KOTA Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang berkembang pesat sebagai kota metropolitan. Kota ini memiliki karakteristik unik, berupa kawasan atas dan bawah, yang menjadi simbol perkembangan ekonomi, pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.

Berbagai perguruan tinggi ternama, kawasan industri, pusat pemerintahan, serta banyaknya destinasi wisata, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota tujuan investasi dan pendidikan di Indonesia.

Namun di balik wajah kota yang modern dan apik tersebut, muncul fenomena sosial yang meresahkan masyarakat, yaitu keberadaan kelompok remaja yang dikenal dengan istilah “Kreak.”

Secara etimologis, istilah kreak berasal dari bahasa Jawa, yaitu gabungan kata kere yang berarti miskin dan mayak yang berarti bergaya, belagu, atau sok hebat. Pada awalnya istilah tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan gaya berpakaian tertentu.

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya istilah kreak mengalami pergeseran makna menjadi sebutan bagi kelompok remaja atau geng jalanan, yang sering melakukan tindakan kriminal seperti tawuran, pengeroyokan, membawa senjata tajam, konvoi liar, hingga penganiayaan terhadap warga.

Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Dalam banyak kasus, tindakan kelompok kreak telah memasuki ranah tindak pidana serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keganasan kelompok kreak dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Masyarakat Semarang berkali-kali diresahkan oleh aksi konvoi tengah malam yang dilakukan secara berkelompok dengan membawa senjata tajam seperti clurit, gir motor, pedang, hingga senjata modifikasi lainnya. Tidak jarang mereka menyerang kelompok lain maupun warga yang sama sekali tidak memiliki persoalan dengan mereka.

* * * * *

Data Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2024 terdapat puluhan kasus yang berkaitan dengan geng motor dan kelompok kreak. Sebagian besar berujung pada proses pidana karena memenuhi unsur tindak pidana kekerasan.

Bahkan terdapat kasus yang menimbulkan korban jiwa, termasuk meninggalnya seorang mahasiswa akibat pembacokan yang diduga dilakukan oleh kelompok kreak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa aktivitas mereka telah melampaui batas kenakalan remaja dan masuk kategori kejahatan jalanan yang membahayakan keselamatan publik.

Wilayah seperti Tembalang, Banyumanik, Pedurungan, dan Candisari sering disebut sebagai daerah yang rawan terjadinya aktivitas kelompok kreak. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak semua remaja yang berkumpul atau nongkrong pada malam hari dapat langsung dicap sebagai kreak. Penegakan hukum tetap harus berlandaskan asas praduga tak bersalah.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan kelompok kreak memenuhi karakteristik street crime atau kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan merupakan tindak pidana yang dilakukan di ruang publik dan menimbulkan rasa takut serta ketidakamanan bagi masyarakat.

Ketika sekelompok orang melakukan penyerangan secara bersama-sama terhadap orang lain, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Pasal tersebut mengatur bahwa, ”Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Ancaman pidananya dapat mencapai 5 tahun 6 bulan penjara. Jika mengakibatkan luka berat ancamannya meningkat menjadi 7 tahun, dan apabila menyebabkan kematian dapat mencapai 9 tahun penjara.

Dengan demikian, tawuran yang selama ini dianggap sebagian kalangan sebagai sekadar ajang keberanian remaja, sebenarnya merupakan tindak pidana serius yang dapat menghilangkan kebebasan pelakunya selama bertahun-tahun.

* * * * *

Salah satu ciri khas kelompok kreak adalah kebiasaan membawa senjata tajam ketika melakukan konvoi atau tawuran.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut sangat berbahaya karena dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa: “Barang siapa tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan senjata penikam maupun senjata penusuk dapat dipidana”.

Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni penjara paling lama 10 tahun. Pasal ini menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan aparat penegak hukum dalam memberantas kelompok kreak.

Bahkan ketika belum terjadi penganiayaan, seseorang yang kedapatan membawa clurit atau senjata tajam tanpa alasan yang sah, sudah dapat diproses secara pidana. Dalam praktik penegakan hukum, banyak pelaku kreak yang akhirnya dijerat menggunakan pasal ini, karena lebih mudah pembuktiannya dibanding harus menunggu adanya korban.

Selain pengeroyokan dan kepemilikan senjata tajam, tindakan kelompok kreak juga dapat dijerat dengan pasal penganiayaan. Pasal 351 KUHP mengatur bahwa penganiayaan dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi 5 tahun.

Namun apabila korban meninggal dunia akibat serangan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat.

Dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

* * * * *

Inilah yang membuat fenomena kreak menjadi sangat serius. Tidak sedikit kasus yang bermula dari konvoi dan tawuran, berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah, banyak anggota kelompok kreak berusia antara 14 hingga 18 tahun. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa, anak di bawah umur tidak dapat dipidana. Anggapan ini keliru.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) justru mengatur secara khusus mekanisme pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berumur 14 tahun ke atas dan melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun, dapat dikenakan penahanan. Karena membawa senjata tajam berdasarkan UU Darurat memiliki ancaman pidana 10 tahun, maka pelaku anak tetap dapat ditahan dan diproses secara hukum.

Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Sistem peradilan anak lebih mengedepankan diversi, rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan sosial.

Namun apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong berat dan menimbulkan korban serius, maka proses peradilan tetap harus dilaksanakan. Dengan kata lain, status sebagai anak bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Aparat penegak hukum di Semarang sendiri, telah melakukan berbagai langkah untuk menekan aktivitas kelompok kreak. Strategi yang digunakan meliputi, Pertama, Pre-Emtif melalui penyuluhan hukum, edukasi sekolah, dan pembinaan masyarakat.

* * * * *

Kedua, tindakan preventif antara lain dengan melakukan patroli rutin, razia senjata tajam, pengawasan titik rawan, dan pengamanan malam hari. Ketiga, represif yakni dengan penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses peradilan terhadap pelaku.

Selain itu, pernah dilakukan deklarasi pembubaran sejumlah kelompok gangster dan kreak, sebagai upaya preventif untuk mengurangi aktivitas kriminal. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara profesional dan proporsional, agar tidak terjadi salah tangkap ataupun pelanggaran hak-hak warga negara.

Dari perspektif kriminologi, kejahatan tidak lahir secara tiba-tiba. Fenomena kreak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan karakter, pengaruh lingkungan pergaulan, penyalahgunaan media sosial, krisis identitas remaja, dan rendahnya pendidikan agama dan moral.

Di era digital, eksistensi kelompok sering kali dibangun melalui media sosial. Tawuran bahkan kadang direncanakan dan dipamerkan melalui platform digital, demi mendapatkan pengakuan kelompok.

Kondisi ini menunjukkan, bahwa pendekatan hukum pidana saja tidak cukup. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Jika dianalisis secara hukum, aktivitas kelompok kreak telah memenuhi unsur organized street violence atau kekerasan jalanan terorganisasi.

Mereka tidak sekadar berkumpul, melainkan memiliki identitas kelompok, melakukan mobilisasi massa, membawa senjata, dan melakukan kekerasan bersama-sama. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak boleh lagi sekadar pendekatan kenakalan remaja.

Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, pendidikan karakter, rehabilitasi sosial, serta penguatan peran keluarga. Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, sekaligus alat perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan.

Apabila tindakan kelompok kreak dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun, dan wibawa hukum ikut tergerus. Fenomena kreak di Semarang merupakan persoalan hukum dan sosial yang harus ditangani secara komprehensif.

* * * * *

Di satu sisi, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan kekerasan, membawa senjata tajam, dan menghilangkan nyawa orang lain.

Di sisi lain, pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Karena itu, peran orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, dan pemerintah menjadi sangat penting.

Pemerintah (Government Organization/GO) maupun sektor swasta (Non-Government Organization/NGO), perlu membuka kran yang lebih luas bagi kegiatan positif remaja. Seperti olahraga, seni budaya, kewirausahaan, organisasi kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan keagamaan.

Remaja yang memiliki ruang berekspresi secara positif, akan lebih kecil kemungkinannya mencari pengakuan melalui kekerasan jalanan. Sebab pada akhirnya, membangun generasi muda yang produktif jauh lebih murah daripada membangun penjara baru untuk menampung mereka.

— Penulis Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang —

The post Ganasnya Kreak di Semarang dari Sisi Hukum Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM terdiri dari Ketua Metta Christiana SPd MKes, anggota Dr Drs Daryono MSi dan Ahmad Muhaimin SPd MPd. Dalam keterangannya Metta mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk memberikan pemahaman pada warga, tentang latihan kekuatan untuk mengatasi nyeri lutut.

Dia berharap, melalui kegiatan itu warga termotivasi untuk melakukan latihan, guna memperkuat otot kaki secara rutin. ”Selain itu, mereka juga selalu berdoa atau berusaha berkata positif, agar fisik dan psikis selalu sehat,” katanya.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah

Ditambahkannya, banyak warga yang mengalami nyeri lutut, terutama yang berusia di atas 40 tahun. Sedangkan mereka masih harus beraktivitas, baik bekerja di rumah, di luar atau dalam kegiatan sosial.

Mereka pun belum sepenuhnya menyadari, pentingnya menjaga kesehatan sendi lutut dan risiko yang dapat timbul, jika tidak diperhatikan. Selain itu, belum ada pendekatan yang menggunakan strength training dan doa, untuk mengatasi masalah itu.

”Penanganan yang banyak digunakan warga selama ini, dengan obat-obatan, medis, pijat atau diistirahatkan saja. Pada kesempatan ini, tim PKM memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan itu, dengan memberikan pelatihan strength training dan doa,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Kekuatan Atasi Nyeri Lutut appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dikatakan Kluivert, saat PSSI resmi memperkenalkannya pada sejumlah awak media di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Kluivert nanti akan didampingi dua asisten pelatih, Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

Pelatih asal Belanda itu, seperti dikutip dari laman resmi PSSI, sebenarnya sudah datang ke Indonesia pada Sabtu (11/1/2025) lalu. Mantan striker timnas Belanda itu, dikontrak dua tahun (2025-2027), dengan opsi perpanjangan kontrak.

BACA JUGA: SCU Ajak Sivitas Akademika Gaungkan Semangat Peduli Lingkungan

Pada acara perkenalan itu, hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Zainudin Amali dan Ratu Tisha, anggota Exco Arya Sinulingga, Pieter Tanuri, Muhammad, dan Sekjen Yunus Nusi.

Menurut Kluivert, semua pemain lokal atau diaspora, harus tampil sebagai sebuah tim. Dan pemain lokal sama pentingnya dengan pemain abroad di Timnas.

”Keduanya adalah jantungnya Timnas Indonesia, karena bukan tentang naturalisasi. Mereka datang untuk Timnas Indonesia, semuanya penting jika mendapatkan panggilan membela Timnas Indonesia,” ungkap pemain yang pernah membela Barcelona itu.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkum Jateng Ajak Jajaran Tingkatkan Kinerja dengan Kebahagiaan dan Sinergitas

Pelatih kelahiran 1 Juli 1976 itu menambahkan, dirinya akan mengusung permainan menyerang di Timnas Indonesia. Pendekatan taktik seperti itu, yang akan coba diterapkan di Timnas Indonesia.

”Saya suka permainan sepak bola menyerang. Saya familiar dengan segala sistem. Saya pernah jadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014. Saya suka 4-3-3, tapi tergantung tentang pemain nyaman di mana. Saya bisa implementasikan gaya apa pun. Dalam sepak bola, Anda harus dinamis dan mengombinasikan banyak hal,” tambahnya.

Patrick Kluivert merupakan pemain legenda tim Belanda. Pada eranya, dia merupakan striker terbaik Belanda, sekaligus sejumlah klub papan atas Eropa, seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV dan Lille.

BACA JUGA: Bulan K3 Nasional 2025, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Tegaskan Komitmen Penerapan SMK3

Dia juga menyebut, kemampuan para pemain dalam memahami taktiknya. Karena itu, proses adaptasi menjadi sangat krusial. Selain itu, antusiasme dan fanatiknya suporter Indonesia dalam mendukung timnas, akan menjadi keuntungan tersendiri baginya.

”Saya adalah orang yang suka dengan tekanan. Dengan tekanan saya bisa benar-benar tampil baik. Poin pentingnya, kami bisa terus berusaha yang terbaik. Saya tidak takut dengan tekanan,” imbuhnya

Mantan pelatih timnas Curacao itu menerangkan, dirinya akan menerapkan prinsip dan pemikirannya kepada para pemain, dengan segala tekanan yang ada sebagai satu tim. Dan hal itu akan digunakannya untuk beberapa pertandingan ke depan.

Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret, dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta (25 Maret). Laga itu merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia.

Riyan

The post Skema Favorit Patrick Kluivert 4-3-3 appeared first on SuaraBaru.id.

”Sebagai agen perubahan, alumni USM memiliki peran sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka merupakan garda terdepan dalam melakukan perubahan, karena mereka memiliki semangat dan energi yang tinggi untuk menciptakan perubahan yang positif,” kata Rektor USM, Dr Supari ST MT, dalam Upacara Wisuda ke-70 USM, yang digelar di Auditorium Ir Widjatmoko, Selasa (26/11/2024).

Wisuda ke-70 USM kali ini, dipimpin Ketua Senat USM, Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog. Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala LLDikti Wilayah VI Dr Bhimo Widyo Andoko SH MH, dan Pembina Yayasan Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Pengelolaan Hygiene dan Sanitasi ke Siswa SMKN 6 Semarang

Lalu ada juga Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM, Wakil Rektor I USM Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, Wakil Rektor II USM Dr Titin Winarti MM, Wakil Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

Dalam Upacara Wisuda itu, Rektor mewisuda 535 orang, yang terdiri dari lulusan program Diploma, Sarjana dan Magister. Para wisudawan terdiri dari Ahli Madya Manajemen Perusahaan (5 orang), Sarjana Hukum (34), Sarjana Manajemen (46), Sarjana Akuntansi (10), Sarjana Teknik (100).

Lalu Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (8), Sarjana Teknologi Pertanian (23), Sarjana Psikologi (49), Sarjana Komputer (135), Sarjana Ilmu Komunikasi (38), Magister Manajemen (30), Magister Hukum (38), Magister Psikologi (19). Sebanyak 21 wisudawan mengikuti upacara wisuda secara online, sedangkan 514 orang secara offline.

BACA JUGA: Tim Peneliti USM Teliti Manajemen Mengelola Stres Kenakalan Remaja

Sebagai wisudawan terbaik dengan predikat Cumlaude, masing-masing dari S1 Ilmu Hukum, Diyah Ayu Trikumaedah dengan IPK 3,92, Dinda Ayu Rahmawati (S1 Teknik Sipil/IPK 3,82), Galang Jovan Habinawa (Teknik Elektro/IPK 3,77).

Kemudian Kamdan Untiyarto (S1 Perencanaan Wilayah dan Kota/IPK 3,73), Sella Fitriyani Azizah (S1 Psikologi/IPK 3,88), Martina Wulandari (S2 Manajemen/IPK 3,93), Hermansyah Bakri (S2 Hukum/IPK 4.00), Ana Aristiyani (S2 Psikologi/IPK 3,94).

Rektor berharap, para lulusan pada wisuda kali ini yang memiliki keahlian vokasi maupun keahlian akademik, dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk nusa dan bangsa dengan partisipasi aktif, dalam pembangunan sebagai pengaman Pancasila.

Riyan

The post Lulusan USM Harus Jadi Agen Perubahan di Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayahnya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini diungkapkan Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Yogyakarta.

Diketahui selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan. Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96,3%. Padahal, di semester pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42,4% dari target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74,7% di kuartal ketiga.

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.

“Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim. Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun.” kata Hajrianor.

“Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini,” imbuhnya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham ini berlangsung selama 4 hari, Senin-Kamis (4-7 Desember 2023).

Kegiatan ini untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ning S

The post RKT Reformasi Birokrasi Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 UPT Capai 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

“Kondisinya masih stabil. Proses isolasi dan perawatan masih berlanjut di rumah sakit. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar Menag segera sembuh dan negatif covid-19,” kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam keterangan persnya kepada wartawan Selasa, (29/09/2020).

Setelah dikonfirmasi positif covid19, Menteri Agama menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit sejak 17 September 2020 pelacakan kontak dan pemeriksaan dilakukan pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia, termasuk anggota keluarga dan pegawai Kementerian Agama.

BACA JUGA: Menteri Agama Terkonfirmasi Positif Covid-19, Kondisi Fisik Baik

“Kami sudah melakukan tracing (pelacakan). Total ada 48 orang yang dinilai pernah berinteraksi dengan Menag. Mereka sudah dites swab dan semua hasilnya negatif,” kata Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurrahman ​​​​​​.

Pelacakan kontak dan pemeriksaan juga dilakukan pada pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat dan UIN Mataram karena sebelum dikonfirmasi kena covid-19 Menteri Agama mengunjungi Nusa Tenggara Barat.

Oman mengatakan bahwa orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Menteri Agama di Nusa Tenggara Barat juga sebagian secara mandiri memeriksakan diri.

Ant/Naf

The post Kondisi Menag Stabil Setelah Terkonfirmasi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

“Saat ini, satu orang pegawai dari bagian umum sudah sembuh dan satu tahanan juga sudah kembali ke rutan. Masih ada dua pegawai Direktorat Penyidikan yang masih menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Sebelumnya, dari 23 pegawai yang terpapar covid-19, tiga diantaranya diisolasi di rumah sakit dan selebihnya menjalani isolasi mandiri dengan pantauan petugas kesehatan puskesmas terdekat.

BACA JUGA: Penyidik KPK Novel Baswedan Positif Covid-19

“Kita doakan untuk pegawai yang sedang mengalami penurunan kondisinya terkait covid-19, semoga dapat melalui masa kritis ini dan bisa kembali pulih dan sehat,” terangnya.

Diketahui, KPK sebelumnya mengambil kebijakan bagi seluruh pegawainya untuk bekerja di rumah selama tiga hari mulai Senin (31/8/2020) sampai Rabu (2/9/2020) menyikapi jumlah pegawai yang positif covid-19 terus bertambah.

Selama masa tersebut, dilakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area gedung baik Gedung Merah Putih, Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama), dan rutan cabang KPK baik yang di Gedung Merah Putih, Kavling C1 (Gedung KPK lama) maupun Pomdam Jaya Guntur.

Pegawai KPK akan kembali bekerja di kantor pada Kamis (3/9/2020) dengan sistem kehadiran fisik proporsi, yakni 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

Ant/Naf

The post Dua Pegawai KPK Positif Covid-19 Masih Jalani Isolasi di Rumah Sakit appeared first on SuaraBaru.id.

“Iya (benar positif covid-19), Alhamdulillah saya merasa sehat,” katanya.

Menurut Novel, ia sempat demam dan batuk lalu menjalani tes “swab”, dan hasilnya positif. Namun saat ini kondisinya stabil dan akan menjalani isolasi mandiri.

BACA JUGA: Covid-19 di Kabupaten Magelang, Enam PDP Pulang Membaik

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri juga mengonfirmasi kondisi tersebut. Saat ini beberapa pegawai yang terpapar covid-19 sudah dilakukan langkah mitigasi dengan melakukan isolasi mandiri.

“KPK juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan layanan medis terdekat dari tempat tinggal pegawai untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut dalam proses pemulihannya,” tambah Ali.

Sebelumnya, Ali mengonfirmasi ada 13 pegawai dan satu tahanan yang dinyatakan positif terpapar covid-19.

“Berdasarkan tes usap yang dilakukan BBTLKPP Kemenkes terhadap beberapa pegawai dan tahanan, telah ditemukan ada sembilan pegawai dari beberapa unit direktorat di KPK, empat orang nonpegawai/outsourcing dan satu tahanan dinyatakan positif covid-19,” ungkapnya.

13 orang tersebut saat ini telah dilakukan isolasi mandiri dan tindakan medis lanjutan, bekerja sama dengan puskesmas di sekitar kediaman para pegawai yang terpapar untuk proses pemulihan.

Isolasi Tahanan
“Sedangkan untuk tahanan, telah dilakukan isolasi dan perawatan di RS Polri,” jelasnya.

KPK pada Kamis (27/8/2020) melalui Poli Klinik KPK dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, kembali melakukan uji tes usap PCR kepada pegawai KPK termasuk pegawai Direktorat Penyidikan Kedeputian Penindakan KPK.

Tes usap itu dilakukan guna meminimalisir penyebaran wabah covid-19 di lingkungan KPK dan memastikan aktivitas kerja penanganan perkara tindak pidana korupsi tetap berjalan, mengingat ada batasan waktu sebagaimana dalam ketentuan undang-undang.

KPK juga telah kembali melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan kerja direktorat penyidikan dan ruang kerja lainnya di Gedung Merah Putih KPK dan Gedung ACLC (Gedung KPK lama) serta memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi oleh seluruh pegawai.

Ant/Naf

The post Penyidik KPK Novel Baswedan Positif Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita sudah instruksikan seluruh pegawai di lingkungan Disparpora bekerja dari rumah selama empat hari mulai 10 Agustus hingga 14 Agustus 2020,” kata Kepala Disparpora Kabupaten Batang Wahyu Budi Santosa. Kamis (13/8/2020).

Wahyu menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, apakah pemberlakuan bekerja dari rumah bagi ASN cukup empat hari atau perlu penambahan.

BACA JUGA: Tes Swab Digalakkan, PMI Purbalingga Sumbang Dana Masyarakat Rp 117 Juta

“Sebagai upaya memutus mata rantai penularan covid-19 pemerintah kabupaten juga melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi penularan pada pegawai Disparpora,” tambahnya.

Menurutnya, pemeriksaan covid-19 perlu dilakukan pada pegawai yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien serta keluarganya.

​​​​​​”Tes usap ini sesuai ketentuan dilakukan dua kali yaitu pada Rabu (12/8) dan Kamis (13/8). Kami berharap semoga mata rantai penyebaran covid-19 bisa kita putus sehingga tidak ada lagi pegawai yang tertular,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Muchlasin mengatakan bahwa pemeriksaan covid-19 dilakukan pada sekitar 50 orang yang pernah melakukan kontak dengan pegawai Disparpora yang tertular.

“Ada sekitar 50 orang yang menjalani tes usap selama dua kali berturut-turut,” pungkasnya.

Ant/Naf

The post Seorang ASN Positif Covid-19, Kantor Disparpora Batang Tutup Sementara appeared first on SuaraBaru.id.