Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara Pemkab Kudus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya dalam menekan peredaran barang ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai.

Bupati Sam’ani menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa. Ia meminta jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, dan warga untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi peredaran barang ilegal di wilayahnya.

“Pemerintah Kabupaten Kudus sangat mendukung upaya Bea Cukai. Mulai dari bupati, camat, kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga masyarakat harus berani menginformasikan apabila terdapat rokok ilegal atau aktivitas penjualannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal sangat merugikan negara dan masyarakat. Pasalnya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti sektor kesehatan, bantuan langsung tunai bagi pekerja rokok, serta perbaikan infrastruktur jalan, menjadi berkurang akibat praktik ilegal tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Khoirul Hadziq, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penindakan secara konsisten terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Langkah ini bertujuan menjaga penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

“Menjalankan usaha secara legal sebenarnya tidak sulit. Proses perizinan di bidang cukai mudah, transparan, dan tidak dipungut biaya. Karena itu, peredaran rokok ilegal harus terus ditekan melalui pengawasan bersama,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkab Kudus dan seluruh pihak yang selama ini bersinergi dengan Bea Cukai, serta mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti, menjelaskan bahwa barang yang dimusnahkan berupa rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 9.543.462 batang dengan total berat mencapai 15,91 ton. Barang tersebut merupakan hasil dari 35 kali penindakan di wilayah eks Karesidenan Pati selama periode Januari hingga Agustus 2025.

“Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp14 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp9 miliar,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kudus bersama Bea Cukai menegaskan komitmen berkelanjutan dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui pengawasan terpadu, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan iklim usaha yang sehat.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Konsisten Perangi Peredaran Rokok Ilegal, Bupati Sam’ani Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Cukai appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam siaran tersebut, masyarakat diingatkan mengenai perbedaan antara cukai, pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok, serta risiko hukum yang mengintai penjual maupun pengedar rokok ilegal.

Plt Kepala Diskominfo Batang Suprapto mengatakan, bahwa pihaknya secara masif terus mensosialisasikan tentang bahayanya rokok ilegal melalui podcast. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait ketentuan cukai, khususnya kepada para pelaku usaha toko yang menjual rokok.

“Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk memastikan rokok yang beredar telah sesuai dengan ketentuan cukai sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara,” jelasnya.

Suprapto berharap, semoga lewat podcast dengan memanfaatkan kelebihan teknologi penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Batang dapat terus berkurang.

Sementara itu, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal Yusuf Mahrizal menyampaikan bahwa rokok di Indonesia dikenakan tiga jenis pungutan sekaligus, yakni PPN, Cukai Rokok, dan Pajak Rokok. Ketiganya memiliki dasar hukum yang berbeda namun diberlakukan secara berlapis sebagai instrumen pengendalian konsumsi.

“Cukai dan pajak rokok tujuannya bukan hanya untuk penerimaan negara, tetapi juga untuk menekan konsumsi dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Hasilnya digunakan antara lain untuk BPJS, pengadaan alat kesehatan, dan obat-obatan,” terangnya.

Namun, kebijakan pengendalian tersebut menghadapi tantangan serius dari peredaran rokok ilegal. Dengan harga yang jauh lebih murah bahkan bisa setengah dari rokok legal – rokok ilegal menggerus pasar dan mengancam industri rokok yang patuh aturan.

“Kalau cukai terus dinaikkan, tapi rokok ilegal tidak diberantas, hasilnya percuma. Karena masyarakat akan beralih ke rokok ilegal yang tidak bayar cukai sama sekali,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini lebih memfokuskan upaya pada pemberantasan rokok ilegal daripada menaikkan tarif cukai. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri legal sekaligus melindungi konsumen.

“Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula faktor-faktor yang menentukan besaran tarif cukai, di antaranya jenis rokok dan kelas pabrik. Rokok linting tangan dikenai tarif lebih rendah karena menyerap tenaga kerja lebih banyak, sementara rokok mesin dari pabrik besar dikenai tarif lebih tinggi bahkan mendekati 57 persen,” ujar dia.

Selain kebijakan fiskal, pengendalian konsumsi rokok juga dilakukan melalui aturan kemasan bergambar peringatan kesehatan, pembatasan iklan, dan larangan penjualan kepada anak di bawah umur.

Yusuf Mahrizal menambahkan, bahwa Kabupaten Batang bukan merupakan daerah produsen rokok, melainkan wilayah pemasaran. Karena itu, masyarakat terutama pemilik toko dan warung diimbau lebih waspada terhadap rokok yang beredar.

“Kalau ditawari rokok, cek dulu pita cukainya. Kalau tidak ada, berarti ilegal. Jangan diterima karena risikonya besar. Kalau tertangkap menyimpan atau menjual rokok tanpa cukai, ancamannya pidana dan/atau denda,” tegasnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pedagang yang tertangkap menjual rokok ilegal dapat dikenai denda minimal Rp 450 ribu per slop sebagai pengganti hukuman penjara. Namun jika tidak mampu membayar, kasusnya akan naik ke tahap penyidikan dan persidangan.

“Risiko tertinggi ada di pedagang, karena mereka yang menyimpan dan menjual barang ilegal. Kalau pabriknya sulit dilacak, pedaganglah yang pertama kali terkena sanksi,” pungkasnya.

Melalui podcast edukatif ini, Diskominfo Batang berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya rokok ilegal, baik dari sisi ekonomi, hukum, maupun kesehatan.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Batang dan Bea Cukai Edukasi tentang Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di sektor hasil tembakau. Salah satunya adalah dengan adanya pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Jekulo yang kini dalam proses penyelesaian.

“Kami berkomitmen mengembangkan SIHT sebagai ruang bagi industri kecil agar bisa berdaya saing. Pemkab Kudus siap bersinergi untuk memastikan keberadaan kawasan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan,” ujar Bupati.

Menteri Keuangan menyampaikan, pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kudus diyakini mampu menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke jalur resmi.

“Pembangunan SIHT ini dipastikan bisa menampung perusahaan kecil, sekaligus mendorong perusahaan rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan pasar yang adil bagi industri tembakau, dan yang terpenting membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ungkap Menteri Keuangan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H. Musthofa yang turut hadir menilai langkah pemerintah dalam penguatan SIHT sejalan dengan aspirasi masyarakat Kudus, khususnya dalam menciptakan industri tembakau yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Dalam kegiatan tersebut, turut ditampilkan barang bukti hasil penindakan peredaran barang kena cukai ilegal sepanjang tahun 2025 hingga September.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro, merinci barang bukti hasil penindakan yang terdiri dari empat kategori, yakni barang ekspor-impor ilegal, rokok ilegal sebanyak 1,79 juta batang berbagai merek senilai Rp1,33 miliar, minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai sebanyak 4.688 karton, serta mesin pelinting rokok ilegal.

“Barang bukti ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama erat dengan aparat penegak hukum. Kami terus berkomitmen menekan peredaran barang kena cukai ilegal agar iklim usaha semakin sehat dan memberikan ruang berkembang bagi pelaku usaha resmi,” jelas Imik.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan iklim usaha yang sehat melalui penindakan tegas terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus memberikan ruang berkembang bagi pelaku usaha resmi agar industri hasil tembakau di Kudus dan Jawa Tengah semakin kuat dan berdaya saing.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Dukung Upaya Menkeu Purbaya Ciptakan Industri Tembakau yang Adil dan Berdaya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum PPRK, M Dodiek T Wartono, menegaskan bahwa maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai telah menimbulkan kerugian besar, baik bagi industri rokok resmi maupun pemasukan negara.

“Kerugian akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp70 miliar, sementara kontribusi perusahaan rokok golongan dua hanya sekitar Rp3 miliar. Jadi jelas, dampak rokok ilegal jauh lebih besar dan merugikan banyak pihak,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Dodiek menilai, persoalan ini tidak hanya sebatas pada aspek industri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi daerah dan lapangan pekerjaan. Karena itu, ia berharap pemerintah benar-benar serius dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

“Kami berharap pemerintah pusat, provinsi, dan daerah satu suara untuk menekan peredarannya. Apalagi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan, sosialisasi, hingga mendukung kesejahteraan pekerja pabrik rokok,” lanjutnya.

Menurutnya, sinergi antarinstansi akan membuat langkah pemberantasan rokok ilegal lebih efektif. “Kalau pusat dan daerah kompak, hasilnya pasti lebih maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan pihaknya siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam melakukan operasi gabungan.

“Berbagai langkah sudah kami siapkan. Pemkab Kudus akan bekerja sama dengan Bea Cukai, TNI, dan Polri untuk menekan peredaran rokok ilegal, baik di Kudus maupun di wilayah sekitarnya,” jelas Sam’ani.

Ia juga menyinggung soal kebijakan kenaikan cukai yang dinilai berisiko memperlebar kesenjangan harga antara rokok legal dan ilegal. Kondisi ini, menurutnya, justru bisa memicu semakin maraknya peredaran rokok tanpa cukai.

“Kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai agar celah yang sering dimanfaatkan peredaran rokok ilegal tidak semakin lebar,” tandasnya.

Sam’ani menekankan, industri hasil tembakau (IHT) memiliki kontribusi besar bagi perekonomian, baik nasional maupun daerah. Kudus bahkan menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan cukai.

“Tahun lalu dari Kudus, penerimaan cukai mencapai Rp48 triliun. Tahun ini targetnya di atas Rp50 triliun. Angka ini tentu berpengaruh besar terhadap APBN dan APBD, karena belanja negara dan daerah sangat bergantung pada pajak dan cukai,” paparnya.

Selain menopang penerimaan negara, sektor rokok juga menyerap ribuan tenaga kerja di Kudus. Oleh karena itu, kebijakan terkait IHT diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri.

“Rokok memang menjadi penyumbang cukai terbesar. Namun jangan sampai kebijakan yang diambil justru mematikan industri dan mengancam pekerjaan masyarakat. Jika industri goyah, pembangunan otomatis ikut terdampak,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Temui Gubernur, Pengusaha Rokok Kudus Desak Penindakan Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Teater Jaten Batang, yang telah mendapatkan kepercayaan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Batang, mengambil pendekatan kreatif dalam menyosialisasikan pentingnya cukai melalui sebuah pertunjukan yang berjudul “Kudu Tanggungan Rokok Ilegal”.

Pertunjukan ini tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, menggambarkan manfaat cukai dan bahaya peredaran rokok ilegal dengan akting yang apik dari para pelaku seni teater dan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal.

Kepala Disparpora Batang Yarsono, berbagi pandangannya tentang pentingnya metode ini. “Pementasan seni teater dalam sosialisasi gempur rokok ilegal ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian pesan. Kami ingin pesan ini tidak hanya didengar tapi juga dirasakan oleh peserta,” katanya saat ditemui di Objek Wisata Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Selasa (14/5/2024).

Kami menggunakan seni sebagai media karena sosialisasi yang konvensional seringkali terasa membosankan dan kurang menarik. Dengan teater, pesan tentang manfaat cukai rokok bagi negara dan masyarakat dapat diterima dengan lebih mudah.

“Sosialisasi ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi rokok ilegal. Kami mengajak mereka untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya rokok tanpa cukai, yang produksinya mungkin tidak terkontrol dan berpotensi merugikan negara,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kalau di daerah juga dialokasikan di Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), salah satunya untuk kesehatan melalui UHC Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.

Acara yang diadakan di objek wisata Pandansari ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung dari luar, tapi juga mengajak warga Batang untuk menikmati keindahan daerah mereka sendiri.

“Bayangkan, dari 100 orang yang hadir, jika setidaknya 50 orang berbagi selfie mereka, lalu diunggah di media aosial itu sudah menjadi promosi yang luar biasa bagi sosialisasi ini,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Gempur Rokok Ilegal, Teater Jaten Batang Gelar Pentas Seni appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Batang Muhammad Masqon mangatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sarana pengangkut ini, perkiraan nilai barang sebesar Rp 828.000.000,00, dengan total potensi kerugian negara (Cukai + PPn HT + Pajak Rokok) sebesar Rp 574.332.000,00.

“Ini masih perkiraan dari kami, untuk hasil pastinya masih menunggu hasil pencacahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tegal, karena memang untuk pemeriksaan lebih lanjut kami serahkan ke KPPBC Tegal,” jelasnya, Selasa (6/2/2024).

Masqon menjelaskan, untuk kronologisnya, awalnya tim gabungan melakukan operasi penindakan di wilayah Kecamatan Bawang dan berencana melanjutkan perjalanan ke kecamatan lainnya, namun tim gabungan mendapati ada dua minibus yang mencurigakan.

“Akhirnya tim menghentikan dua minibus yang kedapatan membawa rokok ilegal atau tanpa pita cukai. Minibus ini di awaki oleh tiga orang, berasal dari Jawa Timur yang hendak menuju ke Jakarta dan Banten,” ujar dia.

Ia menambahkan, selanjutnya barang hasil penindakan dan terperiksa dibawa ke KPPBC Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pengamanan.

Nur Muktiadi

The post Satpol PP Batang Amankan 2 Minibus Pengangkut Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Kampanye Pemprov Jateng soal rokok ilegal itu dilakukan pada kegiatan bertajuk “Sunday Funday Walk Gempur Rokok Ilegal” di Kota Semarang, Ahad atau Minggu, 10 Desember 2023.

Kampanye di antaranya dengan seruan yel-yel dan jalan sehat yang melintasi halaman Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Simpanglima, Jalan Pandanaran, Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, cukai rokok menjadi salah satu penerimaan negara. Penerimaan itu baik berupa bagi hasil cukai hasil tembakau maupun pajak rokok.

Cukai maupun pajak itu digunakan untuk beragam program, seperti kontribusi iuran Badan Penyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) Kesehatan masyarakat miskin, peningkatan perekonomian masyarakat penghasil tembakau, bantuan sosial, dan lainnya.

“Kita harus terus mengkampayekan cukai ilegal. Cukai adalah kewajiban dari pengguna barang yang mempunyai dampak terhadap orang lain, seperti rokok, minuman keras, dan sebagainya,” ujar Sumarno.

Ia mengatakan, cukai rokok menjadi perhatian pemerintah karena tidak sedikit rokok tanpa cukai yang beredar di berbagai daerah.

Pemerintah dan stakeholder terkait akan terus melakukan kampanye pencegahan peredaran rokok ilegal supaya masyarakat menjadi sadar untuk tidak menjual, membeli, maupun mengkonsumsi rokok yang tidak menggunakan cukai.

Dengan melibatkan para pemuda, ia berharap mereka bisa mensosaialisasikan dampak negatif rokok illegal kepada masyarakat.

Melalui kegiatan itu, para peserta diharapkan menjadi agen informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar terkait cukai dan bahaya rokok ilegal.

Dijelaskan dia, rokok ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang mempunyai ciri-ciri antara lain, rokok tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, pita cukai bukan peruntukkannya, dan pita cukai bekas.

Diaz Aza

The post Kampanyekan Gempur Rokok Ilegal, Pemprov Jateng Gandeng Para Pemuda appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, di sela operasi pasar penjualan rokok ilegal atau tanpa pita cukai, yang dilakukan di dua tempat, kios di daerah Anjasmoro dan Sambiroto, Kota Semarang, Kamis (30/11/2023).

Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya, ditengarai ada dua buah kios yang menjual rokok ilegal dari berbagai produk. Namun setelah tim Satpol PP dan Bea Cukai turun ke lapangan, salah satu kios di Anjasmoro, tidak ditemukan adanya bukti penjualan rokok ilegal.

BACA JUGA: Pers Harus Luruskan Informasi yang Bengkok

”Kalau yang di Sambiroto memang sudah dipantau lama oleh tim dari Satpol PP. Dan terbukti, kios yang ada di ujung jalan ini memang menjual rokok tanpa cukai,” kata Marthen dalam keterangannya.

Meski tidak dilakukan penangkapan pada sang penjual, namun barang bukti berupa sejumlah rokok ilegal dibawa petugas untuk diamankan. Untuk KTP, buku catatan dan handphone, disita petugas Bea Cukai untuk sementara. Penjual hanya dimintai keterangan untuk bukti administrasinya.

Dijadwalkan juga, pada Desember nanti akan ada satu lagi kegiatan serupa. Untuk sasaran operasi pasar, semua kemungkinan bisa dilakukan.

BACA JUGA: Seminar Potensi Pariwisata Semarang di USM, Kadisbudpar: Semarang Itu Kota yang Unik

”Untuk hari ini, pelaku atau penjual hanya kita catat data dirinya, untuk administrasi saja. Selain itu, kita juga berikan masukan dan pengertian akan dampak hukum yang akan menimpanya, bila melakukan hal itu lagi” tegas Marthen.

Sementara itu, Irfan Hakim, penjual yang memasarkan rokok ilegal itu mengungkapkan, dirinya hanya bisa pasrah atas keadaan ini. Dia juga menunjukkan persediaan rokok ilegal miliknya yang disimpan di kontrakannya, di daerah Wonodri Grajen.

Meski dia tahu menjual rokok ilegal itu dilarang, namun karena terdesak kebutuhan untuk melengkapi dagangan yang ada di kiosnya, akhirnya ayah dua anak itu nekat memajangnya secara mencolok.

BACA JUGA: Pasar Pandanharum Gabus Terbakar, 6 Kios Ludes

”Saya membeli rokok ilegal melalui online. Selain itu ada pula orang yang datang, menawarkan rokok tanpa cukai ini dengan harga murah,” ungkap dia.

Sedangkan Sriasih, pemilik kios bernama Warung Pojok, yang ada di Anjasmoro menyatakan, dirinya hanya membeli atau kulakan dari grosir. Ada juga sales rokok resmi yang datang ke kiosnya, dengan menawarkan produk-produknya.

”Saya kulakan-nya di grosir, ada juga sales rokok yang datang. Saya tidak berani menjual rokok polos mas,” ungkap dia.

Riyan

The post Sejumlah Rokok Ilegal Disita Tim Satpol PP dan Bea Cukai appeared first on SuaraBaru.id.

Ratusan ribu batang rokok ilegal hasil razia yang dilakukan Bea Cukai tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Grobogan Iqbal bersama perwakilan dari Kantor Bea Cukai Semarang Agus Widodo mebakar rokok ilegal tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Grobogan Ardiansyah mengatakan, barang bukti rokok ilegal yang dimusnahkan itu, merupakan hasil sitaan dari empat terpidana.

Merk rokok ilegal itu antara lain Premium BOLD, Subur Mild HJS, Aswad, dan TURBO. “Akibat peredaran rokok tokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp128 juta,” jelas Ardiansyah sesuai pemushanah rokok ilegal tersebut.

Ardiansyah mengatakan, ratusan ribu batang rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari empat perkara pidana rokok ilegal dengan terpidana Sutrisno, terpidana Eko Prasetyo, terpidana Dharis, dan terpidana Darmaji.

“Selain itu Kejari Grobogan juga telah menyetorkan uang hasil penjualan rokok tanpa tanpa cukai dari para terpidana yang amar putusanya dirampas untuk negara sebesar Rp57.257.800 ke Kas Negara,” kata Ardiansyah.

Adapun rokok tanpa pitai cukai atau roko ilegal yang disita dari terpidana Dharis adalah rokok ilegal merk Turbo, merk Aswad, merk Subur Mild HJS dan satu handphone. Lalu terpidana Darmaji roko ilegal merk Premium Bold dan satu handphone.

Dari Madura

Dari terpidana Sutrisno didapat barang bukti rokok ilegal merk Premium Bold, merk Madu dan dua buah handphone. Kemudian dari terpidana Eko Prasetyo barang bukti yang dimusnahkan satu unit handphone.

“Kami berharap dengan adanya pemusnahan barang bukti rokok tanpa pita cukai oleh Kejari Grobogan akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana rokok ilegal,” tambah Ardiansyah.

Barang bukti rokok ilegal atau tanpa pita cukai, menurut Penyidik dari Kantor Bea Cukai Semarang Agus Widodo merupakan hasil razia yang dilaksanakan Bea Cukai di Kabupaten Grobogan pada November 2022.

“Kami berhasil menyita sebanyak 203.270 batang rokok dari berbagai merk tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok tersebut diproduksi di Madura dan dikirim ke Grobogan,” ujar Agus.

Tya Wiedya

The post Kejari Grobogan Musnahkan 203.270 Batang Rokook Ilegal, Berasal dari Madura appeared first on SuaraBaru.id.

“Mereka diringkus, di Jalan Raya Pantura Sudadadi, Kabupaten Tegal, Jumat 11 Agustus 2023 lalu,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Supriyadi melalui Sekretaris Teguh Mulyadi, Sabtu (12/8/2023).

Dua orang tersebut, membawa barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau (HT) berjenis rokok dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver metalik plat nomor N.

Teguh Mulyadi menuturkan kronologi penangkapan berawal saat Tim P2 Bea Cukai Tegal dengan dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Tegal mendapatkan informasi akan ada pengiriman BKC HT ilegal yang akan melewati jalur pantura Kabupaten Tegal pada Jumat pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Setelah mendapat laporan itu, tim gabungan melakukan penyisiran di sepanjang jalan pantura, mulai dari perbatasan Kota Tegal hingga Pemalang.

Tepat pada pukul 08.00 WIB, tim melihat ada mobil yang persis dengan ciri-ciri. Mobil jenis Toyota Innova itu sedang berhenti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

“Saat melihat itu, kami langsung menyergapnya dan melakukan pemeriksaan di seluruh isi mobil itu. Termasuk awak mobilnya ada dua orang,” kata Teguh Mulyadi.

Hasil pemeriksaan tim gabungan telah menemukan 416.400 batang rokok ilegal atau BKC HT tanpa dilekati Pita Cukai.

Rokok ilegal beragam merk seperti Flash Bold 80.000 batang, Flash Mild 12.000 batang, Milde 30.600 batang, Gudang Ganam 4.000 batang, dan Guci 6.000 batang.

Kemudian MK 112.000 batang, Dalill 19.800 batang, Lois Bold 32.000 batang, YS Pro Mild 8.000 batang, Boshe 16.000 batang, One Mild 32.000 batang, Just Full 16.000 batang dan merk Just Mild 48.000 batang.

Nominal nilai rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 522.582.000. Dan potensi kerugian negara sebesar Rp 353.983.722. “Hasil temuan ini langsung kami bawa ke KPPBC TMP C Tegal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Termasuk dua orang pelaku,” tutup Teguh.

Sutrisno

The post Petugas Bea Cukai dan Satpol PP Pemkab Tegal Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.