Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disyahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Desember 2022.

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. Termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

1. Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

– Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden

– Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

– Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.

4. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong

– Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

– Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

5. Gangguan dan penyesatan proses peradilan

– Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

6. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan

– Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

7. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

– Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

– Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

– Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

8. Penerbitan dan pencetakan

– Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Muhaimin

The post Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers, SMSI Akan Menggugat melalui MK appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan Rektor Unimus ini membahas rencana sosialisasi RKUHP bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Tengah, yang akan dilakukan pada tahun ini dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Yuspahruddin menyatakan siap berkolaborasi dalam sosialisasi tersebut. Selain rencana itu, Prof. Masrukhi juga menjajaki kemungkinan kerja sama baru dengan Kemenkumham Jateng.

“Kemenkumham Jateng dengan Unimus telah menghasilkan beberapa kerja sama, antaralain implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemeriksaan IMS bagi WBP Lapas Perempuan Semarang, dan Visa Mahasiswa Asing yang menempuh pendidikan di Unimus. Ke depan juga direncanakan adanya kerja sama terkait Kekayaan Intelektual,” ungkap Yuspahruddin, Jumat (14/10/2022).

Pada kesempatan itu keduanya juga membahas mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Yuspahruddin berharap silaturahmi ini semakin mempererat hubungan antara Kemenkumham Jateng dengan Unimus.

Dalam kunjungan Rektor Unimus tersebut Kakanwil didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto, dan Kabag Program dan Humas, Budhiarso Widhyarsono. Sementara Prof. Masrukhi didampingi Kepala Bidang Kerja sama dan Urusan Internasional, M. Yusuf.

Ning Suparningsih

The post Kakanwil Jateng dan Rektor Unimus Bahas Sosialisasi RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 33 Kanwil seluruh Indonesia ini bertujuan menciptakan kesepahaman dan sebagai perwujudan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif.

Termasuk dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang telah menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2022 ini.

Atas arahan Presiden RI, Joko Widodo, dan didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XX/2022, Pemerintah menyelenggarakan dialog publik untuk menjamin meaningful public participation dalam pembentukan RUU KUHP.

Selanjutnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan dialog publik RKUHP yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, aparat penegak hukum, praktisi organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyampaikan, untuk wilayah Jawa Tengah, kegiatan dilaksanakan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Pekalongan.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat dari desa/kelurahan binaan sadar hukum. Dirinya berharap kegiatan ini bisa menjaring partisipasi masyarakat. Dia juga berharap informasi terkait RKUHP ini bisa disebarluaskan sampai ke kelompok masyarakat terkecil.

“Kita harus sanggup memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat,” ujar Yuspahruddin saat memberikan arahan bagi para penyuluh hukum, Rabu (28/9/2022).

“Agar masyarakat mengerti dan jelas akan realitas yang terjadi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing golongan masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan yang melibatkan fungsional penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini, selain mengangkat 14 isu krusial yang ada dalam RKUHP, juga memperkenalkan “Partisipasiku” sebuah ruang dialog online yang dibentuk oleh BPHN untuk menampung segala bentuk masukan masyarakat mengenai RKUHP.

Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi dan isu terkini terkait RKUHP, dapat mengakses melalui laman http://partisipasiku.bphn.go.id/.

Ning Suparningsih

The post Buka Ruang Partisipasi Masyarakat, Kanwil Jateng Gelar Dialog Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dilakukannya merespon perintah Presiden Joko Widodo kepada Menkumham, Yassona H Laoly untuk mensosialisasikan RKUHP. Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk segera memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

“Saya berharap kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terutama rekan-rekan penyuluh hukum yang merupakan tugas utamanya. Karena ini merupakan perintah Presiden kepada Menkumham,” tutur Yuspahruddin di Kanwil Jateng, Selasa (23/8/2022).

“Kita juga harus sanggup memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat,” sambungnya

Kakanwil menguraikan 14 pasal krusial yang masih menjadi polemik di masyarakat. Namun, dari 14 pasal krusial tersebut sudah ada 5 pasal yang di take out atau dikeluarkan dari RKUHP.

“Yang pertama terkait advokat curang. Pasal ini dikeluarkan karena memang menurut para advokat, di persidangan yang bisa berbuat curang bukan hanya advokat, tapi bisa juga perangkat lainnya, bisa hakim, panitera maupun jaksa,” jelasnya.

Kakanwil juga memaparkan pasal-pasal krusial lainnya yang sudah di take out, seperti dokter dan dokter gigi yang praktek tanpa izin, penggelandangan, hewan yang merusak tanaman dan penganiayaan hewan.

“Ada juga kontroversi lainnya yang masih dikaji lebih mendalam, yakni persoalan the life in law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, pidana mati, penodaan agama, dan penghinaan yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap dia.

“Menurut Wamenkumham, memang perumusan RKUHP ini sulit, karena Indonesia memiliki multi etnis, multi budaya dan multi religi, sehingga pasti timbul kontroversi. Namun kita harus bersama-sama ikut mendukung dan menuntaskan proyek besar bangsa menyusun RKUHP ini,” tandas Kakanwil.

Ning Suparningsih

The post Kakanwil Minta Jajaran Kumham Jateng Sosialisasikan RKUHP kepada Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam diskusi publik terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ini dihadiri sejumlah narasumber dari Ketua DPC Peradi RBA Semarang, Wakil Rektor III Universitas Semarang, Dosen FSH UIN Walisongo, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang.

Menurut Nasrul Dongoran selaku perwakilan NET Attorney Law Firm mengatakan, diskusi publik RKUHP ini sebagai bagian dari publik hearing atas kegelisahan berbagai masyarakat mengenai proses penyusunan RKUHP yang cenderung tidak menerima masukan masyarakat, dan penolakan terhadap sebagian isi pasal RKUHP yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan kemunduran terhadap demokrasi.

Dalam acara diskusi publik sendiri diikuti oleh berbagai lintas masyarakat mulai dari kelompok minoritas, serikat buruh, jurnalis, mahasiswa, perwakilan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, dan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

“Diskusi ini sebagai bagian dari upaya mengumpulkan saran dan kritikan terhadap RKUHP untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Dalam acara diskusi tersebut menghasilkan berbagai masukan kepada pemerintah dan DPR agar turun ke masyarakat melakukan sosialisasi yang partisiparif bermakna.

Disampaikan, RKUHP sebagai aturan hukum publik ini bisa menjerat siapa saja jika pasal-pasal nya masih berisi pemidanaan terhadap tindakan berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Ancaman pasal ini terdapat pada tindakan penghinaan terhadap presiden dan penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana dalam pasal 280 RKUHP dan masih banyak pasal lainnya,” tambahnya.

Dalam diskusi publik ini, semua pihak mengharapkan RKUHP menjadi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta mengembalikan kerugian terhadap korban tindak pidana maupun masyarakat.

Namun faktanya pasal-pasal dalam RKUHP ini masih terdapat banyak aturan yang berisi alat kontrol sosial dan penguatan kuasa pemerintah dan lembaga peradilan yang sangat dominan diatas masyarakat.

“Dalam diskusi publik ini meminta pemerintah dan DPR untuk lebih gencar mengadakan acara-acara diskusi publik sebagai bagian upaya untuk menerima masukan dan kritik terhadap masyarakat, dan memastikan pemerintah dan DPR tidak memasukkan pasal-pasal yang berisi ancaman terhadap hak asasi manusia dan demokrasi,” terangnya.

Dikatakan bahwa NET Attorney Law Firm berkomitmen akan membersamai perjuangan masyarakat untuk pembaharuan hukum yang melindungi hak asasi manusia dan demokrasi.

“NET Attorney Law Firm akan mengambil peran bersama dengan masyarakat dalam isu pembaharuan hukum dan advokasi hukum terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post NET Attorney Law Firm Gelar Diskusi Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.