Penegasan itu disampaikan Sekda, dalam rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang digelar di lingkungan Pemkab Grobogan. Rakor sekaligus sosialisasi penerapan SIPD e-BLUD itu, dilakukan di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (13/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai pengelola layanan itu, Anang Armunanto menekankan, penerapan SIPD e-BLUD di Grobogan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan layanan publik. Melalui sistim itu, pemkab mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertata sekaligus mudah diawasi.

BACA JUGA: Warteg Gratis Alfamart, 60 Ribu Paket Buka Puasa Dibagikan Selama Ramadan

Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan itu. Di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, Kepala Bidang Administrasi Anggaran BPPKAD, serta Kepala Bagian Hukum Setda.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto mengingatkan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, harus diimbangi dengan ketelitian dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurutnya, pola keuangan BLUD memang memberikan ruang keluwesan bagi pengelola layanan, untuk mengatur pendapatan dan belanja. Dengan sistim itu, unit layanan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Menavigasi Kebijakan Moneter-Fiskal dalam Memitigasi Eskalasi Timur Tengah

Meski demikian, keluwesan itu tetap berada dalam koridor aturan yang harus dipahami secara utuh, oleh seluruh pengelola layanan. Sekda pun menegaskan kelonggaran pengelolaan anggaran, bukan berarti tanpa batasan.

”Hati-hati. Sudah diberikan pengecualian dan fleksibilitas, jangan sampai justru terjadi kesalahan,” pesan Anang dalam rakor itu.

Dia menjelaskan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran, sering kali muncul bukan karena unsur kesengajaan. Kesalahan lebih sering terjadi karena kurang cermat memahami ketentuan yang berlaku, dalam pengelolaan anggaran layanan publik.

BACA JUGA: Jelang Mudik Idul Fitri, Polres Wonosobo Cek Kesiapan Jalur Wisata Dieng dan Pos Pengamanan Lebaran

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran layanan, harus dirancang melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu penting, agar setiap pengeluaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap uang yang keluar harus didukung perencanaan yang baik.

Sekda juga mengingatkan, agar setiap kegiatan layanan selalu mengacu pada dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Dokumen itu memuat berbagai rencana kegiatan layanan, yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, RBA juga mencantumkan target kinerja serta proyeksi pendapatan dan belanja, yang menjadi dasar operasional BLUD. ”Kalau BLUD memiliki RBA, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan RBA,” lanjut Sekda, sambil menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan, pentingnya pemahaman kerangka hukum dalam pengelolaan BLUD, di lingkungan pemkab. Dia menyebutkan, salah satu pedoman utama dalam pengelolaan BLUD yakni, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang mengatur teknis BLUD.

Tya Widya

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto Minta Pengelolaan Anggaran Lebih Cermat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi Bidang Pendidikan Madrasah bersama Tim Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Kanwil Kemenag Jateng ini, berlangsung di Ruang Meeting Hotel C3, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa-Rabu (27-28/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng, H Hartanto SH MH, dalam keterangannya berharap, forum diskusi ini mampu memberikan solusi atas permasalahan ketersediaan dan distribusi guru madrasah di provinsi ini.

BACA JUGA: Dua Ton Arsip Kanwil Kemenag Jateng Dimusnahkan

Menurutnya, isu tata kelola guru merupakan hal krusial yang perlu segera dirumuskan langkah penyelesaiannya. ”Forum ini diharapkan dapat menghasilkan formula penyelesaian tata kelola guru madrasah di Jateng,” kata Hartanto, seperti dikutip dari Instagram Kemenag Jateng, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Kepala Tim Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jateng, Agus Mahasin menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan data dari madrasah yang ada di provinsi ini.

Data itu digunakan sebagai dasar analisis, untuk merumuskan solusi berbasis data terkait distribusi guru, pada seluruh jenjang. ”Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN),” ungkapnya.

BACA JUGA: Nekat, Bobol Mesin ATM yang Berada di Depan Kantor Polisi

Dalam forum itu, Kepala Tim Pengembangan SDM, Agus Luqman, turut memberikan penjelasan serta menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, terkait tata kelola guru dari aspek kepegawaian dan regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

FGD ini diikuti perwakilan Kepala MIN Kota Semarang, Kepala MTsN 2 Sukoharjo, serta perwakilan Kepala MAN 2 Banyumas. Hasil diskusi ini, diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan, dalam meningkatkan efektivitas tata kelola guru madrasah di Jateng.

Riyan

The post Pentingnya Tata Kelola Guru Madrasah di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Potensi besar itu, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Namun hal itu harus dilakukan dengan tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan lokal.

Menurut dia, manfaat industri migas tak akan optimal, tanpa perbaikan serius dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, kejelasan pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan kesejahteraan dan lingkungan hidup masyarakat sekitar wilayah operasi.

BACA JUGA: Polsek Toroh Intensifkan Pengamanan Gereja Jelang Ibadah Tahun Baru 2026

Disebutkan juga olehnya, agar pintu masuk utama industri migas bisa berdampak nyata, yakni dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Terutama bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan kelompok kelas menengah.

”Industri migas selama ini masih didominasi penyerapan tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara peluang bagi tenaga teknis menengah, relatif terbatas. Padahal kelompok itu memiliki potensi besar untuk dilibatkan, jika didukung dengan peningkatan kompetensi yang tepat,” kata Aceng dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan hal itu, dia mendorong perusahaan migas, untuk berperan aktif membangun ekosistem pelatihan tenaga kerja lokal. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah, pembentukan lembaga pendidikan atau pelatihan bersama, oleh para investor migas.

BACA JUGA: Peduli Olahraga,  UMKU Terima Penghargaan KONI Awards 2025

Hal ini harus dilakukan, guna menyiapkan tenaga teknis lokal dalam waktu relatif singkat, dengan standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas.

”Kalau para investor bersatu menyiapkan tenaga lokal dalam beberapa bulan, lalu langsung diserap, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Hasilnya juga langsung bisa dirasakan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Aceng juga menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual, antara negara sebagai pemilik sumber daya alam, dan investor sebagai pemanfaat. Dia menilai, diskursus publik selama ini terlalu fokus pada pajak, padahal kejelasan skema bagi hasil atau profit sharing, juga sangat krusial.

BACA JUGA: Polres Kudus Tangani Dua Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Capai Rp 1,8 Miliar

”Yang perlu dijelaskan, seberapa besar kemanfaatan yang sebenarnya diterima negara dari setiap ekstraksi sumber daya alam. Bukan hanya pajak, tapi juga skema bagi hasilnya,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menambahkan, kontribusi sektor migas pada perekonomian Nasional sudah nyata, dan tidak perlu diragukan lagi. Tantangan utama yang tersisa, mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.

Diungkapkannya, bila dibandingkan dengan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan migas relatif memiliki dampak fisik yang lebih terbatas. Karena material yang diambil, berbentuk cairan dan disalurkan melalui pipa.

”Kalau migas yang diambil cairannya, sementara mineral dan batu bara harus membuka lahan dan mengambil material padat dalam jumlah besar,” terang dia lagi.

Riyan

The post Industri Migas Punya Potensi Besar Perkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam proposalnya, Mahfud mengusung judul ‘Hubungan Kemitraan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Perspektif Hukum Tata Negara’.

Menurut dia, kepala daerah berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Mereka mempunyai tanggung jawab mengelola sumber daya, menyusun kebijaķan, serta memberikan palayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Membangun ‘Self-Confidence’

”Namun dalam beberapa kasus, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah, dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Misalnya persoalan korupsi, ketidaktransparan mengelola anggaran, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan masalah yang muncul di tingkat lokal,” katanya.

Disampaikan juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan UU No 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, merupakan mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibekali tiga fungsi, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

”Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat untuk kemitraan, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berjalan secara harmonis dan seimbang, sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang,” ujarnya.

BACA JUGA: PS USM Juara II Turnamen Piala PSSI Kota Semarang

Dia menambahkan, seringkali terjadi ketegangan dan perbedaan kepentingan antara Eksekutif (Pemda) dan Legislatif (DPRD), baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengawasan dan penetapan kebijakan daerah. Sehingga prinsip Good Governance belum optimal di tingkat daerah.

Ujian proposal tesis Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu, dipimpin Ketua Dewan Penguji Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Kaprodi Magister Hukum USM), Evi SE MM sebagai Sekretaris Dewan Penguji. Penguji lain, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum dan Dr Endah Pujiastuti SH MH.

Riyan

The post Ketua DPRD Kendal Lulus Ujian Proposal Tesis di Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam arahannya terkait penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo meminta seluruh pejabat untuk melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih besar.

”Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu, kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” kata Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

BACA JUGA: Sekolah Harus Bisa Jadi Rumah yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan bagi Peserta Didik

Seperti dikutip dari laman resmi kepresidenan, Prabowo menyampaikan, bencana yang terjadi menjadi pengingat, bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

”Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” pintanya.

Kepala Negara pun mengingatkan jajarannya, untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek maupun program yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Presiden Prabowo juga menegaskan, tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.

BACA JUGA: Anggaran DPUPR Wonosobo Dipangkas, Efek Efisiensi dari Pemerintah Pusat

”Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya, untuk mencatat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terhadap setiap indikasi kecurangan.

”Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.

Riyan

The post Tak Ada Toleransi bagi Pengambil Keuntungan dalam Penderitaan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Dewan Penasihat USM Prof Dr Suharnomo SE MSi, hadir bersama anggota Prof Dr Ir Agus Indarjo M.Phil. Mereka bertemu pimpinan USM, Rektor Dr Supari ST MT, Wakil Rektor I Prof Dr Ir Haslina, Wakil Rektor II Dr Abdul Karim, serta Wakil Rektor III Dr A Firman Daru.

Dalam pertemuan itu, Rektor Supari memaparkan perkembangan terkini USM. Mulai dari peningkatan akademik, kemahasiswaan, hingga penguatan tata kelola kampus. Paparan rektor ini disambut dengan sejumlah arahan strategis dari Dewan Penasihat.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Bangun Networking dengan Pusdik Binmas Lemdiklat Polri

Sementara itu, Prof Suharnomo menekankan, peningkatan kualitas USM tidak harus langsung berorientasi pada persaingan internasional. Tetapi dapat dimulai dengan memperkokoh posisi USM secara Nasional, khususnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) unggulan di Kota Semarang.

”Kita bisa memulai dari penguatan di Semarang. Dari situ, daya saing Nasional akan terbentuk lebih solid,” ujar dia.

Disampaikan juga, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Alumni Undip, USM perlu terus meningkatkan kualitasnya, melalui perbaikan peringkat Nasional maupun internasional, sekaligus memperbanyak capaian prestasi mahasiswa.

BACA JUGA: Fitrya, Mahasiswa USM Ukir Prestasi Akademik Nasional di National Teacher Olympiade

Selain itu, pentingnya publikasi luas, terkait alumni USM yang telah sukses berkarier sesuai bidang studi mereka. Menurutnya, keberhasilan alumni merupakan bukti konkret kualitas pendidikannya, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap USM.

Pada kesempatan yang sama, Prof Agus Indarjo memberikan masukan, terkait strategi penamaan program studi, agar lebih menarik minat masyarakat, dan selaras dengan kebutuhan pasar.

Dia berharap, masukan dari Dewan Penasihat ini dapat menjadi energi baru bagi USM, untuk terus tumbuh sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, relevan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Riyan

The post Dewan Penasihat USM Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

DI Semarang dan sebagian wilayah Demak, banjir bukan lagi sebuah kejadian musiman yang datang lalu pergi. Ia menjadi bagian dari ritme hidup harian: ketika hujan tiba, ketika pasang laut naik, ketika sungai membawa kiriman dari hulu. Dari Genuk, Terboyo, Kaligawe, hingga Sayung, air tak hanya menggenangi jalan dan halaman rumah, tetapi juga menguji daya tahan warga, pemerintah, dan tata kelola kota itu sendiri.

Namun, di balik persoalan yang tampak rumit itu, kita juga bertemu sesuatu yang justru menjadi pintu harapan: kesadaran baru bahwa solusi banjir bukan semata perkara teknis, tetapi soal kolaborasi dan gotong royong lintas level — dari pemerintah, ilmuwan, dunia usaha, hingga RT di tingkat paling dekat dengan kehidupan.

Banjir sebagai Persoalan Kota yang Hidup
Semarang adalah kota pesisir yang tumbuh cepat. Permukiman terus melebar, kawasan industri bertambah, mobilitas meningkat, dan tanah terus mengalami penurunan muka (land subsidence) terutama di kawasan pesisir timur. Ketika itu bertemu dengan curah hujan tinggi dan pasang laut, banjir menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.

Karena itu, respons yang dilakukan pemerintah — normalisasi sungai, pemasangan pompa, pembangunan tanggul laut — merupakan langkah penting. Infrastruktur tetap fondasi. Tanpa kanal yang bersih, tanpa pompa yang berfungsi, air tidak punya jalan untuk kembali ke muara.

Tetapi infrastruktur saja tidak cukup. Sungai bukan sekadar jalur air, ia adalah potret cara kita hidup bersama. Sungai akan mampat jika permukiman membelakanginya. Drainase tidak bekerja jika got dipenuhi sampah. Pompa akan kesulitan, jika air tidak punya arah.

Di titik inilah peran warga, RT, dan komunitas menjadi kunci. RT sebagai “Garda Paling Dekat” mengelola air penanganan banjir di masa depan akan lebih efektif, ketika unit terkecil, yaitu RT/RW, memiliki peran aktif:

– Pemantauan drainase di lingkungan sendiri
– Kerja bakti rutin yang terjadwal, bukan insidental
– Pemetaan titik rawan genangan dan aliran air
– Pendidikan keluarga tentang manajemen sampah rumah tangga

Inisiatif seperti BUMRT pengelolaan air artetis juga memberi pelajaran penting: warga sesungguhnya mampu mengelola sumber daya bersama secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Apa yang berhasil untuk akses air bersih dapat diadaptasi untuk penanganan banjir skala lingkungan.

Kuncinya adalah trust, kepercayaan.
Dan kepercayaan lahir dari keterbukaan dan musyawarah.

Kolaborasi Pemerintah–Warga: Dari Instruksi Menjadi Gerakan
Agar strategi penanganan banjir berjalan berkelanjutan, perlu perubahan paradigma:

Dari: Pemerintah bekerja → warga menunggu.
Menjadi: Pemerintah memimpin → warga bergerak → komunitas menjaga.

Model ini dapat diwujudkan melalui:
– Forum komunikasi rutin RT-kelurahan-kecamatan untuk pemetaan wilayah rawan dan jadwal pembersihan saluran.
– Pelibatan sekolah dan remaja masjid dalam edukasi “sadar sungai”.
– Pelaporan drainase dan genangan melalui kanal digital RT/kelurahan.
– Penguatan dana lingkungan yang jelas, akuntabel, dan disepakati bersama.
– Skema swadaya terbatas untuk perawatan drainase skala RT.

Dengan demikian, penanganan banjir tidak berhenti pada “laporan banjir”, tetapi berubah menjadi rutinitas kolektif untuk merawat lingkungan.

Semarang Sedang Belajar
Semarang sedang tumbuh. Dan seperti kota besar lainnya — Tokyo, Rotterdam, Singapura — kota ini juga sedang belajar menemukan cara modern hidup berdampingan dengan air. Tidak menolak, tidak melawan, tetapi mengatur dan menyelaraskan.

Banjir bukan takdir yang tak berubah. Ia adalah hasil dari kebijakan, desain ruang hidup, dan budaya warga. Dan semua itu bisa dibenahi. Kita hanya perlu konsisten.

Jalan Pulang ke Gotong Royong
Pada akhirnya, penanganan banjir bukan sekadar proyek fisik, indeks cuaca, atau tabel debit sungai. Ia adalah cerita tentang:
– Bagaimana warga saling menjaga
– Bagaimana pemerintah hadir tanpa birokrasi berbelit
– Bagaimana kota tumbuh tanpa menyingkirkan alamnya

Kita pernah punya modal sosial itu: gotong royong. Mungkin sekarang, kita hanya perlu pulang ke sana. Karena kota yang ingin melawan banjir, pertama-tama harus membangun kebersamaan.

— Wahidin Hasan, Ketua RT 08 RW 11, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang —

The post Banjir dan Budaya Gotong Royong appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam sambutan pada pelantikan Rektor USM Periode 2025–2029, di kampus setempat, Sabtu (1/11/2025). Dalam acara yang dihadiri Kepala LLDikti, Wali Kota Semarang, serta para mitra dan civitas akademika, Prof Dharto juga menyampaikan selamat kepada Dr Supari Priambodo ST MT, yang kembali terpilih sebagai Rektor USM Periode 2025-2030.

Dia berharap, kepemimpinan baru ini dapat membawa keberkahan dan kesuksesan bagi seluruh keluarga besar USM. ”Dengan status akreditasi institusi yang sudah unggul, USM harus menargetkan peningkatan akreditasi program studi. Dalam dua tahun ke depan, 60 persen prodi harus berstatus Unggul,” tegasnya.

BACA JUGA: Rektor USM Serahkan Beasiswa Hasil Turnamen Golf Charity 2025

Dia menambahkan, peningkatan publikasi dosen menjadi bentuk akuntabilitas akademik yang perlu diperkuat. Terlebih, dengan adanya empat program magister dan satu program doktor, yang membuka peluang lebih besar untuk riset dan publikasi ilmiah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Yayasan menurutnya, akan terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan pengangkatan dosen kontrak menjadi dosen tetap, secara bertahap.

Dalam kepemimpinan perguruan tinggi, dia mengingatkan agar rektor dan seluruh jajarannya, menerapkan gaya kepemimpinan transformatif. ”Pemimpin yang baik adalah yang mampu melahirkan penggantinya yang lebih baik. Paradigma money follows program, harus menjadi budaya kerja di seluruh tingkat organisasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Radio USM Jaya Borong 3 Penghargaan di Anugerah KPID Jateng Award 2025

Prof Sudharto juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan alumni.

”Semarang dan Jawa Tengah adalah rumah USM, yang bisa menjadi laboratorium hidup untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Tidak ada perguruan tinggi yang maju tanpa peran alumni,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Prof Sudharto mengajak seluruh civitas akademika untuk mendukung kepemimpinan baru ini secara kolektif. ”USM terlalu besar jika hanya diserahkan pada seorang rektor. Kolaborasi menjadi kunci untuk terus melaju,” pungkasnya.

Riyan

The post Prof Sudharto Dorong USM Capai 60 Persen Prodi Berakreditasi Unggul appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 dengan tema “Mewujudkan Jawa Tengah Mapan dan Tumbuh melalui Kinerja Industri Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif” yang dilaksanakan di Kantor OJK Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

Kegiatan ini merupakan forum evaluasi sekaligus diskusi yang bertujuan memperkuat kontribusi industri jasa keuangan (IJK) dalam mendukung pembangunan daerah, memperluas akses keuangan, serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Jawa Tengah.

Sophia Wattimena menyampaikan bahwa OJK mendorong penguatan tata kelola sektor jasa keuangan melalui Three Lines Model. Lembaga jasa keuangan (layer 1) diharapkan memiliki pengendalian internal yang kuat, profesi pendukung (layer 2) seperti akuntan publik menjunjung standar dan etika tertinggi.

“Adapun regulator (layer 3) yakni OJK, melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang mencakup juga pengawasan terhadap profesi penunjang tersebut,” kata Sophia.

Lanjutnya, OJK telah mengembangkan kebijakan dan regulasi tata kelola terintegrasi untuk meminimalkan benturan kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas sektor jasa keuangan (SJK), antara lain melalui penguatan pelaporan keuangan dan peran profesi penunjang.

Upaya pencegahan benturan kepentingan dilakukan dengan larangan rangkap jabatan, kewajiban cooling-off period bagi Komisaris Independen, serta pembatasan investasi pada perusahaan afiliasi. Untuk mencegah window dressing, OJK juga menerbitkan POJK 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang mewajibkan penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Selain penguatan pengendalian internal di SJK, OJK juga memperkuat independensi dan peran profesi penunjang melalui POJK 9/2023 dan POJK 30/2023 yang mengatur penggunaan jasa akuntan public serta mewajibkan akuntan publik menyampaikan Hal Audit Utama dalam laporan keuangan yang diaudit.

Selain itu, OJK melalui POJK 5/2025, mengatur tentang perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi profesi penunjang, di mana peraturan -peraturan ini semuanya akan berlaku mulai Maret 2026 mendatang.

“Seluruh ketentuan ini ditujukan untuk mendukung keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Berbagai kebijakan dan regulasi yang ada bertujuan untuk membangun SJK yang kuat, transparan dan dapat dipercaya,” kata Sophia Isabella Wattimena.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi program dan kebijakan OJK dalam mendukung sektor ekonomi prioritas di daerah. Lanjutnya, IJK berperan vital sebagai motor penggerak ekonomi daerah, penyedia layanan keuangan, penjaga stabilitas, sekaligus pendorong inklusi dan literasi.

“Sektor jasa keuangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Di masa yang akan datang, pembangunan Jawa Tengah akan menekankan akses keuangan di pedesaan, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan,” kata Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data BPS dan OJK, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa dalam rangka mempercepat akses keuangan daerah, memperkuat pelindungan konsumen, serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, OJK bersama Pemprov, Pemkab/Pemkot, IJK, dan seluruh pemangku kepentingan terus melaksanakan berbagai program melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pembentukan Satgas PASTI daerah, serta kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara masif, terorkestrasi, merata dan terukur.

“Penguatan kolaborasi antara OJK, instansi pemerintahan, dan IJK dilakukan untuk memastikan program dan kebijakan yang dilakukan mampu menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Jawa Tengah. Selain itu, langkah ini juga akan meminimalkan tumpang tindih program dan menghindari adanya wilayah yang tidak terjangkau edukasi,” kata Hidayat Prabowo.

Hingga Juni 2025, kinerja perbankan di Jawa Tengah masih tumbuh positif. Kredit perbankan tercatat tumbuh 1,80 persen (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 1,68 persen (yoy). Demikian juga untuk BPR/S, kredit tumbuh sebesar 7,02 persen (yoy).

Pasar modal di Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah investor ritel, terutama pada reksa dana. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi melalui instrumen yang aman dan mudah diakses.

Melalui forum evaluasi ini, OJK Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, maupun masyarakat.

Diharapkan, upaya bersama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mapan, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkokoh peran provinsi ini sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Hery Priyono

The post OJK Dorong IJK Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Ekonomi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Kala itu, Bona banyak mengurai dinamika KONI yang dia pimpin untuk periode 2021-2025, mulai dari bagaimana membangun pondasi yang kuat terkait tata kelola semua bidang, baik itu aspek organisasi, pembinaan prestasi, perencanaan dan dana yang tercermin dalam motto HATI (Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi dan Intergritas).

Dia berprinsip, melalui organisasi yang baik tentu lebih menungkinkan untuk mencapai tujuan, dibanding dengan organisasi yang tata kelolanya buruk, diyakini tidak akan mampu mencapai target. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan gerak langkah olahraga, tentu saja ‘Goal’ yang ingin dicapai adalah peningkatan prestasi olahraga Jateng di percaturan Nasional.

Parameternya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON), yang saat periode kepengurusannya digelar di Aceh-Sumut tahun 2024. Hasilnya, semua warga Jateng sudah tahu, di PON XXI ini duta olahraganya berhasil mencatat sejarah dengan raihan medali 71 emas, 74 perak dan 115 perunggu.

Di ruang ber-AC yang sejuk, tempat diskusi digelar, terkadang “tensi” bicaranya terasa naik, namun terlihat pula seperti bersedih, bahkan nafasnya seperti tersekat di kerongkongan, kala mengulik kembali jalan berliku yang harus dia lalui untuk mengangkat harkat dan martabat keolahragaan Jateng ini.

Sepertinya memang bukan hanya kerikil-kerikil tajam yang harus dia lalui, ada pula batu dan bahkan tembok yang menghadang di depan, apalagi jika sudah bicara soal anggaran keolahragaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sekadar mengingatkan, dalam menghadapi PON XXI di Aceh-Sumut itu, anggaran Jateng hanya sekitar Rp 85 miliar. Dari studi banding di tiga provinsi di Jawa, angka itu hanya seperenam anggaran DKI Jaya, seperlima dari Jawa Timur dan seperempat dari Jawa Barat.

Namun angka-angka itu tidak menyurutkan langkah, untuk melakukan yang terbaik dengan HATI. Pengurus dari lapis bawah bersatu padu, saling sengkuyung dalam menanggung beban berat.

Singkat cerita, dalam 12 hari pertempuran yang dijalani duta olahraga Jateng di arena pertandingan, tentu atas kehendak Tuhan Yang Maka Kuasa, kontingen bisa pulang dengan kepala tegak, bukan sombong. Ya, Pak Bona dan pasukannya memang telah berhasil mengukir sejarah bagi Jateng di PON.

Jangan Gegabah
Selepas mendengar paparan itulah, kemudian muncul pertanyaan: “Pak Bona, tegakah meninggalkan KONI Jateng?”. Ruang dan bidang yang sudah ditata demikian baik, jangan sampai terkoyak sebelum situasi dan kondisi mapan dan mantap dalam gerak langkah keolahragaan Jateng ke depan.

Di balik pertanyaan ini, sebenarnya ingin tahu kepastian dari dinamika di KONI Jateng tentang pencalonan ketua umum, untuk kepengurusan periode mendatang. Banyak persepsi dan bahkan gejolak yang muncul di lingkungan cabang olahraga, yang notabene saat ini masih menjadi anggota KONI.

Ini terjadi, manakala dkaitkan dengan situasi dan kondisi politik keolahragaan Nasional. Misalnya, banyak yang tidak tertarik dengan KONI setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.

Umumnya mereka menyebutkan, Permenpora ini selain mengebiri tugas pokok dan fungsi KONI, juga disebut-sebut melanggar Olympic Charter, yang sangat berbahaya bagi kehidupan olahraga Indonesia, terkait dengan ruang kompetisi internasional, lebih-lebih menyangkut soal dana operasional.

Tetapi persoalan sebenarnya tidak sesederhana itu. Membangun olahraga adalah membangun prestasi (yang abstrak), dimana objek yang dikelola adalah olahraga, namun yang dijadikan subjek adalah manusia. Disini dinamikanya sangat luar biasa, bahkan terkadang diluar nalar.

Karena itulah, di kalangan pelaku olahraga sering kita dengar: “Kita tidak boleh gegabah, dan jangan sekali-sekali membawa orang yang gagap apalagi bisu-tuli dalam ilmu dan organisasi keolahragaan untuk memimpin KONI. Ini akan sangat berhaya”.

Sepertinya ini penting diingat untuk semua stakeholder keolahragaan Jateng. Contohnya Bona Ventura, sebelum sampai di puncak (Ketua KONI Jateng), dia pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Jateng, kemudian naik jadi Kabid Organisasi, naik lagi menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, lalu dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Jateng, dan baru dipilih menjadi Ketua Umum.

Apalagi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Jateng, Muhamad Masrofi yang hadir dalam diskusi itu tegas mengatakan, siapapun yang menjadi ketua umum nanti, KONI Jateng harus tetap eksis membantu pemerintah dalam membangun keolahragaan Jateng.

Nah, ini artinya bukan coba-coba. Maka kata kuncinya nanti, cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota sebagai anggota yang memiliki hak pilih dalam penentuan Ketua Umum, harus benar-benar jeli kepada calon yang muncul. Ini penting diingatkan, karena pemegang hak pilih, pada akhirnya harus memiliki tanggung jawab dan beban moral dalam kemajuan olahraga Jateng di masa mendatang.

Jika bicara legal-formal, Bona Ventura dan pasukannya memang harus meninggalkan “kekuasaan” dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), yang menurut rencana akan digelar 24-25 Oktober nanti.

— I Nengah Segara Seni; wartawan senior, mantan Ketua Siwo PWI Jateng —

The post Pak Bona, Tegakah Meninggalkan KONI Jateng? appeared first on SuaraBaru.id.