Kepala Dinas Sosial Batang Willopo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui penyediaan lahan dan pemenuhan dokumen pendukung.

“Progres kesiapan dokumen saat ini sudah mencapai sekitar 99,99 persen. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan Detail Engineering Design (DED) hampir selesai. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin,” jelasnya.

Menurut Willopo, dari sisi tata ruang, proyek tersebut juga telah memenuhi persyaratan. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah terbit dan memastikan lokasi pembangunan berada di kawasan permukiman perkotaan.

“Lahannya dipastikan tidak berada di kawasan LSD maupun LP2B, statusnya sudah bersertifikat, serta telah dinyatakan clean and clear atau bebas sengketa oleh Bupati. Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 8,3 hingga 8,37 hektare di Desa Celapar, Kecamatan Subah.

“Pada Juni 2026, pemerintah menargetkan sejumlah tahapan awal dapat segera dilaksanakan, mulai dari proses tender, penghapusan aset, cut and fill, hingga land clearing atau pematangan lahan. Harapannya, pada Juli nanti pembangunan fisik atau konstruksi sudah bisa dimulai, baik di awal maupun akhir bulan,” harapnya.

Willopo menilai, kehadiran Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendidikan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, kebutuhan siswa berasrama, guru, tenaga pendidik, hingga petugas outsourcing akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga lokal, terutama dalam penyediaan bahan kebutuhan sehari-hari.

“Keberadaan sekolah ini diharapkan memberi multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, sekolah juga dirancang memiliki fasilitas sosial seperti lapangan sepak bola dan lapangan basket yang diharapkan dapat dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Willopo menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah wilayah setempat, termasuk pemerintah desa, kecamatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Subah.

“Masyarakat sangat mendukung dan berharap pembangunan ini bisa segera terealisasi,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan fisik Sekolah Rakyat beserta kebutuhan tenaga pendidik akan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian terkait.

“Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki tanggung jawab memastikan kesiapan lahan beserta seluruh dokumen administrasi dan lingkungan sebagai bagian dari readiness criteria proyek. Pemkab Batang berkomitmen menyiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Matangkan Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Subah appeared first on SuaraBaru.id.

Dinas Sosial Grobogan kini masih melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat tersebut.

Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, mengatakan proses pembangunan Sekolah Rakyat masih menunggu sejumlah tahapan administrasi dan kepastian lahan.

BACA JUGA : Care Free Night Alun-alun Kota Tegal Dihentikan, Lokasi Pasar Tiban Digeser

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera berjalan.

Indri menyampaikan hal itu saat ditemui usai kegiatan Hari Lansia Nasional ke-30 di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi lintas kementerian guna membahas rencana pembangunan sekolah tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini. Koordinasi ke Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan,” jelas Indri.

Ia menerangkan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Kecamatan Wirosari. Lokasi tepatnya berada di Desa Sambirejo dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala karena lahan yang disiapkan ternyata masih berstatus milik Perhutani.

“Harus kami jelaskan bahwa ada kendala di lahan. Lahan yang disiapkan itu di Desa Sambirejo, Wirosari, dengan luas 10 hektar, namun itu masih merupakan lahan milik Perhutani,” tambah Indri.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari solusi bersama kementerian terkait sebelum pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

BACA JUGA : Polres Kebumen Tegaskan Isu Teror Pocong di Medsos Hoaks

“Ini kita sedang menunggu solusi. Intinya kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” ungkap Kepala Dinsos Grobogan ini.

Indri menuturkan, surat permohonan dari Bupati Grobogan saat ini sudah diproses dan dikirimkan ke Kementerian Kehutanan.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh persetujuan penggunaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemkab Grobogan juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Wirosari bersama Perhutani KPH Purwodadi.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kondisi lahan serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah.

Pemerintah daerah berharap proses koordinasi dengan pemerintah pusat bisa segera menemukan titik terang.

Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, keberadaan sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan pendidikan berbasis pemerataan sosial di daerah.

BACA JUGA : Tarian Semesta dalam Setetes Darah: Kidung Kedokteran Regeneratif, Harmoni Hukum Alam, dan Presisi Ilahi

Meski demikian, Pemkab Grobogan belum dapat memastikan kapan pembangunan fisik akan dimulai.

Indri menyebut, pihaknya masih menunggu jawaban resmi terkait izin dan hak akses lahan dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa memastikan kapan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Apakah akan dimulai pada tahun ini atau tahun depan. Karena semua prosesnya menunggu jawaban resmi dan persetujuan hak akses lahan dari Pemerintah Pusat,” pungkas Indri.

TYA WIDYA

The post Pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan Belum Bisa Dimulai, Ini Kata Kepala Dinas Sosial appeared first on SuaraBaru.id.

Total ada 1.275 anak didik, terdiri atas tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai sekolah menengah atas (SMA). Masing-masing berlokasi di antaranya di Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, dan Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta , Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.

“Total ada 1.275 anak ,” kata Imam di sela menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Dubianto yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan.

Selain ke-14 titik Sekolah Rakyat yang sudah ada tersebut, Provinsi Jawa Tengah berupaya  menambah jumlah sekolah rakyat pada 2026. Berkolaborasi dengan kabupaten/kota.

Setidaknya ada di empat kabupaten yang akan dibangun sekolah rakyat pada 2026. Meliputi Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Keempatnya akan mulai menerima anak didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Lebih lanjut, beber Imam,  sesuai dengan instruksi Gubernur Ahmad Luthfi, melalui program Sekolah Rakyat ini, Pemprov Jateng melakukan intervensi program kepada keluarga siswa.

“Jadi pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga memberikan bantuan untuk memberdayakan keluarganya,” kata dia.

Dia mencontohkan, misalnya ada keluarga dari siswa tersebut rumahnya tidak layak, maka akan diperbaiki, yang belum berlistrik maka difasilitasi agar punya listrik. Kemudian yang belum terakses air bersih, jamban, dan sebagainya juga akan difasilitasi.

“Jadi anak-anaknya di sekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga akan memberikan usaha ekonomi produktif untuk membangkitkan keluarga agar bisa berdaya,” kata If mam.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah sudah ada 14 titik rintisan sekolah rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota, ditambah sekolah milik Pemprov Jateng yaitu SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.

“Tujuannya di Jawa Tengah sangat pas sekali, satu sisi kita mereduksi angka miskin ekstrem, di sisi lain mengembangkan sekolah vokasi,” kata  Luthfi di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 45 Semarang beberapa waktu lalu.

Dia bilang, sistem boarding school yang diterapkan di Sekolah Rakyat juga penting untuk memberikan pendidikan moral, perilaku, dan mental. Kebiasaan hidup mandiri di asrama dan juga kedisiplinan menjadi landasan untuk membentuk mental kepribadian masing-masing anak. (*)

Diaz A Abidin

The post 14 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri di Jawa Tengah, Bertambah lagi Tahun 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

“Saat ini fasilitas seragam  dalam proses pengiriman, dan ditargetkan sebelum `17 Agustus akan terpenuhi sebelum 17 Agustus. Sedangkan , untuk laptop  sambil menunggu proses pengiriman akan kita sediakan dari tempat-tempat lain yang bisa dipakai,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS) di Sekolah Rakyat  Menengah Atas 16 Temanggung, Jumat ( 18/7/2025) sore.

Agus Jabo mengatakan,  di awal masuk sekolah semua siswa Sekolah Rakyat telah menjalani tes kesehatan dan hasilnya semuanya sehat. Kegiatan MPLS tersebut akan berlangsung selama dua pekan.Setelah itu, kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Rakyat akan berlangsung.

Menurutnya, kegiatan  MPLS tersebut  dirancang untuk membentuk kemandirian dan membekali para siswa dengan kebiasaan baik dalam keseharian di lingkungan yang baru. Selain itu , agar para siswa bisa saling berinteraksi, sehingga mereka bisa menyesuaikan kehidupan di asrama.

“Selama pelaksanaan MPLS, para siswa dilatih kedisiplinan. Termasuk dilatih mengenai jadwal-jadwal tidur hingga kegiatan apa saja yang harus dijalankan siswa,”katanya.

Ia menambahkan,  bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah menyediakan beasiswa. Sementara, bagi siswa yang memilih langsung bekerja, tersedia berbagai program pendidikan vokasional yang disiapkan untuk mempersiapkan keterampilan mereka di dunia kerja.

Sementara itu Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung,  Agus Adibil Muhtar mengatakan,  selama mengikuti MPLS tersebut,  para siswa tidak hanya mendapatkan tentang kedisplinan dan aktivitas keseharian. Melainkan, MPLS juga membuka jendela baru membuka jendela baru bagi anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka.

“Melalui MPLS yang sudah berjalan selama lima hari ini, mereka mendapatkan banyak pengetahuan .Kegiatan tersebut semakin membuka wawasan mereka untuk bagaimana mempersiapkan masa depannnya,” katanya.

Agus Adibil mengatakan, setelah MPLS,  pihaknya mempersiapkan program  pembelajaran selama tiga bulan mendatang. Yakni mempersiapkan  para siswa untuk mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran.

Pada proses kegiatan belajar –mengajar di Sekolah Rakyat tersebut, menggunakan  kurikulum kombinasi kurikulum. Yakni, kurikulum  vokasional dari  Dinas Pendidikan dan kearifan lokal di Temanggung.

Ia menambahkan,di Sekolah Rakyat  Menengah Atas 16 Temanggung, jumlah siswanya sebanyak 125 anak.Terdiri atas 56 siswa laki-laki dan 69 siswa perempuan, sedangkan jumlah guru 17 dan wali asuh siswa sebanyak 14 orang. W. Cahyono

The post Kemensos Targetkan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan di Sekolah Rakyat Sebelum 17 Agustus appeared first on SuaraBaru.id.

“Pak Presiden memerintahkan Kemensos bersama kementerian dan lembaga lain membuka Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin dan miskin asli,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menutup Jambore Kreatifitas Anak LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Se-Jateng di Guci Kabupaten Tegal, Rabu (9/7/2025).

Menurut Agus, tahap awal akan dibuka di 63 titik, disusul 37 titik lainnya hingga genap 100 sekolah. “Insya Allah bulan Juli ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Agus menyebut, tujuan Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan dan memberi harapan baru bagi anak-anak yang terhambat sekolah karena masalah ekonomi.

“Statistik menunjukkan, faktor anak tidak sekolah itu karena ekonomi. Presiden ingin memotong transmisi kemiskinan lewat pendidikan,” jelasnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan membuka 200 sekolah perintis sebelum nantinya dibangun sekolah permanen. Rencananya, tiap kabupaten/kota wajib punya minimal satu Sekolah Rakyat.

“Nanti yang permanen dibangun bersama Kementerian PUPR, dari SD sampai SMA, masing-masing bisa menampung sampai 1.000 siswa,” katanya.

Agus menegaskan, sekolah ini hanya untuk keluarga miskin. “Walau fasilitasnya setara sekolah unggulan, ini khusus anak miskin. Yang lain tidak boleh. Itu pesan Presiden,” tegasnya.

Persiapan kepala sekolah dan tenaga pendidik disebut sudah berjalan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinsos, BPS, dan kementerian terkait lainnya.

Deputi Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal, Teguh Triyono menambahkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cuma tugas atau peran pemerintah semata, namun juga menjadi tugas semua elemen bangsa, termasuk dalam hal ini BI turut memberikan edukasi.

“Tadi kan ada wawasan, terus ada kaitannya dengan budaya, ada segala macemnya, sehingga khusus yang ada hari ini ya teman-teman di kita atau yang dipanti juga memiliki informasi atau ilmu yang setara lah dengan anak-anak yang dipanti,” katanya.

Sutrisno

The post Wamen Sosial: 100 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun bagi Anak Miskin appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun seleksi ini membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada SR yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

”Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Gedung SPPG, Dilengkapi 2 Unit Kendaraan Operasional Dorong Percepatan MBG

Menurut dia, proses seleksi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu strateginya, melalui pembangunan SR. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Proses seleksi guru ini dilaksanakan Kemensos, melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan, dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

BACA JUGA: 7 Tahun Mengabdi, Badiklat Hukum Jateng Pererat Kolaborasi Lintas Sektor

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik, yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya, Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan itu,” kata Robben.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama, yang dirancang pemerintah. Sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, pada Desil 1 serta Desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan, untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

BACA JUGA: ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!

Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG, untuk berpartisipasi. Adapun lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi, yakni lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK, pada tahun 2024.

Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru SR, akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF), di bawah naungan Kemensos. Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru SR.

Seluruh guru SR yang terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

Sementara syarat paling penting, bersedia ditempatkan di SR pada seluruh wilayah NKRI, serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

”Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG, dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya, untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” jelas Robben lagi.

Persyaratan Umum dan Khusus Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)/Sarjana Terapan.
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus:
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan).
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

BACA JUGA: Permasalahan yang Sering Terjadi pada Lansia dan Tips Perawatannya

Kemudian seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan Kemensos secara daring meliputi, psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025

Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.

Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.

Riyan

The post Dibuka Lowongan Guru untuk Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan ini seperti yang disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat, yang digelar secara daring, dan dihadiri berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

”Untuk itu semua, satgas yang telah ditugaskan kami mohon untuk terus bersinergi, agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai. Sehingga pada Juli nanti, dapat dibuka dan diresmikan Presiden Prabowo,” kata Agus Jabo, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Kini Hadir di Jati Wetan, Bupati Kudus: Ini Komitmen Sukseska Program Nasional

Dia menjelaskan, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos, kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar atau guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan. Sehingga tidak ada hambatan ketika SR sudah beroperasi.

Sesuai perintah Presiden RI, ada 100 titik lokasi SR akan dibuka pada tahap I pada Juli 2025. Dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap IA, dan 37 titik lokasi pada tahap IB.

Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel, dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa, yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat Lebih dari 1 Juta Penumpang Gunakan Face Recognition Boarding Gate

Sebagian besar titik SR pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos. Agus Jabo juga memastikan, layanan SR tidak akan menggangu layanan sentra.

”Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan internet, sehingga pelayanan di sentra tidak terganggu, dan pelayanan di SR juga tidak terganggu,” ujarnya.

Dijelaskan juga, SR yang akan dibuka ini bersifat sementara. Sedangkan SR yang permanen, lahannya tengah disiapkan Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

”Untuk itu, kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot, menyiapkan lahan 8,5 hektar, untuk SR yang permanen,” terangnya.

Sementara itu, untuk proses rekruitmen siswa SR pada tahap I ini, sudah berjalan pada penetapan kepala daerah dan proses home visit.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan komitmen pemerintah, dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia. Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Riyan

The post Satgas Harus Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami meminta seluruh lapisan masyarakat  untuk mengecek  calon siswa  benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem. Pengecekan tersebut  juga melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah. Kemudian, kepala sentra dan juga Badan Pusat Statistik (BPS),”Menteri Sosial usai acara Sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung, Minggu( 4/5/2025).

Syaifullah Yusuf mengatakan,  dialog dengan calon siswa dan orangtua calon siswa Sekolah Rakyat di Temanggung tersebut dilakukan untuk memastikan yang akan  sekolah di Sekolah Rakyat tersebut, merupakan masyarakat  yang berada di desil 1.

Menurutnya, di seluruh Indonesia hingga saat ini sudah ada sekitar  5.000 calon siswa yang akan sekolah di Sekolah Rakyat. Di tahaun kedua mendatang ( 2026), nantinya penerimaan siswa di Sekolah Rakyat  dipastikan akan lebih banyak lagi.

“”Saat ini, kami  sedang merencanakan  dan mempersiapkan sebaik-baik mungkin sebagai pelaksanaan pertama Sekolah Rakyat tersebut. di tahun depan nanti akan ada evaluasi dan sebagainya,”  katä Gus Ipul panggilan akrabnya.

Sementara  itu,  Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suhartini mengatakan, pihaknya  telah menyiapkan  fasilitas untuk Sekolah Rakyat, berupa ruang kelas dan tempat asramanya yang cukup menampung  100 orang siswa. Tersedia juga 24 kamar dengan  60  tempat tidur untuk para peserta didik,.

Selain itu  Sentra Kartini juga mempunyai fasilitas olahraga lengkap berupa lapangan tenis yang bisa digunakan serba guna, lapangan futsal, tempat upacara,. Kemudian ruang makan putra dan putri, serta tempat cuci. Selain itu, terdapat fasilitas untuk sekolah berupa laboratorium IPA, perpustakaan, ruang komputer, ruang bahasa disiapkan, ruang ekstrakurikuler”katanya.

Menurutnya, pada awal tahun ajaran baru 2025/2026, pihaknya akan menerima 100 siswa. Sedangkan, hingga  30 April kemarin yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon siswa Sekolah Rakyat sebanyak 129 orang.

“Pada awalnya, kita merencanakan akan menerima 50 orang. Tetapi,  pak presiden menginginkan kita menerima 100 anak.yang Mendaftarkan sebanyak 129 anak . Sehingga, ada 29 anak yang tereliminasi,” Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suhartini.

Meskipun ada 100 siswa yang akan belajar di Sentra Terpadu Kartini, namun dipastikan tidak mengganggu  bagi penerima manfaat  utamanya penyandang disabiltitas dan anak berkebutuhan khusus, karena lokasinya terpisah.

“Bagi penerima manfaat masih tetap berjalan dan tidak terganggu.Karena, lokasi bagi penerima manfaat ada di gedung sebelah depan, sedangkan Sekolah Rakyat  ada di aera pusdiklat, “katanya.  W. Cahyono)

The post Jangan Ada “’KKN” Dalam Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, mengungkapkan bahwa timnya telah berada di Jakarta untuk mengikuti tahapan pembahasan proposal bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR.

“Mulai kemarin kami sudah di Jakarta untuk proses pembahasan dan verifikasi proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus,” ujar Satria pada Rabu (23/4).

Satria menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Kudus dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata. Ia menyebutkan bahwa seluruh dokumen pendukung telah dilengkapi dan diserahkan sesuai arahan kementerian.

“Alhamdulillah semua berkas sudah sesuai dan lengkap. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi,” tambahnya.

Namun, proses pengajuan ini belum sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kemensos mensyaratkan minimal 6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sementara lahan yang tersedia di Kudus baru mencapai 3 hektare.

“Kami sudah mengajukan solusi alternatif kepada Kemensos. Fokus utama kami adalah jenjang pendidikan SMP dan SMA,” jelasnya.

Menurut Satria, kebutuhan akan pendidikan tingkat menengah di Kudus masih tinggi, khususnya di beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah setara SMA. Kondisi ini membuat banyak lulusan SD kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Sekolah dasar relatif sudah mencukupi, bahkan ada yang mengalami regrouping. Tapi untuk SMP dan SMA, kebutuhan masih cukup besar. Kami ingin memastikan pendidikan menengah dapat diakses semua kalangan, terutama keluarga prasejahtera,” tegasnya.

Kemensos sendiri merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap mulai 2025, dengan target awal sebanyak 59 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, belum dipastikan kapan Kudus akan mendapat giliran.

“Kami tetap optimistis dan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat. Semua usulan dari daerah akan dipertimbangkan sesuai dengan skala prioritas nasional,” tutup Satria.

Ali Bustomi

The post Proposal Sekolah Rakyat Kudus Masuk Tahap Verifikasi Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.