Pada Bab II halaman 150 tabel 2.117 tentang Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 ada di angka 73,63. “Sementara pada Bab IV halaman 77 Tabel 4.2 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, tertulis kondisi awal atau eksisting pada Tahun 2024 sebesar 83,56. Data yang benar yang mana,” kata Anggota DPRD Kota Tegal termuda dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bagas Satya Indrana SH di kantornya, Selasa (10/6/2025).

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan RPJPD dan juga rencana pembangunan nasional seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kami berharap jangan sampai Bapperida dan juga OPD lainnya menyajikan data-data Abuleke (omong kosong/tipu-tipu) kepada Walikota. Kalau memang benar Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi di angka 83,56 maka meningkat pesat dari Tahun 2023 yang sebesar 73,63, dan dari Tahun 2022 yang sebesar 67,33,” terang Bagas.

Bagas mengingatkan bahwa tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) yang ditetapkan oleh Ombudsman RI memiliki score sebesar 95,49 atau masuk pada zona hijau/tingkat kepatuhan tinggi.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal memberikan rekomendasi agar Target IKU Indeks Reformasi Birokrasi akhir RPJMD yang dicanangkan di angka 84,75 masih dalam kategori target rendah. “Hal ini mengacu pada progresifitas capaian kinerja IRB dalam kurun RPJMD 2019-2024, maka kami berharap angka yang di canangkan dalam RPJMD setidaknya mendekati score yang di tetapkan oleh Ombudsman RI yakni di angka 95,49,” terangnya.

Agar program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada saudara Walikota agar benar benar mencermati usulan kegiatan yang diajukan oleh OPD, haruslah sejalan dengan visi misi yang di gariskan oleh saudara Walikota, kami juga meminta kepada saudara Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai penanggungjawab implementasi program terhadap Visi ‘Tegal Berdikari Dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman’ dapat benar-benar diwujudkan kedalam kegiatan yang sejalan di OPD masing-masing.

Jangan sampai dalam pelaksanaannya banyak usulan kegiatan OPD yang melaksanakan kegiatannya tidak berdasarkan perwujudan terhadap Visi Walikota melainkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban belaka, apalagi untuk kepentingan individu masing-masing Kepala OPD.

Ini tidak boleh terjadi. Hanya ada satu Walikota di Kota Tegal dan hanya ada satu Visi di Pemerintah Kota Tegal, yakni Visi ‘Tegal Berdikari Dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman’ milik Walikota Tegal H Dedy Yon Supriyono beserta Wakilnya Hj Tazkiyatul Muthmainnah. “Tidak ada Visi Misi Sekda, tidak ada Visi Misi Kepala OPD yang ada hanya Visi Misi Wali Kota Tegal dan Wakil Wali Kota Tegal,” ujar Bagas.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal berpendapat bahwa masyarakat Kota Tegal memiliki filosofi yang luhur, yakni ‘Banteng Loreng Binoncengan’ yang artinya masyarakat Kota Tegal memiliki watak yang berani dan cenderung kasar, namun sejatinya masyarakat kita dapat dituntun, dibimbing dan diarahkan oleh pemimpin yang humanis dan memiliki niat yang baik untuk menjadikan Kota Tegal menjadi kota idaman.

Fraksi Partai Golkar berkeyakinan bahwa H Dedy Yon Supriyono memiliki pribadi yang mampu untuk menjadikan Kota Tegal menjadi kota yang diidamkan oleh kita semua, berpegang pada RPJMD yang akan ditetapkan sebagai peta jalan dan pedoman menuju ‘Tegal Berdikari dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman.

Temuan dan pernyataan Bagas tersebut juga disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Tegal atas Raperda tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029, Selasa (10/6/2025).

Sutrisno

The post Data Indeks Reformasi Birokrasi 2024 Kota Tegal Ditemukan Perbedaan Data appeared first on SuaraBaru.id.

Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2025 yang dipusatkan di Graha Pengayoman Jakarta, membuka langkah insan Pengayoman di seluruh Indonesia untuk melakukan hal serupa dan merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi P3H Delmawati, dan Plt. Kabag TU & Umum Toni Sugiarto mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Pandawa Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya kolaborasi, transformasi digital, dan keterbukaan untuk mendukung reformasi pelayanan publik di Kementerian Hukum.

“Pencanangan Zona Integritas pertama ini menjadi momen penting, karena hari ini kita resmi memulai upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

Menkum Supratman juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah strategis untuk mendukung pelayanan berbasis data.

“Transformasi digital memiliki dua sisi yang harus kita maksimalkan. Di satu sisi, kita gunakan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas berbasis data. Di sisi lain, ini menjadi sarana untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan responsif,” jelas Supratman.

“Pencanangan Zona Integritas diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan besar yang lebih baik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,” tandasnya.

Sementara itu, Kakanwil Jateng, Heni Susila Wardoyo menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam kegiatan ini.

“Kami siap melaksanakan program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum, serta memastikan seluruh unit kerja di Jawa Tengah mendukung pencapaian target WBK/WBBM tahun 2025,” ujarnya.

“Momentum ini sekaligus peneguhan janji kinerja. Bentuk komitmen jajaran Kanwil Jateng dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Heni.

Ning S

The post Pencanangan Zona Integritas Kuatkan Kepercayaan Publik, Menkum Minta Jajaran Ciptakan Transformasi Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Semakin baik reformasi birokrasi, akan berdampak pada terwujudnya program prioritas nasional meliputi peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan Kakanwil saat memberikan arahan dalam Rapat Pembangunan Zona Integritas di Aula Kresna Basudewa, Jumat (22/3/2024).

“Kita harus membuat inovasi yang berdampak kepada masyarakat luas. Peran kita harus mampu membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan dan membangun kelompok investasi baru di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Untuk mendorong birokrasi yang berdampak, lanjut Tejo, perlu dibangun terlebih dahulu soliditas dari seluruh kelompok kerja pembangunan zona integritas.

Menurutnya, soliditas dan komunikasi yang baik akan menghasilkan ide dan konsep berkualitas bagi peningkatan layanan bagi masyarakat.

“Tim work harus solid, kita harus membuat Tim Kerja ZI kompak dahulu, kita berbeda tapi memiliki tujuan yang sama,” katanya.

“Komunikasi juga harus ditingkatkan untuk seluruh satuan kerja di Jawa Tengah, agar tercipta wadah untuk bertanya maupun mengingatkan,” tambah Tejo.

Melalui rapat ini, dihasilkan formula, rumusan dan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta strategi dalam pendampingan dan penguatan bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Hadir Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, dan Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto, pejabat administrator, pengawas, serta anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Tegaskan, Reformasi Birokrasi Harus Berdampak appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut ditandai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai tim penilai pada triwulan I untuk Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Depok, Sabtu (16/3/2024).

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan 71 UPT jajaran mendapatkan hasil 100 persen (sempurna) pada pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan I atau B-03.

Perolehan ini diatas Kanwil-Kanwil lain yang dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada periode ini seperti Kanwil Jatim, Kanwil Jabar dan Kanwil DKI.

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah bisa menjadi benchmarking bagi satuan kerja lainnya, karena dengan 71 UPT pemenuhannya bisa tepat waktu dan sempurna,” kata Kabag RB Itjen, Kesuma Negara yang akrab disapa Cecep.

“Nanti pada periode selanjutnya, akan diberikan penghargaan bagi satuan kerja yang pemenuhan data dukungnya mencapai 100 persen dan tepat waktu,” ujarnya didampingi Kabag RB Setjen, Bramantyo.

Sementara itu, Kasubag HRBTI, Hazmi Saefi yang memimpin delegasi Kanwil Jawa Tengah pada pelaksanaan evaluasi di BPSDM mengatakan, jika perolehan ini merupakan kerja keras Kanwil Jateng dan 71 UPT jajaran.

“Kami menerapkan standar tinggi dalam melakukan verifikasi terhadap data dukung RKT RB 71 UPT. Kami berupaya agar data dukung yang akan dilakukan evaluasi oleh Itjen benar-benar sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan,” katanya.

“Tentu tidak mudah, diperlukan waktu khusus dari pagi hingga malam hari selama lebih dari satu minggu, tim verifikator bekerja keras mendapatkan hasil tersebut,” imbuhnya.

Diketahui, nilai indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham sangat bergantung pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia. Meski indeks RB Kemenkumham tergolong kategori baik, namun belum mencapai nilai yang diinginkan.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023, Kanwil Jawa Tengah mendapatkan penghargaan terbaik 2 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Dinyatakan 100 Persen Pemenuhan Data Dukung RKT Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan pelayanan yang prima.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah implementatif lainnya untuk menciptakan sistem birokrasi yang bebas korupsi.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melaksanakan penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023- 2024, serta membentuk dan mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di lingkungan Kanwil,” ungkapnya.

“Kedua kegiatan tersebut merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan segala bentuknya,” tambahnya.

Tejo mengatakan, upaya yang terus dilakukan jajarannya merupakan kontribusi Kemenkumham Jateng untuk meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI), nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Ia juga mengungkapkan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 meningkat menjadi 80,66 (memuaskan) dari nilai sebelumnya, yaitu 79,55 di tahun 2022, atau naik 1,11 poin.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari andil Kemenkumham Jateng. “Tahun lalu Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kanwil terbaik kedua dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” kata Tejo.

“Kita juga berhasil menghantarkan 12 satuan kerja, termasuk Kanwil dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Artinya, sumbangsih kami dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham Jateng cukup signifikan,” imbuhnya.

Kanwil Kemenkumham Jateng juga menggelar deklarasi pencanangan pelayanan publik berbasis HAM. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala dan ketua tim pembangunan Zona Integritas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kanwil Kumham Jateng Gelar Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Tegal Umi Azizah yang hadir secara langsung menerima penghargaan bergengsi bidang reformasi birokrasi pada Anugerah Meritokrasi yang diselenggarakan di Hotel Pakuwon, Yogyakarta, Kamis (07/12/2023).

KASN memberikan penghargaan kepada 34 instansi pemerintah yang berhasil meraih kategori sistem merit sangat baik dan 96 instansi pemerintah yang masuk kategori baik. Di samping itu, juga terdapat 13 instansi pemerintah yang mendapatkan apresiasi karena keberhasilannya menerapkan manajemen talenta pada pengisian kursi JPT.

Ketua KASN Prof Agus Pramusinto mengatakan, pelaksanaan Anugerah Meritokrasi ini merupakan wujud keteguhan KASN dalam mengawal pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengubah sistem manajemen ASN secara substansial.

“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain,” kata Agus.

Meskipun demikian, pihaknya akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit yang efektif di masa depan untuk menjaga keberlanjutan meritokrasi.

Sementara itu, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat sangat baik dan baik dalam mengimplementasikan sistem merit.

“Setiap instansi pemerintah harus bisa memastikan sistem meritnya berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yang ada dan melalui digitalisasi, terutama untuk memastikan penataan karier ASN dapat berlangsung profesional,” terangnya.

Sementara itu, ditemui usai menerima penghargaan, Bupati Umi mengatakan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) ASN berkualitas dan melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahannya sudah tidak bisa ditawar.

“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan publik terbaik yang memuaskan. Dan untuk menghadirkan itu, kuncinya terletak pada penerapan sistem merit pada manajemen ASN,” kata Umi.

Menurutnya, tantangan birokrasi di era digital society 5.0 dan artificial intelligence ini tidaklah mudah. Pemanfaatan platform digital untuk menunjang pelayanan publik dan sistem kerja internal menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga diperlukan sumber daya ASN yang memiliki kemampuan adaptif, transformatif dan eksploratif.

Sehingga melalui sistem merit ini diharapkan muncul ASN yang berintegritas dan visioner. Jika terpilih menjadi JPT pratama maka dia akan mampu mengeksekusi kebijakan strategis dan membuat langkah-langkah konkret untuk menjawab tantangan pembangunan.

Salah satu prioritas pembangunan sumber daya aparatur adalah memastikan jabatan pimpinan tinggi pratama diisi oleh orang-orang yang tepat, berkompeten, dan berkinerja baik serta memiliki integritas tinggi.

“Ini adalah komitmen saya untuk memastikan sistem seleksi terbuka, sistem promosi, mutasi, ataupun rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tidak ada yang namanya jual-beli jabatan ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tegal Mujahidin. Dia mengatakan aspek terpenting yang dapat memengaruhi karir ASN di lingkungan Pemkab Tegal adalah kinerja, kompetensi, dan integriasnya selama bekerja.

Adapun akumulasi nilai penerapan sistem merit Pemkab Tegal adalah 271,5 atau kategori baik dan indeks kualitas pengisian JPT-nya 91,28 atau sangat baik.

Sutrisno

The post Kabupaten Tegal Raih Dua Penghargaan Meritokrasi KASN appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayahnya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini diungkapkan Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Yogyakarta.

Diketahui selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan. Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96,3%. Padahal, di semester pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42,4% dari target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74,7% di kuartal ketiga.

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.

“Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim. Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun.” kata Hajrianor.

“Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini,” imbuhnya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham ini berlangsung selama 4 hari, Senin-Kamis (4-7 Desember 2023).

Kegiatan ini untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ning S

The post RKT Reformasi Birokrasi Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 UPT Capai 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil merasa prihatin menyikapi hasil evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Tejo mempertanyakan, apakah jajarannya ini benar-benar bekerja atau tidak. Hal itu ditegaskan saat memberikan arahan kepada seluruh UPT secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (15/11/2023).

Menurut Alumni AKIP Angkatan 22 ini, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan mandat yang harus dikerjakan secara tuntas.

“Karena Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan mandatori dari Kemenpan RB, dari Pemerintah yang harus dilaksanakan, dan ini merupakan titik tolak (akibat) pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal,” jelas Tejo didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi.

“Oleh sebab itu, mandatori ini harus dilakukan guna membangun opini kepada masyarakat, bahwa kita dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat itu bersih dari korupsi bersih dari nepotisme dan bersih dari penyimpangan,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kakanwil, diketahui bahwa masih banyak UPT yang belum melakukan pemenuhan data dukung dengan maksimal. Ia berkesimpulan, capaian tersebut membawa dampak negatif terhadap indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham.

“Indikator merah itu salah satu pemberi andil negatif terhadap Reformasi Birokrasi di Kementerian ini. Ada beberapa Satuan Kerja yang dilihat di B-03, B-06 dan B-12 tidak melakukan apa-apa. Ini miris sekali,” ujar Tejo.

Hasil minor ini, tambah Kakanwil, bisa menjadi gambaran apatis-nya UPT dalam melakukan perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“Ini kecenderungan apakah jajaran Unit Pelaksana Teknis yang memberikan layanan kepada masyarakat cenderung menginginkan tindakan koruptif atau menginginkan perubahan,” terang Tejo.

“Kalau yang merah ini bisa disinyalir UPT tersebut tidak ingin berubah, ada indikasi bahwa koruptif itu hal yang menjadi budaya. Terlihat bahwa ada pengabaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah, dan ini cukup tinggi,” imbuhnya.

Kakanwil berharap, seluruh UPT berkomitmen penuh untuk melakukan perubahan, dimulai dengan mengutamakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tejo menginstruksikan kepada seluruh UPT agar melakukan pemenuhan data dukung RKT dengan cepat dan berkualitas.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Beri Arahan UPT Jajaran Terkait Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Masih banyak UPT di seluruh Indonesia yang belum mencapai target 100 persen.

“Sangat belum optimal, atau masih sangat sedikit yang optimal,” tegas Lilik, saat memberikan arahan dalam Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2023 yang berlangsung secara virtual dari BPSDM Hukum dan HAM, belum lama ini. .

Dia berharap, kegiatan evaluasi RKT bisa menghasilkan optimalisasi pemenuhan data dukung.

Lilik menjelaskan, Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo. Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan harus berdampak kepada masyarakat.

“Reformasi Birokrasi merupakan elemen capaian kinerja kita, jadi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, optimal, dan efesien,” kata Lilik.

Lilik menyatakan akan melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencapai target dimaksud. Salah satunya dengan “mengandangkan” mereka di Inspektorat Jenderal dan masuk daftar pengawasan.

The post Inspektur Wilayah II: Pemenuhan Data Dukung RKT Belum Optimal appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kresna Basudewa Kanwil tersebut diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara virtual.

Menurut Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Staf Ahli Birang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia pada Selasa (3/10) lalu.

Dalam paparannya, di tahun 2022 kemarin capaian Indeks RB Kemenkumham turun 0,63 dari sebelumnya (tahun 2021) 80,18 menjadi 79,54. Padahal Kemenkumham sendiri memasang target Indeks RB di tahun ini sebesar 85.

Hajrianor mengajak seluruh jajarannya di Jateng untuk segera mengunggah data dukung yang diperlukan di aplikasi E-RB. Ia yakin bahwa seluruh unitnya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, namun kendalanya ada di pendokumentasian.

“Kita harus cari solusi terbaik supaya di akhir 2023 capaian pelaksanaan RB kita naik lagi,” tegas Hajrianor.

“Saya yakin masing-masing satker sudah melaksanakan kegiatan, namun tidak terdokumentasi dengan baik. Kita targetkan pemenuhan data dukung di Jawa Tengah bisa 100%, mohon dukungan dari Kepala UPT,” terangnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mengungkapkan, bahwa seluruh satuan kerja masih di dalam payung Kemenkumham dan memiliki visi yang sama.

Ia mengimbau data dukung bisa segera dipenuhi dengan tetap mencermati kualitasnya. “Bagaimana supaya bisa tercapai, karena deadlinenya tinggal menghitung hari,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pemaparan teknis RKT RB oleh tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Jateng dengan membedah satu per satu indikator poin di aplikasi E-RB.

Ning S

The post Kanwil Kumham Jateng Gelar Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.