Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas), Suyono mengatakan selama masa libur sekolah saat ini tidak terdapat pengiriman layanan MPG kepada anak-anak. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur.

“Kami akan melakukan evaluasi dan mengundang koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ini penting agar berbagai dinamika dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, Suyono mengungkapkan terdapat sejumlah SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau berstatus suspend. Berdasarkan laporan sementara, jumlahnya mencapai sekitar 11 satuan dari total SPPG yang beroperasi di Kabupaten Batang.

Meski demikian, pihaknya belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait penyebab penghentian operasional tersebut karena masih menunggu hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya,” tegasnya.

Pemkab Batang juga akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan SPPG baru yang saat ini sedang berjalan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas dan kesesuaian prosedur, termasuk memastikan setiap pembangunan telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak berwenang.

“Kami akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan sudah memiliki izin atau surat keputusan dari pihak pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek perizinan, kelengkapan sarana sanitasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Menurut Suyono, Dinas Kesehatan telah menyampaikan laporan terkait kondisi sanitasi sejumlah SPPG, namun laporan tersebut masih akan dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar yang ada,” terangnya.

Laporan dari Dinas Kesehatan sudah masuk, tetapi belum saya pelajari secara menyeluruh. Nanti akan kami lihat lebih detail untuk mengetahui kondisi sanitasi masing-masing SPPG. Pemkab Batang berkomitmen memastikan seluruh satuan yang menjalankan program tersebut memenuhi standar operasional, perizinan, serta kelayakan fasilitas pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Melalui evaluasi yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Batang dapat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya para peserta didik dan keluarga penerima manfaat,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Wabup Batang Evaluasi Pelaksanaan Sejumlah SPPG appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Grobogan, Sugeng Prasetyo, menegaskan pengawasan dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan keberlangsungan program nasional tersebut.

BACA JUGA : Tabrak Tiang, Soerang Pengendara Motor Meninggal

Satgas MBG Kabupaten Grobogan menilai monev menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan dan kepatuhan SPPG terhadap ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan berkala, Sugeng Prasetyo berharap seluruh pengelola dapur dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan tata kelola yang baik.

Karena itu, seluruh dapur MBG dituntut menjalankan operasional sesuai prosedur agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat.

Sugeng menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak memiliki tujuan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pihak tertentu.

Menurutnya, pengawasan justru menjadi bagian dari upaya pembinaan agar seluruh pihak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Yang kami inginkan dapur benar-benar berjalan sesuai SOP yang harus diterapkan. Semua pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing,” ujarnya.

BACA JUGA : Lima Daerah di Jateng jadi Pilot Project Program Idaman

Ia menjelaskan, Satgas MBG akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi di Kabupaten Grobogan.

Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi tim untuk menentukan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh masing-masing pengelola dapur.

Tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tim pengawas juga akan turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi benar-benar dijalankan.

Setelah proses monev selesai, Satgas MBG akan kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam rentang waktu sekitar dua pekan berikutnya.

Melalui sidak tersebut, tim akan mengecek sejauh mana perbaikan telah dilakukan oleh pengelola dapur setelah menerima catatan hasil evaluasi.

Pengawasan juga menyasar aspek tata kelola dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan dapur MBG.

Satgas MBG mengingatkan seluruh mitra agar tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan pihak lain dalam operasional SPPG.

Masing-masing pihak diminta fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Sugeng, kepatuhan terhadap pembagian tugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional dapur.

BACA JUGA : Embun Upas Selimuti Kompleks Candi Arjuna Dieng, Ini yang Terjadi!

Dari hasil monitoring yang telah dilakukan sebelumnya, tim masih menemukan sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius dari pengelola dapur.

Temuan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sarana pendukung maupun sistem operasional yang harus segera dibenahi.

Momentum libur sekolah yang akan datang dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Dengan berkurangnya aktivitas pelayanan selama masa libur, pengelola dapur memiliki kesempatan lebih leluasa untuk meningkatkan kualitas fasilitas maupun sistem kerja.

Satgas MBG berharap seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti sebelum kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.

Apabila hasil evaluasi dan sidak menunjukkan belum adanya peningkatan kualitas maupun perbaikan yang signifikan, Satgas MBG tidak akan ragu mengusulkan pemberian sanksi.

“Kalau setelah evaluasi dan sidak ternyata belum ada perbaikan atau peningkatan kualitas, maka akan kami usulkan untuk disuspend,” katanya.

Sugeng menambahkan bahwa sanksi tersebut tidak berhenti pada penghentian sementara. Dapur yang terus gagal memenuhi standar berpotensi kehilangan kesempatan beroperasi secara permanen.

BACA JUGA : CISEM II Resmi Beroperasi, PGN Group Perkuat Konektivitas Infrastruktur Gas Bumi Nasional

Menurutnya, persaingan memperoleh kuota dapur MBG saat ini cukup ketat. Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi sekitar 125 dapur, sementara usulan yang masuk telah mencapai sekitar 172 titik.

Kondisi itu membuat proses klasifikasi dan penilaian menjadi sangat penting. Setiap SPPG akan dinilai berdasarkan kelayakan bangunan, standar operasional, kapasitas pelayanan, hingga kesesuaian investasi dengan biaya sewa yang diajukan.

BACA JUGA : Bandara Ahmad Yani Gandeng Basarnas Semarang untuk Peningkatan Respons Cepat Darurat

“Kalau tidak ada klasifikasi dan penilaian dapur yang jelas, bisa terjadi ketidakseimbangan. Sementara masih banyak titik lain yang menunggu kesempatan untuk beroperasi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan kini mulai dilibatkan dalam proses pengawasan dan pendampingan guna memperkuat tata kelola program.

Melalui sinergi tersebut, Satgas MBG Kabupaten Grobogan berharap seluruh SPPG dapat menjalankan rekomendasi hasil monev secara maksimal sehingga kualitas layanan terus meningkat.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, Satgas MBG Kabupaten Grobogan optimistis seluruh SPPG mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

Sugeng Prasetyo menegaskan monev dan sidak akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas program MBG di Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post SPPG Tak Kunjung Berbenah? Satgas MBG Kabupaten Grobogan Siap Usulkan Penghentian Operasional appeared first on SuaraBaru.id.

Artinya, limbah hasil produksi dan operasional MBG masih dibuang di lingkungan sekitar.

Pembuangan dilakukan di saluran irigasi, sungai, dan tanah-tanah kosong di lingkungan sekitar.

Nur, warga di salah satu desa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, mengakui hal tersebut.

Terdapat Dapur MBG di lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi limbah air cucian tempat makan MBG dibuang di sungai sekitar.

“Sungai jadi kotor dan bau,” kata dia, Jumat 17 April 2026.

Padahal menurut Nur, pengusaha Dapur MBG memiliki lahan yang seharusnya bisa dibuat IPAL.

“Bayangkan setiap hari ada ribuan tempat makan yang dicuci,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan Daour MBG di Desa Samban, Kecamatan Bawen, yang juga tak memiliki IPAL.

Air sisa operasional langsung dialirkan ke sungai dan memicu pencemaran lingkungan.

Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengakui adanya Pengusaha MBG yang membangun Dapur SPPG tanpa dilengkapi IPAL.

Dia bilang, sesuai standar operasional prosedur (SOP), seharusnya setiap Dapur MBG dilengkapi dengan IPAL.

“Nah, itu SOP-nya sudah ada. Jadi mungkin  salah satu atau dua (SPPG) mungkin kurang tertib ya,” ucapnya.

Dia meminta tim pengawas untuk berkeliling memastikan pembangunan Dapur MBG sesuai dengan standar. Termasuk ketersediaan IPAL.

“Iya, kita pokoknya bekerja dengan baiklah, positiflah. Ya mungkin satu kurang-kurangnya itu pasti ada,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini telah berdiri sebanyak 3.741 SPPG. (*)

Diaz A Abidin

The post Dapur MBG di Jawa Tengah tak Punya IPAL, Satgas; Kurang Tertib appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti melalui Sanitarian Muda Dinas Kesehatan, Maysaroh menjelaskan, inspeksi dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar tim dapat melihat secara langsung sejauh mana standar pengelolaan pangan dijalankan di lapangan.

Dari hasil inspeksi, secara umum pengelolaan makanan di SPPG dinilai baik. Kebersihan area produksi terjaga, peralatan yang digunakan telah memenuhi standar food grade, serta prosedur pengolahan pangan dilaksanakan sesuai ketentuan. “Alat-alat makanan semuanya food grade. Adapun temuan yang ada sifatnya tidak signifikan terhadap keamanan pangan,” ujarnya saat ditemui pada kegiatan tersebut, Rabu (25/2/2026).

Pengawasan ini tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Dinas Kesehatan menargetkan inspeksi rutin dan berkala terhadap seluruh SPPG yang ada. Pada awal tahun ini, sebanyak 21 SPPG menjadi prioritas inspeksi dan ditargetkan rampung dalam bulan ini. “Untuk sidak SPPG akan kita lakukan secara rutin dan berkala. Targetnya setiap SPPG akan kita inspeksi dalam setahun,” tambahnya.

Ia menuturkan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama. Makanan dengan kandungan gizi baik sekalipun tidak akan memberikan manfaat optimal jika tidak memenuhi standar keamanan. “Karena bagaimanapun juga keamanan pangan adalah prioritas. Makanan yang tidak aman walaupun disiapkan dengan nilai gizi yang baik tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kami memantau selain standar keamanan pangannya, juga standar gizi makanannya,” tuturnya.

Salah satu SPPG yang telah menjalani inspeksi adalah SPPG Kuripan Yosorejo 2. Kepala SPPG Kuripan Yosorejo 2, Muhammad Taufik Hidayatullah, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memproduksi 2.162 porsi makanan per hari.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi delapan sekolah yang terdiri dari jenjang PAUD, TK/KB, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Selain itu, SPPG juga melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. “Saat ini kita memproduksi 2.162 porsi untuk delapan sekolah. Kami juga sudah melayani kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” katanya.

Dalam menjaga mutu hasil produksi, pihak SPPG menerapkan seleksi ketat terhadap bahan baku. Buah yang digunakan dipastikan grade A, sementara sayuran tidak hanya disortir oleh pemasok, tetapi juga disortir ulang di lokasi produksi.

Untuk menjaga kesegaran dan keamanan bahan pangan, SPPG menerapkan standar penyimpanan sesuai ketentuan suhu. “Setelah dicuci, bahan ditempatkan di gudang basah dengan suhu chiller di bawah 4 derajat Celsius. Untuk bahan baku daging, kita simpan di suhu minus 19 derajat,” tandasnya.

Seluruh peralatan yang digunakan berbahan stainless steel guna menjamin higienitas dan keamanan pangan selama proses produksi.

Atas konsistensi dalam menjaga standar mutu dan pelayanan, SPPG Kuripan Yosorejo 2 memperoleh apresiasi sebagai SPPG terbaik yang dipilih oleh deputi terkait di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Prestasi ini menjadi bukti komitmen SPPG dalam menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran.

Nur Muktiadi

The post Dinkes Pemkot Pekalongan Sidak SPPG, Pastikan SOP dan Keamanan Terjaga appeared first on SuaraBaru.id.

”(1000 orang ada ya?) Ada,” ucap Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, di Kota Semarang, Rabu, 4 Januari 2025.

Dia tak menampik, makanan itu berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Salah satunya SPPG Purwosari di Kabupaten Kudus yang berdampak pada ratusan siswa.

”(SPPG) sudah mengantongi SLHS, iya. Kalau enggak kan enggak bisa dibuka, enggak bisa buka resmi kan,” katanya.

Hanung meminta betul, agar pengelola dapur MBG atau SPPG harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Seperti teliti mengecek bahan makanan, cara memasak, dan sumber air. Jangan sampai teledor sedikitpun.

Dia mengingatkan agar semua SOP-nya  dilakukan dengan benar. Utamanya juga soal penggunaan sumber air, yang telah dinyatakan layak higienis. SPPG agar tidak berganti-ganti mencoba sumber air baru.

“Jangan mencoba yang lain. Kalau mencoba yang lain ya harus dicek dulu. Itu s aja. Jadi banyak faktor yang membuat seperti itu. Tapi tetap teman-teman dari SPPG tetap berupaya keras untuk itu,” katanya.

SPPG Harus Punya IPAL

Hanung mengatakan, setiap SPPG harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dimana masih banyak ditemui SPPG yang membuang air limbah seperti cucian piring di lingkungan sekitar. Baik dialirkan di Sungai, saluran irigasi, dan lainnya.

”(IPAL) itu dalam proses ya,” katanya.

Hanung bilang, dalam persyaratan SLHS juga akan menilai keberadaan IPAL. Untuk itu SPPG harus memilikinya supaya tidak mencemari lingkungan, yang bahkan bisa mengganggu masyarakat sekitar SPPG.

Lebih lanjut, Hanung mengatakan, setiap dugaan keracunan MBG yang terjadi aka nada Tindakan untuk pengelola SPPG. Tindakan itu yakni pemberhentian sementara operasional Dapur MBG.

”Tutup dulu sementara. Cari masalahnya apa? Di situ betul. Berarti kita benahi dulu baru dibuka (lagi),” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post 1.000 Orang Lebih Keracunan MBG di Jawa Tengah, SPPG Harus Patuhi SOP dan Buat IPAL appeared first on SuaraBaru.id.

Pemilik SPPG di Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tersebut, mengatakan telah menyampaikan keluhan mereka kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini terkait perjanjian kontrak kerja yang dikatakan diberikan oleh BGN kepada yayasan tersebut.

Sukarno yang juga kepala desa itu mengatakan, pekerjaan pembangunan dapur yang disebutnya terikat dalam Surat pemberian Kerja (SPK) dengan nomor : 076/KPDSI-PPI.KSO.PKM/04/2025 tanggal 21 April 2025 – 21 Juli 2025.

”Kami sebagai penyedia tempat dan bangunan dengan perjanjian, setelah pembangunan selesai akan dijanjikan dibayar sesuai nilai kontrak. Akan tetapi setelah bangunan jadi sudah lebih dari enam bulan, kami tidak dibayar,” kata Sukarno melalui sambungan telepon, kepada awak media, di Kota Semarang, Senin, 2 Februari 2026.

Tak hanya itu, dia mengatakan, diminta oleh yayasan untuk mencarikan titik-titik baru untuk lokasi SPPG. Banyak yang diusulkan yakni di lingkungan pondok pesantren. Akan tetapi, juga tak kunjung dibangun.

Pembayaran yang tak kunjung dilakukan, kata Sukarno, memiliki dampak tak baik. Pemilik SPPG kesulitan untuk membayar pinjaman modal dari bank. Pemilik SPPG harus putar otak untuk menutup kewajiban membayar pinjaman bank itu.

“Artinya, pemikiran hanya mengejar untung besar, tanpa memikirkan akibat dilapangan dan dampak pertanggungjawabannya. Sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik untuk program MBG ini,” katanya.

Dia berharap, agar pemerintah menindak tegas oknum-oknum pemilik yayasan yang tak bertanggungjawab dan menggantinya. Hal ini diharapkan agar tenaga kerja tak menunggu lama berjalannya SPPG.

Advokat sekaligus Ketua Umum Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, mengatakan, menerima banyak laporan yang serupa dengan permasalahan tak kunjung dibayarnya SPPG oleh yayasan.

“Itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awal. Jadi, yang diperjanjikan awal pihak yayasan itu mendorong calon-calon yaang mau mengerjakan dapur MBG itu diminta untuk segera membangun. Tapi tanpa diberi duit,” kata Riyanta yang juga mantan anggota DPR RI tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, dia berpesan agar pengawasan betul-betul dilakukan dengan baik. Supaya program dari Presiden Prabowo Subianto itu tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan.

“Apalagi yang berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang diakibatkan oleh program itu. Ya contoh tadi, lalu supplier tidak dibayar, tenaga kerja tidak dibayar. Jadi jangan sampai dengan program ini malah dijadikan satu alat untuk perampokan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Modal Rp1,7 Miliar Diduga Belum Dibayar, Pemilik Dapur MBG di Blora Jawa Tengah Laporkan Yayasan appeared first on SuaraBaru.id.

Peresmian SPPG Boloh di Toroh, Grobogan ini dihadiri personel Polsek Toroh sebagai bentuk dukungan terhadap program pelayanan gizi berkelanjutan, Senin (19/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Dapur SPPG Yayasan Pancasila Berkah Abadi yang berlokasi di Desa Boloh dan dihadirkan khusus untuk melayani kebutuhan gizi para pelajar di wilayah sekitar.

BACA JUGA : Bupati Kudus Salurkan Bantuan Kemanusiaan KORPRI untuk Warga Terdampak Banjir

Dapur SPPG ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan serta daya konsentrasi anak-anak sekolah.

Melalui peresmian tersebut, pemerintah desa bersama yayasan menunjukkan komitmen menghadirkan fasilitas pelayanan gizi yang terstandar dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Personel Polsek Toroh hadir langsung dalam kegiatan tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kehadiran aparat kepolisian juga memperlihatkan sinergi lintas sektor dalam mengawal program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Kapolsek Toroh AKP Joko Ismanto menegaskan dukungan Polri terhadap program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi yang memadai.

“Kami sangat mengapresiasi berdirinya Dapur SPPG ini. Program MBG memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak, dan Polri siap mendukung agar pelaksanaannya berjalan aman dan lancar,” ujar AKP Joko Ismanto.

Menurutnya, pelayanan gizi yang terkelola dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan sekaligus prestasi belajar para pelajar.

AKP Joko Ismanto juga menyampaikan bahwa kehadiran Polsek Toroh merupakan bentuk nyata kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan yayasan pengelola.

Ia menilai sinergi tersebut menjadi modal utama dalam menjaga keberlangsungan program sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain menghadiri peresmian, personel Polsek Toroh turut melakukan pemantauan kesiapan sarana dan prasarana dapur sebelum mulai beroperasi penuh.

Pemantauan tersebut meliputi aspek kebersihan, keamanan lingkungan, serta alur distribusi makanan bergizi kepada para pelajar penerima manfaat.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.

BACA JUGA : Genangan Air Surut, KAI Daop 4 Fokus Percepatan Normalisasi Jalur KA Stasiun Pekalongan-Sragi

Kapolsek Toroh menegaskan kesiapan jajarannya dalam membantu pengawasan distribusi makanan agar program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran.

“Dengan adanya Dapur SPPG ini, diharapkan pemenuhan gizi pelajar di Desa Boloh semakin optimal,” imbuh Kapolsek Toroh.

Keberadaan dapur SPPG diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan risiko kekurangan gizi di kalangan pelajar.

Program ini juga diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak usia sekolah.

TYA WIDYA

The post SPPG Boloh Toroh Grobogan Diresmikan, Polsek Toroh Tegaskan Dukungan Pemenuhan Gizi Pelajar appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Kudus sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Kholid Mawardi, menyusul meningkatnya aktivitas dapur produksi makanan dalam skala besar di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, di Kabupaten Kudus terdapat 68 unit SPPG, di mana 46 di antaranya telah aktif beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan. Dengan jumlah yang terus berkembang ini, Kholid menilai kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola risiko menjadi hal yang tak bisa ditawar.

Menurut Kholid, dapur SPPG memiliki potensi risiko yang cukup tinggi, terutama terkait penggunaan kompor gas, peralatan listrik, penyimpanan bahan bakar, serta aktivitas memasak dalam jumlah besar setiap hari. Kondisi ini, tanpa dibekali pelatihan K3 yang memadai, dapat meningkatkan potensi terjadinya insiden kebakaran atau kecelakaan kerja lain yang berdampak pada keselamatan pekerja maupun masyarakat luas.

“Pelatihan K3, terutama penanggulangan kebakaran, bukan sekadar formalitas. Ini kebutuhan mendesak bagi dapur SPPG agar para petugas memahami langkah pencegahan, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat,” ujar Kholid, Senin (29/12/2025).

Kholid mengingatkan bahwa potensi musibah kebakaran bukan sekadar ancaman teori. Peralatan dapur yang terus bekerja dalam jam operasional panjang, penggunaan kompor gas berskala besar, dan arus listrik tinggi merupakan kombinasi faktor yang dapat memicu percikan api atau hubungan arus pendek. Belum lagi faktor kelalaian manusia yang bisa memperburuk keadaan jika tidak segera ditangani dengan prosedur yang tepat.

“Insiden kebakaran tidak hanya berisiko menimbulkan korban jiwa atau luka, tetapi juga bisa menghentikan operasional dapur secara total, merusak fasilitas, dan berdampak langsung pada layanan pemenuhan gizi masyarakat. Itu sebabnya kita perlu memastikan setiap SPPG siap menghadapi kemungkinan terburuk dengan cepat dan tepat,” jelasnya.

Ia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk secara rutin menggelar pelatihan K3 bagi pengelola dan pekerja dapur SPPG. Selain itu, Kholid juga menilai perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang jelas serta pengawasan berkala terhadap kelayakan peralatan.

“Dengan pelatihan yang rutin dan terukur, serta SOP yang diterapkan konsisten, risiko kecelakaan bisa ditekan. Ini bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja sekaligus menjamin keberlanjutan layanan SPPG di Kabupaten Kudus,” tegasnya.

Ia berharap, seluruh dapur SPPG di Kudus ke depan tidak hanya fokus pada kualitas gizi makanan, tetapi juga menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional.

Ali Bustomi

The post Cegah Risiko Kebakaran, DPRD Kudus Minta Dapur SPPG Wajib Dibekali Pelatihan K3 appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus secara resmi melakukan soft launching aplikasi ini di hadapan masyarakat yang mengikuti Senam Bersama di halaman Pendapa Kabupaten Kudus. Aplikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan warga dalam memantau berbagai layanan vital.

Baca juga:

Persiku vs Persela Liga 2: Jadwal, Prediksi Skor, dan Link Live Streaming

“Melalui Kudus Sehat, masyarakat kini bisa memantau langsung proses persiapan Makanan Bergizi (MBG) yang disajikan, melihat kondisi lalu lintas secara live melalui CCTV, hingga memperoleh informasi terkini mengenai harga kebutuhan pokok,” jelas Bupati.

Fitur Baru Aplikasi Kudus Sehat: Awas SPPG Anti-Curang

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, menambahkan bahwa peluncuran kembali aplikasi ini mencakup beberapa pembaruan signifikan yang fokus pada keterbukaan layanan gizi publik.

Beberapa pembaharuan tersebut di antaranya perubahan desain dan logo Kudus Sehat, Pemantauan Gizi Terbuka melalui Penambahan daftar dan lokasi Dapur Sistem Penyajian Pangan Gizi (SPPG), adanya Live CCTV yang bisa memantau langsung ruang penyajian SPPG secara real-time.

“Ke depan, kami berharap seluruh dapur SPPG dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi ini, sehingga menjamin kualitas layanan gizi yang diberikan,” terang Satria.

Inovasi Aplikasi Kudus Sehat menjadi langkah strategis Pemkab Kudus dalam menghadirkan sistem pengawasan yang terbuka. Fitur pemantauan proses persiapan MBG secara real-time memiliki dampak langsung pada masyarakat yakni untuk  memberi akses pada masyarakat dapat melihat langsung proses penyajian makanan, memastikan kualitas gizi yang optimal.

Selain itu, upaya transparansi guna menekan potensi ketidaksesuaian atau kecurangan dalam penyediaan pangan publik. Dan memastikan bahwa program gizi pemerintah berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penguatan teknologi informasi dan keterbukaan layanan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam mewujudkan visi Kudus Sehat: Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.

Ali Bustomi

The post Aplikasi “Kudus Sehat” Makin Mantap, Bisa Cek Harga Pangan hingga Kualitas Gizi Real-Time appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya langkah preventif agar Kudus tidak mengalami kejadian luar biasa (KLB) terkait program MBG seperti kasus keracunan yang terjadi di wilayah lain.

“Kemarin kami rapat dengan Forkopimda serta dinas terkait, membahas bagaimana di Kabupaten Kudus ini tidak terjadi KLB. Tentu kuncinya kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak,” ungkap Sam’ani.

SOP Wajib Dipatuhi

Sam’ani juga menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur MBG. Menurutnya, SOP harus terpampang jelas dan dipatuhi dalam setiap aktivitas dapur.

“Hasil rapat kemarin segera dicermati kemudian ditindaklanjuti. SOP harus terpampang di setiap SPPG dan wajib ditaati,” pesannya.

SPPG Wajib Miliki SLHS dan CCTV

Sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, setiap SPPG diwajibkan memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dilengkapi CCTV. Pemasangan CCTV bahkan menjadi pilot project untuk menjamin keamanan makanan.

“SPPG juga wajib memiliki SLHS dan dipasangi CCTV, yang nantinya bisa dipantau oleh pemkab, polres, dan kodim. Ini wujud pengawasan dan transparansi,” jelasnya.

Perwakilan Yayasan Berkat Mulia Sentosa, Prof. Bambang W.H.E.P., yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro, menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan gizi. Ia juga mengajak seluruh pihak ikut serta mengawasi jalannya program.

“Ada tiga hal yang perlu diawasi. Pertama, disiplin SDM, kedua pengawasan saat makanan didistribusikan, dan ketiga saat penerimaan MBG di sekolah,”tegasnya.

Ali Bustomi

The post Soft Launching SPPG Kudus, Bupati Sam’ani Minta Jangan Sampai Ada Kasus Keracunan appeared first on SuaraBaru.id.