Rakor dihadiri Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, Kaprodi Magister Hukum USM Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, dosen, alumni, mahasiswa dan para pengguna serta undangan lain.

Dalam keterangannya, Dr Indarto mengatakan, sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, merupakan kewajiban bagi program studi mematuhi kurikulum OBE, untuk dilaksanakan mulai semester depan ini.

BACA JUGA: PT Semen Gresik Raih 3 Penghargaan Bergengsi TOP GRC Awards 2024

”Rakor Kurikulum OBE yang dilakukan Prodi S2 Magister Hukum USM bersama dosen, pengguna, alumni dan mahasiswa, merupakan langkah tepat untuk menghasilkan Kurikulum OBE, yang diamanatkan oleh regulasi dari Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dr Kukuh Sudarmanto, yang menyebutkan, Kurikulum OBE dalam suatu pendidikan yang dirancang, berfokus pada outcome, tidak hanya pada materi kuliah saja.

Dasar hukum Kurikulum OBE adalah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP NZOMIR 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BACA JUGA: Agustin-Iswar Berbincang dengan Pengusaha Muda, Harapannya Pemerintah Bersahabat

”Target implementasi Kurikulum OBE adalah semester gasal akademik 2024-2025, dengan jumlah SKS minimal 54 SKS, dan maksimal 72 SKS,” ungkapnya.

Dia menambahkan, rakor Kurikulum OBE ini juga dilaksanakan dengan metode hybrid system, untuk menampung para dosen dan pengguna serta alumni, yang berada di luar Kota Semarang, melalui online.

Riyan

The post Magister Hukum USM Gelar Rakor Kurikulum OBE appeared first on SuaraBaru.id.

”Dalam rangka memeratakan pembangunan di Tanah Air, upaya peningkatan kualitas SDM di wilayah 3T, dengan membuka kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, merupakan langkah yang penting,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2023).

Berdasarkan catatan Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, yang kuliah di UGM. Karena itu, UGM membuka program Penelusuran Bibit Unggul (PBU), yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah 3T, lewat kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah.

BACA JUGA: Jelang SEA Games 2023, Tim Bulu Tangkis Indonesia Targetkan Empat Emas

Menurut Lestari, upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pembukaan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, merupakan langkah strategis. Hal ini juga harus konsisten direalisasikan.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, dan Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mewajibkan untuk menerima minimal 20 persen dari kuota mahasiswa baru, diisi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, dan dari daerah 3T.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong pihak PTN dan sejumlah Pemda di Tanah Air yang wilayahnya termasuk 3T, untuk ikut aktif mengisi kuota mahasiswa di sejumlah PTN yang ada.

BACA JUGA: Ini Makna Penting dari Upacara Bendera di Kodim 0728 Wonogiri

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kolaborasi yang baik antara Pemda yang memiliki wilayah 3T, dan sejumlah PTN sangat diharapkan bisa terwujud, dalam proses pembangunan SDM Nasional.

Rerie berpendapat, peningkatan kualitas SDM masyarakat di wilayah 3T, merupakan salah satu syarat penting dalam tahapan pemerataan pembangunan di Tanah Air.

”Karena dengan peningkatan kapasitas dan kualitas intelektual SDM-nya, sejumlah wilayah 3T yang ada di Tanah Air, memiliki peluang lebih besar untuk maju, lewat pengembangan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya,” tegas Rerie.

Riyan

The post Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM di Wilayah 3T appeared first on SuaraBaru.id.