Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng, Haryono Agus Setiawan dalam kegiatan rilis capaian kinerja Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng periode Januari-November 2025, yang berlangsung di Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng, Selasa (25/11/2025).

Diungkapkan, bahwa realisasi PNBP melejit hingga 237%. Menurutnya, secara keseluruhan, Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah berhasil mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp265.656.967.412 dari target yang ditetapkan sebesar Rp111.879.084.000, mencapai persentase realisasi sebesar 237%.

Dalam pelayanan dokumen Keimigrasian, untuk
penerbitan paspor, total yang diterbitkan selama periode ini adalah 272.072 paspor elektronik, 26.829 paspor biasa 48 halaman, dan 2.999 paspor biasa 24 halaman, serta 1.215 paspor polikarbonat.

“Dalam penerbitan izin tinggal mencapai 58.499, dengan rincian terbanyak Visa On Arrival 24.514,
Izin Tinggal Kunjungan 24.373, Izin Tinggal Terbatas 9.379, izin tinggal tetap 73, dan affidavit 160,” terang Haryono.

Ia menyebut, total perlintasan keluar masuk Indonesia di 4 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jawa Tengah, yakni TPI Bandara Ahmad Yani Semarang, TPI Bandara Adi Soemarmo, TPI Laut Tanjung Intan Cilacap, TPI Laut Tanjung Emas Semarang tercatat sebanyak 167.146 perlintasan.

“Kedatangan WNI 64.108 perlintasan, kedatangan WNA 16.976 perlintasan, keberangkatan WNI 65.381 perlintasan, dan keberangkatan WNA 20.681 perlintasan,” sebutnya.

Menurut Haryono, pihaknya juga fokus dalam penegakan hukum Keimigrasian, antara lain Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) total 96 TAK telah dilakukan.

“Kanim Surakarta mencatat jumlah TAK tertinggi yakni sebanyak 28, diikuti oleh Rudenim Semarang sebanyak 21,” ujarnya.

Sementara untuk kasus terbanyak, Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng mencatat, Penyalahgunaan Izin Tinggal ada 54 kasus dan overstay 20 kasus.

The post Januari-November 2025 Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng Lampaui Target PNBP, Catat Kinerja Optimal  appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik implementasi perdagangan karbon ini sebagai sebuah langkah maju, dengan catatan perlunya pengetatan batas atas emisi di masa depan. Selain itu, hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

Perdagangan karbon akhirnya diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.

“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%-40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam rilis tertulisnya, Kamis (2/3/2023).

IESR memandang dengan adanya penentuan pembatasan kuota bagi PLTU ini akan meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha terhadap emisi yang dihasilkan dan mengatur operasional PLTU secara lebih efisien.

Perdagangan karbon ini menurutnya juga mengatur tentang penggantian atau pembelian karbon (carbon offset) jika unit pembangkit menghasilkan emisi melebihi dari Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU). Pembangkit ini harus membeli emisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTBAE-PU dan atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).

“Untuk meningkatkan integritas mekanisme offset dan dampak penurunan emisi secara nyata dengan menggunakan instrumen SPE, pemerintah harus memastikan standar aktivitas penurunan emisi yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Disarankan agar SPE diutamakan berasal dari pembangkit energi terbarukan, untuk menyelaraskan instrumen ini dengan upaya transisi energi untuk mencapai NZE 2060 atau lebih awal. Instrumen SPE ini bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat membangun pembangkit energi terbarukan,” terang Fabby.

IESR mengusulkan agar SPE dilakukan untuk mengakselerasi instalasi PLTS atap oleh konsumen. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap dan diekspor ke jaringan bisa menjadi SPE, dan dipakai untuk offset karbon. Pendapatan dari penjualan SPE dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk memasang PLTS atap.

Bagi pelaku usaha yang lalai mengikuti perdagangan karbon dengan tidak menyampaikan rencana monitoring emisi GRK dan revisi laporan emisi GRK maka akan diberikan peringatan tertulis dari Menteri ESDM dan diberikan alokasi PTBAE-PU untuk perdagangan karbon berikutnya sebesar 75%.

“Adanya sanksi pembatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melanggar aturan merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah berkomitmen perdagangan karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan pemantauan yang ketat,” jelas Farah Vianda selaku Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau IESR .

Pemerintah telah menetapkan nilai PTBAE-PU kepada 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon, dengan total kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW. Nilai karbon yang diperdagangkan antar unit PLTU di dalam negeri harganya diperkirakan mulai dari US$ 2 hingga US$ 18 per ton.

“Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai harga karbon dapat segera diterbitkan untuk memberi kepastian aktivitas perdagangan karbon. Diharapkan harga karbon yang diterapkan tidak terlalu jauh dari rata-rata harga global,” kata Farah.

Menurutnya, pengawasan publik terhadap pelaksanaan perdagangan karbon juga perlu dibangun. Upaya masuknya mekanisme perdagangan karbon dalam perdagangan bursa, yang saat ini sedang dikaji oleh Bursa Efek Indonesia, akan membuat harga karbon semakin kompetitif dan mempromosikan transparansi, sehingga dapat menarik investor dan mengarusutamakan prinsip pembiayaan berkelanjutan.

Ning Suparningsih

The post Implementasi Perdagangan Karbon Perlu Diikuti Pengetatan Batas atas Emisi appeared first on SuaraBaru.id.

Front Nelayan Bersatu berasal dari unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Koperasi Perikanan KUD Karya Mina, Barisan Muda Nelayan, Buruh Angkut Ikan, dan Industri dan Pengolahan Ikan. Dalam orasinya Ketua HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto mendesak pemerintah untuk menurunkan PNBP dari 10 persen menjadi 5 persen dan menolak sanksi denda administrasi 1.000 persen.

Tuntutan lain, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT), penambahan dua WPP (711 dan 712) untuk kapal alat tangkap jaring tarik berkantong ukuran di atas 100 GT dan penambahan WPP 713 untuk kapal alat tangkap Jaring Tarik Berkantong. “Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh pendemo, karena adanya keresahan warga terkait kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Massa demo ditemui oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal KH Habib Ali Zaenal Abidin. Wali Kota berjanji akan mengakomodir tuntutan para nelayan tersebut. “Pemkot Tegal berjanji akan membantu kaum nelayan. Tuntutan mereka akan kami tampung dan diteruskan ke pemerintah pusat,” kata Dedy.

Atas aksi tersebut pihak Satlantas Polres Tegal Kota mengeluarkan imbauan pengalihan arus kepada pengguna jalan. Jalur Pantura ditutup sementara sejak pukul 07.00 hingga pukul 12.00. “Diimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintas di wilayah Kota Tegal, dari arah Jakarta dan arah Semarang pada hari Kamis 12 Januari 2023 mulai pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIB agar menggunakan jalur tol atau jalur alternatif,” tulis dari Satlantas Polres Tegal Kota melalui pesan singkat.

Perjalanan ribuan masa dari Pelabuhan Jongor Tegalsari menuju gedung DPRD yang melalui jalur Pantura mendapat pengawalan dari ratusan anggota Polres Tegal Kota yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmad Hidayat sepanjang perjalanan.

Sutrisno

The post Ribuan Nelayan Kota Tegal Turun ke Jalan Tolak Aturan PNBP appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Jusman saat berkunjung ke Lapas Terbuka Kendal mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri kompos dan biodigester selesai 3 minggu lebih cepat dari kontrak.

Ia berharap dengan adanya program itu dapat bermanfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas, maupun lingkungan sekitar.

Di Lapas dengan luas lahan lebih dari 120 hektare ini tampak beberapa WBP sedang sibuk mengolah limbah kotoran sapi dan hasil pertanian yang diolah menjadi kompos.

Proses pengolahan kompos itu sendiri berlangsung di sebuah bangunan yang baru saja rampung pada 12 September lalu.

Sementara itu Kalapas Rusdedy berharap hasil kompos di sini dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar dan mampu membina WBP menjadi lebih produktif.

“Diharapkan hasil kompos di sini dapat menghasilkan PNBP yang lebih besar dan membina WBP jadi lebih produktif,” ujar Rusdedy, Selasa (18/10/2022).

Rusdedy mengatakan, Lapas Terbuka Kendal mengintegrasikan berbagai pembinaan kemandirian seperti pertanian, perikanan dan peternakan dalam satu lokasi yang sama, sehingga dapat mewujudkan sistem pertanian terpadu. Salah satunya melalui industri kompos dan biodigester tersebut.

Menurutnya, Lapas Terbuka Kendal akan mengolah hasil pertanian (jagung) menjadi pakan ternak yang berkualitas. Kemudian limbah dari olahan tersebut akan digunakan untuk industri kompos.

Sementara kotoran hewan akan diolah di biodigester. Artinya, semua akan dimanfaatkan semaksimal mungkin guna pengembangan pertanian dan peternakan di Lapas Terbuka Kendal.

Ning Suparningsih

The post Bangun Industri Kompos dan Biodigester, Lapas Terbuka Kendal Siap Tingkatkan PNBP appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai modal awal mendapatkan pandangan mengenai agenda pemeriksaan, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar entry meeting di Aula Kresna Basudewa Kanwil dan dirilis secara virtual.

Selaku tuan rumah, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, DR. A Yuspahruddin menyambut baik kedatangan tim BPK yang hadir bersama Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto dan Sekretaris Itjen R Natanegara Kartika Purnama.

“Kami menyambut baik kehadiran tim BPK. Kami yakin pemeriksaan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP ini akan menghasilkan kebijakan dan penataan PNBP yang lebih baik, sehingga satuan kerja akan bersemangat dalam mencari potensi-potensi PNBP,” ujarnya, Selasa (4/10/2022).

Selanjutnya, Yuspahruddin memberikan gambaran umum mengenai Kanwil Kemenkumham Jateng.

Dia juga memaparkan PNBP yang telah diperoleh Kanwil Kemenkumham Jateng yang berasal dari pemanfaatan BMN (sewa ATM, kantin, sawah, tambak udang, rumah dinas), PNBP dari kemandirian warga binaan (hasil karya napi berupa makanan, batik, keset, kerajinan), PNBP Terpusat dari jajaran Imigrasi (ijin tinggal, paspor) serta PNBP jajaran pelayanan hukum dan HAM.

Selain itu, Kakanwil memberikan instruksi kepada Satuan Kerja yang akan menjadi sampel pemeriksaan untuk “kooperatif” membantu jalannya audit.

“Untuk membantu kelancaran pemeriksaan ini, siapkan dan berikan data yang diminta dengan cepat, sampaikan informasi yang benar agar tujuan pemeriksaan dapat terwujud dan bermanfaat,” kata Yuspahruddin.

“Komunikasikan setiap permasalahan, hambatan, kendala secara terbuka, sehingga tercipta solusi yang mampu memecahkan setiap persoalan dan segera tindaklanjuti segala rekomendasi dari BPK,” sambungnya.

Sementara dari BPK melalui Rosalin Boru Angin selaku Pengendali Teknis Tim menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan ini.

Dia memaparkan tentang dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, alasan pemeriksaan hingga realisasi PNBP 2019-2022 semester I di Kanwil Kemenkumham

Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Kemenkumham telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Dan apakah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim BPK juga menyarankan adanya keterbukaan dan kelengkapan data atau informasi dari jajaran Satuan Kerja, serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan judgement pemeriksa.

Serta peran aktif dari satuan pengawasan internal dalam pendampingan terkait pemeriksaan sangat menentukan efektivitas pemeriksaan BPK.

Dalam kegiatan sendiri diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrasi, pengelolaan keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Jateng.

Selain itu hadir juga para Kepala, Pejabat Administrasi dan Pengelola Keuangan dari seluruh UPT se Jawa Tengah, baik langsung maupun virtual.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Entry Meeting Pemeriksaan BPK Terkait Ekstensifikasi dan Intensifikasi PNBP appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam paparannya, Petrus menyebut adanya kenaikan realisasi PNBP dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan, di tahun 2020 realisasi PNBP mencapai 5,2 Milyar rupiah, atau 428,6% dari target 1,2 Milyar rupiah. Sementara di tahun 2021, realisasi PNBP mencapai 13 Milyar rupiah, atau 138,6% dari target 9,4 Milyar rupiah.

“Kami yakin ditahun ini juga akan mengalami kenaikan, mengingat hingga akhir maret 2022 ini, capaian realisasi BNN sudah menyentuh angka 4,3 Milyar rupiah, atau 53% dari target 8 Milyar rupiah,” ungkap Petrus, Kamis (31/3/2022).

Petrus menyebut jika sumber PNBP yang didapat BNN salah satunya melalui penyelenggaraan layanan pemeriksaan secara online dan berbayar.

Menanggapi itu semua, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tak layak apabila biaya pelayanan harus dibebankan kepada masyarakat.

“Mereka sudah menjadi korban, jangan lagi dibebani oleh biaya. Kalau perlu anggaran BNN ditambah, biar itu menjadi beban APBN,” ujar Hinca Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Hinca Panjaitan mempertanyakan kesanggupan BNN meningkatkan realisasi PNBP ditengah tuntutan pekerjaan BNN yang amat berat. Ia meminta kepada BNN untuk membuat terobosan guna meningkatkan realisasi PNBP tanpa harus membebankan nominal kepada masyarakat.

Sementara itu, Arteria Dahlan yang juga anggota Komisi III DPR RI menilai bahwa membebankan BNN dengan PNBP adalah bukan pada tempatnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan BNN selama ini membawa misi kemuliaan dan tidak seharusnya dibebankan dengan realisasi PNBP.

“Rehabilitasi gratis, padahal berpeluang untuk dijadikan PNBP. Tapi tidak dilakukan, dan ditarget PNBP besar,” ujar Arteria Dahlan.

Menurut Arteria Dahlan, dibawah pimpinan Petrus Reinhard Golose, ia melihat ada banyak perubahan ditubuh BNN. Adanya tagline War On Drugs menunjukkan posisi BNN sebagai leading sector Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus diperhitungkan.

Ning

The post BNN Laporkan Capaian PNBP Tembus 13 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.