Bupati Kudus, Samani Intakoris, menjelaskan bahwa besaran THR yang diterima para pegawai diperkirakan berada di kisaran Rp 500 ribu. Angka ini mengacu pada formulasi yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 mengenai THR bagi aparatur negara.

“Rumus penghitungannya adalah masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan satu kali gaji pokok. Jadi, karena masa kerja PPPK paruh waktu kebanyakan belum sampai satu tahun, jadi rata-rata yang diterima sekitar Rp 500 ribuan,” jelas Samani saat memberikan keterangan pers di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (11/3/2026).

Sam’ani juga menambahkan bahwa nominal tersebut bisa lebih rendah bagi pegawai yang masa kerjanya baru berjalan satu atau dua bulan.

Inisiatif Donasi Tetap Berjalan

Meski anggaran resmi telah tersedia, Samani menegaskan bahwa gerakan sukarela atau “patungan” dari kalangan PNS tetap dilanjutkan. Langkah ini diambil untuk merangkul tenaga outsourcing yang tidak ter-cover oleh anggaran daerah.

Aksi urunan ini diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, hingga jajaran pejabat lainnya dan ditujukan untuk membantu tambahan pendapatan bagi tenaga honorer dan outsourcing.Sementara untuk pengelolaannya akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada masing-masing dinas terkait.

Sebelumnya, Pemkab Kudus tidak mengalokasikan dana khusus untuk THR kategori ini. Namun, Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, mengungkapkan bahwa terbitnya PP Nomor 9 Tahun 2026 menjadi payung hukum yang memungkinkan penganggaran dilakukan serentak dengan PPPK penuh waktu.

“Awalnya memang belum terencana, tetapi setelah regulasi tersebut turun, langsung kami tindak lanjuti. Saat ini, sebagian besar dana sudah masuk dalam tahap pencairan,” pungkas Djati.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Kucurkan Anggaran Rp 3,05 Miliar untuk THR PPPK Paruh Waktu, Segera Cair! appeared first on SuaraBaru.id.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah keterbatasan penganggaran daerah. Pada tahun anggaran 2026, PPPK paruh waktu di Kudus dipastikan tidak memperoleh THR karena regulasi yang berlaku hanya mengakomodasi ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu.

2.606 PPPK Paruh Waktu Tak Mendapat THR

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sebanyak 2.606 pegawai berstatus PPPK paruh waktu yang bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus. Berbeda dengan ASN lainnya, mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan menjelang Lebaran.

Kondisi tersebut memicu keprihatinan pemerintah daerah karena para pegawai tersebut tetap menjalankan tugas pelayanan publik, namun tidak memperoleh tunjangan hari raya seperti rekan kerja lainnya.

Bupati Samani menegaskan bahwa ajakan berbagi ini tidak bersifat wajib. Donasi yang dikumpulkan murni berdasarkan kesadaran dan keikhlasan masing-masing ASN.

“Ini bentuk empati dan solidaritas. Kami mengajak teman-teman ASN untuk berbagi kepada rekan yang tidak mendapatkan THR,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi nilai penting dalam lingkungan birokrasi, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Donasi di Tiap.OPD

Agar pelaksanaannya tertib, pengumpulan donasi rencananya akan dikoordinasikan melalui kepala dinas di masing-masing OPD. Skema ini diharapkan memudahkan distribusi bantuan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan terorganisasi.

Bupati berharap langkah solidaritas tersebut mampu membantu PPPK paruh waktu tetap merasakan kebahagiaan Idul Fitri bersama keluarga.

Ia juga mengungkapkan bahwa praktik serupa pernah diterapkannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan dinilai efektif memperkuat rasa kebersamaan antarpegawai.

Di sisi lain, kebijakan ini turut menyoroti adanya perbedaan fasilitas antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Meski bersifat solusi sementara, ajakan berbagi dari Bupati Kudus tersebut diharapkan menjadi jembatan kepedulian sosial di tengah keterbatasan fiskal daerah. Solidaritas internal ASN pun diharapkan mampu menghadirkan suasana Lebaran yang lebih inklusif bagi seluruh pegawai pemerintahan.

Ali Bustomi

The post ASN Terima THR, Ribuan PPPK Paruh Waktu Kudus Hanya Bisa Tunggu Donasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa formasi PPPK Paruh Waktu tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kementerian PANRB Nomor 905 Tahun 2025.

“Data pegawai sudah ada di BKN, sehingga PPPK Paruh Waktu di Kudus tinggal proses pengangkatan saja. Dari jumlah tersebut, 1.950 formasi berasal dari non-ASN yang sudah terdaftar di BKN, sementara 676 formasi untuk non-ASN yang belum terdaftar,” jelas Putut, Senin (15/9/2025).

Rincian Formasi PPPK Paruh Waktu Kudus 2025 adalah sebagai berikut:

Total alokasi 2.626 pegawai dibagi menjadi dua kategori:

Untuk Non-ASN terdaftar di BKN (1.950 formasi) terdiri dari Guru: 339 orang, Tenaga kesehatan: 2 orang dan Tenaga teknis: 1.609 orang

Sementara Non-ASN belum terdaftar di BKN (676 formasi) terdiri sari Guru: 110 orang, Tenaga kesehatan: 189 orang, Tenaga teknis: 377 orang.

Pegawai yang sudah masuk dalam alokasi formasi tidak perlu mengikuti seleksi ulang. Mereka hanya diwajibkan mengunggah dokumen administratif melalui laman resmi SSCASN BKN paling lambat 18 September 2025.

Dokumen yang perlu dilengkapi antara lain, Pas foto, Ijazah, Transkrip nilai, SKCK, Surat keterangan sehat, serta Surat pernyataan.

“Tidak ada seleksi ulang, hanya melengkapi dokumen. Jadi prosesnya lebih cepat,” tegas Putut.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Menurut Putut, PPPK Paruh Waktu ini berbeda dengan PPPK reguler. Status mereka ditetapkan berdasarkan database BKN, terutama bagi non-ASN yang pernah mengikuti seleksi CASN 2024 tetapi belum lulus.

Meski berstatus paruh waktu, jam kerja sama dengan PNS maupun PPPK penuh waktu. Ke depan, mereka juga berpeluang untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah PPPK Paruh Waktu minimal setara dengan gaji saat masih berstatus non-ASN atau sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kudus.

Proses Gratis, Waspada Penipuan

Putut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

“Semua proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini gratis dan tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, bisa dipastikan itu penipuan,” tegasnya.

Informasi resmi terkait perkembangan PPPK Paruh Waktu Kudus 2025 dapat dipantau melalui situs bkpsdm.kuduskab.go.id maupun kanal Telegram resmi BKPSDM Kudus.

Ali Bustomi

The post 2.626 Honorer di Kudus Segera Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Berapa Gajinya? appeared first on SuaraBaru.id.

Inovasi tersebut yakni para pemohon SKCK bisa mengajukannya di Polsek Jajaran yang ada di lingkup Polres Grobogan.

Seperti yang terlihat di Polsek Purwodadi, para pemohon SKCK terlihat membludak lebih dari biasanya. Bahkan, ruang rapat Polsek tersebut dialihfungsikan sementara untuk para pemohon SKCK yang akan menulis formulir.

BACA JUGA : Aksi Jumat Berkah, Peduli Membantu Warga Kurang Mampu

Para pemohon SKCK terlihat sejak pagi mengantri untuk bisa mendapatkan salah satu berkas yang dipersyaratkan untuk melamar sebagai PPPK paruh waktu.

Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo mengungkapkan, banyaknya animo pemohon SKCK yang jumlahnya ribuan orang untuk persyaratan PPPK Paruh Waktu ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKPPD Grobogan.

“Berkaitan dengan pemberkasan PPPK, untuk menghindari antrian panjang, maka untuk keperluan PPPK Paruh Waktu dapat diajukan ke Polsek setempat,” ujar AKP Joko Susilo.

Menurut AKP Joko Susilo, pelayanan loket SKCK untuk pemberkasan PPPK Paruh Waktu ini hanya dibuka selama tiga hari dimulai Kamis-Sabtu (11-13/9/2025).

Hal ini karena syarat dari BKKPD Grobogan, berkas para pelamar PPPK Paruh Waktu yang lolos, paling lambat diserahkan pada Senin 15 September 2025.

“Tiga hari pelayanan SKCK untuk pemberkatan PPPK Paruh Waktu. Bisa diurus di Polsek, bisa juga diurus di Pelayanan SKCK Polres Grobogan,” jelas AKP Joko Susilo..

Kemudahan dapat mengurus SKCK untuk pemohon pemberkasan PPPK Paruh Waktu di Polsek jajaran ternyata mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Yani, warga Jengglong, mengungkapkan kemudahan mengurus SKCK untuk persyaratan PPPK Paruh Waktu di Polsek Purwodadi membuatnya semakin bersemangat karena jarak yang dekat dengan rumah.

BACA JUGA : Mahasiswa UIN Kudus Tewas Tersengat Listrik di Sawah, Bermula dari Foto-foto Tengah Malam

“Walaupun saya tetap semangat jika harus mengurus di Polres Grobogan, tetapi ada inovasi ini saya makin lebih semangat, karena jaraknya lebih dekat dari rumah,” ungkap Yani.

Dalam pengumuman yang diteken Sekda Grobogan Anang Armunanto, selain syarat berupa SKCK, para pelamar PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lolos, wajib mengisi daftar riwayat hidup dan menyertakan surat keterangan sehat.

Seluruh persyaratan tersebut diunggah ke laman sscasn.bkn.go.id. Pengisian bisa dilakukan oleh para pelamar mulai 28 Agustus 2025 dan akan ditutup pada 15 September 2025 mendatang.

TYA WIDYA

The post Hindari Antrian Panjang, Pelamar PPPK Paruh Waktu Wilayah Grobogan Bisa Urus SKCK di Polsek Terdekat appeared first on SuaraBaru.id.