“Penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD),” kata Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari melalui keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Penyesuaian harga BBM non subsidi kata Heppy Wulansari telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024 ini.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green Research Octane Number (RON) 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap, tidak ada perubahan,” jelas Heppy.

Lebih lanjut Heppy menyampaikan, kebijakan  penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp 12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp 15.000 dari sebelumnya Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 15.450 dari sebelumnya Rp 14.400 per liter, Dexlite menjadi Rp 15.350 dari sebelumnya Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 15.650 dari sebelumnya Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.

“Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM Nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambah Heppy.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah (JBT) PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho menambahkan bahwa harga BBM non subsidi sebelum dan pasca penyesuaian harga di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama dengan di DKI Jakarta.

Untuk informasi  mengenai harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses website (situs) https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-1-agustus-2024 dan https://mypertamina.id/fuels-harga.

“Masyarakat atau konsumen juga dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” tutup Brasto.

Sutrisno

The post Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Harga BBM Non Subsidi, Harga Pertamax Tetap appeared first on SuaraBaru.id.

Rumah subsidi tersebut disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tersrbar di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Batang, Kudus, Pati, Jepara, Temanggung, dan Grobogan.

“Kami berterima kasih kepada Tapera atas alokasi rumah bersubsidi di Jateng,” ujar Sekertaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, disela peringatan Hari Perumahan Nasional, di Mal Ciputra Semarang, Rabu, 24 Juli 2024.

Sumarno bilang, Pemprov Jateng juga membuat beragam program dalam rangka  penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun yang kurang mampu.

Program yang dimaksud yakni, Tuku Omah Oleh Omah, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan rumah bersubsidi.

Dijelaskan, angka kebutuhan kepemilikan rumah atau backlog di Jawa Tengah mencapai 324.855 unit.

Jumlah tersebut cukup tinggi karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan (Disperakim) Jateng, Arief Djatmiko, mengatakan realisasi program Tuku Omah Oleh Omah yang dilaksanakan sejak 2021 hingga pertengahan 2024 mencapai 1.700 unit.

“Karena sifatnya stimulan maka kami berharap kabupaten dan kota di Jateng mereplikasi program ini,” katanya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menggencarkan program perbaikan RTLH di 35 kabupaten/kota. Pada tahun 2024 mengerjakan sebanyak 17 ribu unit rumah di berbagai daerah di Jateng.

“Secara gradual kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, bahkan kita kolaborasikan  dengan pemerintah pusat,  kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan volunteer,” jelasnya.

Arief mendorong para pengembang turut berkontribusi dalam hal penyediaan kepemilikan rumah. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Diaz Aza

The post Sejumlah Wilayah di Jawa Tengah Bakal Dapat Kuota 11 Ribu Rumah Subsidi dari BP Tapera appeared first on SuaraBaru.id.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki keberpihakan terhadap petani, salah satunya melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 25 triliun disiapkan Pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pada tahun 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Direktur Utama Pupuk Kujang, Maryono mengatakan bahwa tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” ungkap Maryono.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024, salah satunya di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024) kemarin.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” ujar Maryono.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Hingga 31 Desember 2023 kemarin ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” tutup Maryono.

PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan produsen pupuk Urea terbesar di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara dengan total kapasitas produksi pabrik pupuk mencapai 14,6 juta ton per tahun. Dalam mengemban tugas bagi ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sepuluh anak perusahaannya memiliki sejumlah produk pupuk yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, ZA, Organik, dan SP-36 yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Fasilitas pendukung antara lain berupa pelabuhan dan sarananya, kapal angkutan, distribution center, pergudangan, serta unit pengantongan pupuk yang memperlancar proses produksi dan distribusi pupuk. Kegiatan operasional Pupuk Indonesia Group bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam (uap panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan serta EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Sutrisno

The post Pemerintah Alokasikan Subsidi Pupuk Rp 25 Triliun appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini digelar di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) PT Pupuk Indonesia yang berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, pada Senin 15 Januari 2024.

Dalam kegiatan ini, para petani terlihat antusias karena mereka bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah yakni Rp270 ribu per 25 kilogram.

BACA JUGA : Relawan Ganjar Pranowo Bagikan Sembako di Kradenan

Mereka yang membeli pupuk dengan harga murah ini bisa mendapatkannya lewat pendaftaran menggunakan KTP. Setiap pembelian maksimal 50 kilogram, yang terdiri dari 25 kilogram pupuk NPK dan 25 kilogram pupuk urea.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini dihadiri juga oleh Ketua KTNA Grobogan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan juga Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia.

Direktur Produksi PT (Persero) Pupuk Indonesia, Bob Indarto mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada para petani, namun pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk nonsubsidi. Pemerintah membantu para petani memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024 ini,” jelas Bob Indarto, usai kegiatan penyerahan pupuk secara simbolis kepada petani.

Gebyar Diskon Pupuk sendiri adalah upaya PT Pupuk Indonesia dalam rangka mendukung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk kepada petani.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melaukan upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti,” jelas Bob Indarto.

Hingga Februari

Gebyar Diskon Pupuk ini diselenggaakan bekerja sama dengan Pemerintah di berbagai kota selama bulan Januari-Februari 2024.

Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani, serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memiliki keberpihakan tinggi kepada petani dengan menyelenggarakan program subsidi pupuk, dimana setiap tahun dialokasikan sekitar Rp25 Triliun.

Pada 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 Triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk subsidi. Terlebih saat ii petani dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP.

Hingga 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara dengan 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah.

Jumlah tersebut terbagi 1.215.280 ton pupuk bersubsidi dan 529.022 ton pupuk nonsubsidi. Dengan adanya Gebyar Diskon Pupuk ini, Bob Indarto mengatakan, petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meingkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

“Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal, sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen di bulan April nanti,” ujar Bob Indarto.

BACA JUGA : Penjabat Bupati Kudus Buka Pencanangan Sub PIN Polio

Senang

Setyowati, salah satu petani asal Toroh mengatakan senang dengan adanya program Gebyar Diskon Pupuk. Meski hanya dapat 25 kilogram urea dan 25 kilogram NPK, namun dirinya mengatakan senang bisa menggunakan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

“Biasa kalau beli 50 kilogram di luar lebih mahal, kalau beli di Gebyar Diskon Pupuk ini ada potongannya. Untuk 25 kilogram harganya Rp270 ribu, baik untuk yang urea dan NPK. Senang sekali, ini bisa buat tanam brambang (bawang merah),” ujar Setyowati.***

The post Gebyar Diskon Pupuk Ramai Didatangi Petani Grobogan, Program Menarik untuk Dukung Masa Tanam I appeared first on SuaraBaru.id.

Walikota Tegal berharap sembako murah bersubsidi harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi para penerimanya sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dedy Yon menjelaskan, kegiatan sembako murah bersubsidi bertujuan untuk menekan, mengendalikan harga, dan menjaga kestabilan laju inflasi. “Dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat ditekan terus menerus,” ujar Dedy Yon.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Muhammad Rudy Herstyawan ST M.Si dalam laporannya menyampaikan, sasaran dari kegiatan ini ada 4 000 paket yang terdiri dari beras premium 5 kg, minyak 1 botol, gula 1 kg, dan produk UKM untuk empat kecamatan se-Kota Tegal. Masing-masing penerima manfaat, datanya diperoleh dari masing-masing kelurahan. “Harga yang kami sampaikan Rp 125.000, subsidi dari pemerintah Rp 100.000. Warga hanya membayar Rp25.000,” terang Rudy

Rudy juga menyampaikan bahwa penerima manfaat kegiatan hari ini ada dua, yakni masyarakat langsung yang belum pernah dapat bantuan secara rutin dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan pelaku UKM.

Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal Marwadi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal, Perwakilan Bulog Sub Divre VI Pekalongan, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, serta Camat dan Lurah Se-Kota Tegal.

Sutrisno

The post Walikota Tegal: Penerima Sembako Bersubsidi Harus Tepat Sasaran appeared first on SuaraBaru.id.

“PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengapresiasi Polri dalam menindak kasus penyalahgunaan BBM,” kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho dalam keterangan persnya, Selasa (31/10/2023).

Brasto mengatakan penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi sangat penting karena dalam BBM bersubsidi terdapat anggaran negara. “Ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dengan harga terjangkau pada BBM subsidi yang kami salurkan,” ungkapnya.

Brasto menyebutkan bahwa hingga akhir Oktober ini, tercatat setidaknya ada 5 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan penugasan sepanjang Tahun 2023 yang telah dilakukan penindakan oleh Polda Jawa Tengah dan DIY.

“Pertamina Patra Niaga sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Polri untuk melanjutkan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan menindak oknum yang melakukan tindakan tersebut. Langkah ini adalah wujud Polri dalam mendukung dan melindungi hak masyarakat rentan yang seharusnya dapat menikmati BBM subsidi,” ujarnya

Lebih lanjut Brasto menyampaikan, dari banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, paling banyak modusnya adalah melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi dengan cara pembelian BBM subsidi dengan cara melangsir, memodifikasi tangki BBM, dan menggunakan jerigen. Setelah Ditimbun kemudian dijual kembali kepada para pelaku industri dengan harga yang lebih murah dari harga BBM industri Pertamina.

Brasto mengungkapkan bahwa disparitas harga BBM subsidi dan BBM industri menjadi celah bagi para pelaku untuk menjual BBM subsidi kepada para pelaku industri dengan harga yang lebih murah dari harga resmi BBM Industri di Pertamina.

“Masih terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi mendorong Pertamina Patra Niaga untuk terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, ini tidak dapat dilakukan sendirian. Selain regulasi, pengawasan bersama adalah cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyalahgunaan agar BBM subsidi dan penugasan ini disalurkan dengan tepat sasaran,” tegas Brasto.

Brasto berharap jika masyarakat mendapati adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayahnya, dapat melapor ke kepolisian terdekat. Adapun untuk masukan dan keluhan terkait produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 melalui saluran Voice:135.

Sutrisno

The post Penyalahgunaan BBM Subsidi Capai 199.250 Liter appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dikemukakan oleh Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, Senin (22/8/2022) siang.

Brasto menyebutkan, dasar aturan konsumen dan pembelian maksimum untuk solar subsidi adalah Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.

“Pertamina Patra Niaga mengawal secara ketat BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran, dan apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dia menegaskan, Pertamina akan menindak tegas bila terbukti ada lembaga penyalur yang menjual BBM kepada kendaraan yang sudah memodifikasi tangki atau bekerja sama dengan konsumen untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi.

”Pencatatan manual pembelian Solar subsidi di SPBU yang telah dilakukan selama ini memungkinkan kami untuk melihat adanya transaksi BBM subsidi yang tidak wajar pascatransaksi,” tegas Brasto.

Dia mengatakan, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengawalan penyaluran BBM bersubsidi.

”Sepanjang tahun 2022 terdapat 5 kasus di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang telah diungkap oleh kepolisian, seperti penggunaan tangki BBM kendaraan modifikasi untuk membeli solar di SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali secara ilegal,” ungkapnya.

Lebih jauh, Brasto mengatakan, selain jerat pidana, Pertamina telah mengatur sanksi bagi lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi dengan tidak tepat sasaran, yaitu berupa skorsing pemberhentian penyaluran Solar subsidi selama 30 hari hingga pemutusan kerjasama.

”Bagi masyarakat maupun konsumen yang membutuhkan informasi dan menyampaikan keluhan seputar produk dan layanan dari Pertamina, dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135. Adapun apabila masyarakat mengetahui ada tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, dapat melapor ke kepolisian terdekat,” tutup Brasto.

Hery Priyono/mh

The post Oknum Penyalahgunaan BBM Subsidi Bisa Terancam Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Pendataan tersebut mulai dijalankan per 1 Juli 2022 di 11 kota/kabupaten terpilih, salah satunya di Kota Yogyakarta.

“Uji coba pendataan di website MyPertamina untuk wilayah Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga per 1 Juli 2022 dilaksanakan di Kota Yogyakarta,” ungkap Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho melalui releas tertulis.

Brasto mengungkapkan website subsiditepat.mypertamina.id tersebut per 1 juli 2022 digunakan untuk melakukan pendataan kendaraan, bukan untuk transaksi melalui aplikasi MyPertamina.

“Masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum memiliki aplikasi MyPertamina, karena yang perlu dilakukan saat ini hanya mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id untuk mendapatkan QR Code khusus yang nantinya akan digunakan pada saat pembelian produk Pertalite dan Solar di SPBU Kota Yogyakarta,” terang Brasto.

QR Code tersebut akan diperoleh setelah data kendaraan yang didaftarkan telah terkonfirmasi cocok dan sesuai untuk membeli produk subsidi Solar maupun penugasan Pertalite.

Brasto menekankan pendaftaran kendaraan tersebut dapat dilakukan di mana saja melalui komputer, laptop, ataupun handphone yang digunakan untuk mengakses alamat website tersebut.

“Konsumen bisa mendaftar di mana saja melalui alamat website subsiditepat.mypertamina.id dengan terlebih dahulu menyiapkan foto diri, KTP, STNK, foto kendaraan, dan foto nomor polisi kendaraan yang akan diunggah di website tersebut,” tuturnya.

Untuk pembayaran, Brasto menyebutkan bahwa pembayaran di SPBU dapat menggunakan mekanisme tunai, kartu kredit/debit, atau mekanisme pembayaran non tunai, termasuk dengan aplikasi MyPertamina.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan memiliki pertanyaan terkait pendaftaran tersebut, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135,” pungkas Brasto.

Sutrisno

The post Yogyakarta Jadi Lokasi Uji Coba Pendataan Penerima BBM Tepat Sasaran appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini menjadi tantangan strategi baru untuk menyelaraskan akses dan keterjangkauan energi dengan peningkatan jumlah energi terbarukan.

Subsidi yang pemerintah berikan selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja subsidi untuk BBM dan elpiji sudah mencapai 100 triliun pertahun.

Sedangkan untuk tahun 2022 ini pemerintah menganggarkan 134 triliun untuk subsidi BBM, elpiji, dan listrik dari APBN 2022. Maka jika dikalkulasikan jumlah ini mencapai 7,2 persen dari APBN.

Tapi pertanyaan yang muncul adalah, dengan anggaran yang begitu besar, apakah subsidi tersebut sudah tepat sasaran?

Masyarakat sudah lama terayun dengan BBM bersubsidi. Namun benarkah masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM ini? Menurut penulis, ‘subsidi salah sasaran’ karena yang menikmati adalah mereka yang mempunyai mobil pribadi, bukan untuk angkutan umum. Bukankah itu salah sasaran?

Untuk siapa sebenarnya subsidi tersebut?
Subsidi sendiri merupakan bantuan keuangan yang diberikan untuk suatu bisnis atau sektor ekonomi. Bantuan yang dimaksudkan disini adalah untuk sektor yang sifatnya mikro dan masyarakat menengah kebawah.

Namun dalam kenyataan di lapangan, masih banyak ditemui penyelewengan pemakaian bantuan subsidi ini oleh oknum-oknum yang dianggap tidak berhak menerima. Sehingga hal ini menyebabkan kerugian negara, dan juga masyarakat yang berhak menerima.

Dalam masalah ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Supaya negara tidak dirugikan dan masyarakat merasa terbantu, serta perekonomian mereka semakin meningkat.

Akan lebih bermanfaat jika subsidi BBM dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya alokasi dana untuk subsidi pendidikan sebagai investasi untuk negara dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas kedepannya.

Oleh: Nadya Wahyu Pratiwi, Prodi Manajemen Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

The post Untuk Siapa Subsidi BBM? appeared first on SuaraBaru.id.

Para petani datang sambil membawa berbagai tulisan menggunakan banner. Kedatangan kelompok petani didampingi LSM Mas Jaga Kali H Mahfudin, LSM Landep Teguh Aji Wiguno, Distributor pupuk H Susi Sasmitha diterima Sekda Kabupaten Brebes, Joko Gunawan didampingi Kabid Sarpras Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan perwakilan BRI Cabang Brebes di ruang Sekda.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah petani mengaku kesulitan menggunakan kartu tani ketika menggesek kartu. Kadang-kadang aktifasi juga mengalami kesulitan. “Kami mengusulkan agar dikembalikan ke manual atau tidak menggunakan kartu tani. Yang kedua agar pemerintah pusat tidak menghapus subsidi pupuk untuk ZA dan SP36,” kata petani asal Desa Pakijangan Eko.

Disampaikan, para pertengahan masa tanam, para petani padi dan bawang menggunakan pupuk ZA dan SP36 merupakan kebutuhan dasar maka pemerintah diminta untuk tidak menghapus subsidi pupuk tersebut.

Distributor pupuk asal Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes Susi Sasmita mengeluhkan karena kesulitan dalam pencairan pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Kesulitan dirasakan baik dari aktifasi gesek mengubah pin atau masalah teknis lainnya.

“Saya memiliki 8 toko pupuk di 8 kabupaten di Jawa Tengah, namun yang agak aneh untuk penyaluran pupuk justru di Kabupaten Brebes. Kalau di tempat lain hanya menggunakan KTP atau SPPT pajak saja sudah bisa mencairkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya

Menjawab mengenai kartu tani salah satu perwakilan dari BRI Cabang Brebes menjelaskan, untuk kartu tani sudah dicetak pada minggu lalu sebanyak 24.000 kartu tani untuk wilayah BRI Cabang Brebes.

Menyikapi hal tersebut dan hasil rapat Sekda Kabupaten Brebes Joko Gunawan mengintruksikan kepada Dinas Pertanian agar membuat surat penundaan penggunaan kartu tani sampai pada bulan April 2022.

Nino Moebi

The post Petani Brebes Minta Pencairan Pupuk Kembali ke Manual appeared first on SuaraBaru.id.