Pernyatan saksi ahli dari OJK bernama Iswandi itu, muncul pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan, mekanisme pemberian kredit yang dilakukan Bank DKI, telah memenuhi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle), sebagaimana diatur dalam praktik perbankan.

BACA JUGA: Pemerintah Dorong Perluasan Desa Siaga TB di Seluruh Indonesia

Menurutnya, proses pemberian kredit tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan berlapis. ”Bank DKI telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Prosesnya juga telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Iswandi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan terungkap juga, Bank DKI memiliki sistim dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan kredit. Termasuk penerapan Segregation of Duty, dalam setiap tahapan perkreditan. Hal ini guna memastikan, adanya pemisahan fungsi dan kontrol internal yang ketat, guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Selain itu, analisis kelayakan kredit juga telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), sebagai standar umum dalam industri perbankan.

BACA JUGA: Seorang Wanita Meninggal, Setelah Sebelumnya Pingsan di Bundaran

Proses pengajuan kredit disebutnya, berjalan secara berjenjang dan beralur, dimulai dari tingkat bawah hingga ke jajaran direksi. Dari pimpinan cabang (pinca), berlanjut ke unit analisis, hingga akhirnya dibahas di tingkat manajemen puncak.

Tidak hanya itu, setiap tahapan juga telah melalui proses penelaahan oleh Tim Legal dan Kepatuhan, guna memastikan seluruh aspek hukum dan regulasi telah terpenuhi sebelum keputusan diambil.

Lebih lanjut, Direksi Bank DKI dalam perkara ini disebut telah mengambil keputusan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penetapan debitur sebagai kategori prima pun, dinilai telah sesuai dengan SOP internal, serta batas kewenangan direksi.

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Turun Rp1,5 Triliun, Sumanto Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali Potensi PAD

Dalam keterangannya Iswandi juga menegaskan, dalam konteks kredit bermasalah, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada pihak bank, apabila sumber permasalahan berasal dari faktor eksternal.

”Jika kredit macet bukan bersumber dari Bank DKI, melainkan akibat adanya faktor eksternal fraud, maka pihak yang bertanggungjawab adalah debitur, yang melakukan fraud,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, yang dimaksud external fraud antara lain, mencakup dugaan rekayasa laporan keuangan, penggunaan perusahaan fiktif, dokumen fiktif, hingga peran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang tidak menjalankan prosedur secara semestinya.

BACA JUGA: DPRD Kota Minta Evaluasi LKPj Wali Kota Semarang Lebih Spesifik dan Tak Banyak Teori

Fakta-fakta itu menurutnya, menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab hukum, pada perkara kredit.

Sidang ini masih akan berlanjut, dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Termasuk pendalaman terhadap peran para pihak terkait, dalam proses pemberian kredit.

Riyan

The post Saksi Ahli Sebut Bank DKI Telah Jalankan SOP appeared first on SuaraBaru.id.

Permintaan itu berdasarkan surat dari Kantor Advocates and Counsellor of Law Ahmad Rivai & Partners, yang ditujukan ke Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Pascasarjana USM, untuk menjadi ahli perdata, kenotariatan, dan pidana dalam perkara Pra Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN Mks.

Menurut Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Pascasarjana USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, para dosen sudah menjadi langganan menjadi ahli di bidangnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, maupun di Pengadilan Negeri di luar kota Semarang.

BACA JUGA: Menuju Kampus Unggul, USM Lakukan Langkah Strategis Ini

”Kepakaran dosen kami sudah tidak diragukan lagi, sehingga sering menjadi ahli di persidangan. Ahli ini adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian di bidang tertentu dalam persidangan. Dan keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah,” ujar Kukuh.

Dia menambahkan, keterangan ahli berdasarkan kompetensi akademik, dan ditujukan untuk kepentingan pemeriksaan. Hal itu dilakukan, berdasarkan permohonan aparat penegak hukum, sehingga seharusnya ahli tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata.

”Dosen Magister Hukum USM yang sering diminta menjadi ahli di persidangan di antaranya, Dr Adv Muhammad Junaidi SHI MH, Dr Adv Kadi Sukarna SH MHum, Dr Zaenal Arifin SH MKn dan juga Dr Sugianto SH MKn,” ungkapnya.

Riyan

The post Dosen Magister Hukum USM Jadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Makassar appeared first on SuaraBaru.id.

PH menghadirkan saksi ahli Dekan Unversitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Prof Dr Tongat SH MHum. “Ilustrasi yang kami terima tidak begitu lengkap dari PH, namun berdasarkan dari bukti surat yang dibuktikan bisa disimpulkan,” kata saksi ahli Dr Tongat

Selanjutnya saksi fakta, Sumitri merupakan putri dari pemilik tanah almarhum H Mudli. Saksi menyatakan pernah diberitahu oleh almarhum bapaknya bahwa mau menjual tanah balongan ke Hj Sarinah.

Usai dua saksi memberikan keterangan, Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempersilakan terdakwa Hj Sarinah untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagai terdakwa.

Dalam persidangan terdakwa Hj Sarinah menyampaikan bahwa dirinya sering minta tolong kepada pegawai BPN Dasio untuk pembuatan sertifikat sekitar lima kali. Biaya untuk pengurusan sertifikat Hj Sarinah membayar ke Dasio sebesar Rp 5 juta bayar di awal bertempat di rumah terdakwa.

Ketika JPU menanyakan nama anak dan nama suami terdakwa menangis sesenggukan. Saat ditanya Ketua Majelis kenapa menangis, dijawab hanya ingat mendiang suami.

JPU mempertanyakan kepada terdakwa apa bisa baca, dijawab oleh terdakwa bisa namun harus dieja. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 25 Juli 2024 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, JPU mendakwa Sarinah telah melakukan pemalsuan surat untuk pengurusan sertifikat tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kasus bermula pada 1993, di mana terdakwa Hj Sarinah memberitahukan kepada pelapor Rukhayah jika ada tanah seluas 13.570 meter persegi di Kelurahan Muarareja yang akan dijual.

Tanah itu merupakan milik H Mudli yang dijual dengan harga Rp 125 juta. Belakangan tanah tersebut bersertifikat atas nama Eli Susmini dan Lediana, anak dari Hj Sarinah. Namun, mereka berdua mengaku tidak pernah tanda tangan di Surat Keterangan Waris (SKW).

Sutrisno

The post Sidang Lanjutan Terdakwa Hj Sarinah, PH Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta appeared first on SuaraBaru.id.