SEMARANG (SUARABARU.ID) – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih menjadi wilayah dengan penjualan atau peredaran daging anjing dan kucing di Pulau Jawa.

Chief Operating Officer (COO) Dog Meat Free Indonesia (DMFI), Merry Ferdinandez, mengatakan, Jateng menjadi satu dari tiga provinsi puncak (top tree) atau tiga besar peredaran daging anjing dan kucing di Pulau Jawa.

“Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta itu memang top tree-nya (peredaran) di Pulau Jawa ya. Terbesar,” katanya, di sela agenda ‘Sosialisasi Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi Jawa Tengah’ yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin, 30 Maret 2026.

Merry mengatakan, data yang pernah dihimpun ada 13 ribu ekor anjing dibantai setiap bulannya di Jawa Tengah. Khususnya di daerah Solo Raya.

Melihat kondisi itu, kata dia,  akan menjadi krusial sekali agar perdagangan daging anjing dan kucing harus segera dihentikan.

Untuk itu, lanjut Merry, pentingnya pelarangan yang lebih kuat lagi melalui produk hukum. Di mana mampu memberikan sanksi pidana.

“Sedangkan kita kita tahu, Provinsi Jawa Tengah ini ditetapkan Kementetian Pertanian berstatus bebas rabies pada tahun 1997,” katanya.

Kerja Sama 

Khusus di Jawa Tengah, Merry bilang, DMFI telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mendorong penguatan aturan pelarangan penjualan atau peredaran daging anjing dan kucing.

Baik itu untuk diterbitkannya surat edaran (SE) Gubernur dari tingkat provinsi maupun peraturan daerah (perda) di tingkat daerah. Diharapkan hal ini mampu menjadi pencegahan, khususnya penyakit rabies di Jawa Tengah.

“Harapannya DMFI dan Pemprov Jateng, bersama mengawal isu tentang perdagangan daging anjing dan kucing ini.  Memang sangat meresahkan dan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyakit rabies di Jawa Tengah, dan secara nasional,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Pengarah di Biro Perekonomian, Pemprov Jateng, Suwarni Dewi, mengatakan, kerja sama tersebut sebagai upaya mempertahankan daerah agar bebas penularan penyakit rabies.

“Ke depan akan mengedepankan tentang hal ini untuk di kuatkan dengan peraturan-peraturan daerah yang mendukung hal tersebut,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Awas! Jawa Tengah jadi 3 Besar Peredaran Daging Anjing dan Kucing  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai 5–6 Februari 2025, dengan mengunjungi sejumlah instansi dan agen distribusi LPG di beberapa kabupaten/kota.

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Arif Budiman menjelaskan, kegiatan ini sebagai langkah proaktif untuk memastikan kebijakan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berjalan efektif.

“Kami memastikan bahwa seluruh mekanisme distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Region Jawa Bagian Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, ada beberapa penyesuaian penting dalam pola distribusi LPG 3 kg,” jelas Arif, Kamis (6/2/2025).

Salah satunya adalah perubahan alokasi distribusi yang kini langsung ke konsumen akhir, serta diperbolehkannya pengecer kembali menjual LPG 3 kg dengan regulasi yang ketat.

Dalam kunjungan ke pangkalan dan agen LPG bersubsidi, Ditreskrimsus Polda Jateng juga memastikan tidak ada indikasi penyalahgunaan maupun kendala distribusi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dari hasil pemantauan di berbagai lokasi, termasuk di Kabupaten Grobogan, Kendal, Sukoharjo, hingga Cilacap, ditemukan bahwa penjualan LPG 3 kg masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, tidak ada antrean panjang atau kelangkaan tabung gas yang mencolok.

“Kami tetap melakukan pengawasan intensif untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan, seperti penimbunan atau penjualan dengan harga di atas HET. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum yang tegas,” tandasnya.

Selain pemantauan langsung, Ditreskrimsus Polda Jateng juga mendukung langkah pemerintah dalam mengatur distribusi LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, dan penyalur gas LPG bersubsidi terkait larangan penggunaan LPG 3 kg bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN.

Dengan langkah pengawasan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg di Jawa Tengah tetap terkendali dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Polda Jateng juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi LPG subsidi di wilayahnya.

Ning S

The post Cegah Potensi Penyimpangan Distribusi, Polda Jateng Pantau Penjualan Gas LPG 3 Kg appeared first on SuaraBaru.id.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menyampaikan, perubahan Gapeka 2025 merupakan bagian dari upaya KAI dan DJKA Kemenhub meningkatkan layanan transportasi kereta api di Indonesia. Beberapa peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan keselamatan, keandalan prasarana dan sarana, kecepatan perjalanan, serta kapasitas angkut.

“Dalam aspek keselamatan, jadwal perjalanan kereta api semakin optimal dengan jadwal perjalanan yang jauh lebih terencana sesuai update sarana dan prasarana terkini. Keandalan prasarana dan sarana juga ditingkatkan melalui modernisasi infrastruktur rel dan penambahan armada kereta api yang lebih andal,” jelas Franoto, Jumat (3/1/2025).

Dari segi kecepatan, Gapeka 2025 berhasil mengurangi waktu perjalanan kereta api antarkota di Jawa hingga total 2.551 menit per hari. Kapasitas angkut juga ditingkatkan dengan penambahan 20 perjalanan kereta api antarkota Jawa dan perpanjangan relasi untuk menjangkau lebih banyak daerah.

“Seiring dengan telah selesainya Gapeka 2025, penjualan tiket kereta api antarkota di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan mulai hari ini secara bertahap. Penjualan tiket dilakukan secara bertahap, sehingga apabila terdapat perjalanan kereta api yang belum tersedia di platform penjualan seperti Access by KAI dan web kai.id, pelanggan dapat melakukan pengecekan secara berkala,” ungkapnya.

Saat ini, penjualan tiket kereta api antarkota dapat dilakukan H-30 sebelum keberangkatan, dan bertahap akan disesuaikan kembali menjadi H-45 sebelum keberangkatan. Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121.

“KAI akan segera memberikan informasi melalui rilis secara bertahap untuk menginformasikan bagaimana update penyesuaian Gapeka ini terinput di seluruh kanal penjualan tiket KAI. KAI berharap inovasi yang dihadirkan melalui Gapeka 2025 mampu meningkatkan kualitas perjalanan kereta api secara menyeluruh,” tandasnya.

Ning S

The post Finalisasi Gapeka 2025, Penjualan Tiket KA Bulan Februari Sudah Dibuka Bertahap appeared first on SuaraBaru.id.

Perusahaan dengan bangga mengumumkan pendapatan 2023 telah mencapai angka yang luar biasa, yakni Rp 966 miliar. Angka tersebut merupakan prestasi tertinggi hingga saat ini.

Pencapaian mencerminkan kesuksesan terbaik tidak hanya dedikasi Grand Batang City dalam menyediakan ruang industri yang cerdas dan berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan bisnis di Jawa Tengah.

“Bahwa capaian target Grand Batang City melampaui penjualan yang ditetapkan dengan luasan lahan total 107 hektar,” kata General Manager of Business and Marketing Angga Brahmana, saat ditemui di Kantor Grand Batang City, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Rabu (31/1/2024).

Hal ini menjadikan dampak positif yang signifikan dalam sektor properti industri. Tahun kemarin, kami telah menyambut 4 penyewa baru yakni PT Interskala Medika Solusindo, PT Wanxinda Batang Industry Land Investment, PT Wandi Green Travel Industry Development, dan PT Xiang Jiang Indonesia.

“Penyewa baru lahan di Grand Batang City merupakan bagian dari pengembangan fase 2, yang mencakup luas area 400 hektar, menunjukkan komitmen kami dalam memperluas dan meningkatkan kapasitasnya,” jelasnya.

Proyek fase 2 tidak hanya menarik minat, tetapi juga menerima respons positif dari para investor, yang tercermin dalam angka penjualan lahan yang signifikan. Grand Batang City terus memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi utama dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di sektor industri.

“Di desain dengan konsep Smart and Sustainable, Grand Batang City mengadopsi nilai-nilai nature, human, dan masa depan ekonomi berkelanjutan. Fasilitas dan infrastruktur juga sudah sangat lengkap, termasuk jaringan jalan di dalam area, gedung apartemen, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan fasilitas pengelolaan air,” terangnya.

Tingginya minat investor terbukti dari jumlah investasi yang semakin meningkat di Grand Batang City. Tingkat penerimaan lebih dari 100 hektar per tahun mencerminkan daya tarik Grand Batang City sebagai pilihan investasi yang menjanjikan return yang menarik. Fakta ini menunjukkan bahwa Grand Batang City bukan hanya pilihan investasi yang menjanjikan, tetapi juga dianggap menguntungkan oleh para investor.

Dengan demikian, lanjut dia, Grand Batang City berhasil mendapatkan dukungan signifikan untuk proyeknya, termasuk berbagai bantuan dan dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan ini terlihat melalui Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 mengenai Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden No. 106 tahun 2022 mengenai Percepatan Progres Infrastruktur, khususnya terkait dengan pengembangan di sini.

“Adanya regulasi ini, semua pihak terlibat dalam proyek ini dapat mengakselerasi realisasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di Grand Batang City,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Grand Batang City Raih Prestasi Tertinggi Penjualan appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, perumahan yang berlokasi dekat kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tersebut dipasarkan dalam pameran properti di Paragon Mall Semarang pada 8-19 Maret 2023.

Perumahan Mutiara Arteri Regency memiliki ratusan unit rumah berbagai tipe, mulai dari rumah satu lantai hingga dua lantai. Harga yang ditawarkan juga menyesuaikan mulai Rp859 juta hingga Rp1,7 miliar per unit.

Menurut petugas pemasaran di pameran properti tersebut, mayoritas unit rumah sudah terjual. Bahkan untuk rumah satu lantai hanya tersisa delapan unit.

Petugas pemasaran yang enggan menyebut namanya itu menjelaskan bahwa semua rumah yang dijual memiliki dokumen lengkap. Meskipun perumahan tersebut berdiri di atas lahan bekas gusuran Kampung Cebolok, tetapi kini masalahnya sudah selesai.

Konsumen yang sempat melihat pameran MAP di Paragon Mall, Ferry Kurniawan, mengaku tidak paham adanya sengketa atas rumah yang dipamerkan. Namun ia menyayangkan, kalau memang ada sengketa di pengadilan, tapi pengembang masih menjual rumah, apalagi melalui pameran. Ia mengaku khawatir kalau nantinya konsumen yang dirugikan.

“Saya tidak tahu ada sengketa, cuma sayang saja kalau ada sengketa tapi dijual unitnya. Kasihan konsumen kalau sampai beli, ternyata tanahnya masih bermasalah,”ujar Ferry, yang mengaku dari Jakarta itu.

Sama halnya dengan pengunjung Paragon Mall asal Semarang, Indah Yunitasari, yang mengaku baru tahu kalau ada sengketa atas penjualan unit perumahan di kawasan MAJT tersebut. Ia juga berpesan, kalau memang masih ada sengketa agar para konsumen hati-hati membeli tanahnya.

“Keluarga kami pernah beli rumah, sudah lunas, malah sekarang terjadi gugat menggugat. Jadi konsumen yang dirugikan. Harapan saya perumahan MAP ini juga perlu diselesaikan dulu masalahnya, baru membuat pameran, supaya konsumen tidak dirugikan,”ungkapnya.

Sementara itu, pemilik 50 persen saham PT Mutiara Arteri Property, Christy justru heran mengapa perumahan Mutiara Arteri Regency masih dipasarkan.

Ia mengaku tidak pernah membuat dan menandatangani rapat umum pemegang saham (RUPS) persetujuann penjualan rumah. “Menjual rumah di tengah sengketa tanpa persetujuan RUPS itu melanggar hukum,” ucap Christy saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2023).

Christy menilai, pembeli perumahan memiliki itikad buruk. Sebab, meski sudah diberitakan bermasalah, tetap saja bersedia membeli kepada pengurus PT Mutiara Arteri Property yang membuat RUPS persetujuan palsu dan mengklaim sebagai pemilik saham.

Sayangnya, Sugeng selaku kuasa hukum PT Mutiara Arteri Property belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait perkembangan gugatan dan penjualan unit perumahan Mutiara Arteri Regency.

Sebelumnya, PT Mutiara Arteri Property bersama direktur dan komisarisnya digugat oleh Budiarto Siswojo karena mengingkari kesepakatan jual beli lahan seluas kurang lebih 15 hektar.

Lahan didekat MAJT, tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang tersebut kini sudah dipecah menjadi 350-an sertifikat yang di atasnya telah dibangun perumahan Mutiara Arteri Regency.

Pada 22 September 2022 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Budiarto Siswojo. Para tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Hakim menghukum para tergugat yang selama ini menguasai ratusan sertifikat untuk menyerahkan ke notaris Dewi Kusuma sesuai ketentuan Pasal 4 Akta Addendum yang disepakati sebelumnya.

Tak terima dengan putusan tingkat pertama tersebut, para tergugat lantas mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada 30 November 2022, majelis hakim yang dipimpin Edy Subroto memutuskan untuk menguatkan putusan PN Semarang. Artinya, PT Mutiara Arteri Properti beserta direktur dan komisarisnya kalah lagi. Kini perkara tersebut masih proses kasasi.

Ning Suparningsih

The post Meski dalam Sengketa, Penjualan Unit Perumahan Mutiara Arteri Regency Tetap Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan LAHP hasil pemeriksaan laporan masyarakat, yang salah satunya dari orang tua siswa terkait praktik penjualan seragam sekolah.

LAHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Sabarudin Hulu, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Jawa Tengah dan diterima oleh Mas’ut, Asisten Administrasi Kabupaten Kudus yang didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus pada Selasa, (17/1/2023) di Kantor Bupati Kudus.

Sabarudin menyampaikan bahwa LAHP ini merupakan hasil pemeriksaan laporan masyarakat yang keberatan mengenai adanya praktik penjualan seragam sekolah yang dilakukan oleh sekolah negeri.

Adapun bentuk maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dalam laporan mengenai pengadaan seragam sekolah tersebut adalah penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

“Dari hasil pemeriksaan Ombudsman, laporan dari pelapor yang identitasnya dirahasiakan tersebut telah terbukti terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah,” ujar Sabarudin, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah memberikan beberapa tindakan korektif kepada Bupati Kudus dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selaku atasan terlapor.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman, pihak sekolah tidak memberikan alternatif pilihan kepada orang tua siswa untuk secara mandiri melakukan pengadaan pakaian seragam putih biru dan pramuka, sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

“Kami memberikan waktu 30 hari kepada Bupati Kudus, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tindakan korektif, sesuai amanat UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020,” terangnya.

“LAHP Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perbaikan layanan dan mencegah Maladministrasi di satuan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam sekolah, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” pungkas Sabarudin.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Beri Korektif Pemerintah Kudus, Terkait Praktik Penjualan Seragam Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dilakukan menanggapi Surat Edaran Kemenkes Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada anak, yang di dalamnya terdapat poin tentang imbauan sementara untuk tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat.

Kapolres Demak, AKBP Budi Adhy Buono menerangkan, penghentian sementara penjualan obat sirup dilakukan hingga ada keterangan resmi dari pemerintah.

“Saat ini sedang dilakukan penelitian. Jika nanti sudah ada keterangan resmi, maka penjualan sirup bisa dilakukan kembali,” kata Budi, Jum’at (21/10/2022).

Budi mengatakan hingga saat ini belum ada anjuran untuk melakukan penarikan obat jenis sirup sebagaimana surat edaran Kemenkes RI.

Namun pihaknya telah mengimbau jaringan pengusaha apotek di Demak, untuk sementara berhenti menjual obat sirup. Selain itu, juga memberi himbauan kepada tenaga kesehatan agar tidak memberi resep obat berbentuk sirup, termasuk vitamin sirup.

“Kami juga mengimbau agar karyawan apotek mengganti permintaan konsumen atas obat sirup menjadi tablet. Kepada pengusaha apotek untuk sementara agar menggudangkan seluruh obat sirup pada masing-masing apotek,” ungkapnya.

Kepada masyarakat Kabupaten Demak agar memberikan informasi kepada Polres Demak apabila menemui dugaan kasus gagal ginjal akut pada anak.

“Polres Demak akan selalu berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten dalam memastikan seluruh apotek berhenti menjual sementara obat sirup, sampai ada keputusan pemerintah lebih lanjut,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Polres Demak Bersama Dinkes Beri Himbauan Seluruh Apotek Stop Penjualan Obat Sirup appeared first on SuaraBaru.id.

Namun siapa sangka pengembang perumahan tersebut, yakni PT Mutiara Arteri Property sedang menghadapi masalah hukum.

Pemilik 50 persen saham PT Mutiara Arteri Property, Elisabeth Christy Barman saat dikonfirmasi awak media tidak menampik adanya dua gugatan di PN Semarang yang dilayangkan di PN Semarang.

Dia membenarkan bahwa pembelian lahan yang dijadikan sebagai lokasi perumahan Mutiara Arteri Regency belum dibayar lunas kepada pemilik lahan awal.

Christy menyebut, seluruh penjualan properti di perumahan Mutiara Artery Regency terindikasi tidak sah karena tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sesuai akta pendirian perseroan, penjualan aset harusnya melalui RUPS terlebih dahulu,” ujar Christy, Senin (12/9/2022).

Saat ditanya tentang peran direksi dan komisaris yang menjabat saat ini, Christy mengatakan bahwa mereka hanya berkedudukan sebagai pengurus, bukan pemegang saham.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui polemik yang sedang terjadi di perusahaan itu.

Dalam kasus ini, PT Mutiara Arteri Property digugat wanprestasi karena mengingkari kesepakatan jual beli tanah seluas kurang lebih 15 hektar yang kini sudah dipecah menjadi 300-an sertifikat.

Diketahui, dari fakta persidangan bahwa pembelian tanah belum dibayar lunas, tetapi tergugat sudah menguasai sertifikat.

Selain itu, PT Mutiara Arteri Property juga menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum. Ia digugat karena diduga memberikan keterangan yang tidak benar tentang luas tanah, sehingga terjadi overlapping sertifikat.

Ning Suparningsih

The post Penjualan Perumahan di Mutiara Arteri Regency Belum Dapat Persetujuan RUPS appeared first on SuaraBaru.id.