprosedural itu untuk menjaga warga negara Indonesia, agar mereka jangan menjadi korban perdagangan orang di luar negeri,” katanya pula.

Dia menyampaikan untuk TKI ini, negara wajib hadir guna melindungi mereka, karena mereka adalah pahlawan devisa.

Baca Juga: Bupati Wonosobo Koordinasi dengan Gubernur Jateng Terkait Penanganan Galian C

Henki mengatakan selama pandemi ini Kantor Imigrasi Kelas II non-TPI Wonosobo tetap membuka pelayanan dengan menaati protokol kesehatan.

“Selama pandemi ini pemohon paspor dibatasi, kami dijatah kantor wilayah 50 persen dari kuota harian 100 pemohon. Namun dari kuota 50 persen pemohon itu yang datang hanya sekitar 15-30 orang per hari,” katanya pula.

Ant-Claudia

The post Imigrasi Wonosobo Tolak Pemohon Paspor Calon TKI Nonprosedural appeared first on SuaraBaru.id.

Aziz meminta KBRI untuk melakukan langkah aktif dan langsung melakukan penanganan terhadap MH.

”Kabar terakhir yang saya terima, Kemlu RI telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Saat ini MH berada di RS Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan. DPR juga meminta KBRI terus memantau perkembangannya. Cepat lakukan langkah aktif,” tegas Azis dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (29/11/2020).

MH mengalami penyiksaan antara lain pemukulan dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas dan tidak diberi makan. Saat ini MH sedang mendapatkan perawatan di RS Kuala Lumpur.

Azis menegaskan, kejadian ini mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa serupa yang menimpa TKI.

”Ini sudah pelanggaran berulang kali. Penanganan korban TKI harus cepat dan terang-benderang. Dan langkah hukum terhadap pelaku harus pula dikedepankan. Ini tak bisa dibiarkan ya,” tegasnya.

Dilanjutkan Aziz, penyiksaan terhadap tenaga kerja merupakan pelanggaran dari Undang-Undang ketenagakerjaan apalagi sampai menyiksa.

Politisi Golkar ini berharap, komunikasi intens yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) termasuk Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan Pemerintah Malaysia dapat menghasilkan hal positif dari peristiwa ini.

”DPR terus memantau perkembangan yang terjadi. Kami menaruh harapan kasus ini tuntas. Korban segera membaik, dan komunikasi di lingkaran KBRI dengan Pemerintah Malaysia berjalan baik,” tandasnya.

Claudia SB

The post Wakil DPR Mengkritik Penyiksaan TKI di Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara Prime Topic dialog bersama Parlemen Jateng bertema “Menakar Peluang Bekerja di Manca Negara” di Hotel Noormans, Jumat (23/10/2020), Anggota DPRD Jateng Endro Dwi Cahyono mendorong pemerintah untuk membuka keran akses pekerjaan di luar negeri tersebut.

“Harus ada solusi atas bertambahnya jumlah pengangguran saat ini untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan. Salah satu seperti dengan membuka akses pekerjaan di luar negeri, mengingat besarnya peluang kerja di sejumlah negara lain,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng tersebut mengatakan, negara – negara seperti Jepang dan Korea saat ini membutuhkan ribuan pekerja untuk ditempatkan di sejumlah sektor bidang kerja, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pabrik industri.

“Peluangnya masih luas dan terbuka di beberapa sektor, tinggal sekarang bagaimana pemerintah kita bisa menjembatani atas permintaan kebutuhan tersebut. Bisa tidak kita melakukan persiapan – persiapan sebelum memberangkatkan tenaga kerja kita ke negara – negara tersebut,” katanya politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Tengah, AB Rachman, mengungkapkan kalau tenaga kerja dari Indonesia saat ini dalam hal kemampuan masih mengalami sejumlah kendala, salah satunya dalam hal komunikasi.

“Salah satu kelemahan tenaga kerja kita adalah komunikasi. Tidak sedikit masalah yang muncul dalam kasus pekerjaan di luar negeri karena minimnya kemampuan bahasa,” katanya.

Lebih lanjut Rachman mengusulkan pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk membuka banyak tempat pelatihan – pelatihan bahasa di sejumlah lokasi dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sehingga masyarakat yang berminat bisa tertarik.

“Jujur saja dalam hal kemampuan bahasa kita jeblok, ditingkat persiapan (sebelum berangkat) kita nggak ngapa-ngapain. Maka saya usulkan di tiap desa bikin kursus bahasa 3 – 6 bulan jadi, dan lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan pemahaman budaya negara tujuan,” katanya.

Sakina Rosellasari selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah dalam acara dialog tersebut mengatakan, terkait akses kesempatan pekerjaan di luar negeri dari dinas sendiri sudah mengupayakan sebaik mungkin, mulai dari persiapan hingga prosedurnya.

“Terus terang saja masyarakat kita sangat antusias bekerja di luar negeri, tapi kemudian banyak yang tidak prosedural, sampai – sampai kita punya task force untuk menangani hal penanggulangan pekerja yang bermasalah,” katanya.

Sakina lebih jauh menekankan adanya kesadaran bagi para peminat kerja di luar negeri untuk mengikuti prosedur yang sudah diatur. Menurut data Disnakertrans, hampir 80% tenaga kerja yang ada diluar negeri tidak mengikuti prosedur yang ada.

“Harus Prosedural, ini untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri, kalau tidak pasti akan ada masalah. Hampir sebagian besar kasus permasalahan yang ada saat ini karena tidak prosedural saat berangkat,” katanya.

The post Endro : Akses Pekerjaan di Luar Negeri Harus Dibuka Luas appeared first on SuaraBaru.id.