“Jadi, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari posisinya sebagai PNS,”kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, Senin (5/9).

Putut mengatakan, kebijakan pemberhentian sementara tersebut sejalan dengan PP 11 Tahun 2017 pasal 276. Dalam pasal tersebut, seorang PNS dapat diberhentikan sementara salah satunya jika yang bersangkutan ditahan karena menjadi tersangka dalam kasus pidana.

Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian sementara berlaku akhir bulan sejak ditahan. Dan selama pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan juga tidak diberikan penghasilan.

“PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan lagi, tapi mendapat uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara,”tambahnya.

Menurut Putut, sanksi berupa pemberhentian sementara tersebut bisa berlanjut dengan pemberhentian tetap. Hal tersebut dilakukan jika yang bersangkutan telah memperoleh vonis dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap minimal 2 tahun penjara.

“Seorang PNS dapat diberhentikan secara tetap jika mendapat vonis hukuman penjara minimal 2 tahun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kasus pidana yang dilakukan,”paparnya.

BACA JUGA: Seorang PNS Kudus Terjerat Kasus Penimbunan dan Pengoplosan BBM

Lebih lanjut, Putut juga menyampaikan kekecewaannya atas kasus yang terjadi ini. Sebagai seorang PNS, AW semestinya menghindari kegiatan ilegal melanggar hukum yang pada akhirnya berujung pada kasus pidana semacam ini.

Selain mencoreng nama institusi, menurut Putut, tindak pidana penimbunan dan pengoplosan BBM juga merugikan masyarakat. Apalagi dengan situasi kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini.

“Yang jelas, BKPP sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan yang bersangkutan. Kami juga berpesan agar seluruh PNS lain bisa bekerja dengan baik dan menaati seluruh aturan perundangan yang ada,”ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, AW seorang PNS di Dinas Perdagangan Kudus kini harus mendekam di jeruji penjara Polres Kudus. Yang bersangkutan menjadi tersangka bersama dua orang lain atas dugaan pidana penimbunan dan pengoplosan BBM di gudang miliknya yang ada di Desa Bae, Kecamatan Bae. Dalam aksinya, para tersangka tersebut berhasil menimbun sebanyak 12 ton solar bersubsidi.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Berhentikan Sementara PNS yang Terjerat Kasus Penimbunan BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kudus yang mana penimbunan dan pengoplosan ini dilakukan koorporasi PT ASS. Dan ironisnya, salah satu dari tiga tersangka kasus yang terjadi di Kudus adalah seorang PNS di Kabupaten Kudus.

“Kasus menonjol di Kudus. Jadi diamankan 12 ton, itu dilakukan oleh korporasi, PT. ASS,” jelas Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam keterangan resmi yang disampaikan ke awak media, Senin (5/9)..

Pelaku berinisial AW (42) yang menimbun minyak dari tersangka AR (28). Kemudian PT ASS membeli dan menjual kembali ke perusahaan. Saat ini kasus tersebut masih dikembangkan.

“Kudus dia itu ngecer. Punya kendaraan kecil-kecil ngecer. Diwadahi oleh PT ASS itu kemudian di suatu tempat di PT itu ditandon dan diedarkan oleh truk tangki,” jelasnya.

Sementara itu tersangka AW mengaku cuma menerima bio solar  dari tersangka Arif kemudian ia menimbun dan setelah itu  dibeli oleh PT ASS. Aksinya sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu.

“Saya pengepul, sudah sejak 3 bulan, sekitar 12 ton. Keseharian saya PNS,” kata AW.

Sementara, Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama menjelaskan, penanganan kasus penimbunan dan pengoplosan BBM tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di gudang milik AW (42) warga Kecamatan Mejobo, Kudus digunakan sebagai tempat penyalahgunaan solar subsidi. Menindaklanjuti informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang berada di Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar pada Kamis (18/8/2022) yang disimpan di sebuah gudang di Dukuh Bae Pondok Desa Bae, Kecamatan Bae, Kudus.

“Dari penyelidikan itu petugas berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Bae untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata AKBP Wiraga Dimas Tama.

Terungkapnya pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang berhasil diamankan oleh polisi ada tiga tersangka. Diantarannya AW, warga Kecamatan Mejobo, ARY (28) warga Kecamatan Jati dan AK (29) warga Kecamatan Bae Kudus.

Dari lokasi gudang, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Yaitu, solar subsidi sekitar 12 ton, Kempu 17 buah yang terisi solar 12 ton, satu truk tangki warna biru bernomor polisi Z 9274 DA, dan satu unit mobil grandmax bernomor polisi K 8659 WK.

“Petugas juga mengamankan mesin pompa air satu unit, kempu dua buah yang tidak dipakai karena bocor, dua buah selang yang panjanngnya 10 meter” ungkap Kapolres Kudus.

Atas perbuatan yang dilakukan tiga tersangka, dikenakan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah sebagaimana Pasal 40 sektor Minyak dan Gas Bumi angka 9 UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja JO Pasal 55 KUHP.

Ali Bustomi

BACA JUGA : Pemkab Kudus Berhentikan Sementara PNS yang Terjerat Kasus Penimbunan BBM

The post Seorang PNS Kudus Terjerat Kasus Penimbunan dan Pengoplosan BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Aturan pencairan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2022, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 tahun 2022 tentang teknis pelaksanaan pemberian THR.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Eko Djumartono mengatakan, anggaran sebesar Rp 30,6 miliar tersebut terdiri dari THR untuk bupati sebesar Rp 6,64 juta, untuk 45 Anggota DPRD Kudus sebesar Rp 183,4 juta , untuk PNS sebanyak Rp 29,9 miliar dan untuk P3K sebesar Rp 465,9 juta.

Eko mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, THR untuk ASN terdiri dari komponen gaji pokok dan tunjangan serta 50 persen dari TPP.

“Jadi komponennya hanya gaji pokok, tunjangan dan 50 persen dari TPP,”ungkap Eko, Senin (25/4).

Hanya saja, kata Eko, untuk saat ini komponen THR yang berasal dari 50 persen TPP belum bisa dicairkan sebelum lebaran.

“Hal ini karena besaran TPP untuk bulan April dibayar Mei, masih menunggu penetapan. Sehingga, jelas tidak mungkin komponen THR dari 50 persen TPP tersebut bisa cair sebelum lebaran,”paparnya.

Eko menambahkan, rencananya THR untuk ASN di Kudus akan cair pada Rabu (27/4) mendatang.

Tm-Ab

The post Segera Cair, THR ASN dan Anggota DPRD Kudus Habiskan Anggaran Rp 30,6 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Informasi ini dibenarkan Kabag Hukum Setda Kudus, Hermawan. Menurutnya, pihaknya bersama jajaran Bagian Hukum Setda Kudus menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya PNS yang berposisi sebagai staf tersebut.

“Kami menyampaikan duka sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami ini,”ujarnya, Jumat (25/9).

Dikatakan, almarhum sudah dimakamkan Kamis (24/9). Yang bersangkutan dinyatakan positif dan dirawat di RS sejak awal pekan lalu.

Selain bertugas di Bagian Hukum Setda, almarhum diketahui juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus.

Atas kejadian tersebut, seluruh jajaran PNS di lingkungan Bagian Hukum Setda akan bekerja secara WFH sepekan ke depan. Selain itu, 10 orang pegawai dan tenaga kebersihan di Bagian Hukum juga sudah menjalani uji swab.

“Seluruh ruangan di Bagian Hukum Setda juga sudah disemprot disinfektan,”tandasnya.

Sementara itu, dari data corona.kuduskab dilihat kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kudus secara keseluruhan ada 1.440 orang. Dirawat ada 43 orang, kemudian isolasi mandiri 121, kasus sembuh ada 1.082 dan sebanyak 192 meninggal dunia.

Tm-Ab

The post PNS Setda Kudus Meninggal Positif Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.