Rizal menjelaskan, proyek GSW merupakan program strategis nasional yang dirancang membentang sepanjang kurang lebih 535 kilometer dari Banten hingga Gresik. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta melindungi kawasan pesisir dan aset ekonomi masyarakat.

Menurutnya, wilayah pesisir Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Batang, menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Kalau menunggu jadwal keseluruhan dari Banten sampai Gresik, tentu akan memakan waktu lama. Karena itu, kami minta agar wilayah yang terdampak cukup parah bisa diprioritaskan lebih dulu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kawasan pesisir Batang bagian Barat dinilai menjadi titik yang paling terdampak, terutama di wilayah yang sebelumnya telah ia kunjungi secara langsung, seperti Kasepuhan.

Meski demikian, Rizal menyebut kemungkinan perluasan pembangunan hingga ke wilayah Batang timur tetap terbuka, tergantung tingkat keparahan kondisi di lapangan.

“Kalau memang nanti dibutuhkan sampai Batang Timur, tentu bisa diperpanjang. Tapi saat ini kita dorong prioritas dulu untuk wilayah yang paling terdampak,” tegasnya.

Kabupaten Batang sendiri memiliki panjang garis pantai sekitar 37 kilometer yang berpotensi terdampak rob dan penurunan tanah, sehingga dinilai penting untuk masuk dalam cakupan proyek tersebut.

Rizal menegaskan, pihaknya di DPR RI akan terus mengawal rencana pembangunan GSW agar dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.

“Ini program besar dan sudah menjadi janji pemerintah. Kami akan terus mengawasi dan berkomunikasi agar pelaksanaannya bisa segera berjalan,” pungkasnya.

Dengan masuknya Batang dalam prioritas proyek GSW, diharapkan perlindungan terhadap kawasan pesisir dapat semakin optimal serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.

Nur Muktiadi

The post Atasi Rob, Rizal Bawazier Dorong Batang Masuk Prioritas Proyek GSW appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sidak tersebut, dewan menemukan adanya beberapa penyesuaian dari rencana awal. Salah satunya pada area jalan penghubung antar gedung. Pada desain pertama, jalur tersebut direncanakan beratap dan menggunakan lantai keramik. Namun dalam pelaksanaannya, jalur tersebut dibangun tanpa atap dan menggunakan paving block.

“Ada beberapa klausul yang terpaksa dikurangi karena keterbatasan anggaran. Jalan keliling ruang anak sebenarnya bisa langsung diselesaikan, tetapi karena anggaran kurang, akhirnya direkomendasikan untuk diusulkan kembali tahun depan,” jelas Ketua Komisi A Muhammad Antono.

Gedung Perpusda Kudus disebut-sebut bakal menjadi salah satu ruang publik modern dan representatif di kota tersebut. Kompleks bangunan ini terdiri dari empat gedung yang akan difungsikan sebagai Layanan Anak, Layanan Umum, Ruang Multimedia dan Ruang Pertemuan, serta area khusus Disabilitas dan Lansia Corner.

Bupati Kudus menargetkan Perpusda sudah dapat digunakan pada Januari 2026. “Setelah pembangunan rampung, kami akan mulai proses perpindahan. SDM juga masih perlu ditambah, terutama petugas keamanan dan kebersihan, dan sudah kami ajukan,” ujar Kepala Dinas Arpusda, Mutrika.

Proyek pembangunan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan Nasional Tahun 2024. Pembangunan dimulai sejak 2 Juli 2025 dan ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025.

Selain empat gedung utama, Pemkab Kudus juga menambah dukungan anggaran sebesar Rp 688 juta untuk melengkapi sarana prasarana lingkungan, termasuk pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lainnya agar kawasan Perpusda semakin nyaman dan aman bagi masyarakat.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Sidak Proyek Perpusda Rp 8,4 Miliar, Temukan Perubahan dari Rencana Awal appeared first on SuaraBaru.id.

Proyek itu sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang merupakan bagian dari upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyek strategis itu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.3.1/871 Tahun 2025 tentang Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Tahun 2025.

Dalam Keputusan Bupati tersebut, tertulis lima proyek strategis Pemda Kebumen. Pertama, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Listrik dengan pagu anggaran Rp 4,623.462.500

Kedua Pembangunan Pendopo Kabumian Tahap II, sebesar Rp 3.200.000.000. Ketiga, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal-Pujotirto sebesar Rp2.000.000.000. Keempat Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari-Jatisari sebesar Rp1.012.545.000, dan kelima, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunungsari – Selogiri sebesar Rp1.000.000.000.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kebumen Kurnia Hadi menyampaikan proyek pemeliharaan Jalan Krakal-Pujotirto, Wonosari-Jatisari, dan Jalan Gunungsari-Selogiri saat sudah berjalan.

Kurnia menjelaskan, untuk penanganan Jalan Krakal-Pujotirto sudah mencapai 90 persen dengan panjang 700 meter. demikian juga jalan Wonosari-Jatisari dengan panjang 365 meter. Untuk jalan Gunungsari-Selogiri masih 10 persen dengan panjang 400 meter. Kontruksi dengan betonisasi.

“Semua beton bukan aspal karena selain di lokasi  pegunungan, jalan ini juga banyak dilalui kendaraan berat seperti di jalan Wonosari-Jatisari,”ujar Kurnia.

Adapun untuk pengerjaan LPJU Tenaga Listrik berdasarkan informasi dari Disperkimhub nanti setelah menunggu penetapan perubahan, APBD, rencana LPJU akan dipasang di 399 titik. Sementara, untuk pembangunan Pendopo Kabumian tahap II masih dalam proses.

Komper Wardopo

The post Ini Lima Proyek Strategis Pemkab Kebumen 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kholid, pembangunan sarana dan prasarana yang diusulkannya merupakan bagian dari fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak luas di masyarakat. Di antara usulan yang disampaikan pada pertemuan kali keduanya dengan menteri PUPR ini terdapat usulan peningkatan kualitas jalan di 13 ruas jalan strategis di Kabupaten Tegal.

Oleh Menteri PUPR, usulan peningkatan kualitas jalan tersebut diminta dibuat skala prioritas sehingga disepakati ada empat ruas jalan yang akan diajukan perbaikannya melalui Kementerian PUPR.

“Ada 13 ruas jalan yang kami ajukan usulan perbaikannya ke Pak Menteri. Namun dari jumlah tersebut ada empat yang kita prioritaskan untuk diajukan,” ungkap Kholid.

Keempat ruas jalan tersebut yang pertama adalah ruas jalan Yomani-Guci. Kedua adalah ruas jalan di Balamoa yang mencakup ruas Balamoa-Kemantran, Balamoa-Bader, Balamoa-Rancawiru-Pangkah-Bogares, dan Balamoa-Banjaran. Ketiga adalah ruas Jalan Lingkar Kota Slawi atau Jalingkos dan yang keempat ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang.

Selain itu juga terdapat usulan lain di luar prasarana jalan, yaitu revitalisasi Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang dan pembangunan Bendung Danawarih berikut daerah irigasi Kaligung atau DI Gung yang dapat mengairi lahan pertanian di lima kecamatan.

“Dulu Pak Menteri pernah menjanjikan akan membangun Bendung Danawarih yang bisa mengairi (sawah) lima kecamatan. InsyaAllah prioritas usulan yang kami sampaikan akan ditindaklanjuti segera oleh pak Menteri PUPR dan bisa segera terwujud,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo yang ikut hadir mendampingi Wabup Kholid. Menurutnya, Menteri PUPR pernah berkunjung meninjau dan mensosialisasikan rencana pembangunan Bendung Danawarih pada bulan Februari 2025 lalu.

Bahkan Kementerian PUPR sudah menetapkan anggaran sebesar Rp84 miliar untuk pembangunannya di tahun ini namun batal karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran pada kementerian penyedia infrastruktur tersebut.

“Mudah-mudahan lewat pertemuan ini, rencana pembangunan Bendung Danawarih dan DI Gung bisa dilanjutkan dan direalisasikan tahun ini juga,” kata Teguh saat ditemui usai pertemuannya dengan Menteri PUPR dan Ketua MPR RI.

Selain itu, Teguh menambahkan pihaknya perlu mengusulkan kembali perbaikan ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang sebagai daftar prioritas mengingat ruas tersebut sebelumnya telah masuk daftar Instrukti Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD 2024 dengan nilai anggaran Rp 17 miliar.

“Ruas Pagerbarang-Jatibarang sebenarnya sudah masuk list IJD tahun 2024 lalu tapi gagal dilaksanakan. Maka lewat pak menteri PUPR kita ajukan kembali tahun ini dengan anggaran Rp18 miliar,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal Faried Wajdy mengungkapkan hal yang kurang lebih sama terjadi pada usulan Revitalisasi Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang. Usulan revitalisasi pasar tersebut sudah menjadi pembahasan desk Musrenbang Nasional 2024 dan sudah diakomodir, tinggal pengawalannya di Kementerian PUPR.

“Usulan perbaikan atau revitalisasi Pasar Adiwerna ini kita ajukan nilainya Rp40 miliar dan ini sudah diakomodir di Musrenbangnas 2024 lalu. Tinggal pengawalannya di Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ini termasuk yang bisa direalisasikan tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku tuan rumah pertemuan antara Wabup Kholid dengan Menteri PUPR menambahkan usulan pembanguan Jembatan Kalibakung untuk menambah kapasitas atau daya tampung jalan untuk minimalisir terjadinya kemacetan saat arus puncak liburan.

Merespon tawaran Menteri PUPR terkait rencana pembangunan 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2025 ini, Wabup Kholid menyambut positif gagasan tersebut dan berharap Kabupaten Tegal menjadi salah satu pilot project-nya.

Menurutnya keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan mengingat pendirian sekolah ini dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan konsep boarding school dan berbiaya gratis. Untuk ini, Kholid pun meminta Kepala Dinas PUPR menyiapkan lahan yang disyaratkan seluas 5-10 hektare untuk pembangunannya.

Menanggapi ini, Teguh mengatakan pihaknya akan menyiapkan lahan milik Pemkab Tegal untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Alternatif tanah yang diusulkan merupakan tanah milik Kantor Kelurahan Kagok seluas 6,9 hektare di Jalingkos yang dulunya merupakan tanah eks bengkok desa.

Sutrisno

The post Bertemu Menteri PUPR, Wabup Tegal Usulkan Enam Proyek Strategis appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan DPUPR Batang Endro Suryono mengatakan, ada lima kegiatan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang sudah melewati proses lelang dini.

“Bahwa total ada tujuh proyek yang sudah masuk tahap lelang dengan rincian anggaran yang signifikan,” katanya saat ditemui di Kantor DPUPR Batang, Kabupaten Batang, Jumat (3/1/2025).

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai wilayah dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital. Berikut beberapa proyek yang telah dilelang Rekonstruksi Jembatan Lawang Aji di Kecamatan Kandeman dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp 4.399.726.000,00. Rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem dengan HPS sebesar Rp 789.929.000,00.

“Pelebaran Ruas Jalan Gondang-Kemiri di Kecamatan Subah dengan HPS sebesar Rp 2.761.920.000,00. Penataan Trotoar Jalan Yos Sudarso dengan HPS sebesar Rp 959.680.000,00. Peningkatan Ruas Jalan Subah-Kedawung (Desa Kuripan menuju Dukuh Kalisari, Desa Kemiri Timur) di Kecamatan Subah dengan HPS sebesar Rp 689.964.000,00. Pembangunan Talud Jalan Krengseng-Sidorejo di Kecamatan Gringsing dengan HPS sebesar Rp 1.510.019.000,00. Rehabilitasi Ruas Jalan Pasekaran-Menguneng di Kecamatan Batang dengan HPS sebesar Rp921.952.000,00,” jelasnya.

Endro menjelaskan bahwa, keputusan untuk melakukan lelang dini didasarkan pada pertimbangan regulasi dan efektivitas pelaksanaan. Semua kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD sebenarnya sudah memungkinkan untuk dilelang lebih awal. Regulasi baik dari Perpres maupun aturan terkait pengadaan barang dan jasa mendukung hal ini.

Endro menekankan bahwa, percepatan lelang memiliki banyak keuntungan, terutama bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan lebih awal, proyek-proyek strategis ini dapat segera dimulai dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami berharap ini bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat di awal tahun. Selain itu, percepatan ini juga menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK,” terangnya. (nm)

Sutrisno

The post Awal 2025, Pemkab Batang Utamakan Proyek Kemaslahatan Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Proyek yang diresmikan itu meliputi Alun-alun Kabupaten Brebes, peningkatan tiga ruas jalan di Kabupaten Brebes, peningkatan Terminal Tipe C Banjarharjo, rehabilitasi jaringan irigasi Bendung DI Kembang, pembangunan Gedung Laboratorium Biosafety level 2.

Selain infrastruktur, juga ada tiga proyek strategis pengadaan barang di Kabupaten Brebes.

“Alun-alun harus menjadi etalase kabupaten. Saya harapkan, alun-alun ini dapat menjadi ruang publik untuk berbagai aktivitas dan ruang demokrasi. Bahkan, jadi tempat pertemuan sosial masyarakat,” katanya saat meresmikan penataan koridor Jalan Diponegoro atau Alun-alun Kabupaten Brebes.

Tempat pertemuan sosial masyarakat itu, lanjut Nana, juga  dapat berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Dengan begitu, peluang masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik tersebut sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.

“Ini upaya dari Pemprov Jateng dan Pemkab Brebes untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menangani kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Pj Bupati Brebes, Iwanudin Iskandar menambahkan, proyek strategis tersebut didanai dari beberapa sumber, meliputi Bantuan Gubernur Jawa Tengah, APBD Kabupaten Brebes, dan dana alokasi khusus (DAK). Total nilai kontrak dari seluruh proyek tersebut adalah Rp77,4 miliar.

“Proyek strategis ini dalam upaya menyelesaikan isu-isu strategis. Antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan IPM, dan stunting di Brebes,” katanya.

Diaz Aza

The post 7 Proyek Strategis di Brebes Rp 77,4 Miliar Diresmikan, Apa Saja? appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Komisi lll DPR RI mengunjungi Mapolda Jateng menggelar rapat dengan Kapolda, Irjen Pol Ahmad Lutfi dan jajaran, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajaran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Tengah.

Dalam rapat terbatas itu, dibahas sejumlah update terkini pembangunan proyek vital nasional khususnya proyek Bendungan Bener Purworejo.

Kepada awak media, Luthfi menyebut pihaknya sesuai komitmen Kapolri akan konsisten mengawal pembangunan proyek vital nasional.

Pendampingan dan pengawasan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional akan terus dilakukan, termasuk terkait Bendungan Bener dan proyek-proyek nasional lain di Jawa Tengah.

Menurut Luthfi pihaknya akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif terkait pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah langkah sudah disusun agar pembangunan bendungan berjalan lancar dan ekonomi masyarakat sekitar bisa terangkat.

“Ada Dirreskrimsus juga Bhabinkamtibmas. Pendampingan itu dilakukan agar tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak perlu dilakukan suatu tindakan proses pidana. Karena itu dilakukan untuk menarik investor ataupun yang lain, termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Forkopimda Jateng dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi untuk memantau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

“Ternyata dari catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat ada yang menerima dan yang menolak,” kata dia.

Berangkat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kata Desmond, ke depan diharapkan pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo bisa lebih lancar.

“Dari sini sudah jelas solusi yang diberikan Gubernur ke depan proyek pengambilan batu wadas tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan,” lanjutnya

Ganjar Pranowo sendiri menyampaikan, Forkopimda akan mengutamakan upaya persuasif dan pendekatan personal dialogis pada warga, agar pembangunan Bendungan Bener berjalan lancar tanpa gejolak.

“Sudah diingatkan oleh Komisi III terkait UU Minerba, BBWS nantinya sebagai pelaksana dan PUPR sebagai leading sector yang memiliki pada akhirnya setelah membeli maka jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru. Kira-kira begitu,” kata Ganjar.

“Kami paham masih ada yang belum menerima (ganti rugi). Kami akan lakukan pendekatan dengan mengutamakan dialog. Sekarang tinggal 42 bidang, pemiliknya 30an. Pemiliknya kami coba dekati dan komunikasi terus-menerus,” kata Ganjar.

Ning Suparningsih

The post Polda Jateng Komitmen Kawal Pembangunan Proyek Strategis Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Edy Suripno menyampaikan, keterlambatan pekerjaan Jalan Ahmad Yani terkuak saat dirinya memimpin rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Uyip mengungkapkan jika sampai 9 Maret mendatang belum selesai, keterlambatan menjadi sudah 60 hari. Jika ditambah perpanjangan 15 hari, total keterlambatannya menjadi 75 hari. “Jalan Ahmad Yani Kota Tegal merupakan poros ekonomi masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Karena itu kami minta secepatnya diselesaikan,” pinta Edy Suripno.

Uyip menegaskan Komisi III mendorong agar pembangunan Jalan Ahmad Yani agar segera mungkin dapat dirasakan manfaatnya. Karena di sana adalah poros perekonomian masyarakat. “Untuk itu kami menekankan kepada dinas terkait, untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau sampai tidak selesai maka akan menggunakan mekanisme peraturan kepala daerah (perkada),” ujarnya.

Selain itu, penataannya juga perlu dikendalikan. Termasuk arus lalu lintas dan area parkirnya.

Nino Moebi

The post Proyek Jalan A Yani Kota Tegal Molor Hampir Dua Bulan appeared first on SuaraBaru.id.

Adu argumen antara elemen mahasiswa dengan para pekerja terjadi. Beruntung tidak ada keributan.

“Kami bukan melakukan aksi tapi, kami hanya mengingatkan saja bahwa sebuah proyek ketika dilaksanakan harus berdasarkan sesuai standar operasional. Dan hari ini mereka belum mengantongi yang namanya surat study kelayakan,” kata Sekretaris Umum Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki), Roberto B usai penghentian pekerja di Jalan A Yani Kota Tegal, Rabu (22/9/2021).

Roberto menegaskan, ketika tidak ada surat uji kelayakan maka pihaknya berasumsi bahwa proyek Jalan A Yani tidak bisa diteruskan terlebih dahulu.

Sementara Pengurus Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Tegal, Andi Arfian mengatkan, kalau memang sudah ada study kelayakan, masih ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh para pedagang dan pemilik toko terkait sosialisasi.

“Mereka statment sudah sosialisasi
dengan para tokoh masyarakat, pertanyaannya yang terdampak seperti pedagang, pemilik toko, juru parkir sudah apa belum,” kata Andi Arfian.

“Kita disini sebagai suport bagi pedagang ketika mereka punya keluh kesah tapi tidak bisa menyampaikan dan kita menyuarakan. Jadi kita disini untuk membantu menyuarakan keluhan para pedagang,” ujar Andi Arfian.

Pemilik warung Lesahan CIA, Theocracy tetap menolak dan keberatan atas proyek tersebut. “Keberatan, karena harus pakai foodtruck harganya mahal disaat pandemi seperti ini kita ga mampu apa lagi disuruh mengangsur cicilannya besar sementara kita masih banyak tanggungan,” kata Theo.

Melihat proyek sudah mulai berjalan, PKL melihat satu paket dengan foodtruck jadi pihaknya tetap menolak proyek tersebut.

Pelaksana Proyek, Yogi menyampaikan, sebenarnya dasar pekerjaan hanya kontrak saja. Kalau kita sudah kontrak pikir kita sudah selesai. Untuk uji kelayakan tidak tahu pihaknya akan koordinasi dengan instansi terkait kelanjutannya seperti apa.

“Kalau situasinya seperti ini pekerjaan kita hentikan saja dari pada nanti benturan lagi,” kata Yogi.

Terpisah Kepala DPUPR Kota Tegal, Sugiyanto menyampaikan, pekerjaan proyek Jalan A Yani karena sudah menjadi bagian program pemerintah mohon untuk bisa dibantu dan didukung.

Terkait uji kelayakan yang dipertanyakan Sugiyanto mengatakan, kalau bicara uji kelayakan maka pada saat Musrenbang disana ada yang namanya forum uji publik. “Disaat Musrenbang disana sudah muncul namanya program kegiatan tahun berjalan/tahun yang akan datang ada uji publik semestinya pada uji publik itu dimanfaatkan,” terang Sugiyanto.

Proyek tetap berjalan, karena sudah di kontrak, sudah ada pemenang tendernya. “Justru kalau tidak saya laksanakan saya yang di wanprestasi dengan pihak ketiga,” kata Sugiyanto.

“Kalau kaitannya dengan jaminan kelancaran proyek, jaminan untuk bisa berjalan dengan lancar saya minta kepada temen-temen lainnya untuk saling bahu-membahu, saling membantu,” pungkas Sugiyanto.

Nino Moebi

The post Sejumlah Element Hentikan Pekerja Proyek ‘Malioboro’ Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk menelusurinya, KPK pada Kamis (26/8) memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan Djauhari berprofesi sebagai dokter dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

Pemeriksaan keduanya digelar di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Lampung Utara yang diduga ada jatah ‘fee’ berupa uang untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPK pada Kamis (26/8) juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Dicky Saputra dari pihak swasta/Direktur CV Dewa Sakti. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa mengonfirmasi kepada tim penyidik.

“KPK mengingatkan kepada saksi-saksi yang tidak hadir dan tanpa keterangan maupun tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik untuk waktu yang akan ditentukan berikutnya,” ucap Ali.

Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengembangkan penyidikan terkait dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

Kendati demikian, untuk kronologi kasus dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat diumumkan KPK saat ini.

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa pengumuman dan penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan tersangka.

Sebelumnya, KPK juga telah memroses enam orang dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, yaitu mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, mantan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri, Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung serta dua orang dari unsur swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

Antara

The post KPK Telusuri Dugaan Fee Terkait Pengerjaan Proyek di Lampung appeared first on SuaraBaru.id.