Dalam sambutannya, Prof Rohadi mengatakan, para lulusan memiliki tanggung jawab besar, sebagai generasi yang akan berkontribusi terhadap masa depan pangan bangsa.

Menurut dia, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan besar yakni pertumbuhan populasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, keamanan produk pangan, hingga kebutuhan pangan sehat dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Edukasi Seksual di SD Kanisius Tlogosari Kulon

”Saya percaya, solusi atas tantangan itu bisa lahir dari ruangan laboratorium, ruang riset, pabrik pangan, maupun usaha kecil, yang kelak Anda bangun sendiri. Jangan pernah meremehkan ilmu yang Anda miliki,” katanya.

Ditambahkan Prof Rohadi, dari tangan seorang sarjana teknologi pangan, akan lahir inovasi produk sehat, terciptanya standar keamanan pangan, berkembangnya industri pangan Nasional, dan terbuka peluang usaha yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Dia juga mengingatkan, kesuksesan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Banyak tokoh dunia memulai kariernya dari laboratorium kecil, dari penelitian sederhana, bahkan dari kegagalan berulang kali.

BACA JUGA: 98 Mahasiswa FTP USM Perkuat Literasi Pangan

Namun mereka memiliki satu kesamaan, tidak berhenti belajar dan tidak takut mencoba. Maka mereka diminta terus berinovasi, jangan takut memulai, jangan takut gagal, dan jangan pernah berhenti meningkatkan kompetensi.

Prof Rohadi berharap, para mahasiswa menjadi lulusan yang bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan peluang, menghadirkan solusi, dan memberi dampak bagi masyarakat.

”Ingatlah, dunia industri membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir ilmiah, adaptif terhadap teknologi, memiliki integritas, dan mampu bekerja dengan hati. Saya yakin, lulusan Teknologi Pangan USM memiliki semua potensi itu,” ungkapnya.

Riyan

The post Dekan FTP Universitas Semarang Lepas 37 Calon Wisudawan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, usai prosesi pengambilan sumpah kepada 407 advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jateng. Acara yang dikemas dalam dua sesi itu, dilakukan di Pengadilan Tinggi Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya Suprapti menegaskan, sumpah advokat menjadi pintu awal memasuki profesi penegak hukum, yang memiliki tanggung jawab besar. Selain itu, terselip peringatan kepada para pengacara muda untuk memahami kode etik, sebagai fondasi utama dalam menjalankan profesi di tengah dinamika KUHP baru.

BACA JUGA: Babinsa Puro Jaga Ritme TMMD Tetap Berjalan, Jalankan Peran Ganda yang Tak Sederhana

”Penyumpahan ini merupakan langkah awal untuk menjalankan profesi sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia yang berintegritas, profesional, serta berkomitmen penuh untuk menegakkan keadilan,” pesannya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Peradi Jateng, Djunaidi menegaskan, advokat sebagai penegak hukum, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Termasuk dalam pemanfaatan teknologi.

”Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, dunia hukum juga harus mengikuti. Termasuk dalam sidang perdata maupun pidana, yang sudah menggunakan sistem e-court,” ujarnya.

BACA JUGA: PNS Kodim Sragen Anik Kristiana Pastikan Kebutuhan Konsumsi TMMD Terpenuhi

Sedangkan Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar mengungkapkan, tantangan terbesar advokat saat ini bukan hanya praktik hukum, tetapi juga kemampuan memahami dinamika regulasi baru, seperti adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

”Berlakunya KUHP baru ini, justru menjadi menarik bagi mereka yang terjun di dunia profesi, terutama fresh graduate. Ini momentum untuk belajar bersama,” ujarnya.

Disebutkan Kairul, pihaknya akan memasilitasi para advokat baru untuk melakukan pembaruan pemahaman, khususnya terkait penerapan KUHP, dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

BACA JUGA: Pleidoi Babay Farid Wazdi, Buktikan tak Melanggar Prinsip Kehati-hatian dalam Pencairan Kredit ke Sritex 

Langkah ini dinilai penting, sebagai bagian dari pendidikan berkelanjutan bagi profesi advokat. Selain aspek regulasi, juga ditekankan pentingnya pemahaman kode etik sebagai fondasi utama, dalam menjalankan profesi.

Menurutnya, pelanggaran etik masih menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi sejak dini. Dia juga mengingatkan, adanya konsekuensi nyata bagi pelanggaran etik, termasuk mekanisme persidangan internal organisasi advokat.

”Kode etik itu mengatur perilaku advokat. Tidak boleh menjanjikan sesuatu secara berlebihan, harus memperjuangkan hak klien secara maksimal, tanpa melakukan hal yang tidak semestinya. Misalnya, hanya menerima uang tapi pekerjaan tidak dijalankan. Hal itu jelas pelanggaran, dan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Riyan

The post Kemampuan Memahami KUHP Baru Jadi Tantangan Terbesar Advokat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dilakukan pada warga Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jumat (23/1/2026). Tim PKM USM terdiri dari Ketua Dr Wafda Vivid Izziyana SH MH, anggota Dr Endah Pujiastuti SH MH, Yudithya Dyah Sukmadewi SH MH, dan Dr Dedy Suwandi SH MH.

Dalam keterangannya Wafda menyebut, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa, mengenai peran serta tanggung jawab hukum. Baik yang melekat pada masyarakat maupun pemerintah, dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Prodi Magister Teknik Sipil USM Akan Gelar Seminar Nasional I

Isu pengelolaan sampah dinilai semakin mendesak, seiring meningkatnya volume sampah rumah tangga, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

”Kami berharap, melalui kegiatan ini, khususnya generasi muda dan karang taruna, dapat menjadi agen perubahan, dalam menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, serta mendorong terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri 25 orang anggota Karang Taruna Desa Manggarmas. Mereka mengikuti rangkaian acara dengan antusias. Hal itu terbukti saat sesi diskusi, mereka menyampaikan permasalahan nyata yang dihadapi di lingkungan sekitar, sekaligus memperoleh pemahaman hukum yang aplikatif dan kontekstual.

”Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi generasi muda. Saya berterimakasih kepada tim PKM USM, yang telah memberikan pencerahan ilmu, sehingga menambah pemahaman generasi muda di Desa Manggarmas,” ujar Fani, salah satu peserta sosialisasi.

Riyan

The post Tim PKM USM Lakukan Sosialisasi Hukum di Desa Manggarmas appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab organisasi, dalam men-support pelayanan, penanganan dan penegakan hukum, agar berjalan sesuai dengan platformnya.

Kairul menyatakan hal itu, saat bersama jajarannya beraudiensi dengan Ketua PN Semarang, Salman Alfarisi, di ruang kerjanya, Kamis (18/12/2025). Dia berharap, PN Semarang mampu menjaga independensi, imparsialitas integritas, kejujuran, profesional dan akuntabel.

BACA JUGA: 30 Pengurus OSIS SMPN1 Karangsambung Ikuti Workshop Jurnalistik

”Audiensi ini bukan untuk kepentingan organisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,” jelas Advokat yang juga calon Ketua Asprov PSSI Jateng ini, usai acara.

Ditegaskan olehnya, DPC Peradi Semarang siap mendukung semua kegiatan PN Semarang. Termasuk di antaranya menggelar pelatihan-pelatihan terhadap advokat baru, dalam pengaplikasian E-Court.

”Nanti kami akan minta bantuan Ketua PN untuk melakukan pelatihan. Tadi Ketua PN sudah menyampaikan, pihaknya siap akan mengirimkan tim IT-nya. Inilah yang kami butuhkan secara organisasi, untuk mengedukasi anggota,” terangnya.

BACA JUGA: Sikap Apatis, Berpotensi Jadi Kendala Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Tidak hanya memberikan dukungan, DPC Peradi juga siap berkolaborasi menggelar diskusi dan audiensi, jika terjadi masalah di PN Semarang. Dengan begitu, secara bersama-sama dapat menyamakan persepsi, antara Pengadilan Negeri dan DPC Peradi.

”Dalam audiensi itu, kami juga ingin memperkenalkan diri, kalau di Semarang ada DPC Peradi, yang siap support semua kegiatan dari PN,” tuturnya.

Sementara itu, Salman Alfarisi sendiri menyambut baik pertemuan ini. Pihaknya memberikan apresiasi pada DPC Peradi Semarang, yang mau melakukan audiensi dengan PN Semarang.

BACA JUGA: UMK Bekali Pokdarwis dengan Pelatihan ‘Tour Guide’ Berbasis Praktik Lapangan

Dia juga meyakinkan, PN Semarang akan menggandeng DPC Peradi untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan. Pihaknya pun menyanggupi wacana pelatihan yang diajukan, untuk mengedukasi anggota DPC Peradi.

”Begitu juga jika terjadi masalah antara Pengadilan Negeri Semarang dengan anggota DPC Peradi Semarang. Tadi kami juga sudah berbicara sedikit, bagaimana penyelesaiannya jika muncul permasalahan antara pengadilan dengan anggota DPC Peradi,” ungkap dia lagi.

Salman menyebut, PN Semarang akan menggelar diskusi penerapan KUHP dan KUHAP baru, pada awal tahun 2026. Diskusi itu akan dilakukan, mengingat pada KUHP dan KUHAP baru itu, mengenal suatu asas penyelesaian perkara di luar pengadilan.

”Pada posesnya nanti, akan dilakukan penyamaan persepsi. Bagaimana nanti pemahaman dari Peradi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” tandasnya.

Riyan

The post DPC Peradi Jalin Kerja Sama dengan PN Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum YBWSA, Prof Dr Bambang Tri Bawono SH MH pun, memberikan arahan langsung, agar rumah sakit segera melakukan langkah konkret, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

”Segera laksanakan kegiatan yang bermanfaat, bagi masyarakat terdampak banjir. Lakukan upaya preventif, terhadap munculnya penyakit. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai bagian dari umat, dan perwujudan nilai-nilai Islam dalam pelayanan kesehatan,” pesan Prof Bambang, dalam keterangannya di Semarang, Rabu (5/11/2025).

BACA JUGA: APBD 2026, Ketua Komisi D DPRD : Sudah Disiapkan Anggaran untuk Lahan Pembangunan SRMA 35

Dan untuk menindaklanjuti arahan itu, Direktur RSI Sultan Agung, dr Agus Ujianto MSi Med SpB, bersama seluruh jajarannya, menginisiasi kegiatan dengan tajuk ‘Pengobatan Gratis bagi Warga Terdampak Banjir’.

Direncanakan, kegiatan itu akan dilaksanakan di dua lokasi terdampak. Masing-masing di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kamis (6/11/2025), dan di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Jumat (7/11/2025).

Dalam kegiatan itu, RSI Sultan Agung menurunkan tim tenaga kesehatan lengkap, yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, tenaga farmasi, serta relawan dari program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

BACA JUGA: USM Tambah Satu Lagi Doktor Sistem Informasi

Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, tim juga akan memberikan obat-obatan gratis dan edukasi kesehatan lingkungan pascabanjir.

”Kami ingin memastikan, masyarakat terdampak banjir tetap mendapatkan akses layanan kesehatan dengan mudah. Tidak hanya pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga edukasi agar warga memahami pentingnya menjaga kebersihan, dan mencegah penularan penyakit,” ungkap dr Agus.

Disampaikan juga, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen RSI Sultan Agung, dalam menjalankan misi kemanusiaan dan dakwah kesehatan. Menurutnya, rumah sakit tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menyehatkan masyarakat, terutama di masa-masa sulit.

BACA JUGA: Pemkab Wonosobo Dukung Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Melalui Program Inpres

”RSI Sultan Agung bukan sekadar rumah sakit, tetapi juga lembaga dakwah melalui kesehatan. Kami ingin hadir di tengah masyarakat, dengan membawa semangat Rahmatan lil’alamin, menjadi rahmat bagi semua. Semoga bantuan kecil ini bisa memberi dampak besar bagi masyarakat,” harap dia.

Melalui kegiatan ini, RSI Sultan Agung berkeinginan, dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Hal itu sekaligus menegaskan komitmennya, untuk hadir sebagai rumah sakit Islam, yang tidak hanya melayani pasien di dalam gedung, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

”Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan hanya saat masyarakat sehat, tetapi juga saat mereka tertimpa musibah. Itulah makna sejati dari pelayanan islami,” tegas dr Agus.

Riyan

The post RSI Sultan Agung Laksanakan Pengobatan Gratis untuk Warga Terdampak Banjir appeared first on SuaraBaru.id.

Media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat. Karena itu, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi ‘Penguatan Keterbukaan Media/Pers Mendukung Keterbukaan Demokrasi’ yang diselenggarakan Kesbangpol Jateng bersama PWI Jateng yang berlangsung di Semarang, Rabu (30/10/2024).

Amir Machmud menyampaikan, media harus terbuka memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks pemilihan umum dan kebijakan publik.

“Keterbukaan media mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi politik. Dengan berbagai platform, warga bisa menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, keterbukaan media tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan kritis,” ungkapnya.

Menurut Amir Machmud, media bebas berekspresi sangat penting dalam suatu masyarakat demokratis. Kebebasan berekspresi akan membantu masyarakat untuk memahami dan menganalisis berbagai pandangan.

“Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab, sehingga penyampaian informasi tidak menimbulkan kekacauan atau merugikan orang lain. Dan masyarakat perlu mendukung media yang berkomitmen pada etika jurnalistik dan kebenaran,” ujarnya.

Sinergitas antara media dan pemerintah memang penting untuk membangun masyarakat yang informatif dan transparan. Media berfungsi sebagai saluran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergitas ini memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan dengan jelas dan tepat kepada publik.

Sementara dalam fungsi kontrol sosial, media tidak hanya meliputi pengawasan, tetapi juga memperkuat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan demokratis.

Media mesti bertanggung jawab dan berperan dalam melawan berita palsu dan informasi yang menyesatkan, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

“Sebagai wartawan sudah seharusnya menghindari sikap beritikad buruk. Tugas mereka adalah membuat berita dengan objektif dan beretika. Membuat berita yang tidak tepat dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap media. Wartawan perlu menjunjung prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggungjawab sosial dalam tulisannya,” imbuhnya.

The post Diskusi Panel, Ketua PWI Jateng Sebut Kebebasan Berekspresi Harus Diimbangi Tanggung Jawab appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu akan dilakukan dengan cara menjual aset dari debitur-debitur bermasalah di PT BPR BJA dalam kredit bermasalah yang akan segera dieksekusi, untuk mengganti kerugian.

Demikian disampaikan Dr.Hendra Wijaya, ST , SH, MH menanggapi pernyataan kuasa hukum penggugat usai sidang mediasi gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jepara, pada Senin (6/5/2024).

“Klien kami, Dirut PT BPR BJA dan jajarannya akan berusaha bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dengan menjual aset dari para debitur bermasalah di BPR BJA,” kata kuasa hukum dari Law Firm Dr. Hendra Wijaya, ST, SH, MH & Partners Kota Semarang.

Menurutnya, hasil penjualan aset milik BPR BJA yang akan dieksekusi bisa menutup kerugian yang diklaim penggugat mencapai Rp 352,4 miliar. Sehingga, dalam mediasi gugatan yang dilayangkan Pemkab Jepara diharapkan ada penyelesaian yang baik untuk semua pihak.

“Sehingga perkara ini diharapkan bisa terjadi mediasi dan win win solution agar tidak banyak pihak yang dirugikan terutama deposan-deposan yang berada di PT Bank BJA dan Pemkab Jepara,” harapnya.

Dikatakannya, permasalahan yang terjadi di BPR BJA akibat yang dilakukan tim kredit. Sedangkan kliennya yang menjabat sebagai Dirut BPR BJA, tidak mengetahui secara detail proses dalam pemberian kredit.

Sebagai Dirut BPR BJA, lanjut Hendra, kliennya tidak mengetahui proses nya dalam kredit. Akan tetapi berkas yang sudah sampai dimeja kliennya merupakan kredit yang layak dalam pencairan. Sedangkan proses pemeriksaan awal dan penaksiran, dilakukan oleh tim kredit.

Maka dari itu, kliennya juga tidak menduga akan terjadi masalah dalam hal penyaluran kredit sampai muncul kerugian yang cukup besar seperti sekarang ini.

“Klien kami menyatakan akan bertanggungjawab sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan bagian- bagian terkait di BPR BJA untuk segera menjual aset-aset kredit yang bermasalah dengan cara lelang maupun dengan cara voulentire yang dilakukan oleh debiturnya sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, sidang mediasi gugatan atas permasalahan PT BPR BJA digelar di PN Jepara, Senin (6/5/2024). Mediasi dilakukan antara penggugat yaitu Pemkab Jepara dengan Dirut BPR BJA dan tergugat lainnya .

Dari mediasi pertama, kuasa hukum Pemkab Jepara, Mursito mengatakan bahwa Pemkab Jepara meminta pertanggungjawaban atas modal awal milik Pemkab Jepara sekitar Rp 24 miliar di BPR BJA, yang merupakan bank daerah.

“Saham utama BJA pada prinsipnya ditemukan adanya kerugian Pemkab yang mana hasil temuan BPK dan OJK ada kerugian negara karena modal kepemilikan sahamnya dari Pemkab Jepara modal awal Rp 24 miliar,” kata Mursito.

Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan BPR BJA semakin besar hingga ditemukan adanya kerugian sampai ratusan miliar. “Sementara kami temukan BJA dirugikan sekitar Rp 352,4 miliar,” ujarnya.

Ning S

The post Kuasa Hukum Sebut Dirut Bakal Tanggungjawab atas Kerugian yang Dialami BPR Bank Jepara Artha appeared first on SuaraBaru.id.