Kegiatan itu dihadiri Rektor USM Dr Supari ST MT, Wakil Rektor I Prof Dr Ir Haslina MSi, Wakil Rektor II Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, serta Wakil Rektor III Dr April Firman Daru SKom MKom. Rektor Supari yang membuka acara ini, memberikan arahan awal yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari para wakil rektor.

Dalam sambutannya Supari menegaskan, pelaksanaan KKN harus selaras dengan perkembangan zaman, melalui penerapan digitalisasi di berbagai program kerja mahasiswa.

BACA JUGA: USM Language and Culture Center Bantu Penulisan Karya Ilmiah

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya hadir di tengah masyarakat tetapi juga mampu memberikan solusi berbasis teknologi, terutama dalam membantu pengembangan UMKM dan pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Prof Mudjiastuti Handajani menjelaskan, workshop ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan KKN PPM ke-28, yang akan berlangsung pada 7 Juli hingga 5 Agustus 2026.

”Pada hari ini, dilakukan workshop tentang peningkatan supervisi dan dosen pembimbing lapangan untuk KKN PPM ke-28, yang akan diselenggarakan pada 7 Juli sampai 5 Agustus,” ujarnya.

BACA JUGA: Tim Asesor Lakukan Asesmen Lapangan ke Prodi Akuntansi FE USM

Ditambahkan dia, kegiatan KKN nantinya akan mencakup lima kecamatan dengan total 64 kelurahan dalam pembagian lokasi, yang dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan, yakni Kelas Pagi dan Kelas Sore.

”Untuk Kelas Pagi ditempatkan di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Brangsong, sedangkan Kelas Sore berada di Kecamatan Genuk Semarang Utara dan Ngaliyan,” jelasnya.

Sementara itu, jumlah peserta KKN PPM ke-28 tercatat ada sebanyak 1.675 mahasiswa, yang terdiri dari 823 mahasiswa Kelas Pagi, dan 852 mahasiswa Kelas Sore. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan lima supervisor dan 33 DPL, di mana setiap DPL akan membimbing dua kelurahan.

BACA JUGA: Kegiatan Donor Darah Meriahkan Dies Natalis Ke-39 USM

Selain itu, setiap mahasiswa peserta KKN dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 800 ribu, dan telah mendapatkan perlindungan asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan, sektor bukan penerima upah

”Yang dijamin adalah jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, meskipun kami berharap hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Prof Mudjiastuti menyoroti pentingnya integrasi program digitalisasi dalam KKN PPM. Menurutnya, hal ini menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat saat ini.

BACA JUGA: USM Berpartisipasi dalam Pameran Inovasi Pangan Berkelanjutan

”Mahasiswa nantinya akan membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam pemanfaatan teknologi digital, seperti promosi dan pemasaran melalui internet. Ini penting, karena masyarakat sekarang dituntut untuk melek digital,” ungkapnya.

Dia berharap, melalui workshop ini para supervisor dan DPL dapat memberikan arahan serta pendampingan yang optimal kepada mahasiswa selama pelaksanaan KKN.

”Harapannya dari hasil workshop ini, supervisi dan DPL mampu memberikan pengarahan dan pendampingan kepada mahasiswa, sesuai dengan yang telah dirancang LPPM,” pungkasnya.

Riyan

The post Pelaksanaan KKN USM Harus Selaras dengan Perkembangan Zaman appeared first on SuaraBaru.id.

Ajang Penais Award 2025 ini, digelar di Aston Kartika, Grogol, Jakarta Pusat, Sabtu-Selasa (23-26/8/2025). Jateng menjadi salah satu provinsi yang ikut mengirimkan sembilan Penyuluh Agama Islam terbaiknya.

Sebelum keberangkatannya ke Jakarta, mereka mendapat arahan dari Kakanwil Saiful Mujab. Disampaikan juga, pihaknya memberikan apresiasi kepada Kabid Penaiszawa dan Ketua Tim Bimtek dan Supervisi Penyuluh Agama Islam, dalam mengawal Penais Award 2025 kali ini.

BACA JUGA: Gen Z Makin Sulit Pahami Sastra Jawa karena Abai dengan Bahasa Ibu

Disebutkan Saiful, bidang itu selalu berhasil mengantarkan Penyuluh Agama Islam Jateng menjadi nominator di tingkat Nasional, sejak 2023 sampai sekarang. Kakanwil berpesan, agar seluruh nominator percaya diri, dan tampil maksimal untuk memberikan hasil terbaiknya.

”Niatkan untuk memberikan layanan keagamaan yang berdampak sebagai penjaga tusi, wujud praktik real di lapangan. Tidak perlu minder, dan jangan ragu untuk tampil. Semoga Allah meridhoi,” ujarnya.

9 Penyuluh Agama Islam yang mengikuti Penais Award 2025:
– Rosyid Muhammadi (Kategori Peningkatan Literasi Alquran)
– Kambali (Kategori Pendampingan Kelompok Rentan)
– Tasripan SPd I (Kategori Kesehatan Masyarakat)
– Faidus Sa’ad, (Kategori Pemberdayaan Ekonomi Umat)
– Miftachul Aziz (Kategori Lingkungan Hidup)
– Mustaqim (Kategori Penegakan Hukum)
– Muh Ngirhashon SSos I (Kategori Metode Penyuluhan Baru)
– Mc Mifrohul Hana (Kategori Penguatan Moderasi Beragama)
– Herawati Suyatno Putri (Kategori Anti Korupsi).

Riyan

The post 9 Penyuluh Agama Islam Bersaing di Penais Award 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Desa Tanjungkarang menjadi satu-satunya desa di Jateng, yang meraih predikat itu, di antara 34 lokasi Kampung Moderasi Beragama yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini menjadi langkah penting, dalam membangun lingkungan yang harmonis dan toleran antarumat beragama.

SK diterima langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus Suhadi, yang sekaligus meresmikan Desa Tanjungkarang, sebagai desa percontohan Kampung Moderasi Beragama (KMB), Selasa (29/10/2024).

BACA JUGA: Kuota Petugas Haji Berkurang, Hanya 2.210 Orang

Dalam sambutannya, Kakankemenag Kabupaten Kudus, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat, dalam penetapan KMB ini. ”Semoga prototipe Kampung Moderasi Beragama ini betul-betul dirasakan manfaatnya, untuk senantiasa mentradisikan beragama yang moderat. Mari kita wujudkan dalam praktik nyata, beragama yang toleran,” harapnya.

Untuk diketahui, Desa Tanjungkarang memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman itu semakin terlihat melalui keberadaan fasilitas ibadah yang beragam, masjid, gereja, dan kelenteng.

Achmad Syalabi menjelaskan, perintisan Kampung Moderasi Beragama di Desa Tanjungkarang itu, telah dimulai sejak Maret 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengembangan intensif dilakukan untuk memaksimalkan hasilnya.

Dengan penunjukkan ini, diharapkan Desa Tanjungkarang mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, dalam membangun kebersamaan di tengah keberagaman. Sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Kudus yang rukun dan damai, dalam keberagaman.

Riyan

The post Desa Tanjungkarang di Kudus Jadi Percontohan Kampung Moderasi Beragama appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil menekankan pentingnya kedisiplinan dan mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk menaati kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” terang Tejo, Rabu (7/8/2024).

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kakanwil menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas displin PNS adalah atasan langsung masing-masing pegawai.

“Setiap atasan langsung yang mengetahui atau mendapatkan informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, wajib untuk memanggil untuk diperiksa,” jelasnya.

“Atasan langsung yang tidak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin,” kata Tejo.

Tejo menerangkan tingkatan hukuman disiplin sesuai undang-undang berlaku, diantaranya hukuman displin ringan, sedang dan berat. Terdapat beberapa pegawai saat ini dalam proses penegakan peraturan disiplin.

Kakanwil berharap data ini tidak bertambah dan mengimbau kepada setiap atasan langsung untuk memberikan pengawasan lebih atas kinerja bawahannya, hal ini untuk kemajuan organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Setiap atasan langsung yg mengetahui atas dugaan pelanggaran disiplin, melakukan pemanggilan untuk kepentingan organisasi,” katanya.

Kakanwil Tejo berpesan agar selalu hati-hati dalam bermedia sosial. Sebab sebagai ASN, tindak tanduk dan tingkah laku kita merupakan representasi dari pemerintah.

Mendampingi Kakanwil dalam kegiatan diantaranya Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga Meivita Dewi, dan Kepala Sub Bagian Humas RB TI Hazmi Saefi.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring Supervisi dan Evaluasi UPT Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana menyampaikan pentingnya penyusunan Pagu Indikatif ini.

“Penyusunan Pagu Indikatif ini sangat penting untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran UPT di tahun 2025, kita juga harus mereview terlebih dahulu pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan 2023,” ujarnya.

Keterlibatan pimpinan juga dirasa menjadi hal yang penting dengan mempertimbangan prioritas dan urgensi kebutuhan satuan kerja masing-masing.

Selanjutnya mantan Kadivmin NTB ini juga menyampaikan permasalahan yang sering kali ditemukan dalam audit Inspektorat dan BPK terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Perhatikan proses pengadaan barang/jasa, akun belanja modal dan belanja barang, serta penatausahaan barang Milik Negara, hal-hal itu sering kali menjadi fokus auditor dalam melakukan pemeriksaan, pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Dirinya berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas penyusunan anggaran jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga berdampak pada kualitas penyusunan anggaran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, karena perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan UPT dalam mencapai output yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta menghasilkan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo Narya, dan Kepala Subbag Program dan Pelaporan Kanwil Jateng, Dedi Hartono.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi Pagu Indikatif 2025 UPT Karesidenan Kedu appeared first on SuaraBaru.id.

Melihat potensi daerah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupaya mendorong pemanfaatan garam bersertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto menyambangi langsung lokasi guna melakukan supervisi bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Jetis, Kamis (18/4/2024).

Ia mengapresiasi usaha masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi hasil alam setempat.

“Peran Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terus mendorong pendaftaran Indikasi Geografis agar kekayaan alam ini dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Tejo.

Pada kesempatan itu, Kakanwil mencoba terapi garam yang menjadi daya tarik utama dari budidaya Garam Jetis. Terapi garam di tempat itu, digadang-gadang bisa membantu melancarkan sirkulasi peredaran darah dan merangsang syaraf sakit yang ada di telapak tangan dan kaki.

Pengelola obyek wisata terapi garam yang juga sekaligus Ketua MPIG, Marsino menjelaskan, terapi garam memanfaatkan uap panas dari proses pengkristalan garam di dalam tunnel (terowongan) yang terbuat dari plastik molsa. Tunnel dengan panjang sekitar 19 meter dengan lebar 3,5 meter dan tinggi 2 meter itu dapat menampung sekitar 15 orang pengunjung.

“Setiap hari puluhan orang dari sekitar sini bahkan luar provinsi datang untuk terapi. Kalau ramai setiap orang kami batasi 15 menit. Kami tidak mematok tarif, pengunjung hanya diminta untuk memasukkan dana sukarela ke dalam kotak,” jelas Marsino.

Terapi Garam Pantai Jetis buka setiap hari mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB. Meski begitu, Marsino mengklaim waktu terbaik untuk melakukan terapi garam adalah antara pukul 09.00 – 12.00 WIB. Pasalnya di waktu itu, suhu dalam ruangan thunnel berada di sekitar 40-47 derajat celcius.

Tentunya tidak hanya untuk terapi, Garam Jetis juga dapat dikonsumsi dan telah mengantongi sertifikat BPOM. Garam tersebut memiliki kualitas lebih unggul ketimbang garam lainnya. Sebab, berdasarkan penelitian Sucofindo Semarang, garam Kugar Pendowo Limo memiliki kadar Natrium Clorida (NACL) cukup tinggi yakni mencapai 97,49 persen.

Hadir dalam kegiatan supervisi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bagian Kekayaan Intelektual, Anggota DPRD Kab. Purworejo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Purworejo, dan Kelompok Usaha Garam Rakyat Pendowo Limo.

Ning S

The post Garam Jetis Berpotensi IG, Kemenkumham Jateng Lakukan Supervisi appeared first on SuaraBaru.id.