Public Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III DPRD Kudus, Budiyono S. Sos serta sejumlah anggota Pansus. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemenag, Disnaker Prinkop UKM, Dinas Perdagangan, MUI, akademisi, hingga pelaku UMKM dan juru sembelih ternak.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus III DPRD Kudus Budiyono, S. Sos menyebut Ranperda Produk Halal bertujuan melindungi hak warga sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pembahasan Ranperda akan terus dimatangkan dengan menggali aspirasi masyarakat melalui public hearing.

“Perda bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberi kepastian dan kepercayaan kepada konsumen. Aspirasi masyarakat, terutama UMKM, akan kita akomodasi dalam pembahasan,” ujarnya.

Ia menegaskan Ranperda ini akan memberi payung hukum bagi Pemkab Kudus untuk memfasilitasi penyelenggaraan produk halal, termasuk pendampingan anggaran. Karena itu, Pansus III membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.

Dalam forum, muncul sejumlah persoalan, mulai dari sanksi bagi produk yang belum tersertifikasi halal hingga mekanisme pengawasan. Budiyono, S. Sos menegaskan regulasi tidak hanya soal sanksi, tetapi juga keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

“UMKM menjadi prioritas. Fasilitasi pembinaan, kemudahan sertifikasi hingga akses pendanaan akan kita akomodasi. Dengan begitu, mereka bisa berkembang tanpa terbebani,” tegasnya.

Data mencatat tren sertifikasi halal di Kudus terus meningkat. Pada 2023 ada 5.358 pendaftar, dan hingga kini 4.899 produk telah mengantongi sertifikat dari total 9.013 produk. Artinya, masih ada ribuan produk yang belum bersertifikat. Nantinya, pemerintah daerah akan diberi kewenangan melakukan pengawasan terpadu bersama BPJPH, sementara setiap produk tersertifikasi wajib menempelkan logo halal.

Keluhan UMKM

Sejumlah pelaku usaha menyoroti biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan. “Bagi usaha mikro seperti saya, biaya Rp7 juta cukup berat,” keluh Nur Hidayah, pengusaha olahan unggas.

Inai, pengusaha kerupuk kulit kerbau, juga mengaku produknya ditolak masuk pasar modern karena belum memiliki sertifikat halal. “Selain sulit, biayanya juga cukup memberatkan,” ujarnya.

Ketua Halal Center UIN Sunan Kudus, Muhaiman, menilai lambannya proses sertifikasi halal sejak regulasi nasional terbit pada 2014 harus segera diatasi. Ia mengusulkan pembentukan Satgas Halal yang melibatkan kampus, MUI, dan BPJPH.

“Satgas ini bertugas mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga pengawasan produk halal secara sistematis,” jelasnya.

Mendesak, Kudus Perlu Perda Produk Halal

Anggota Pansus III, H Ali Ihsan S.Ag., MH, menegaskan Ranperda Produk Halal diinisiasi DPRD Kudus sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya jaminan halal di daerah dengan mayoritas penduduk muslim ini.

“Daerah lain sudah punya perda produk halal. Tapi Kudus yang notabene kota santri justru belum memiliki,” katanya.

Ia menambahkan regulasi ini mendesak diwujudkan karena masih banyak produk makanan yang menimbulkan keraguan dalam proses penyembelihannya.

“Kalau beli ayam goreng kita yakin halal. Tapi kalau lihat potongan leher ayam yang tidak sesuai syariat, tentu menimbulkan pertanyaan,” tandasnya.

Dengan hadirnya Perda Produk Halal, DPRD Kudus berharap masyarakat semakin terlindungi, sementara UMKM mendapat kepastian hukum sekaligus dorongan untuk naik kelas.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Matangkan Pembahasan Ranperda Produk Halal untuk Lindungi Konsumen appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman hukum tentang sertifikasi halal untuk sebuah produk. Selain itu juga, kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, dalam memperkuat legalitas UMKM.

”Kegiatan ini semakin relevan, mengingat penerapan kewajiban sertifikasi halal tengah diberlakukan secara bertahap sejak Oktober 2024, berdasarkan UU No 33 Tahun 2014. Ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, untuk lebih siap menghadapi regulasi,” katanya.

BACA JUGA: Tim KKN USM Sosialisasi Pemanfaatan Medsos pada Pelaku UMKM

Dia berharap, para pelaku usaha tidak hanya mengetahui sertifikat halal itu penting, tapi juga sadar akan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Meskipun menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman awal dan keterbatasan akses digital, kegiatan ini berhasil menumbuhkan semangat baru. Sebagian pelaku UMKM bahkan menyatakan siap mengurus sertifikasi halal produk mereka, sebagai bentuk kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen.

”Halal bukan hanya soal agama, tapi juga soal kepercayaan pasar dan perlindungan konsumen. Semakin sadar hukum, semakin kuat pula UMKM kita,” ungkap Misgiarahma.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Wujudkan Maket Kantor Kelurahan Kalirejo sebagai Media Edukasi

Dalam acara itu, peserta tidak hanya dibekali materi hukum, tetapi juga diajak praktik langsung mengecek keabsahan sertifikat halal, melalui situs resmi dan aplikasi BPJPH. Sejumlah peserta baru mengetahui, proses pendaftaran sertifikat halal kini bisa dilakukan secara mandiri (self-declare).

Satu satu pelaku UMKM, Syarifah, mengaku mendapat pencerahan. ”Saya baru tahu, ternyata usaha kecil pun harus punya sertifikat halal. Alhamdulillah, sekarang saya jadi paham cara daftarnya,” ujarnya.

Riyan

The post Mahasiswa KKN Universitas Semarang Sosialisasi Sertifikat Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kudus dari Fraksi PKB, Ali Ihsan, menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal pembahasan hingga perda tersebut resmi disahkan.

“Kami sudah lama memperjuangkan pentingnya regulasi halal ini. Sebagai kota santri, Kudus semestinya menjadi pelopor dalam menjamin kehalalan produk yang beredar,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti belum adanya Perda khusus halal sebagai ironi, mengingat UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 telah jelas mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Menurutnya, keterlambatan ini diperparah oleh lemahnya sinergi antara instansi terkait, termasuk Kementerian Agama dan MUI di daerah. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian status halal ribuan produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

“Bahkan di pasar-pasar, proses penyembelihan masih jauh dari standar syariah. Ayam dipotong massal tanpa pengawasan, ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Ali juga menekankan bahwa keberadaan Perda bukan sekadar formalitas, melainkan harus dibarengi dengan peraturan bupati (perbup) sebagai aturan teknis dan implementatif.

“Kami tidak ingin perda ini berhenti di meja pembahasan. Setelah disahkan, bupati harus gerak cepat menyusun perbup agar implementasinya nyata,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dashboard Sertifikasi Halal tahun 2024, dari total 9.013 produk di Kudus, hanya 4.899 yang telah memiliki sertifikat halal. Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor usaha mikro dan kecil. Artinya, masih banyak produk yang belum terjamin status kehalalannya.

Lebih jauh, Ali Ihsan menegaskan bahwa ruang lingkup halal tak terbatas pada makanan dan minuman semata, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, produk rumah tangga, hingga jasa pelayanan dan wisata.

“Halal itu menyeluruh, menyentuh hampir semua aspek hidup umat. Maka, perlu kebijakan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah,” tambahnya.

Dalam konteks lokal, Pemkab Kudus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, hingga membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mendukung sertifikasi secara masif.

Fraksi PKB berharap Raperda ini dapat menjadi role model nasional, mengingat Kudus memiliki identitas religius yang kuat sekaligus sebagai pusat industri.

“Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan semata pada pengusaha. Perlindungan terhadap produk halal adalah bagian dari hak konsumen. Ini soal keadilan dan tanggung jawab moral,” pungkas Ali.

Dengan percepatan pembahasan ini, DPRD Kudus mendorong agar perda produk halal segera rampung, dilanjutkan dengan aturan teknis, pengawasan ketat, serta edukasi menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ali Bustomi

The post Miris! Kudus Kota Santri Tapi Belum Ada Perda Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.

“Teraihnya sertifikat halal ini membuat kami ‘plong’ dan bersyukur, kami telah menunaikan kewajiban mengurus sertifikasi halal. Kami merasakan, sejak menyandang sertifikat halal empat bulan lalu, Kedai semakin bertambah pelanggan, baik yang datang maupun lewat delivery order. Mereka semakin percaya kepada Kedai Aisyah,” kata owner, H Isdiyanto Isman, dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Tengah menambahkan sertifikat halal, diyakini sebagai pemicu bertambahnya jumlah pelanggan maupun konsumen hingga mencapai 30 persen. Konsumen merasa nyaman atas jaminan halal ‘Kedai Aisyah’.

Baca Juga: Horog-Horog Kekayaan Kuliner Jepara, Ini Cara Pembuatan dan Penyajiannya

Isdiyanto menegaskan, siapapun yang menggeluti bisnis kuliner, harus menempuh sertifikasi halal guna mendapatkan keberkahan usaha, apalagi sertifikasi halal hukumnya wajib sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sertifikat halal sebagai bukti pengakuan atas kehalalan suatu produk oleh BPJPH, setelah Majelis Ulama Indonesia, MUI provinsi, atau MUI kabupaten/kota mengeluarkan fatwa halal tertulis serta penetapan kehalalan produk.

“Wewenang MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, sebagai pemenuhan aspek hukum agama. Sedangkan BPJPH bertugas menerbitkan sertifikat halal MUI sebagai bentuk administrasi dari hukum agama ke hukum negara,” tegas Isdiyanto yang juga Ketua Komisi Infokom MUI Jawa Tengah.

Baca Juga: Sango dan ICA Lestarikan Kuliner Indonesia di Semarang FBC Festival 2023

The post Kuliner Khas Kedai Aisyah dari Kepala Manyung hingga Lele Terbang appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, Lapas Semarang telah mendapat sertifikat laik higiene dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menyajikan makanan untuk WBP yang terjamin kualitas higienis, sehingga tidak ada keraguan bagi para WBP dalam mengkonsumsi makanan yang diberikan.

Begitupun dalam hal kehalalan makanan, Lapas Semarang juga telah mendapatkan ‘Sertifikat Halal’ dari Kementerian Agama RI.

Sertifikat laik higiene sendiri diserahkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes kepada Kasi Perawatan Narapidana Lapas Semarang, Bachtiar Oktaffiandi pada 16 November 2022, di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Bachtiar mengungkapkan, awalnya, pihak Lapas mengajukan sertifikat laik higieni pada awal bulan April 2022. Sementara itu dalam prosesnya dilakukan pengambilan sampel makanan untuk uji laboratorium, hingga akhirnya Lapas Semarang mendapatkan sertifikat laik higiene.

“Mengingat mayoritas penghuni Lapas Semarang adalah muslim, Lapas Semarang terus berupaya mendapatkan predikat halal. Bukan hanya bersih dalam pengolahan makanan, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan WBP ini layak dan halal,” terang Bachtiar.

Dikatakan, Kementerian Agama menerbitkan Sertifikat Halal kepada Lapas Semarang pada 4 April 2023. “Awalnya dilakukan pengajuan Sertifikat Halal pada Januari 2023. Selanjutnya dilakukan serangkaian proses seperti pengisian data terkait nomor induk usaha, pengecekan bahan makanan, cara pengolahan, serta hasil olahan dipastikan halal oleh tim halal MUI Jawa tengah,” ungkap dia.

“Untuk mendapatkan sertifikat laik higiene dan sertifikat halal tersebut harus melewati proses yang cukup panjang, hingga akhirnya Lapas Semarang mampu mendapatkan kedua sertifikat tersebut,” tandasnya.

Diketahui, ada 30 warga binaan yang membantu aktivitas di dapur Lapas Kelas I Semarang. Mereka terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai juru masak, pramusaji, dan petugas kebersihan.

“Ada lima orang sebagai juru masak yang bertugas membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, hingga memasak. Ada juga bagian kebersihan, mengurus peralatan masak, dan menjaga kebersihan makanan,” jelasnya.

Selain itu, ada 25 orang sebagai pramusaji yang bertugas menyiapkan makanan pada wadah serta mengantarkannya ke masing-masing blok hunian. “Mereka juga bersama-sama membantu petugas kebersihan untuk mencuci peralatan memasak di dapur,” imbuhnya.

“Sebanyak 30 orang warga binaan yang membantu mengurus di Dapur Lapas ini sebelumnya sudah menjalani sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai sidang penentuan usulan, apakah WBP layak diusulkan menjadi pekerja,” kata Bachtiar.

“Hal ini mengacu pada Permenkumham RI No. 09 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Paling tidak para warga binaan ini sudah menjalani hukuman 1/3 dari masa hukumannya,” pungkas dia.

Ning S

The post Beri Layanan Terbaik untuk WBP, Dapur Lapas Semarang Bersertifikat Laik Higiene dan Halal lho.. appeared first on SuaraBaru.id.