Hal itu seperti yang dia sampaikan, dalam laporan pembukaan Bimtek yang digelar di Gedung Balairung, Balai Bahasa Jateng, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (8/5/2026). Disampaikannya, Bimtek dilaksanakan Jumat-Senin (8-11/5/2026), diikuti 105 guru Bahasa Jawa SMP, dan tujuh pengawas dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Peserta dibimbing oleh 21 pakar bahasa dan sastra.

Dwi Laily juga menyebutkan, sebelumnya sudah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tentang Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dan Penyusunan Bahan Ajar untuk Bimbingan Teknis Guru Utama.

BACA JUGA: Senkom Bersama TNI dan Warga Gotong Royong Sukseskan TMMD Desa Puro

Setelah tahapan Bimbingan Teknis Guru Utama Pelindungan Bahasa Daerah Jenjang SMP ini, berikutnya pada Minggu-Rabu (17-20/5/2026) mendatang, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Guru Utama Pelindungan Bahasa Daerah Jenjang SD.

”Kami berharap, agar peserta yang hadir nantinya dapat mengimbaskan kepada guru sejawat, siswa, MGMP, KKG, atau komunitas, yang berkaitan dengan Program Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Dr Dora Amalia MHum menambahkan, salah satu isu yang paling disoroti dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini yakni, peran keluarga.

BACA JUGA: Satgas TMMD: Garis Jalan Beton Dibuat agar Tidak Licin Dilalui Warga

”Selain rekan sejawat serta murid SD dan SMP, penerima manfaat atau khalayak yang perlu juga kita tangani adalah keluarga. Pengajaran bahasa daerah di sekolah, hanya salah satu cara. Akan tetapi, pengajaran yang lebih efektif dapat dilakukan di ranah keluarga,” ungkap Dora, dalam sambutan pembukaannya secara daring melalui Zoom.

Dijelaskan dia, 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng, melalui dinas pendidikan, telah berkolaborasi dengan Balai Bahasa Jateng, dan berperan serta dalam pelindungan bahasa daerah.

”Itulah yang kami harapkan. Ujung dari kegiatan pelindungan bahasa daerah ini adalah, bahasa daerah diurus pemerintah daerah, karena merekalah pemilik bahasa daerah ini,” terangnya.

BACA JUGA: Komandan Satgassus Siap Pasang Badan untuk Sukseskan Musda Partai Golkar Wonosobo Besok

Dora menambahkan, pihaknya hanya menjadi pemantik dan pendorong, agar pemerintah daerah lebih aktif dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah.

”Seberapa usaha yang kami lakukan dalam pelindungan bahasa daerah, akan lebih bagus lagi lagi kalau pemerintah daerah, menjadikan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas program,” tuturnya.

Riyan

The post Balai Bahasa Jateng Gelar Bimtek Guru Utama Pelindungan Bahasa Daerah Jenjang SMP appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam kata pembuka pada kegiatan yang digelar di Aula Cipto Mangunkusumo, Senin-Rabu (20-22/4/2026). Kegiatan ini diikuti 42 pakar bahasa dan sastra Jawa, dari kabupaten/kota yang ada di Jateng.

”Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata, terhadap pelestarian dan pelindungan bahasa daerah, yang rutin dilaksanakan sejak 2021,” kata Dwi Laily Sukmawati, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).

BACA JUGA: Targetkan 576 Ribu Bidang Usaha di Jateng Tersertifikasi Halal, Pemda Didorong Ikut Memfasilitasi

Ditambahkan juga, setiap tahun pihaknya terus mengajak pemerintah kabupaten/kota di Jateng, untuk tetap memiliki komitmen dalam pelindungan bahasa daerah.

”Pelestarian dan pelindungan bahasa ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya Balai Bahasa, melainkan juga pemerintah daerah, selaku pemilik bahasa atau penutur bahasa Jawa di Provinsi Jateng,” imbuhnya.

Rangkaian Program Pelindungan Bahasa Daerah tahun ini meliputi, rakor dengan pemerintah daerah, penyusunan bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis guru utama, diseminasi, pemantauan pengimbasan, dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang menjadi puncak kegiatan.

BACA JUGA: Wakil Katib Syuriah PWNU Jateng: Jika Ada Perda yang Melegalkan Miras Berarti Memperbolehkan Kemungkaran!

”Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah di Jateng, komunitas, praktisi, akademisi, guru, dan semua pemangku kepentingan atas kepeduliannya,” jelasnya.

FTBI yang akan digelar pada Oktober 2026, jadi topik utama dalam kegiatan ini. Efisiensi anggaran menjadi kendala, dalam tahapan pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah. Hal itu juga menjadi pemantik bagi para pakar, dalam memberikan saran dan masukan, agar pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Jateng tetap optimal.

Saran dan masukan dari pakar yang hadir, turut disampaikan pada forum diskusi ini. Imam Sutarjo, salah satu pakar bahasa Jawa menyatakan, peserta lomba FTBI perlu diapresiasi, sehingga jenis dan jumlah pemenang lomba perlu dipertahankan.

”Kebanggaan sebagai juara tetap dapat dirasakan, meskipun tidak mendapat hadiah yang terlalu besar. Kegiatan FTBI merupakan kebanggaan sekaligus kegiatan yang paling dinanti para siswa,” ungkapnya.

Riyan

The post Penyusunan Bahan Ajar sebagai Komitmen Pelestarian dan Pelindungan Bahasa Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU Deni Kristiawan, bersama jajaran Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Pengurus INI, serta MPD Notaris se-Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengawasan notaris serta peningkatan kualitas pelaporan di wilayah Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Heni Susila Wardoyo menegaskan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan pengawasan notaris.

“Pengawasan notaris harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. MPD memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan tugas notaris berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tertib pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas. “Melalui koordinasi yang baik serta pelaporan yang tertib, kita dapat menjaga kualitas dan akuntabilitas notaris sebagai pejabat publik,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan dan kepatuhan terhadap kewajiban notaris juga menjadi bagian penting dalam pengawasan.

“Pelaksanaan pemeriksaan protokol notaris secara berkala serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, termasuk penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris,” tegasnya.

Sementara itu, Tjasdirin menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap laporan bulanan menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan notaris.

“Laporan bulanan notaris merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pengawasan yang efektif,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Deni Kristiawan menegaskan pentingnya optimalisasi pelaporan dalam mendukung pengawasan.

“Optimalisasi pelaporan menjadi kunci dalam mendukung pengawasan notaris yang lebih efektif, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan layanan,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi perseroan perorangan sebagai upaya memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui layanan yang semakin mudah diakses, khususnya dalam proses pendirian badan usaha secara daring.

Diharapkan pengawasan notaris di Jawa Tengah semakin optimal serta layanan administrasi hukum umum dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Ning S

The post Sinergi Pengawasan Notaris, Kemenkum Jateng Gelar Rapat Koordinasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan rakor itu digelar di Aula Cipto Mangunkusumo, di Kantor Balai Bahasa Jateng, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (1/4/2026). Rakor ini digelar sebagai salah satu langkah pelestarian bahasa daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Hadir dalam kegiatan ini, kepala atau perwakilan dinas pendidikan dari 35 kabupaten/kota di Jateng.

Acara dibuka secara daring oleh Kepala Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang diwakili Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, Dr Adi Budiwiyanto MHum.

BACA JUGA: Kelas Pelajar Mengukir Mendapat Banyak Pujian, Efektif Tanamkan Cinta Ukir

Dalam sambutannya Adi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah, wajib melakukan pembinaan, pengembangan, serta pelindungan bahasa dan sastra daerah.

”Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting. Keberpihakan pemerintah daerah sangat diperlukan, untuk mencapai tujuan ini,” kata Adi Budiwiyanto, melalui Zoom.

Pada kesempatan itu, Dwi Laily Sukmawati menyampaikan laporan Capaian Program Pelindungan Bahasa Daerah 2025, dan Rencana Program Pelindungan Bahasa Daerah 2026.

BACA JUGA: Polda Jateng Tegaskan Pelaku Rekrutmen Polri di Pemalang Dipecat dan Dipidana 5 Tahun

Dalam penjelasannya, Laily menyatakan, kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah sudah dilaksanakan selama enam tahun. Capaian program revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2025 antara lain, satu dokumen komitmen bersama 35 perwakilan kabupaten/kota, 14 materi bahan ajar SD dan SMP, 979 peserta FTBI, 240 guru utama, 1 pemecahan rekor Muri, serta pengimbasan ke ribuan guru dan siswa.

”Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, dalam program revitalisasi bahasa daerah,” ungkap Laily.

Disampaikan juga, rencana Program Pelindungan Bahasa Daerah pada 2026, berupa Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), yang akan dilaksanakan di Universitas Ngudi Waluyo (UNW).

BACA JUGA: Tak Perlu Panik, Stok BBM dan Elpiji di Jateng Aman Penuhi Kebutuhan Masyarakat

FTBI 2026 akan dilaksanakan dengan tujuh mata lomba, dilanjutkan dengan Kemah Sastra: Penulisan Cerkak, yang diikuti para pemenang lomba Menulis Cerkak.

Sementara itu, Rektor UNW, Prof Dr Subyantoro MHum menyebutkan, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga sebagai salah satu bukti keragaman budaya yang patut dilestarikan.

”Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pelindungan bahasa daerah, melalui penguatan sumber daya manusia kebahasaan, pelatihan guru, riset inovasi pengembangan kurikulum kebahasaan, serta pengembangan platform literasi dan potensi literasi siswa, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi bersama kepala sekolah dalam berbagai kegiatan,” ujarnya.

BACA JUGA: Pakta Integritas Diteken, Teguhkan Komitmen Bersih dan Transparan

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Jateng yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Diksus, Sunarto SPd MPd mengungkapkan, keberhasilan pelindungan bahasa daerah bergantung pada semua pihak.

”Oleh karena itu, bahasa daerah di Jateng harus tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi muda,” pintanya.

Dalam Rakor itu, juga dilakukan penandatanganan Rencana Kerja Sama (RKS), antara Balai Bahasa Jateng dan UNW. RKS ini dilaksanakan sebegai bentuk dukungan dan kolaborasi, terkait dengan rencana pelaksanan FTBI 2026 Tingkat Jateng.

BACA JUGA: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang Jajaki Kerja Sama dengan Enle Indonesia Tech

Selain itu, peserta juga menandatangani Komitmen Bersama, tentang pelindungan bahasa daerah, yang dilakukan 35 perwakilan dinas pendidikan yang ada di Jateng. Pemaparan materi dalam sesi diskusi diisi tiga narasumber, Prof Dr Subyantoro MHum (UNW/Komitmen dan Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah dalam Pelindungan Bahasa Daerah).

Kemudian Sutarmo MPd (Dinas Pendidikan Kota Surakarta/Praktik Baik Pelindungan Bahasa Daerah di Kota Surakarta: Dari Tuan Rumah hingga Juara Umum FTBI), serta Dewi Nirmala Anggarini MPd (Dinpora Kabupaten Semarang/Kebijakan dan Pelindungan Bahasa Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang).

Riyan

The post Balai Bahasa Gelar Rakor Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu tujuannya, untuk menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik, antara pihak universitas dengan organisasi kemahasiswaan. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala BAAK USM, Anantya Roestanto SE MM.

Dalam kegiatan itu, Kabid Kemahasiswaan USM, Wahyu Sulistiono AMd, menyampaikan informasi terkait kebijakan pengelolaan kegiatan organisasi mahasiswa. Termasuk sistim e-budgeting, pembagian jadwal kegiatan dalam tiga periode (triwulan).

BACA JUGA: Sembilan Pemain PS USM Perkuat Tim Porprov Kota Semarang

Selain itu juga, materi tentang pelaksanaan kegiatan organisasi paling lambat bulan September sudah rampung, agar proses laporan pertanggungjawaban berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, Koordinator Kemahasiswaan, Syaiful Hadi berharap, rakor dapat menjadi wadah diskusi, yang membawa keberkahan serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi organisasi mahasiswa.

Kegiatan Rakor I ini dibagi dalam beberapa sesi, yaitu sosialisasi kebijakan pengelola USM, pelaporan dan evaluasi program kerja dari BEM Fakultas, Dema Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta Unit Kegiatan Mahasiswa, serta diskusi terkait perubahan jadwal kegiatan, dan rencana program kerja organisasi mahasiswa ke depan.

Riyan

The post Dewan Mahasiswa Universitas Semarang Gelar Rakor I appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi Capaian Gerakan Wakaf Uang, di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenag Jateng, Senin (2/3/2026).

”Gerakan wakaf uang ini perlu kita kawal bersama di masing-masing unit. Kami berharap para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dapat memastikan partisipasi aktif seluruh jajarannya, sebagai bagian dari penguatan gerakan ibadah dan pemberdayaan umat,” kata Saiful Mujab.

BACA JUGA: Fadia Arafiq Diciduk KPK, Golkar Jateng Beri Tanggapan

Menurut dia, capaian ini menjadi modal optimisme, untuk terus memperluas partisipasi dan memperkuat sinergi seluruh jajaran. Mulai dari Kanwil, Kankemenag Kabupaten/Kota, KUA, hingga madrasah.

Kakanwil menegaskan, gerakan ini harus dikawal bersama-sama di setiap unit kerja, agar tidak hanya menjadi program seremonial saja, tetapi benar-benar berdampak bagi pemberdayaan umat.

Dijelaskan dia, potensi Jateng masih sangat besar. Dengan komitmen, kolaborasi, dan pengawalan yang sistematis, Gerakan Wakaf Uang diyakini akan terus tumbuh dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

BACA JUGA: 3,48 Juta Kasus Gangguan Jiwa di Jateng, Ustadz Ahmad Fajar: Rumah Sakit Bisa Menjadi Ladang Amal

Rakor sendiri dilaksanakan secara daring melalui zoom, dan diikuti para Kepala Bidang, Plt Kepala Bagian Tata Usaha, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jateng.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari evaluasi, sekaligus tindak lanjut audiensi kedua bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jateng, terkait penguatan Gerakan Wakaf Uang yang telah dicanangkan sebelumnya.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf (Penaiszawa), Imam Buchori menyampaikan, hingga 2 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, capaian wakaf uang telah mencapai Rp 1.050.912.019,54,-.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Siap Sukseskan Angkutan Lebaran 2026

Disebutkan dia, potensi wakaf uang di Jateng masih sangat besar, dan perlu terus dioptimalkan melalui sinergi seluruh jajaran.

”Kami berharap, jajaran Kankemenag Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, guna mendukung optimalisasi program wakaf uang, terutama di kalangan ASN. Potensi Jateng sangat besar, sehingga masih terbuka ruang untuk peningkatan capaian,” tutur Imam

Riyan

The post Gerakan Wakaf Uang Kanwil Kemenag Jateng Capai Rp 1 Miliar Lebih appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam rapat koordinasi survei lokasi penyambutan kafilah MTQ Nasional XXXI/2026, Kamis (26/2/2026). Hadir dalam kegiatan itu, sejumlah perwakilan Kementerian Agama Jawa Tengah dan panitia penyelenggara.

”Nanti hasil koordinasi akan kami sampaikan kepada manajemen, untuk ditindaklanjuti. Termasuk terkait penempatan booth, media promosi, serta kebutuhan teknis lainnya,” kata dia, seperti dikutip dari laman media sosial resmi Kemenag Jateng.

BACA JUGA: Tingginya Minat WNA dan Anak Perkawinan Campuran Jadi WNI, Tegaskan Berharganya Kewarganegaraan Indonesia

Seperti diketahui, Pemprov Jateng bersama Kanwil Kemenag dan konsultan perencana, melakukan survei kesiapan di sejumlah titik strategis. Seperti di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Bandara Adi Soemarmo, Stasiun Tawang Semarang, Stasiun Poncol Semarang.

Survei ini bertujuan, untuk memastikan kesiapan alur kedatangan dan kepulangan 38 kafilah provinsi se-Indonesia. Termasuk penempatan media promosi, booth, photo wall, signage, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya, guna memperkuat ambience MTQ di pintu-pintu masuk Jateng.

Jaka Triyanta menjelaskan, pihak bandara akan melakukan koordinasi internal dengan unit terkait, termasuk tim komersial dan teknis. Hal itu untuk menentukan titik-titik yang diperbolehkan, bagi pemasangan media promosi maupun booth penyambutan.

BACA JUGA: Kemenag Boyolali Gandeng Bank Jateng Kelola Hak Pegawai

”Penempatan titik akan kami sesuaikan dengan regulasi dan alur pergerakan penumpang, agar tidak mengganggu operasional. Terkait biaya dan kebijakan area komersial, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, staf pada Bidang Penaiszawa Kanwil Kemenag Jateng Muhammad Yusuf menambahkan, dekorasi bandara tidak semata-mata untuk seremonial penyambutan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi branding tuan rumah MTQ Nasional.

”Kita ingin menghadirkan suasana MTQ sejak dari pintu kedatangan. Walaupun kemungkinan jumlah kafilah yang turun di Solo tidak sebanyak di Semarang, namun ambience MTQ harus tetap terasa kuat, sebagai wajah Jawa Tengah,” tegas Yusuf.

BACA JUGA: Program RTLH TMMD Reguler Ke-127 di Kebumen Wujud Negara Turun hingga di Halaman Rakyat

Dia juga menyatakan, survei ini dilakukan untuk memetakan titik-titik potensial, terutama area spot polos di terminal keberangkatan maupun kedatangan, yang dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu estetika dan alur operasional bandara.

Konsultan perencana MTQ Nasional XXXI memaparkan, konsep awal berupa pemasangan photo booth 3D berbahan acrylic dan rangka modular, totem promosi, gate area luar, serta media visual di lorong-lorong strategis. Ketinggian instalasi akan disesuaikan dengan kondisi plafon terminal, dan tetap menyisakan ruang aman, agar tidak merusak fasilitas.

Selain itu, kebutuhan instalasi listrik akan difokuskan pada media bercahaya, seperti acrylic light dan neon box bertema MTQ Nasional Jawa Tengah. Sedangkan media lain, menggunakan material printing non-elektrikal.

BACA JUGA: DPP PDIP Larang Kadernya Manfaatkan MBG, Ini Respon DPC PDIP Kudus

Seluruh desain akan mengedepankan harmoni antara nuansa MTQ dan karakter arsitektur bandara, agar tidak terkesan njomplang, melainkan menyatu sebagai identitas tuan rumah.

Dengan sinergi antara Kanwil Kemenag, Pemprov Jateng, pengelola bandara dan stasiun, serta konsultan perencana, kesiapan penyambutan kafilah MTQ Nasional XXXI/2026 terus dimatangkan.

MTQ Nasional XXXI/2026 bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum strategis untuk menunjukkan kesiapan Jateng sebagai tuan rumah event Nasional yang religius, profesional, dan berdaya saing.

Riyan

The post Bandara Adi Soemarmo Siap Sambut Kedatangan Kafilah MTQ Nasional XXXI/2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Mengusung tema “Sinergi dan Penguatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah”, kegiatan ini dihadiri Kepala Dispermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo mengapresiasi raihan penghargaan peringkat II penganugerahan Legislasi Awards Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan II Tahun 2025. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan di bidang legislasi daerah.

“Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen utama penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah daerah dan DPRD agar regulasi yang dihasilkan berkualitas, harmonis, dan implementatif,” tegas Heni.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Kanwil Kemenkum Jawa Tengah telah menerima 2.094 permohonan harmonisasi Raperda dan Raperkada dari 36 kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah, yang seluruhnya telah diselesaikan dengan terbitnya surat selesai harmonisasi. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Heni menekankan pentingnya penyamaan persepsi dalam proses pembentukan regulasi daerah, khususnya pada tahapan perencanaan, penyusunan, hingga harmonisasi. Ia juga mendorong agar pelaksanaan harmonisasi yang telah ditetapkan maksimal lima hari kerja tidak lagi menjadi kendala.

“Kanwil benar-benar bersifat memfasilitasi. Harapannya ke depan bisa zero pengembalian dan 100 persen rancangan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heni menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda maupun Perkada. Menurutnya, responsivitas pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja, termasuk dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ia menyampaikan bahwa pada penilaian IRH tahun 2025, 33 pemerintah daerah meraih nilai AA (istimewa) dan 3 pemerintah daerah memperoleh nilai A (sangat baik).

Sementara itu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah, serta mendorong keterlibatan Kanwil Kemenkum sejak tahap perencanaan Raperda dan Raperkada.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Hukum, Haerudin, menyampaikan materi terkait kajian produk hukum daerah melalui analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyuningsih, memaparkan materi mengenai pengawasan produk hukum daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, pemerintah daerah, dan DPRD untuk terus bersinergi dalam menghadirkan regulasi daerah yang tertib, taat asas, serta memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Jawa Tengah.

Ning S

The post Menuju Regulasi Daerah Berkualitas, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rapat Koordinasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yang tergabung dalam Timpora, antara lain Pemerintah Kota Semarang, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Semarang.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sendiri diwakili oleh pejabat dari Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang menyampaikan paparan terkait perkembangan data orang asing di wilayah Kota Semarang.

Dalam pemaparannya dijelaskan tentang tren pergerakan orang asing, potensi pelanggaran keimigrasian, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan operasi lapangan bersama instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut digelar diskusi mengenai tantangan pengawasan orang asing di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, investasi, dan pariwisata. Dari hasil diskusi, disepakati pentingnya peningkatan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan operasi gabungan secara berkala, untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo menegaskan komitmen Imigrasi Semarang dalam memperkuat sinergi pengawasan.

“Pengawasan orang asing bukan hanya tugas Imigrasi, tetapi merupakan kerja bersama seluruh unsur terkait. Melalui koordinasi yang baik, pertukaran informasi yang cepat, dan langkah penegakan hukum yang terukur, kita memastikan bahwa keberadaan orang asing di Kota Semarang tetap memberikan dampak positif dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Timpora Kota Semarang semakin solid dan responsif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya iklim yang aman bagi warga negara asing yang berada di Indonesia secara sah.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berkomitmen terus berperan aktif dalam mendukung upaya pengawasan orang asing dan menegakkan hukum keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara.

Ning S

The post Perkuat Sinergi Pengawasan, Timpora Kota Semarang Gelar Rapat Koordinasi appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin Ketua Tim, Prof Dr FX Joko Priyono SH MH, bersama Sekretaris Tim Achmad Ris Ediyanto, dan dihadiri seluruh anggota tim. Dalam rapat disepakati timeline kerja tim serta kriteria dan persyaratan bagi Bakal Calon Ketua Umum KONI Jateng Masa Bakti 2025-2029.

Hal itu pun sejalan dengan keputusan Rapat Pleno KONI Jateng, yang menetapkan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), akan dilaksanakan antara 23-25 Oktober 2025.

BACA JUGA: Ironi Eksploitasi Anak dalam Aksi Demo dan Kerusuhan di Jepara

Dalam keterangannya, Joko Priyono menegaskan, penyelenggaraan Musorprov mengacu pada AD/ART KONI/2022, serta Peraturan Ketua Umum KONI Jateng Nomor 3 dan 4 Tahun 2022.

”Karena jadwal Musorprov ditetapkan sebelum 26 Oktober 2025, maka ketentuan dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, tidak diberlakukan,” tegasnya.

Adapun persyaratan calon Ketua Umum KONI Jateng antara lain, WNI yang berdomisili di Jateng (dibuktikan dengan KTP dan KK), pernah menjadi pengurus KONI atau cabang olahraga minimal satu periode, pendidikan formal minimal SMA/sederajat, serta mendapat rekomendasi minimal 20 persen anggota KONI selaku pemilik suara.

BACA JUGA: RSUD dr. Loekmono Hadi Buka Layanan Gigi Periodonsia Sudah Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Selain itu, calon ketua umum nantinya tidak berstatus tersangka, terdakwa, atau menjalani pidana penjara, serta membuat surat pernyataan kesediaan dicalonkan, menyampaikan visi-misi, serta siap bekerja penuh waktu.

Dalam kesempatan yang sama, Achmad Ris Ediyanto menyatakan, tim akan segera membentuk sekretariat sebagai pusat koordinasi, agar seluruh tahapan penjaringan berjalan sesuai aturan.

”Dengan ditetapkannya jadwal Musorprov, proses penjaringan resmi dimulai, dan kami pastikan transparan serta sesuai regulasi,” ujarnya.

Dia berharap, pada Musorprov KONI Jateng 2025 nanti, dapat melahirkan pemimpin baru yang mampu membawa prestasi olahraga Jateng ke tingkat Nasional maupun internasional.

Riyan

The post Proses Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Jateng Resmi Dimulai appeared first on SuaraBaru.id.