Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, diikuti secara langsung dan daring oleh civitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Seminar yang mengusung tema “Integritas Akademik dan Kepastian Hukum Mengawal Hilirisasi Riset di Tengah Transformasi Hukum Pidana Indonesia” ini menghadirkan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo sebagai keynote speech dan dua narasumber dari Kanwil Kemenkum Jateng, Penyuluh Hukum Ahli Madya R. Danang Agung Nugroho, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Martha Sari Wandoyo, serta Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur yang hadir secara daring.

Kakanwil Heni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum dan pemanfaatan hasil riset.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi KUHP baru sekaligus mendorong hilirisasi riset melalui perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,” ujarnya.

Pada sesi materi, Danang Agung menyoroti transformasi besar hukum pidana Indonesia melalui lahirnya KUHP nasional yang menggantikan warisan kolonial.

“Pembaharuan ini merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum, di mana Indonesia membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Ia megatakan, perubahan tersebut juga berdampak pada paradigma pemidanaan di Indonesia. “Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata pembalasan, tetapi juga menekankan pencegahan, rehabilitasi, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif,” ujarnya.

Danang juga menegaskan pentingnya kesiapan implementasi regulasi baru agar dapat berjalan optimal di lapangan. “Diperlukan kesiapan peraturan pelaksana dan sistem pendukung agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Martha Sari Wandoyo menekankan pentingnya hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang didukung perlindungan kekayaan intelektual (KI). “Kekayaan intelektual tidak hanya melindungi inovasi, tetapi juga meningkatkan daya saing serta membuka peluang monetisasi melalui berbagai skema bisnis,” katanya.

Ia menjelaskan, hilirisasi menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat. “Hilirisasi memastikan hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat,” jelasnya.

The post Dorong Hilirisasi Riset di Tengah Transformasi Hukum Pidana, Kemenkum Jateng-UIN Salatiga Gelar Seminar Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, advokat sangat menentukan perlindungan terhadap masyarakat. Advokat yang kompeten dan berintegritas, akan mampu menjaga kepentingan kliennya.

Hal itu seperti yang dia sampaikan kepada sejumlah awak media, usai memberikan sambutan di acara Seminar Nasional dan Pengangkatan Advokat, yang digelar di Auditorium Kampus Unissula, Semarang, Sabtu (11/4/2026).

BACA JUGA: Kirab Budaya HUT Ke-60 Batang, Perkuat Akar Sejarah

Dalam acara yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kota Semarang itu, Prof Otto juga menyebutkan, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru.

”Hari ini kita gabungkan acara pengangkatan advokat, dengan seminar KUHP dan KUHAP. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, untuk menegakkan hukum dengan baik,” ujar dia lagi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI itu, juga memberikan apresiasi atas tingginya animo peserta dalam acara ini.

BACA JUGA: Dibully karena Obesitas, Siswa SMAN 1 Kembang Raih Juara  Tinju

”Jumlah peserta yang hampir mencapai 2.000 orang, merupakan capaian yang jarang terjadi. Jarang sekali ada kegiatan dengan animo sebesar ini,” puji dia.

Pada kesempatan itu, Prof Otto juga menyinggung peran DPR, dalam mengawasi Aparat Penegak Hukum (APH). Dia menyebut, fungsi itu merupakan bagian dari mekanisme yang wajar dalam sistim ketatanegaraan.

”DPR punya fungsi pengawasan. Hal itu dianggap penting, untuk memastikan kinerja penegak hukum bisa berjalan baik. Proses hukum itu butuh waktu, tidak bisa instan. Yang penting harus ditangani, dan diusut sampai tuntas,” ungkapnya.

BACA JUGA: Perkuat Sinergi, IKA PMII Pati Gelar Halalbihalal dan Peringatan Harlah di Kayen

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar SH MH menjelaskan, kegiatan ini merupakan program peningkatan kapasitas (upgrading skill) anggota, yang dikemas dalam seminar nasional. Tema yang diangkat pun aktual, terkait Undang-Undang Perampasan Aset.

”Program ini memang kita peruntukkan bagi anggota DPC Peradi Semarang. Tapi juga terbuka untuk masyarakat umum dan anggota Peradi lain, baik offline maupun online,” tukas dia.

Selain seminar, agenda penting lainnya yakni, pengangkatan advokat baru. Disampaikannya, pengangkatan itu menjadi tahapan penting, sebelum para advokat menjalani penyumpahan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BACA JUGA: Siapa yang Meninggalkan Mobil di Pasar Kota Wonogiri ?

”Hari ini mereka sudah diangkat oleh organisasi. Tapi untuk bisa beracara, masih harus melalui penyumpahan di Pengadilan Tinggi, yang rencananya digelar 28 April mendatang,” jelasnya.

Seperti diketahui, kegiatan ini menjadi bagian program kerja DPC Peradi Kota Semarang Periode 2022–2027. Hadir dalam acara yang digelar secara offline dan online itu, total sekitar 2.000 orang, dan sebanyak 700 hadir langsung.

Riyan

The post Advokat Berkualitas Mampu Jaga Kepentingan Klien appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, peserta kegiatan yang digelar secara hybrid ini membludak, hingga mencapai 750 peserta. Pesrta datang dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi.

Hadir dalam seminar itu antara lain, Wakil Rektor II USM Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, Wakil Rektor III USM Dr April Firman Daru SKom MKom, dan Direktur Pascasarjana USM Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

BACA JUGA: USM Rampungkan Seleksi Peksimida Tingkat Universitas

Seminar dibuka Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Haslina MSi, mewakili Rektor USM Dr Supari ST MT. Dalam sambutannya, Prof Haslina memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ilmiah yang dinilai strategis dan relevan, dengan tantangan kebencanaan di Indonesia.

Dia berharap, kegiatan itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi potensi bencana, serta menganalisis berbagai risiko, guna meningkatkan keselamatan dan ketahanan masyarakat.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang kebencanaan dan teknik sipil, yang membahas berbagai aspek mitigasi, penanganan, serta strategi pascabencana, melalui pendekatan keilmuan teknik sipil.

BACA JUGA: Tim PKM Magister Hukum USM Beri Edukasi Literasi Hukum Digital

Adapun narasumber dalam seminar itu, Prosida Rhapsody dari Geobrugg Indonesia, Dr Ir Yustian Heri Suprapto ST MT MSc (PT Keller Ground Indonesia), Bergas Caturassasi (Kepala BPBD Jateng), serta Dr Ir Edy Susilo, MT (Dosen USM), dan Dr Adolf Situmorang ST MT (Kaprodi Magister Teknik Sipil USM).

Dalam keterangannya, Dr Adolf Situmorang mengatakan, selain sebagai forum ilmiah, seminar Nasional itu juga menjadi momentum penting, dengan dilaksanakannya Grand Launching Program Studi Magister Teknik Sipil USM.

Menurutnya, fokus utama dari diskusi menekankan, penanganan kebencanaan, khususnya pada tahap pasca-bencana, merupakan aspek yang sangat krusial. Sejalan dengan hal itu, kurikulum Magister Teknik Sipil USM dirancang dengan keunggulan pada kajian kebencanaan, mulai dari upaya mitigasi sebelum bencana, hingga solusi teknis setelah bencana terjadi.

BACA JUGA: Tim PKM USM Lakukan Sosialisasi Hukum di Desa Manggarmas

”Magister Teknik Sipil USM akan mengarahkan pengembangan keilmuannya pada kebencanaan. Bagaimana solusi sebelum dan setelah bencana, menjadi keunggulan yang kami tawarkan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kontribusi dosen-dosen Teknik Sipil USM dalam bidang kebencanaan, sejatinya telah berjalan sejak lama, melalui berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satunya kontribusi dari Edy Susilo, sebagai dosen Teknik Sipil USM, yang sudah banyak melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat, terkait penanganan banjir.

BACA JUGA: USM dan Bank Mandiri Kerja Sama Penyaluran Dana CSR Pendidikan

Selain itu, dosen-dosen di bidang geoteknik juga aktif melakukan pendampingan dan pengabdian masyarakat. Tidak hanya di wilayah Semarang dan Jateng, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Dia berharap, ke depan kegiatan serupa dapat terus berlanjut. ”Kebencanaan ini merupakan isu Nasional, bukan hanya isu USM atau Jateng. Kami berharap, akan ada seminar-seminar lanjutan, baik Nasional maupun internasional, yang membahas penanganan kebencanaan di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan terselenggaranya seminar Nasional itu, USM menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi nyata di bidang kebencanaan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Riyan

The post Peserta Seminar Nasional Magister Teknik Sipil USM Diikuti 750 Peserta appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari penguatan akademik, sekaligus pengenalan program magister baru di lingkungan Pascasarjana USM.

Direktur Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH menyampaikan, seminar Nasional itu mengusung tema inti ‘Analisis dan Mitigasi Potensi Bencana Melalui Pendekatan Teknik Sipil’. Tema ini dinilai relevan, dengan kondisi kebencanaan yang belakangan menjadi perhatian serius, baik di tingkat regional maupun Nasional.

BACA JUGA: USM dan Bank Mandiri Kerja Sama Penyaluran Dana CSR Pendidikan

Menurutnya, pendekatan kebencanaan yang diusung tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, namun juga menyentuh sisi filosofis dan keberlanjutan solusi. Hal ini sejalan dengan karakter pendidikan di jenjang Magister, yang menekankan pemikiran kritis dan konseptual, dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

”Permasalahan kebencanaan saat ini menjadi salah satu prioritas utama. Melalui pendekatan yang diajarkan di Magister Teknik Sipil USM, kita ingin menawarkan konsep solusi berkelanjutan. Bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Selain seminar Nasional, kegiatan ini juga dirangkai dengan peluncuran Program Studi Magister Teknik Sipil secara utuh. Program ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat luas untuk bergabung dan berkontribusi, khususnya dalam pengembangan keilmuan teknik sipil berbasis kebencanaan.

BACA JUGA: Dosen Magister Psikologi USM Lakukan Peningkatan Kualitas Pendidik Anak Usia Dini

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil (S2) USM, Dr Adolf Situmorang ST MT menjelaskan, rapat panitia yang digelar merupakan finalisasi untuk memastikan kesiapan seluruh seksi menjelang hari pelaksanaan.

”Rapat hari ini bertujuan untuk memfinalisasi setiap seksi dan bagian. Tinggal beberapa hari lagi menuju pelaksanaan, sehingga semua harus berjalan sesuai dengan desain dan program yang telah direncanakan sejak sebulan terakhir,” jelasnya.

Dia menambahkan, Seminar Nasional I ini menjadi momentum penting, karena merupakan seminar Nasional perdana, yang diselenggarakan Magister Teknik Sipil USM. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan keunikan kurikulum Magister Teknik Sipil USM, yang menitikberatkan pada isu kebencanaan.

BACA JUGA: Dekan Baru FTIK USM Siap Penuhi Target Prodi Terakreditasi Unggul

”Jawa Tengah, termasuk Semarang, merupakan wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kebencanaan menjadi nilai unggul yang kami tawarkan. Hal ini agar para lulusan, nantinya mampu berperan aktif dalam memberikan solusi nyata di masyarakat,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya seminar Nasional ini, USM berharap, Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil semakin dikenal luas, dan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis, dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia.

Riyan

The post Prodi Magister Teknik Sipil USM Akan Gelar Seminar Nasional I appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui Seminar Nasional & Call for Posters Dies Natalis ke-66 bertema “Penguatan Perlindungan Hukum dan HAM Perempuan dalam KUHAP 2025”, FH UKSW bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) menghadirkan ruang akademik untuk membedah dinamika regulasi baru dalam sistem peradilan pidana.

Kegiatan yang digelar secara hybrid di Ruang F114, Rabu (26/11/2025) ini mempertemukan pakar nasional serta diplomat untuk menguji sejauh mana KUHAP 2025 mampu menjawab kerentanan perempuan di hadapan hukum. Antusiasme publik terlihat dari partisipasi lebih dari 140 peserta online dan 150 peserta offline yang mengikuti diskusi sepanjang sesi.

Dekan FH Profesor Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum., menegaskan isu perempuan tidak bisa dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia menyebut, masih banyak kesenjangan pemahaman tentang kesetaraan gender di generasi muda, yang memicu maraknya kekerasan berbasis gender.

“Melalui forum ini, kita ingin menghadirkan gagasan strategis yang memberi dampak bagi masyarakat. Dies Natalis ke-66 harus menjadi bukti bahwa FH UKSW mampu menghadirkan pendidikan hukum yang reflektif, progresif, dan berpihak pada kemanusiaan,” ujar Guru Besar bidang Hukum Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak. ini.

Rektor UKSW Profesor Intiyas Utami menyatakan, seminar ini diharapkan dapat melahirkan solusi yang berdampak. “Kesetaraan gender adalah mandat global dan bagian dari SDGs (Sustainable Development Goals-red). UKSW harus ikut melahirkan solusi yang berdampak,” kata Rektor perempuan pertama di UKSW ini.

Rektor Intiyas juga menantang FH untuk mengambil peran lebih jauh yaitu melahirkan pendamping hukum yang mampu menangani kasus kekerasan, memperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), hingga membawa karya mahasiswa ke tingkat pengambil kebijakan nasional. “Jadilah pemimpin, bukan ekor, tetapi kepala,” tegas Rektor Intiyas.

Melindungi Perempuan Seluruhnya

Sebagai keynote speaker, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati, S.H., M.H., menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum perempuan adalah agenda negara yang tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Ia memaparkan tantangan besar yaitu ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kekerasan, dan beban kerja berlapis pada perempuan.

“Survei kami menunjukkan satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Maka kebijakan, regulasi, dan pola komunikasi harus menjawab persoalan ini,” ujarnya.

The post Seminar Nasional FH UKSW Menelaah Perlindungan Hukum Perempuan dalam KUHAP 2025 di Tengah Euforia Regulasi Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan berlangsung di Auditorium FTI UKSW yang menghadirkan akademisi, pemangku kepentingan pemerintah, peneliti, pengamat koperasi, hingga perwakilan petani untuk merumuskan kontribusi nyata pendidikan tinggi terhadap agenda reformasi koperasi nasional.

Seminar nasional ini menghadirkan tiga narasumber ahli yang menjadi penggerak utama diskusi. Mereka adalah Asisten Deputi Pengelolaan Data Kementerian Koperasi RI Dr. Arnapi, S.H., S.I.K., M.Hum., yang memberikan perspektif kebijakan dan transformasi digital KDKMP dan Pengurus Koperasi Multi Pihak Tata Insan Mulia Mukti Asikin yang melengkapi pembahasan dengan pengalaman praktis pengembangan koperasi di tingkat akar rumput.

Adapun Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum UKSW dan ketua peneliti, memaparkan model hukum koperasi modern dan terdigitalisasi dalam kerangka hukum ekonomi dan siber.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur, dan Perencanaan, Priyo Hari Adi, Ph.D., menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis yang menuntut perspektif baru, tidak hanya terpaku pada konsumsi beras, tetapi pada keberagaman sumber pangan bergizi.

Priyo juga menyoroti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas, termasuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

“Perguruan tinggi punya tanggung jawab besar untuk melahirkan inovasi dan model bisnis baru yang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Koperasi Desa Bertransformasi

Pada panel pertama, Dr. Arnapi menegaskan bahwa percepatan pendirian KDKMP harus disertai digitalisasi penuh. Ia menjelaskan bahwa tiga platform seperti Dashboard KDMP, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES), dan KDMP Mobile menjadi kunci validasi dan transparansi agar tata kelola koperasi berjalan konsisten.

“Digitalisasi telah mendorong 82 ribu KDKMP berbadan hukum hingga 686 ribu warga desa yang telah terdaftar sebagai anggota, ini menandakan bahwa teknologi adalah fondasi agar KDKMP relevan dan adaptif,” jelasnya.

Dalam panel kedua, Mukti Asikin menilai KDKMP sebagai eksperimen besar kebangkitan ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada modal, tetapi pada kultur anggota, mencontohkan praktik Keling Kumang, Kibbutz, Mondragon, dan Grameen.

The post Seminar Nasional Rangkaian Dies FEB dan FH UKSW, Menyatukan Ilmu untuk Masa Depan Koperasi Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Seminar nasional kali ini, mengambil tema “Membangun Paradigma Baru Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru”. Hadir sebagai narasumber, Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Kepolisian RI dan Universitas Indonesia.

Kegiatan diselenggarakan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan dalam memahami dan mengimplementasikan KUHP nasional di lingkungan Kanwil Kemenkum.

Keynote Speech oleh Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej yang menjelaskan bahwa paradigma pada KUHP baru membawa konsekuensi bagi penegakan hukum.

Sehingga, di dalam KUHP baru mengenal ada modifikasi alternatif pidana yaitu pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan berbagai tindakan yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan juga untuk memulihkan korban.

Wamenkum juga menjelaskan, KUHP nasional memiliki beberapa misi, yang pertama adalah demokratisasi. Menurutnya, KUHP Nasional sama sekali tidak dimaksudkan menghambat atau membatasi kebebasan berekspresi kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.

Kebebasan berdemokrasi tetapi justru menjamin dengan pengaturan agar hak hak tersebut dapat dijalankan tanpa mengganggu hak orang lain.

Wamenkum menerangkan, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Menurutnya, KUHP nasional mencoba untuk menghimpun berbagai ketentuan pidana yang berada di luar KUHP, untuk dimasukkan ke dalam KUHP dan misi konsolidasi bertalian dengan harmonisasi KUHP.

Wamenkum menerangkan bahwa KUHP nasional memiliki misi modernisasi, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ada keseimbangan kewenangan aparat penegak hukum di satu sisi dengan perlindungan terhadap hak di sisi yang lain.

Sementara itu, narasumber dari Penyuluh Hukum Utama Polisi Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Pol.Dr. Farman, S.H., membawakan materi tentang “Implementasi KUHP Nasional dalam Penegakan Hukum oleh Polri”.

Sedangkan arasumber dari Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, membawakan materi mengenai “Membangun Paradigma Baru Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru”

Melalui webinar ini, Kemenkum Jateng mampu meningkatkan pemahaman terhadap hukum pidana nasional yang memiliki semangat pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melaksanakan sosialisasi KUHP nasional kepada masyarakat.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Ikuti Seminar Nasional Bersama Wamenkum appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang juga digelar sebagai ajang Call for Paper itu, diselenggarakan di Ruang Teleconference Lantai 8 Gedung Menara USM, Jumat (7/11/2025).

Empat narasumber utama hadir dalam forum ini, Dr Suparman Marzuki SH MH (Ketua Komisi Yudisial RI 2013-2015), Dr Hamdan Zoelva SH MH (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013–2015), Dr M Junaidi SH MH (Dosen Pascasarjana Magister Hukum USM), dan Dr Dian Rositawati SH MA (Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera). Acara dimoderatori Dr Dedy Suwandi SH MH (Dosen FH USM).

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Daya Dukung Tanah Menggunakan Alat DCP

Pembukaan dilakukan Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum. Dalam keterangannya disampaikan, seminar ini menjadi forum penting guna menampung gagasan dan analisis kritis di antara pemangku kepentingan hukum.

”Seminar ini bertujuan menghimpun masukan substantif, guna memperkuat fondasi peradilan yang independen dan berkeadilan. Karena setiap keputusan hakim tidak boleh membuat luka dalam masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Amri, sebagai ujung tombak penegakan hukum, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim merupakan tulang punggung lembaga peradilan, yang berperan menjaga marwah hukum di negara ini.

BACA JUGA: Tim Abdimas FE USM Lakukan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bisnis

Disebutkan pula, fungsi hakim telah diamanahkan dalam UUD 1945, yang mengatur kekuasaan kehakiman. Seiring dengan reformasi di bidang kehakiman, jabatan hakim pun perlu direstrukturisasi, agar benar-benar menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Amri menjelaskan, saat ini hakim berstatus sebagai pejabat negara, sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Status ini penting, agar independensi hakim dari intervensi eksekutif atau legislatif terjaga, yang sebelumnya dinilai lebih rentan, saat hakim masih berstatus pegawai negeri sipil.

Dia juga menyoroti pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rekruitmen, promosi, mutasi, hingga pengawasan terhadap hakim. Proses seleksi harus transparan dan berintegritas, agar menghasilkan hakim yang profesional dan beretika. Pengawasan internal dan eksternal wajib diperkuat, demi menjaga martabat hakim sebagai pejabat negara.

BACA JUGA: Tim PKM Fakultas Teknologi Pertanian USM Beri Pelatihan di SMKN 1 Kalibawang

Dalam paparannya, Dr Suparman Marzuki mengawali dengan menekankan besarnya kewenangan hakim, sebagaimana dijamin Pasal 24 UUD 1945. Menurut dia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Ditekankan dia, independensi dari pengaruh eksekutif maupun legislatif, menjadi fondasi mutlak, agar putusan hakim mencerminkan keadilan substantif, bukan tekanan eksternal.

Sementara itu, Dr Hamdan Zoelva mengusulkan, agar kewenangan Komisi Yudisial diperluas, untuk menangani pelanggaran etik hakim. Dia menyoroti persepsi, hakim sering berada di bawah pengaruh pemerintah, meski sudah berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung.

”Satu telepon dari atasan saja, bisa melumpuhkan independensi. Integritas lahir dari komitmen pribadi,” tegasnya.

Riyan

The post Integritas Hakim Lahir dari Komitmen Pribadi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini didukung Perguruan Tinggi Mitra USM, seperti Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum, membuka secara resmi acara ini. Disampaikan dia, acara ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan gagasan, analisis kritis, serta kontribusi akademik dari berbagai kalangan, dalam rangka memberikan masukan konstruktif terhadap pembaruan hukum acara pidana Nasional.

BACA JUGA: Pemilihan Raya Mahasiswa USM 2025, Dua Paslon Siap Bersaing

Disebutkan Dr Amri Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam melaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

”Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia, keberadaan KUHAP yang saat ini berlaku, memerlukan pembaruan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman,” kata Amri.

Menurutnya, rancangan KUHAP yang tengah disusun merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistim peradilan pidana Indonesia agar lebih efektif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

BACA JUGA: Satgas PPK USM Sosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Dalam konteks ini, seminar call for paper diharapkan dapat menjadi ruang akademik yang produktif, untuk mengkritisi dan menganalisis substansi rancangan KUHAP secara mendalam dari perspektif hukum, HAM, dan praktik penegakan hukum.

”Selain itu, menawarkan gagasan pembaruan hukum acara pidana yang aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum Indonesia, serta menjalin kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistim peradilan pidana ke depan,” ujar Amri.

Ketua Panitia, Dr Subaidah Ratna Juita SH MH menambahkan, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, Prof Dr Topo Santoso SH MH, yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

BACA JUGA:  Tim Bola Voli USM Terus Berinovasi

Lalu ada pula Candra Saptaji SH MH (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang), dan Dr Ani Triwati SH MH (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Semarang).

”Sasaran peserta seminar ini adalah mahasiswa, dosen, praktisi dan umum. Sedangkan sasaran call for papers adalah mahasiswa S1, S2, S3, Dosen, dan Praktisi,” ungkap Subaidah.

Dia berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum penting dalam mendorong lahirnya sistim hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

”Kami mengapresiasi para pemakalah, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga hasil diskusi dapat memunculkan pemikiran yang inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum Nasional,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Seminar Nasional Hadirkan Tiga Narasumber Kompeten appeared first on SuaraBaru.id.

Mengangkat tema Pemanfaatan Obat Herbal Menuju Indonesia Sehat, seminar nasional yang digelar guna terus mensosialisasikan penggunaan, pemanfaatan, serta pengembangan obat herbal ini diadakan di Ruang B106, Kampus Kedokteran Unnes Jalan Kelud Raya.

Seminar ini sendiri merupakan seminar yang ke-53 kalinya dilakukan Sido Muncul sejak tahun 2007 dan diikuti oleh 250 peserta dari kalangan kedokteran, apoteker, dan tenaga kesehatan secara hybrid (offline dan online melalui platform Zoom meeting).

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, berharap, dengan adanya seminar nasional ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang jamu atau herbal bisa terus dilakukan oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengembangannya sendiri dilakukan berdasarkan iptek, yaitu dengan saintifikasi jamu berbasis penelitian, dan pelayanan kesehatan, sehingga dengan begitu impian jamu obat herbal menjadi jamu tuan rumah di negeri sendiri akan terwujud.

“Kalau dunia kedokteran ide saya dan nanti kerjasamanya supaya bisa diwujudkan di FK diajarkan khasiat tanaman-tanaman obat dan kegunaannya, jadi dipelajari. Tugas saya nanti, pabrik Sido Muncul membuat bahan baku obat jadi yang misalnya, jahe, temulawak, kunyit terstandar,” ujar Irwan dalam seminar nasional tersebut.

Pernyataan Irwan tersebut bukan tanpa alasan, hal ini lantaran selama ini negarar Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah negara Brazil.

Tercatat, lebih dari 30.000 spesies tanaman tumbuh di Indonesia, dan sekitar 9.600 di antaranya diketahui memiliki khasiat sebagai tanaman obat. Pemanfaatan herbal sebagai obat tradisional telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia selama berabad-abad dan diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karenanya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat herbal perlu terus dilakukan oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat yaitu dengan saintifikasi jamu, dalam hal ini berbasis penelitian dan pelayanan kesehatan.

“Sido Muncul telah mengembangkan lebih dari 60 produk herbal berbahan tunggal seperti kunyit, temulawak, jahe, daun dewa, hingga kulit manggis. Produk-produk tersebut memiliki khasiat bagi kesehatan, di antaranya untuk menjaga kesehatan lambung dan liver,” katanya.

Irwan menyatakan, dari seminar tersebut nantinya Sido Muncul bersama Unnes akan menjajaki kerja sama riset lebih lanjut terkait pemanfaatan jamu. Hasil riset tersebut nantinya akan dibukukan dalam bentuk compendium sebagai panduan bagi dokter mengenai fungsi dan kegunaan masing-masing herbal.

“Targetnya nanti dari (seminar) ini dibuatkan buku riset tentang produk herbal. Kami bagikan kepada para dokter supaya dokter mempelajari dan berikutnya nanti mereka akan bisa menggunakan manfaatnya di dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unnes, Prof. S Martono, dalam seminar tersebut mengatakan, gelaran seminar nasional tersebut menjadi momentum penting untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat terkait obat herbal maupun obat kimia.

Dirinya tidak memungkiri kalau hingga kini masih banyak informasi yang simpang siur tentang manfaat obat herbal yang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian – kajian ilmiah lebih lanjut untuk memastikan manfaat dan keamanan penggunaannya.

“(Seminar nasional) ini jadi momen yang pas untuk pembelajaran kepada masyarakat dalam pemanfaatan obat herbal. Dari sisi akademik, seminar ini juga membuka ruang untuk penelitian,” katanya menjelaskan.

Martono mengungkapkan, beberapa hasil riset yang sudah dilakukan Unnes selama ini disebut telah terbukti secara ilmiah, sehingga tinggal diuji lebih dalam dan dikolaborasikan lagi dengan dunia industri, khususnya bersama PT Sido Muncul.

“Kami berharap ada kerja sama lebih lanjut dengan Sido Muncul. Di kampus banyak peneliti dan penelitian tentang obat-obatan yang bisa dikolaborasikan. Dengan begitu, hasil riset bisa benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu saja, Martono juga berharap ke depannya ada keseimbangan dalam pemahaman masyarakat bahwa selain obat kimia, juga terdapat alternatif pengobatan berbasis herbal yang tersedia di sekitar sehingga ada keseimbangan persepsi di tatanan masyarakat bahwa ada obat-obat lain selain obat kimia dan hal tersebut tersedia di sekitar kita.

Dalam seminar tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri, dalam paparannya menjelaskan soal kebijakan pengawasan obat tradisional dalam mendukung program Indonesia Sehat.

“Kehadiran BPOM memastikan mutu dan keamanan obat-obatan, termasuk yang berbahan alam. Pemanfaatan obat bahan alam harus diupayakan secara kolaboratif dengan konsep triple helix, akademia, bisnis, dan government. Kampus menjadi tempat awal pengembangan riset, sementara industri memastikan produk aman dan bermutu, dan pemerintah memberi regulasi serta pengawasan,” katanya.

Narasumber lain, dr. Mahalul Azam yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Unnes, dalam paparannya menjelaskan peran FK. Unnes dalam riset, dirinya menekankan pentingnya kolaborasi implementatif dalam pengembangan produk herbal dan fitofarmaka.

Azam menjelaskan, civitas akademika FK. Unnes telah banyak menghasilkan penelitian dan karya terkait obat herbal maupun fitofarmaka. Namun, hasil riset tersebut membutuhkan dukungan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Beberapa karya penelitian akademik dari FK Unnes sudah menghasilkan obat herbal bahkan fitofarmaka. Tetapi, untuk masuk ke tahap hilirisasi atau komersialisasi, diperlukan kolaborasi dengan industri dan juga pemerintah agar bisa lebih implementatif,” kata Azam.

Dirinya berharap ke depannya dukungan dari industri dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjembatani proses agar hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.

“Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian) sudah kami jalankan, tetapi untuk sampai ke masyarakat diperlukan partner strategis. Hilirisasi ini penting, dan sinergi dengan industri maupun pemerintah akan membuat produk herbal karya akademik lebih bermanfaat luas,” katanya.

Dalam seminar tersebut turut hadir pula sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang keilmuannya, di antaranya seperti Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, yang menjelaskan tentang Kebijakan Obat Tradisional di Pelayanan Kesehatan.

Selain itu, adapula Dosen FK. Undip, dr. Neni Susilaningsih, yang memaparkan uji manfaat produk Tolak Angin. Dan terakhir adalah pemaparan dari Peneliti Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, apt. Ipang Djunarko, yang membahas soal uji toksisitas subkronis produk Tolak Angin.

Hery Priyono

The post Sido Muncul Dorong Pemanfaatan Obat Herbal Menuju Indonesia Sehat appeared first on SuaraBaru.id.