KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, salah satunya melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Proposal pembangunan tersebut saat ini telah diajukan ke pemerintah pusat dan tengah dalam proses pembahasan serta verifikasi oleh sejumlah kementerian terkait.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, mengungkapkan bahwa timnya telah berada di Jakarta untuk mengikuti tahapan pembahasan proposal bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR.
“Mulai kemarin kami sudah di Jakarta untuk proses pembahasan dan verifikasi proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus,” ujar Satria pada Rabu (23/4).
Satria menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Kudus dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata. Ia menyebutkan bahwa seluruh dokumen pendukung telah dilengkapi dan diserahkan sesuai arahan kementerian.
“Alhamdulillah semua berkas sudah sesuai dan lengkap. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi,” tambahnya.
Namun, proses pengajuan ini belum sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kemensos mensyaratkan minimal 6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sementara lahan yang tersedia di Kudus baru mencapai 3 hektare.
“Kami sudah mengajukan solusi alternatif kepada Kemensos. Fokus utama kami adalah jenjang pendidikan SMP dan SMA,” jelasnya.
Menurut Satria, kebutuhan akan pendidikan tingkat menengah di Kudus masih tinggi, khususnya di beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah setara SMA. Kondisi ini membuat banyak lulusan SD kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Sekolah dasar relatif sudah mencukupi, bahkan ada yang mengalami regrouping. Tapi untuk SMP dan SMA, kebutuhan masih cukup besar. Kami ingin memastikan pendidikan menengah dapat diakses semua kalangan, terutama keluarga prasejahtera,” tegasnya.
Kemensos sendiri merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap mulai 2025, dengan target awal sebanyak 59 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, belum dipastikan kapan Kudus akan mendapat giliran.
“Kami tetap optimistis dan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat. Semua usulan dari daerah akan dipertimbangkan sesuai dengan skala prioritas nasional,” tutup Satria.
Ali Bustomi
