Adapun pinjol itu telah terbukti melakukan praktik kartel suku bunga pinjaman, dan menjatuhkan sanksi denda hingga sebesar Rp 755 miliar.

Menurut Ferry, putusan itu merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Khususnya kelompok masyarakat rentan, yang selama ini banyak terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi.

BACA JUGA: Halah Bihalal Jegeg Membahas Kegiatan Lingkungan

”Keputusan KPPU ini menunjukkan keberpihakan yang jelas, kepada konsumen. Praktik kartel bunga dalam layanan pinjaman online, tidak hanya melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga telah menimbulkan penderitaan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar dosen Fakultas Teknik Universita Semarang (USM) itu, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Dia juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran KPPU, atas keberanian dan ketegasannya dalam mengungkap praktik kartel itu. ”Ini bukan perkara kecil, karena menyangkut kepentingan jutaan konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Ferry menilai, fenomena pinjol dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang jauh dari tujuan awalnya, sebagai layanan inklusi keuangan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat justru terjebak dalam siklus utang, akibat bunga tinggi, biaya tambahan, serta metode penagihan yang seringkali menimbulkan tekanan psikologis.

BACA JUGA: Jemaat Gereja ST Ignatius Danan, Menggelar Prosesi Minggu Palma

Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan industri pinjol di Indonesia. Pihaknya juga memandang perlu, adanya langkah tegas dari pemerintah, untuk menata ulang bahkan mengevaluasi secara serius, keberadaan pinjol di Indonesia.

”Jika keberadaannya justru lebih banyak menyengsarakan rakyat, maka negara harus hadir untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Ferry juga menyinggung, beberapa negara telah mengambil langkah drastis terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi berbasis digital ini, termasuk di Cina, yang memperketat bahkan menutup banyak layanan pinjol yang dinilai merugikan masyarakat.

BACA JUGA: Hari Terakhir Libur Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat Lonjakan Penumpang di Grobogan

”Pengalaman negara lain bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Negara tidak boleh membiarkan sistIm keuangan digital berkembang tanpa kontrol yang kuat, apalagi jika dampaknya merugikan rakyat,” terang dia.

Disampaikan pula, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi digital. Oleh karena itu dia berharap, momentum putusan KPPU ini dapat menjadi titik awal reformasi yang lebih luas, dalam pengawasan sektor pinjaman digital di Indonesia.

”Negara harus memastikan, inovasi keuangan tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Riyan

The post Ketegasan KPPU Bongkar Kartel Bunga Pinjol Mendapat Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan dalam acara bertema ‘Ngabuburit Hukum & Ekonomi Bareng Gen Z: KUHP/KUHAP Baru, Apa Itu?’, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Boyolali, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, Pinjol muncul saat perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, sehingga dengan mudah diakses oleh siapapun. Seperti saat ini, masyarakat mudah mengakses internet banking atau transfer, E-Wallet atau aplikasi keuangan hingga QRIS.

BACA JUGA: KAI dan BI Hadirkan Layanan Penukaran Uang Baru di Stasiun

Disebutkan pula, kemudahan mengakses aplikasi keuangan elektronik di internet, jangan membuat anak-anak muda terlena. Mengingat, jika mengunakan akses itu tanpa literasi memadai, bisa membuat keuangan menjadi jebol.

”Hindari Pinjaman Online atau Pinjol. Pahami betul soal literasi keuangan. Dengan adanya kemudahan seperti itu, bisa gawat jika tak benar. Apa yang dibutuhan, bisa sulit dibedakan. Keuangan bisa jebol,” jelas dia.

Lebih lanjut Octa Dewangga menekankan, saat ini anak-anak muda terutama Gen Z, berada pada zaman yang jauh berbeda dengan kehidupan belasan hingga puluhan tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Logo dan Maskot Porprov Jateng XVII/2026 Jadi Simbol Kejayaan Semarang Raya

Selain antisipasi Pinjol, anak-anak muda harus memahami manajemen keuangan. Mengingat Gen Z banyak yang tidak paham dengan pentingnya literasi keuangan, di tengah perkembangan teknologi.

”Pengeluaran dan pemasukan jangan tidak di-manage sama sekali. Kalau sudah punya uang atau pendapatan dari kerja, apa yang harus dilakukan selanjutnya,” terang dia.

Disebutkan dia, salah satu tujuan memanajemen keuangan yakni financial freedom. Sehingga ke depan akan mendapatkan kebebasan dalam memiliki segalanya. Namun yang paling penting untuk mencapai itu, harus melakukan budgeting anggaran dan menabung.

BACA JUGA: Kursi Ketum Pengkot PBSI Semarang Kosong, Usai Muhaimin Mengundurkan Diri

”Tujuan menabung itu, guna mewujudkan impian, bukan untuk hal-hal konsumtif. Bank Jateng punya Bima Rencana. Punya impian jangka waktu 1-20 tahun, misalkan umrah, piknik dan kebutuhan lain, bisa dilakukan. Minimal menabungnya Rp 100 ribu per bulan,” paparnya.

Tidak hanya itu, masih ada satu lagi untuk menuju financial freedom, yakni sending atau belanja dengan bijak. Termasuk apa yang sudah menjadi keinginan, dibalanjakan sesuai kebutuhan.

”Misalnya pendapatan Rp 5 juta sebulan, harus dibagi untuk orang tua, belanja, termasuk kemudian yang investing atau main saham, reksadana, emas digital, Forex hingga Cripto,” jelas dia.

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Lakukan Monitoring Posbankum di Blora dan Grobogan

Dalam materinya, Octa juga memaparkan soal fasilitas lengkap Bank Jateng. Di mana banknya warga Jawa Tengah itu, memiliki berbagai fasilitas. Mulai dari Bima Rencana, Bima Mobile, Tabungan Pensiunan Sejahtera Tiada Akhir, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Khusus KPR Sejahtera FLPP Bank Jateng, lanjut dia, menjadi program pembiayaan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan bunga tetap dan DP hingga cicilan ringan.

”Kita menggaungkan program Gubernur Jateng berupa KPR Sejahtera FLPP. Teman-teman muda sudah punya pendapatan dan ingin rumah, kini bisa memilikinya,” terang dia.

BACA JUGA: Wagub Jateng Luncurkan Wakaf Sosial, Ajak Perbankan Perkuat Ekonomi Umat dan Kesejahteraan Rakyat Jateng

Selain Octa Dewangga dari Bank Jateng, acara itu juga menghadirkan pembicara lain seperti Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Dr Pujiyono Suwadi, Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali Ridwan Ismawanta.

Ada pula akademisi dari Universitas Sebelas Maret Prof Dr Ir Wahyudi Sutopo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Dr Zulkifli Gayo hingga Local Hero Boyolali, Wanda Julisna.

Acara yang digelar Kejaksaan Negeri Boyolali, Solusi Indonesia dan Bank Jateng itu, dihadiri sekitar seratusan generasi muda. Mulai dari mahasiswa/BEM, siswa SMA dan MA, OSIS, Pramuka, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ika Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga sejumlah pengusaha muda.

Riyan

The post Bank Jateng Dorong Anak Muda Pahami Literasi Keuangan, Demi Terhindar dari Ancaman Pinjol appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM terdiri dari Ketua Irene Nathalia Setiawan SE MM, anggota Scorina Dwiantari SE MM, Rusdiana Permanasari SKom MM, Linda Novasari SE MM. Mereka dibantu dua mahasiswa, Sinta Bunga Frastica dan Noor Shodiqotus Sariroh.

Menurut Irene, tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman tentang bahaya pinjaman online (pinjol). Dia berharap, mereka tidak terjerat pinjol.

BACA JUGA: Mahasiswa Prodi MH USM Studi Banding di Singapura-Malaysia

”Kami memberikan alternatif memilih pinjaman legal dan ilegal. Kalau pinjaman legal dilindungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pinjaman ilegal tidak dilindungi OJK. Cara pengajuan pinjaman ilegal biasanya syaratnya sangat mudah, tapi risikonya bunga pinjaman sangat tinggi,” katanya.

Adapun pinjaman legal, membutuhkan persyataran yang ketat, namun sesuai dengan kemampuan peminjam. Suku bunga pinjaman juga lebih transparan.

”Kami berharap, warga yang sudah telanjur terjerat pinjol, segera melunasi dan tidak mengajukan pinjaman lagi. Bagi warga yang belum pernah mengajukan pinjol, jangan sampai terjerat pinjol yang ilegal,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM Sosialisasi Bahaya dan Manfaat Financial Technology appeared first on SuaraBaru.id.

Fintech (Financial Technoloy) atau yang disebut dengan teknologi keuangan ini adalah contoh teknologi yang berkembang pesat saat ini.

Fintech merupakan sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, untuk memudahkan transaksi keuangan. Jenis-jenis perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia antara lain, crowdfunding, microfinancing, Peer to Peer (P2P) lending, manajemen risiko dan investasi, serta digital payment system.

Di Indonesia, perkembangan fintech baru di mulai pada tahun 2006 sedangkan secara global fintech sendiri sudah ada sejak tahun 1960-an, sehingga perkembangan fintech di Indonesia bisa dikatakan cukup terlambat.

Organisasi Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pertama kali dibentuk tahun 2015 dan mulai menunjukkan tren positif. Fintech sendiri berada di bawah pengawasan OJK.

Peer to Peer (P2P) lending merupakan salah satu jenis fintech yang paling popular saat ini. P2P lending adalah layanan peminjaman uang yang berbasis teknologi atau sering disebut pinjol. P2P lending ini pertama kalinya hadir di Indonesia pada tahun 2016, dan hanya digunakan untuk mendanai bisnis UMKM.

Namun saat ini, sebagian masyarakat justru menggunakan pinjol guna memenuhi kebutuhan sehari-hari karena proses yang ditawarkan lebih mudah dan cepat cairnya hanya dalam sehari.

Sekarang ini banyak fintech yang menawarkan pinjaman online yang mengantongi izin dari OJK atau ilegal sehingga memakan banyak korban. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih pinjaman online untuk kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan pinjaman online dengan baik. Pengaruh minimnya pengetahuan mengenai pinjaman online itu sendiri, menyebabkan banyak orang terkena jebakan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi oleh pelaku jasa pinjaman online tidak resmi. Hal itulah yang memunculkan pandangan negatif pinjaman online yang berbahaya dan harus dihindari.

Masyarakat dapat melakukan peminjaman uang melalui pinjaman online resmi. Pinjaman online resmi adalah pinjaman online yang langsung terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, ketentuan pinjaman online juga sudah diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran, mendapatkan tanda terdaftar dari OJK, dan mengajukan izin paling lama satu tahun setelah pendaftaran tanda terdaftar.

Cara mudah mengetahui perbedaan pinjaman online resmi dan tidak resmi dapat dilihat dari izin akses. Pinjaman online resmi hanya membutuhkan akses kamera, mikrofon dan lokasi dari pengguna, serta akses data pribadi sangat dibatasi.

Sedangkan pinjaman online tidak resmi membutuhkan akses data pribadi sebagai alat untuk menagih pinjaman kepada konsumennya, yang pada akhirnya terjadi penagihan utang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan etika yang berlaku sebagaimana mestinya.

Mengutip dari situs money+, berikut tip aman ketika ingin melakukan atau mengajukan pinjaman uang di pinjaman online,

1. Memilih pinjaman online yang terdaftar di OJK

Pertama, pastikan layanan pinjaman online yang anda pilih sudah terdaftar dan disetujui oleh OJK. Hal ini untuk memastikan bahwa semua proses dan kebijakan ditinjau dan dipantau oleh OJK. Untuk memeriksa apakah pinjaman online anda legal, kunjungi situs web OJK atau periksa apakah logo OJK tercantum di situs web atau halaman aplikasi anda.

2. Memahami syarat dan ketentuan

Selain memverifikasi legalitas pinjaman online, harap baca ketentuan yang diberikan terlebih dahulu. Banyak pinjaman online yang menjadi masalah di kemudian hari, karena nasabah kurang memahami syarat dan jadwal pelunasan.

3. Mengajukan pinjaman uang sesuai kebutuhan

Dalam pengajuan pinjaman online seringkal disalahgunakan oleh banyak orang, banyak juga yang meminjam uang untuk kebutuhan komsumtif. Lebih parahnya lagi, uang pinjaman tersebut digunakan untuk membayar tunggakan utang sebelumnya, atau yang disebut gali lubang tutup lubang. Untuk menjaga pinjaman tetap aman, jangan sampai melebihi 30 persen dari total penghasilan bulanan.

4. Pastikan bunga pinjaman transparan dan tidak mencekik

Alangkah baiknya untuk mengecek berapa besaran bunga yang ditetapkan dari pihak pinjaman online ketika hendak meminjam uang. OJK sendiri sudah menetapkan bahwa perusahaan fintech tidak dapat mengklaim bunga lebih dari 0,8% perhari. Jadi, jika platform pinjaman online yang digunakan memberikan bunga 1% per hari atau 30% perbulan, sebaiknya jangan dipilih.

5. Catat jumlah dana yang dipinjam

Selain memastikan bunga pinjaman, penting untuk mencatat jumlah dana yang diajukan dan nominal cicilan yang harus dilunasi setiap bulannya. Langkah ini bertujuan agar tidak lupa untuk membayar cicilan supaya tidak dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

6. Bayar cicilan tepat waktu

Seperti halnya di kredit konvensional, jika terlambat membayar cicilan akan dikenakan denda. Apabila dibiarkan terus menerus, hutang akan semakin menumpuk dan beban untuk membayar akan semakin besar. Maka dari itu, utamakan membayar cicilan sebelum menyisihkan untuk kebutuhan lain.

Selain dalam memilih fintech yang aman untuk melakukan peminjaman uang, ada juga hal yang harus diperhatikan, yakni cara memanfaatkan atau mengelola pinjaman secara tepat agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Bagaimana caranya?

1. Memisahkan dana pinjaman dan uang pribadi. Setelah menerima dana pinjaman, segeralah pisahkan antara uang dari hasil pinjaman dan uang pribadi. Hal ini bertujuan agar terhindar dari penyalahgunaan dana pinjaman untuk keperluan yang bersifat komsumtif.

2. Perencanaan pengeluaran yang benar.
Membuat rencana pengeluaran sangat penting dilakukan agar bisa menggunakan uang pinjaman sesuai rencana di awal peminjaman dana.

Pembuatan rencana pengeluaran juga harus rinci, tujuannya adalah untuk pengalokasikan dana pinjaman dengan tidak melupakan besaran pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayarkan. Setelah itu lakukan juga pencatatan laporan pengeluaran dari dana pinjaman.

3. Segerakan melunasi pinjaman.
Apabila sudah mendapatkan dana pengganti, tidak perlu menunggu sampai jatuh tempo pelunasan tiba. Ketika sudah mendapatkan uang, langsung saja gunakan untuk melunasinya.

Menunda pelunasan pinjaman akan berisiko terlambat, bahkan gagal membayar pinjaman. Melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo juga dapat memberikan keuntungan, seperti dipermudah dipengajuan kredit berikutnya, serta tambahan limit pinjaman.

Tips diatas dapat anda contoh saat ingin mengambil pinjaman online. Yang perlu diingat, pinjaman online tidak berbahaya seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, asal anda mengetahui cara menggunakannya dengan tepat.

Utamakan kebutuhan yang kalian benar-benar butuhkan dan kalian tidak sedang memiliki dana, bisa kalian coba tips meminjam pinjaman online seperti di atas supaya aman. Ingat, pastikan juga kalian sanggup untuk membayar cicilan tiap bulannya.

Oleh: Muhammad Zidan Afroh, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang.

The post Tips Memanfaatkan Pinjaman Online Secara Tepat Agar Tidak Buntung appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol. Arif Rahman mengatakan 89 orang itu merupakan kolektor dari puluhan aplikasi pinjol yang berkantor di kawasan DIY. Kasus itu terungkap setelah ada laporan dari seorang warga yang menjadi korban di Jawa Barat.

“Setelah mendalami laporan tersebut, kami dalami dan langsung mencari keberadaan pelaku yang meneror korban,” kata Arif di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/10/2021).

Puluhan orang itu digiring ke Gedung Ditreskrimsus dari Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta menggunakan truk dan bus Ditsamapta Polda DIY setelah digerebek pada Kamis (14/10) malam.

Mereka langsung digiring masuk ke Gedung Ditreskrimsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan aplikasi pinjol ilegal itu. Namun, sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus tersebut.

Menurut Arif, ada sekitar 23 aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh puluhan orang tersebut. Namun, hanya satu aplikasi yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Selain mengamankan puluhan orang, polisi juga turut mengamankan sekitar 105 ponsel dan 105 komputer yang diduga digunakan oleh para kolektor pinjol ilegal itu.

Dalam kasus ini, polisi menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (2) dan/atau Pasal 45 jo. Pasal 29 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ant-Claudia

The post Polisi Amankan Puluhan Orang dari Yogyakarta Terkait Pinjman Online Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Pinjol merupakan platform penyedia dana supercepat secara tunai, tanpa tatap muka untuk dipinjamkan kepada nasabah. Juga tanpa agunan dan rumitnya syarat administratif.

Ketua Forum Wartawan Online Demak (Forwonede), Wahib, MSi mengatakan, selain memunculkan peluang usaha, terkait dengan keamanan dan perlindungan terhadap nasabah, tentu keberadaan pinjol ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia.

BACA JUGA: Stock Darah PMI Kritis, Garnita Malahayati Adakan Donor Darah

”Dengan peran strategisnya, OJK berwenang melakukan tugas pengawasan terhadap fenomena pinjol, yang marak bertebaran di ruang-ruang privat, maupun ruang publik jagat maya,” kata Wahib dalam keterangannya, Senin (26/7/2021), di sela-sela persiapan Webinar Nasional.

Ada pun Webinar Nasional yang diadakan Forwonede ini, mengusung tema ‘Peluang dan Tantangan Pinjaman Online (Pinjol) dalam Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)’, yang utamanya berada di Jateng.

Wahib menambahkan, banyaknya penawaran dari pelaku jasa usaha pinjol, sedikit banyak telah mempengaruhi opini publik. Dengan iming-iming kemudahan dan fasilitas tertentu, masyarakat lantas tertarik untuk sekadar pinjam uang secara online. ”Istilah yang beken, pinjol beraksi penuh solusi tanpa basa basi. Kebutuhan keuangan nasabah seketika terpenuhi,”ujarnya.

BACA JUGA: BPBD Sebut Tak Ada Korban Jiwa Akibat Gempa Magnitudo 6,5

Meski sudah ada pinjol yang terdaftar di OJK, imbuh dia, namun tetap masih banyak pinjol yang tanpa izin alias abal abal. Tentu, ini menjadi ancaman serius bagi para pelaku usaha kecil menengah.

Menurutnya, kerapkali pelaku usaha tidak mau tahu sejauhmana legalitas lembaga pinjol, yang dijadikan tumpuan peminjaman. Dampaknya, tidak sedikit yang masuk jerat pinjol ilegal. Jeratan pinjol ini cukup menjadi beban hidup masyarakat yang terdesak kebutuhan, dan kurang berhati hati.

Sebab, beban bunga yang tinggi atas pinjaman, longgarnya akses data nasabah, tenor yang tidak sesuai perjanjian awal, penagihan yang nir etis atau tanpa etika, kerap diabaikan nasabah.

BACA JUGA: Korea Selatan dan Korea Utara Pulihkan Jalur “Hotline”

”Yang penting dapat pinjaman dulu. Soal dampak bunga tinggi dipikirkan belakangan. Tentu ini persoalan serius yang dihadapi masyarakat,” imbuhnya.

Di satu sisi, lanjut dia, bagi pelaku usaha kecil menengah, mereka butuh ketenangan dalam mengembangkan usaha dengan adanya kemudahan pinjol itu. Namun di sisi lain, justru rawan terjerat “rentenir”online ilegal, yang sulit dipertanggungjawabkan di tengah gegap gempita kebutuhan masyarakat yang masif.

Wahib menambahkan, webinar soal pinjol ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya para pelaku usaha UMKM. Satu sisi usaha terbantu dengan pinjol, sisi lain pelaku usaha mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas peran serta pinjol dalam memudahkan usahanya itu.

BACA JUGA: 6.000 Orang Lebih Warga Desa Kalipucang Wetan Tunggu Vaksinasi

Dijadwalkan. webinar melalui zoom meeting ini digelar pada Rabu (28/7/2021) pukul 14.00 WIB. Untuk itu, peserta webinar dapat mengakses atau bergabung dalam join zoom meeting https://us05web.zoom.us/j/83417139004?pwd=R2t4Q3FFbHEwYlNnVlNGdGtWd0x3dz09. Meeting ID: 834 1713 9004. Passcode: forwonede.

Webinar ini dipandu DR Dyah Nugrahani Dosen Upgris dan Zayinul Fata, dengan menghadirkan langsung para narasumber berkompeten dalam bidangnya. Acara akan diawali dengan sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso, yang kemudian dilanjutkan dengan Keynote Speaker, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Beberapa pemateri yang akan ikut di antaranya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Drs H Fathan Subchi, Kepala OJK Regional Jateng-DIY Aman Santoso, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso dan Paguyuban Pedagang Mie Bakso (Apmiso-Papmiso) Jateng, Lasiman, serta Ketua PWI Jateng, Amir Mahmud.

Riyan

The post Pinjaman Online Beraksi Penuh Solusi Tanpa Basa Basi appeared first on SuaraBaru.id.

“Saat ini banyak pelanggaran pinjaman ‘online’ ilegal sehingga satgas waspada investasi melakukan dua hal preventif yaitu mengedukasi masyarakat agar waspada pada pinjaman ‘online’ ilegal dan melakukan tindakan represif, yakni kami blokir aplikasinya kemudian laporkan ke polisi serta kami umumkan ke masyarakat,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK sekaligus Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Solo, Jumat (11/06/2021).

Terkait kasus tersebut, OJK sejauh ini telah menutup sebanyak 3.193 aplikasi dan situs pinjaman berbasis “online” atau daring ilegal. Namun hingga saat ini kasus penipuan yang melibatkan pinjaman berbasis daring masih marak terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Warga Wonogiri Gempar, Mayat Mengapung di Bengawan Solo

“Justru karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah pelaku membuat situs, aplikasi, web, selanjutnya mereka menawarkan melalui SMS maupun media sosial, jadi walaupun kami blokir hari ini nanti sore ganti nama dia,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk terus waspada agar tidak terjebak pada pinjaman berbasis daring terutama jika perusahaan tersebut ilegal.

“Yang paling penting adalah kami edukasi masyarakat agar waspada terhadap pinjaman ‘online’ ilegal, terakhir kasusnya di Semarang ada seorang guru honorer korban di sana. Kami selalu sampaikan tips melakukan pinjaman online, ada beberapa tips ketika pinjam hanya pada pinjaman ‘online’ yang terdaftar di OJK, salah satunya pinjam sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan,” katanya.

Baca Juga: Lima Wakil Rektor UMS Dilantik, Hadir Wali Kota Solo dan Bupati Sukoharjo

Ia meminta masyarakat agar tidak mengajukan pinjaman untuk menutup utang lama. Selain itu, pinjaman diharapkan digunakan untuk kegiatan yang produktif supaya mendorong ekonomi keluarga.

“Selanjutnya pahami risikonya, bunganya, dendanya, syaratnya. Saat ini mungkin sudah ada masyarakat kita yang terjebak, sebisa mungkin ini segera dilunasi,” katanya.

Ia mengatakan jika belum bisa melunasi utang tersebut maka si peminjam bisa mengajukan restrukturisasi atau pengurangan bunga, penghapusan denda, dan perpanjangan waktu.

“Kalau sudah mengalami teror intimidasi, hentikan kegiatan utang, jangan gali lubang tutup lubang. Kami minta yang bersangkutan segera lapor polisi supaya ada penegakan hukum,” katanya.

Ant-Claudia

The post OJK Ingatkan Masyarakat Waspada Pinjaman “Online” Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.