Rekaman tersebut menjadi viral setelah dibagikan melalui akun Instagram @infogrobogan.id pada Minggu (23/11/2025).

Dalam video itu terlihat petugas PKH berkeliling ke sejumlah rumah warga sambil menempelkan stiker penanda penerima manfaat bantuan sosial.

BACA JUGA : Festival Anak Jateng 2025 di Batang, Gus Yasin Tekankan Industri yang Ramah

Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Desa Toko dan Leyangan di wilayah Kecamatan Penawangan. Petugas tampak menandai rumah-rumah yang masih tercatat sebagai penerima PKH berdasarkan data terbaru.

Salah satu cuplikan menampilkan rumah gebyok berbahan kayu dengan mobil terparkir di depannya. Meski rumah itu tampak layak, petugas tetap menempelkan stiker karena nama penghuninya masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Kondisi inilah yang memicu sorotan publik. Warganet mempertanyakan apakah rumah dengan kondisi demikian masih pantas menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Selain rumah tersebut, beberapa bangunan lain yang dinilai cukup baik secara ekonomi juga terlihat mendapat tanda serupa. Hal ini mendorong perdebatan mengenai ketepatan sasaran program PKH di Grobogan.

Unggahan video itu kemudian memicu banjir komentar. Banyak pengguna media sosial menyoroti bangunan yang menurut mereka tidak mencerminkan kondisi warga kurang mampu.

Salah satu komentar menyindir keberadaan rumah berukir yang justru menjadi penerima bantuan. Akun @imsecret774 menulis keheranannya karena bangunan dengan dekorasi kayu halus itu masih masuk daftar penerima manfaat.

Komentar lain datang dari akun bernama vita_ssi. Ia menilai tidak pantas jika rumah yang terlihat megah masih menerima bantuan. Menurutnya, warga yang mampu seharusnya sadar diri dan tidak mengambil hak orang lain.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa penempelan stiker dilakukan sebagai bagian dari edukasi sosial kepada masyarakat penerima PKH.

Indri menilai, langkah itu diharapkan mendorong warga yang sudah mampu agar mau mengundurkan diri secara sukarela. Menurutnya, kesadaran diri menjadi kunci agar bantuan lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penempelan stiker ini sudah dilakukan sejumlah titik wilayah Grobogan sebagai sampel. Program itu dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Dinas Sosial Grobogan, lanjutnya, tidak menutup pintu bagi warga yang ingin mundur dari daftar penerima PKH. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah membaik bisa menyampaikan permohonan kepada pendamping di wilayah masing-masing.

BACA JUGA : KKMTs 02 Jepara Gelar Reorganisasi MGMP Serentak, Inilah Hasilnya

Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan data. Proses tersebut dibutuhkan agar administrasi bantuan sosial tercatat dengan benar.

Indri menambahkan bahwa pengunduran diri tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah desa harus mengetahui permohonan tersebut agar data warga di sistem PKH dapat dinonaktifkan secara resmi.

Menurutnya, koordinasi antara pendamping, desa, dan Dinas Sosial menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penonaktifan penerima manfaat.

TYA WIDYA

The post Viral Stiker Penerima Bansos di Grobogan, Warganet Soroti Penerima Bantuan yang Dinilai Mampu appeared first on SuaraBaru.id.

Car Free Day kali ini menyajikan aneka stand UMKM Desa, pribadi, organisasi, dan tidak ketinggalan stand PKH Karanganom yang diisi oleh Kelompok Usaha Bersama KUBE-PKH Pedas Manis Desa Tarubasan dan beberapa KUBE-PKH binaan pendamping social PKH lainnya.

“Sebenarnya stok kami selalu habis, dan kemarin kami diberitahu oleh mbak Ary selaku pendamping social PKH bahwa hari Ahad tanggal 21 Juli 2024 ini nanti ada car free day, sehingga kami membuat kembali produk unggulan kami yaitu sambel pecel merk “Pedas Manis”.” terang Sri Suryani yang juga KPM PKH Desa Tarubasan.

“Kami mengisi stand PKH Karanganom disamping ada KUBE-PKH lainnya yang juga menitipkan produk ke stand ini, jadi kami berdua yang menjaga stand ini hingga selesai”.
imbuhnya.

Sri Suryani bersama Jayanti menjual produk sambel pecel merk “Pedas Manis”, di mana lokasi produksinya berada di dukuh Polodadi RT 002 RW 001 Desa Tarubasan Kecamatan Karanganom. Langkah ini sebagai salah satu dari upaya mengentaskan angka kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat.

Tentu sangatlah tidak mudah, namun ini harus didukung oleh seluruh pihak. Produk ini selayaknya segera diajukan untuk izin proses halalnya sehingga legal dana man dikonsumsi oleh masyarakat karena sudah mengantongi sertifikasi halal.

Di sisi lain, pemerintah desa turut mendukung dengan alokasi dana desa pada pos pemberdayaan masyarakat sehingga mendongkrak ekonomi warganya.

Melalui audiensi di balai desa dan disaksikan oleh kepala desa, jajarannya, serta BPD, pendamping sosial PKH melakukan advokasi social agar kegiatan KUBE-PKH ini dapat masuk dalam RAB APBDes di tahun mendatang sehingga inilah langkah konkret desa dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desanya.

Pada aspek kontribusi, KUBE-PKH harus siap jika pemdes atau lembaga lainnya membutuhkan kehadiran KUBE-PKH untuk dapat berperan aktif tampil di garda terdepan sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Arkansa

The post Car Free Day Karanganom, KUBE-PKH Isi Stand PKH Karanganom appeared first on SuaraBaru.id.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, PKH adalah salah satu upaya program dalam rangka pengentasan kemiskinan yang selama ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial, dan juga didukung sepenuhnya oleh Presiden RI.

“Jadi PKH  ini akan terus kami kembangkan,” kata Nana Sudjana saat membuka Festival Program Keluarga Harapan ke – 6 di Hall Tirtonadi, Kamis, 14 Desember 2023.

Pada 2023, Pemprov Jateng mampu menurunkan  angka kemiskinan ekstrem menjadi 1,1% dari sebelumnya 1,97% di 2022.

Dikatakan dia, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem tahun ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, agar tahun depan penurunannya lebih signifikan.

Nana menargetkan, kemiskinan ekstrem  di Jawa Tengah bisa turun di bawah 0.5% atau mendekati 0%.

Saat ini, jumlah pendamping PKH di Jawa Tengah sebanyak 5.130 orang. Mereka tersebar di 35 kabupaten/kota. Jumlah itu dinilai mampu membantu menurunkan angka kemiskinan.

“Dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah bekerja sama dengan Kementerian Sosial, setiap tahun melaksanakan kegiatan di desa miskin,” kata Nana.

Peran yang dilakukan pendamping PKH dalam menurunkan angka kemiskinan, antara lain dengan mengupayakan kesejahteraan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara masif.

Diaz Aza

The post Pendamping PKH Didorong Kerja Keras Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Trieska Herawan. Pihaknya mencatat berdasarkan data per April 2022, KPM di Kota Pekalongan sebanyak 11.225 penerima.

Lebih lanjut, ia merinci jumlah penerima di kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 3.203 KPM, 1.961 KPM di kecamatan Pekalongan Selatan, kecamatan Pekalongan Timur sebanyak 2.436 KPM dan 3.625 KPM di Pekalongan Utara.

Dari jumlah tersebut, Dinsos-P2KB menargetkan 10 persen atau sekitar seribuan penerima tergraduasi. Hingga saat ini ada 655 KPM sudah graduasi, 123 mandiri dan 532 tidak lagi memiliki komponen, “Untuk graduasi kita targetkan sekitar 10 persen di tahun 2022 ini, sampai dengan saat ini yang telah tergraduasi ada 655,” jelasnya saat ditemui ruang kerjanya, Senin (4/7/2022).

Adapun nominal bantuan yang diterima, ibu hamil dan usia 0-6 tahun masing-masing 3 juta, SD sebesar 900 ribu, 1,5 juta untuk jenjang SMP, 2 juta untuk tingkat SMA serta disabilitas dan lansia senilai 2,4 juta rupiah yang diserahkan secara bertahap setiap triwulan.

Trieska meminta agar para penerima manfaat dapat menggunakan bantuan yang diperoleh sesuai peruntukannya. Dan bagi KPM yang merasa sudah sejahtera diajak untuk melakukan graduasi.

Lebih lanjut, ia menambahkan terkait pemberian labelisasi kepada rumah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tulisan “Kami Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH, Semoga Kami Segera Terbebas dari Kemiskinan” direncanakan akan dimulai Juli 2022.

Dikatakan Trieska, pihaknya telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada lurah dan pendamping PKH untuk disampaikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Bagi KPM yang tidak bersedia diberi label diminta untuk mengundurkan diri dari program PKH dengan mengisi surat pernyataan persetujuan yang telah disediakan oleh Dinsos-P2KB.

“Saat ini kami sedang proses mencetak label, kemudian kami akan membentuk tim per kelurahan dan diberikan peralatan untuk labelisasi, jika nanti di lapangan ada KPM yang tidak berkenan dilabelasi, diharapkan para penerima tersebut untuk mengundurkan diri,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Dinsos-P2KB Pekalongan Targetkan Graduasi KPM-PKH 10 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

“Hari ini bantuan tunai yang disalurkan 10.063 yang dibagi tiga Kecamatan yakni Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja dan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Untuk PKH tahap pertama sebanyak 69.000 penerima,” kata Bupati Tegal, Hj Umi Azizah didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Nurhayati.

Bupati menyampaikan, jumlah penerima bantuan tunai di Kabupaten Tegal keseluruhan sebanyak 52.631. Bantuan Tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan, menerima 3 bulan dari Januari, Februari dan Maret 2022.

Proses penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kantor Pos Adiwerna, Kabupaten Tegal disaksikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang PMK (Pembanguan Manusia dan Kebudayaan) Prof Dr Muhadjir Effendy MAP

Menyinggung warga yang menjadi korban tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah dan Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Bupati menyampaikan, pihaknya masih berupaya untuk memberikan bantuan.

Untuk pendidikan anak-anak yang berada dipengungsian, Bupati akan membuat shalter untuk tempat belajar mereka karena ruang kelas saat ini masih untuk menampung para pengunsi.

Intinya untuk kebutuhan makan dan minum tercukupi semuanya. Kemudian rumah sedang dalam proses disamping yang sedang dibangun baru dua rumah.

“Itu memang iuran dari teman-teman lewat Baznas, lewat Korpri dan kami sedang melakukan upaya lewat APBD maupun melalui pemerintah pusat,” ungkap Umi Azizah.

Yang pasti, warga yang rumahnya sudah runtuh dan dibangun diatas tanah yang rawan longsor, itu harus direlokasi. “Yang diusulkan kemarin 86 rumah namun, itu dinamis. Artinya mudah-mudahan ini sudahlah ga ada rumah yang rusak karena longsor lagi,” pinta Umi Azizah.

Nino Moebi

The post Pemkab Tegal Salurkan Bantuan Tunai dan PKH Tahap Pertama appeared first on SuaraBaru.id.

“Ancaman hukuman 15 tahun, Pasal 2 ayat 1 untuk primernya, dan subsidernya Pasal 3 UU 31/1999 dan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Dia masih menunggu pemeriksaan dan indikasi bila pihak-pihak pendamping PKH lainnya di Dinas Sosial setempat terlibat dalam pungutan liar. Sementara pihaknya masih memeriksa delapan pendamping sosial lainnya sebelum penetapan tersangka lainnya.

Baca Juga: Warga Non- DKI Jakarta Bisa Mendapatkan Vaksinasi di SCBD

Sebelumnya, menurut penyidikan, dari 2018-2019, dua pendamping PKH tersebut berinisial TS dan DKA terbukti melakukan pungli uang bansos para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp50.000-Rp100.000. Sehingga terkumpul sebesar Ro 3,5 miliar.

Modusnya, pendamping tersebut meminta kartu ATM para KPM, lalu ditarik sendiri oleh mereka, dan mengembalikan sisa uang yang telah dikutipnya kepada KPM.

Adapun kata Bahrudin, sekali melakukan pungli dari empat desa saja di Kecamatan Tiga Raksa, kedua pelaku mendapatkan uang sebesar Rp800 juta.

Baca Juga: Cuaca Jakarta Minggu Waspadai Hujan Disertai Petir

“Kalau dilihat selisih itu ada yang Rp50.000 dan Rp100.000. Tetapi kalau dijumlah dengan keluarga penerima manfaat itu jumlahnya fantastis,” ujar Bahrudin.

Bahrudin mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas para penyeleweng bansos, terutama di masa pandemi Covid-19 di mana masyarakat di daerah-daerah yang kurang mampu sangat membutuhkannya.

Selain itu dia berharap agar pendamping sosial untuk PKH dapat bertanggung jawab dan bertugas sesuai dengan fungsinya.

Ant-Claudia

The post Pelaku Pungli Bansos PKH Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Edy, penempelan stiker tanda penerima PKH dan BPNT ini merupakan instruksi Bupati Grobogan. Rencananya, pelaksanaan penempelan stiker tersebut diterapkan pada bulan Februari mendatang.

“Ini merupakan instruksi Bupati. Rencananya pemasangan stiker akan kami laksanakan bulan Februari tahun ini,” ungkap Edy.

Pihaknya menambahkan, lokasi pemasangan stiker dilaksanakan di ibukota kecamatan. Setelah uji tersebut berhasil, selanjutnya akan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

“Jumlah KPM yang akan dipasangi stiker nanti ada 142 ribu,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, penempelan stiker tersebut dapat mengedukasi warga. Dimana, dalam stiker tersebut ada pesan keadilan yang hendak disampaikannya. Apabila ada warga yang malu rumahnya ditempeli stiker, kemudian melakukan pengunduran diri, maka bantuannya bisa dialihkan kepada warga lain yang berhak.

“Masih ada kesempatan bagi warga yang tergolong ekonomi mampu dapat mengundurkan diri sebelum rumah mereka dipasang stiker penanda rumah tangga miskin atau keluarga prasejahtera. Untuk penggantian KPM yang mengundurkan diri tidak serta merta digantikan begitu saja. Ada prosesnya, yaitu KPM harus masuk damal DTKS,” tambah Edy.

Setelah terproses dalam DTKS, lanjutnya, maka akan diusulkan pendamping melalui TKSK ke Dinsos, yang kemudian diteruskan ke pusat.

“Yang akan menentukan nanti pusat sesuai dengan kuota,” pungkasnya.

Hana Eswe.

The post Di Grobogan, Rumah Penerima PKH dan BPNT Akan Dipasangi Stiker appeared first on SuaraBaru.id.

Usai menyelesaikan rangkaian acara Pembukaan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Mensos Juliari langsung mengunjungi wilayah Jakarta Timur menemui warga RW 03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 977 paket Sembako langsung diserahkan secara simbolis oleh Mensos Juliari kepada warga. Selain itu, dirinya juga berkesempatan bertemu warga Kelurahan Setu melewati gang-gang sempit dan mendengarkan langsung aspirasi warga.

Setelah mengunjungi Kelurahan Setu, Cipayun, rombongan Kementerian Sosial kemudian menuju Kota Depok, tepatnya di Kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. Di tempat tersebut Mensos Juliari melihat langsung proses penyaluran paket Sembako yang siap disalurkan kepada warga sekitar yang masuk dalam data penerima.

Secara simbolis, Menteri Kabinet Kerja yang biasa disapa Ari ini menyerahkan langsung kepada perwakilan warga dengan total 803 paket Sembako untuk Kelurahan Cilodong. Dirinya berharap dengan bansos ini bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan warga.

“Hari ini penyaluran bansos sembako sudah memasuki tahap ke-12, atau tahap akhir. Saya ingin memastikan bahwa semua tahapan berjalan baik. Dalam perbincangan dengan KPM, saya dapat simpulkan bahwa distribusi bansos berjalan lancar dan secara umum baik,” katanya.

Tak lupa, kepada para pimpinan dan tokoh masyarakat, ulama, serta anggota masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut, Juliari menyampaikan bahwa semua bansos ini merupakan bantuan dari Presiden.

“Bapak ibu, bansos yang saat ini dibagikan merupakan bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan kepada para pembantunya para menteri agar memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan di saat pandemi,” katanya.

The post Mensos Juliari Pastikan Penyaluran Bansos Sembako Tahap Akhir Terlaksana appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah bantuan sosial terus disalurkan, begitupun untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada warga masyarakat terus digulirkan Kemensos dan terus berjalan hingga kini.

Hal tersebut seperti yang terungkap saat Menteri Sosial Juliari P. Batubara melakukan dialog melalui sarana panggilan video jarak jauh kepada puluhan Pendamping KPM PKH yang ada di Depok, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Dialog jarak jauh yang dilakukan di Kantor Kementerian Sosial ini berlangsung dengan lancar dan penuh canda tawa, dan rencananya Mensos juga akan datang ke Depok dimana dalam hal ini Mensos Juliari mendapatkan info bahwa di Depok terdapat 85 Pendamping KPM PKH.

Dalam kesempatan tersebut Mensos Juliari berpesan kepada pendamping KPM PKH agar masyarakat yang belum mendapatkan BPNT bisa mendapatkannya di bulan depan, dan untuk tahun depan bagi seluruh KPM PKH yang ada agar bisa diberikan BPNT.

“Jadi KPM PKH yang selama ini tidak dapat untuk bulan Desember akan diusahakan dan sekaligus cair untuk 4 bulan, sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp800.000, dan tidak hanya bulan Desember saja tetapi juga sampai tahun depan,” kata Mensos Juliari.

Mensos Juliari pun berpesan agar KPM yang sudah lama bahkan yang sudah sampai 10 tahun untuk diganti dengan keluarga yang baru yang layak untuk mendapatkan bantuan karena agar yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PKH.

Adapun di wilayah Depok saat ini ada 3.200 KPM dan sudah mendapatkan bantuan sosial sampai bulan ini. Hal tersebut sesuai dengan data yang dimiliki oleh Koordinator Pendamping KPM PKH Kota Depok.

The post Bantuan Kementerian Sosial Terus Bergulir, Begini Pesan Mensos ke Pendamping KPM appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi, saat mengunjungi secara langsung tiga keluarga penerima bantuan PKH yang lulus dan atas kesadaran sendiri minta berhenti sebagai penerima PKH, pada Jumat (16/10/2020).

“Kota Tegal sampai dengan bulan Oktober 2020, sudah ada 1.417 orang yang tadinya menerima bantuan PKH, sekarang sudah mandiri,” kata Jumadi.

Saat ini ungkap Jumadi masih ada 7.198 penerima PKH, yang harus didorong terus agar perekonomian mereka meningkat dan lulus dari penerima bantuan PKH atau bergantian dengan penerima lain yang lebih membutuhkan.

Sementara bagi penerima PKH namun sudah tidak memiliki komponen-komponen untuk mendapatkan PKH, Wakil Wali Kota menyampaikan, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan kunjungan langsung kelapangan untuk mendapatkan data secara langsung apakah mereka benar-benar sudah lulus atau masih membutuhkan bantuan PKH. Dari kunjungan tersebut nantinya, akan dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi, yakni apakah masih layak menerima PKH atau sudah tidak layak.

Ada tiga keluarga yang sukarela atau atas kesadaran sendiri berhenti menerima bantuan PKH yang dikunjungi Wakil Wali Kota. Kunjungan pertama dilakukan di rumah Daryatun (41) warga Jalan Ki Hajar Dewantara RT 02 RW 1 Kalinyamat Kulon. Kedua, Parikhatun warga Jalan Ki hajar Dewantara RT 06 RW 1 Gang 21 Kalinyamat Kulon dan Taripah Jalan Ponorogo RT 06 RW 1 Sumurpanggang.

Selain memberikan bingkisan, Jumadi mengapresiasi atas kesadaran ketiga penerima PKH tersebut, yang secara mandiri, kesadaran sendiri memutuskan untuk tidak lagi menerima bantuan PKH. Menurut Jumadi, ini bisa memberikan contoh dan motivasi kepada mereka yang masih belum lulus.

“Saya menyampaikan terimakasih, Ibu bisa memberi contoh yang lain, mohon bantu ibu-ibu lain dengan memberi motivasi, mudah-mudahan yang lain, yang belum lulus dengan melihat yang sudah berhasil bisa lebih terpacu,” pungkas Jumadi.

Nino Moebi

The post Pemkot Tegal Berhasil Entaskan 1.417 Penerima PKH appeared first on SuaraBaru.id.