Tim PKM USM terdiri dari Ketua Desika Nur Jannah, anggota Muchammad Satrio Wibowo dan Bram Arvianto. Kegiatan yang didanai LPPM USM itu, diikuti 34 siswa SMK yang aktif dalam program Keahlian Kuliner.

Dalam keterangannya Desika menjelaskan, pelatihan ini memberikan manfaat bagi para siswa mengenai pengetahuan dan praktik yang lebih mendalam, tentang cara merancang, mengimplementasikan, mengola hygiene dan sanitasi dengan benar.

BACA JUGA: Bekal Ijazah Tidak Cukup untuk Dapatkan Pekerjaan

”Pelatihan ini kami rancang untuk membekali siswa, dengan memperoleh pengetahuan teknis dan praktik yang mendalam tentang cara merancang, mengimplementasikan, mengelola hygiene dan sanitasi,” ujar Desika.

Dia menambahkan, pelatihan ini juga melibatkan dua mahasiswa FTIK USM, yang membantu pelatihan, Siti Rahmah Nurfadilah dan Najwa Khoirun Nisa. Mereka membantu materi praktis terkait hygiene dan sanitasi.

”Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, selama pelatihan berlangsung. Banyak pertanyaan diajukan, baik terkait jenis jenis sanitasi maupun risiko hygiene, yang dijawab secara mendalam oleh para pemateri,” ujarnya.

BACA JUGA: Tim Peneliti USM Teliti Manajemen Mengelola Stres Kenakalan Remaja

Sementara itu, Kepala Program Keahlian Kuliner SMK Negeri 6 Semarang, Wihantina Rahayu SPd MPd, menyampaikan apresiasinya atas pelatihan ini.

”Pelatihan ini sangat membantu siswa-siswi, untuk mengembangkan potensi kuliner mereka. Khususnya, dalam pemahaman hygiene dan sanitasi. Kami berharap, mereka mampu menerapkan ilmu ini dalam setiap melaksanakan praktik mereka ke depan,” tuturnya.

Dia berharap, melalui kegiatan ini para siswa SMK Negeri 6 Semarang dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai pengelolaan hygiene dan sanitasi. Sehingga dapat meningkatkan pengelolaan para siswa untuk menerapkan praktik penggelolaan hygiene dan sanitasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Pengelolaan Hygiene dan Sanitasi ke Siswa SMKN 6 Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Ketua Umum GN 08, Agus S. Winarto, dukungannya ini bukan sekadar mendukung. Dalam Visi Indonesia Maju yang diusung Prabowo-Gibran termaktub komitmen mengatasi masalah sanitasi dasar.

Ia mengatakan, mengatasi sanitasi dasar berarti bisa mencegah kerugian negara pada layanan kesehatan, mencegah kematian bayi, dan menaikkan martabat Indonesia di mata Internasional.

“Kami tidak sekadar mendukung. Kami menemukan akar masalah di balik kematian bayi akibat penyakit seperti diare, stunting, produktivitas rendah. Namun itu karena akses sanitasi dasar belum terpenuhi. Kami perjuangkan ini dan sinkron dengan visi Prabowo-Gibran,” ungkap Agus di Posko GN 08 Jalan Branjangan Nomor 11, Kota Lama Semarang, Jumat (3/11/2023).

Agus yang sudah 15 tahun berkecimpung dalam layanan akses sanitasi dasar masyarakat menjelaskan data tentang buruknya sanitasi cukup mengerikan.

Menurut data Unicef, hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar di tempat terbuka seperti ladang, semak-semak, hutan, selokan, jalan, sungai, atau ruang terbuka lainnya.

Selain itu, organisasi kesehatan dunia atau WHO juga menyebut, akses sanitasi yang buruk menjadi penyebab utama terhadap sekitar 432 ribu kasus kematian. Diare menjadi penyebab utama tingginya angka kematian tersebut.

Padahal, sambung Agus, air yang lebih baik, sanitasi, dan kebersihan, dapat menekan angka kematian 297 ribu anak berusia di bawah 5 tahun setiap tahunnya.

Agus bersama relawan GN 08 optimistis, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Indonesia bisa lepas dari persoalan sanitasi dasar yang menjadi akar berbagai masalah di negeri ini.

Ia bersama relawan GN 08 siap bergerak membantu realiasasi program Prabowo-Gibran. Apalagi Agus sudah mempunyai pengalaman terlibat dalam pengentasan masalah sanitasi dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB.

“Program ini sinkron dengan 17 program utama Prabowo-Gibran. Secara khusus, kami GN 08 sudah berkomunikasi sampai Jakarta, agar ini menjadi perhatian,” ucap Agus.

Sebagai Ketua GN 08, Agus telah membentuk 27 DPC di Jawa Tengah. Ia juga sudah berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati untuk membahas tindak lanjut usulan program ini.

Ning S

The post Berkomitmen Atasi Masalah Sanitasi, GN 08 Siap Dukung Prabowo-Gibran appeared first on SuaraBaru.id.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari itu, dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr Hari Nur Cahya Murni MSi, didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan ST MM.

Usai acara dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, tentang air minum dan sanitasi. Workshop sendiri dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Dari 123 Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten/Kota, yang hadir secara luring sekitar 50 orang, sisanya mengikuti kegiatan ini secara daring.

BACA JUGA: Masyarakat Didorong Ikut Kelola Air Bersih Dengan Pamsimas 

Beberapa kesepakatan yang menjadi hasil rumusan kegiatan itu antara lain, upaya keberlanjutan pendekatan air minum berbasis masyarakat, dapat dilakukan dengan berkomitmen terhadap perencanaan dan penganggaran daerah di bidang air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Selain itu untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal pokok yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan perlu menjadi muatan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah, program pemenuhan SPM untuk bidang Air Minum dan Air Limbah.

BACA JUGA: Pasok Listrik 993 MVA, PLN dan GIIC Deltamas Kolaborasi Kembangkan Pusat Data Nasional Pertama di Indonesia

Pencapaian akses air minum dan sanitasi daerah dapat ditingkatkan menuju akses aman, dengan menyesuaikan target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ini agar dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD 2021-2026. Setiap tahunnya juga dapat direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Program dan kegiatan terkait air minum dan sanitasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk menyusun RAPBD.

BACA JUGA: Duh, Korban Guru Cabul Sesama Pria Bertambah Jadi 6 Siswa

Ada pun rekomendasi dari isu-isu yang berkembang selama proses talkshow antara lain, penetapan regulasi yang jelas, terkait anggaran untuk Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), persentase dan penggunaannya untuk meningkatkan alokasi APBD terkait AMPL.

Misalnya mendorong desa untuk mengalokasikan APBDesa guna kegiatan AMPL (minimal 10% dari APBDesa). Bisa juga dengan pendampingan intensif terkait kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), dan advokasi dalam mencari alternatif lain seperti dana CSR.

Pemerintah Kabupaten juga perlu melakukan pemetaan sumber-sumber air baku secara rinci, termasuk idle capacity dan proyeksi ketersediaannya ke depan. Pemkab juga perlu memprogramkan dan menganggarkan kegiatan pengukuran kualitas air minum.

BACA JUGA: Mendadak Alami Krisis Kiper

Peran Asosiasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Tingkat Kabupaten sangatlah penting, untuk mendukung peningkatan kinerja badan atau kelompok pengelola SPAMS perdesaan.

Ini diperlukan guna peningkatan dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan asosiasi SPAM di tingkat kabupaten.

Hasil rumusan itu akhirnya dituangkan dalam nota kesepakatan, sebagai bentuk komitmen bersama. Nota kesepakatan itu kemudian ditandatangani pihak eksekutif dan legislatif daerah di Regional I.

Riyan

The post Komitmen Perencanaan dan Penganggaran di Bidang Air Minum-Sanitasi Berbasis Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.