Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp6,8 miliar.

Kedua tersangka adalah JS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) periode tahun 2016 hingga 2021, dan JP, Sekda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tahun 2022 hingga sekarang.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah, Lukas Alexander Sinuraya menyebut, usai menjalani pemeriksaan tersangka JP langsung ditahan, sementara JS belum bisa ditahan karena alasan kesehatan.

Lukas mengungkapkan, tersangka JP merupakan pejabat yang menandatangani kerja sama penyewaan Plaza Klaten dengan tersangka JFS (Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera) pada tahun 2023.

Sedangkan JS berperan membahas dan menetapkan perjanjian sewa tanpa prosedur yang tidak menguntungkan Pemkab Klaten.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) (primer) dan Pasal 3 (subsider) jo Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, penyidik Kejati Jawa Tengah telah menetapkan dua tersangka masing-masing mantan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten, DS dan Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera, JFS.

Ning S

The post Rugikan Negara Rp6,8 Miliar, Kejati Jateng Tahan Sekda Klaten appeared first on SuaraBaru.id.

Kasi Penkum Kejati Jateng, Arfan Triono didampingi Kasi Penyidikan, Leo Jimmy menyampaikan, DS bekerja sama dengan BS (Kepala Dinas DKUKMP) dan FS (Direktur PT MMS) mengelola Plaza Klaten tanpa ada ikatan atau perjanjian.

“DS memberikan fasilitasi kepada FS sejak awal dan mengkomunikasikan dengan para
pejabat Pemda Klaten. Memberikan fasilitas sebagian area Plasa Klaten untuk kantor PT MMS (FS) tanpa sewa,” ungkap Arfan di kantor Kejati Jateng, Senin (23/6/2025).

Selain itu, menerima fasilitas berupa uang untuk biaya rapat di berbagai tempat untuk membahas permohonan PT MMS, semuanya difasilitasi oleh FS. Dan juga menerima uang saku dari FS bervariasi sekitar Rp 1 juta dan Rp10 juta.

“Bersama BS menyetujui penawaran FS di bawah nilai appraissal Rp 4 miliar, disewa
FS Rp1,3 Miliar. Dia juga tidak melakukan proses lelang atas penunjukkan FS (PT MMS) sebagai pengelola Plaza,” lanjutnya.

Disamping itu membuat surat setoran pajak, untuk keperluan FS, seolah-olah yang membayar perusahaan lain, padahal kenyataannya FS yang memungut dari para penyewa.

Selanjutnya tersangka DS dilakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas I Semarang terhitung tanggal 23 Juni hingga 12 Juli 2025.

Diketahui, pada 1989, Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki asset tanah sesuai sertifikat Hak Pengelelolaan seluas 22.348 M2 dan terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Klaten.

Tanah tersebut berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Pemkab Klaten dengan PT. IGPS agar didirikan bangunan Plaza Klaten oleh PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) selama 25 tahun yang telah berakhir pada tanggal 22 April 2018.

The post Kejati Jateng Tahan Mantan Kabid Perdagangan Dinas DKUKMP dalam Dugaan Korupsi Pengelolaan Sewa Plasa Klaten appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Semarang, Agus Sunaryo mengungkapkan, modus yang digunakan Pologoro, yakni biaya kepengurusan pengalihan hak tanah.

Agus mengatakan, JS diperiksa sejak pukul 09.00 WIB  sebagai saksi. Namun pada pukul 13.00 WIB ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, JS dibawa ke Lapas Semarang.

Sebelumnya penyidik sudah memeriksa 15 saksi dan satu ahli pidana. Menurut Agus perkara ini merupakan laporan dari masyarakat.

“Saat tersangka menjabat sebagai lurah, ia menerima uang pologoro. Modus ini biasanya dilakukan oleh mafia tanah, untuk meminta uang. Tersangka menerima Rp 160 juta,” terang Agus.

Agus menjelaskan, dalam perkara ini ada investor yang meminta mengalihkan leter C menjadi sertifikat SHM. Luas tanah diperkirakan 1000 meter persegi dengan kondisi lahan kosong berupa rawa.

“Lokasinya di samping relokasi Pasar Barito. Mulanya JS minta kepada investor tersebut Rp 200 juta, namun diberi Rp 160 juta,” tukasnya.

Menurut Agus, penyidik telah mengamankan uang Rp 160 juta yang dititipkan ke rekening penampungan kejaksaan.

Saat ini tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Penahanan dilakukan mulai Selasa 14 Mei hingga 2 juni 2024.

Atas perbuatannya tersangka dijerat UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B tentang penerimaan yang diterima penyelenggara negara.

Ning S

The post Kejari Semarang Tahan Mantan Lurah Sawah Besar Semarang, Tersangka Pungli Pengurusan Tanah Rp160 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, penahanan tersebut dilakukan pada hari ini, usai para tersangka menjalani pemeriksaan.

“Selesai pemeriksaan tambahan, ke enam tersangka oleh penyidik langsung dilakukan penahanan,” kata Dedi, Senin (24/10/2022).

Adapun ke enam tersangka yang dilakukan penahanan yakni, Direktur Utama LIB AHL, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang AS, Security Officer SS.

Kemudian, Kabag Ops Polres Malang, Kompol WSP, Kasat Samapta Polres Malang, AKP BSA dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim, AKP H.

Menurut Dedi, pihak tim investigasi Polri, sedang mempercepat proses pemberkasan agar dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Semuanya masih berproses, tim masih bekerja. Insya Allah dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU. Nanti akan diteliti oleh jaksa penuntut umum dari Kejati Jawa Timur,” tandas Dedi.

Ning Suparningsih

The post Polri Tahan 6 Tersangka Peristiwa di Stadion Kanjuruhan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jateng, Leo Jimny Agustinus SH didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo SH menyampaikan, tersangka HAP selaku Direktur PT Anindya Guna Utama (PT AGU) bersama NA (Direktur Keuangan PT RBSJ) dan Arief Budiman SE (meninggal karena Covid-19) sebagai Direktur Utama PT RBSJ, telah menggunakan dana PT RBSJ/BUMD.

“Mereka menggunakan dana PT RBSJ/BUMD dengan alasan untuk uang muka investasi kerja sama jasa kontstruksi secara melawan hukum tersangka membentuk anak perusahaan tanpa persetujuan RUPS,” ungkapnya, Senin (11/4/2022).

Menurutnya, tidak ada perjanjian kerja sama soal investasi tersebut. Begitupun hasil analisa dari tim independent, investasi itu ternyata bodong.

Dijelaskan bahwa PT RBSJ merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006, maksud dan tujuan pendirian BUMD antara lain untuk menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, tersangka HAP bersama NA dan Arief Budiman telah menggunakan dana PT RBSJ/BUMD, yang diajukan oleh tersangka HAP dan disetujui NA selaku Direktur Keuangan dan Arief Budiman selaku Direktur Utama dengan alasan sebagai uang muka investasi kerja sama jasa kontstruksi.

“Total dana yang digunakan investasi itu sebesar Rp 7,361 miliar. Dana itu dicairkan secara bertahap. Dari dana yang dikorupsi, tersangka baru mengembalikan sebesar Rp 4,067 miliar,” tuturnya.

Akibat tindak korupsi yang dilakukan tersangka HAP, Pemkab Rembang mengalami kerugian sebesar Rp 3,294 miliar sesuai hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Rembang.

Atas perbuatannya, tersangka HAP dijerat karena melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak 1 miliar,” tandasnya.

Ning

The post Investasi Bodong PT RBSJ, Direktur PT Anindya Guna Utama Resmi Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

TEGAL (SUARABARU.ID)  – Ketua Umum (Ketum) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) M Basri Budi Otomo (57) resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tegal, Senin (17/5/2021) sore.

Basri ditahan karena melanggar UU ITE dengan mengunggah status ke medsos fasebook yang menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Kodim 0712 Tegal.

“Hari ini Senin (17/5/2021) Kejaksaan Negeri Kota Tegal, telah menerima limpahan tahap dua dari Polres Tegal Kota, atas nama terdakwa Basri Budi Utomo. Hari ini akan kita siapkan salahsatunya tindaklanjut untuk proses persidangan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tegal, Jasri Umar kepada wartawan.

Jasri Umar menegaskan, pihaknya memang melakukan penahanan terhadap Basri Budi Utomo karena ada alasan pertama adalah pasalnya bisa ditahan, kedua dikhawatirkan mempersulit persidangan, yang ke tiga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

“Itu alasannya kami melakukan penahanan terhadap terdakwa Basri Budi Utomo,” lanjut Jasri Umar.

Jasri Umar mengungkapkan pasal yang dikenakan yakni UU ITE, yang jelas pasalnya terkait pencemaran nama baik lewat media elektronik dengan ancaman hukuman 9 Tahun penjara.

“Kita punya hak penahanan selama 20 hari. Mulai hari ini samai 20 hari kedepan,” tegasnya.

Untuk penahanan terhadap terdakwa Basri Budi Utomo, Jasri Umar mengatakan akan titip di rutan Polres Tegal Kota.

Sekitar pukul 17.46 Basri Utomo keluar dari ruang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal, saat memasuki mobil, Basri sempat mengatakan, penahanan yang dilakukan karena pencemaran nama baik.

“Karena saya melaporkan Dandim 0712 Tegal, Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar tentang kasus korupsi. Jadi saya bukan bajingan, saya bukan maling ya, saya melaporkan koruptor saya ditahan ga ada masalah. Saya sudah pasang badan sampai dimana saya layani,” kata Basri sambil memasuki mobil menuju Polres Tegal Kota.

Diberitakan sebelumnya Ketum GNPK RI, Basri Budi Utomo telah dilaporkan oleh Dandim 0712 Tegal, Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar ke Polres Tegal Kota pada 28 Februari 2021 lalu.

Basri diduga telah mencemarkan nama baik institusi Kodim 0712 Tegal karena menyebarkan berita bohong di media sosial fasebook.

Basri mengunggah status ke media sosial facebook yang menyebut adanya dugaan tindak pidana anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Kodim 0712 Tegal.

Karena merasa dicemarkan dengan unggahan tersebut, pihak Kodim selanjutnya melapor ke Polres Tegal Kota.
Nino Moebi

The post Gegara Pencemaran Nama Baik, Kejari Kota Tegal Tahan Ketum GNPK RI appeared first on SuaraBaru.id.