Penyusunan regulasi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, dilakukan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

”Pada Rabu (7/5/2025) lalu, kami telah merancang PMA terkait pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota Baznas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Agenda ini melibatkan Kementerian Hukum, Kemendagri, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, dan juga LAZ,” kata Ahmad Syauqi, di Jakarta, Senin (19/5/2025).

BACA JUGA: Polres Wonosobo Ajak Berbagai Komunitas Nobar Film Sayap-Sayap Patah 2

Penyusunan regulasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 13, dan dimaksudkan untuk menggantikan PMA Nomor 5 Tahun 2014, yang dinilai tak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan.

Menurut Syauqi, rancangan ini bertujuan memperkuat mekanisme pembentukan tim, dan proses seleksi calon anggota Baznas, agar lebih tertib secara administrasi, transparan, profesional, dan akuntabel.

”Regulasi ini tidak hanya mengatur teknis seleksi calon anggota Baznas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan zakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Mewah! Kereta Suite Class Compartment Resmi Dirangkaikan pada KA Argo Bromo Anggrek Mulai 1 Juni 2025

Dia menambahkan, proses seleksi harus mencerminkan prinsip meritokrasi dan transparansi, agar kepemimpinan Baznas dapat menjalankan amanah sebagai pengelola dana umat yang berdampak dan terpercaya.

Lebih lanjut, Syauqi menjelaskan, harmonisasi regulasi ini merupakan bagian dari upaya Kemenag memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja lembaga zakat. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, untuk mendukung layanan keagamaan yang berdampak dan pemberdayaan ekonomi umat.

Transformasi kebijakan ini juga menjadi implementasi dua Program Prioritas Menteri Agama, yaitu Layanan Keagamaan Berdampak dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025, tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

”Inisiatif ini juga merupakan kontribusi strategis Kementerian Agama, dalam mewujudkan Asta Cita Presiden RI, menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Syauqi.

Riyan

The post Aturan Baru Seleksi Anggota Baznas Tengah Disusun Kemenag appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan ini Kajati Ponco didampingi Asintel Kejati Jateng, Freddy D Simanjuntak, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Jateng, serta Kepala Sekolah SMA Negeri Banyumanik, Kota Semarang.

Dalam kunjungannya Ponco ingin melihat secara langsung program MSG yang sudah berlangsung sejak Januari 2025 tersebut. “Kita lihat bersama tata cara managemen pendistribusian MSG, dan Alhamdulillah bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Ponco, sebagai aparat penegak hukum ditugaskan oleh Presiden melalui perintah Kejaksaan Agung dan Jamintel untuk memastikan pendistribusian MSG benar-benar tepat sasaran. “Kami ditugaskan dan diwajibkan untuk mengawal serta mendampingi MSG. Harapannya program ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan Presiden dan Wakil Presiden, karena ini menyangkut anggaran yang luar biasa besar,” terangnya.

Ponco menyebut, anggaran MSG ada sekitar 71 triliun. “Itu luar biasa besarnya. Ayo kita kawal bareng, karena sangat membantu kebutuhan gizi para siswa. Jika gizi terpenuhi, prestasi anak akan lebih baik dan meningkat,” ungkapnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar sesuai dari ahli gizi, karena semuanya sudah dihitung melalui ahli gizi untuk kebutuhan para siswa.

Dalam teknis pengawalan, Kajati Jateng bakal melibatkan para jajaran, khususnya di bidang intelejen untuk mendampingi program MSG hingga tingkat daerah.

“Harapan kami untuk pelaksana jangan berkecil hati, kita selalu mendampingi supaya program ini benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran, mutu, dan tepat anggarannya, jangan sampai tidak layak,” kata Ponco.

“Kita lihat tadi kebutuhan gizi sudah terpenuhi, ada sayur bening bayam, nasi putih, telur, pisang dan tahu bakso khas Semarang,” tambah Ponco.

“Tidak hanya kami yang melakukan pendampingan dan mengawal program MSG. Saya harap masyarakat juga bersama ikut mengawasi. Agar program MSG bisa tepat sasaran dan anggaran, karena anggarannya besar, supaya program MSG ini sesuai dengan aturan pemerintah, tidak ada penyimpangan,” tandasnya.

Farida Zulkurnaen, siswa kelas XI SMA Negeri 4 Semarang ini mengaku senang dengan adanya program MSG. “Seneng, bisa irit uang saku. Masakannya juga enak. Tadi menunya nasi, sayur bayam, ada telur, tahu bakso dan pisang,” ucap Farida.

Ning S

The post Kajati Jateng Ponco Hartanto Lakukan Pengawasan dan Pengawalan Program MSG di SMA Negeri 4 Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Ia menjelaskan, meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

“Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi, sehingga ada pertimbangan dari kedua institusi,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak. Karena yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” ujar Supratman.

Menteri Supratman mengungkapkan, pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut. Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada Presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. Kemudian pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

“Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” tegas Supratman.

Selain Presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung melalui denda damai. Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” tutur Supratman.

Supratman juga menyebut bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

Ning S

The post Menkum Supratman: Koruptor Tidak Serta Merta Mendapat Amnesti – Grasi, Ada Proses Pengawasan! appeared first on SuaraBaru.id.

Mulyadi menyebut bahwa persidangan menjadi arena menyelesaikan persoalan hukum Pilkada. Perlu dilakukan pengawasan dalam persidangan.

Pihaknya juga telah melaksanakan deklarasi pengawasan perkara Pemilu dan Pilkada yang melibatkan Bawaslu, KPU, Kampus, Kemenpora, Perludem dan unsur lainnya.

Dirinya juga menekankan perlunya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam pengawasan dan pemantauan sangat penting.

Salah satu narasumber, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyampaikan, dalam pengawasan Pemilu, Perludem menurunkan 30 orang di Sumatera Utara (Sumut), DKI dan Jawa Tengah (Jateng).

Pemantauan dilakukan rata-rata selama 10 hari untuk melihat potensi dan dugaan pelanggaran. Metode yang dilakukan dengan wawancara aktor kunci, pemantauan kegiatan kampanye secara melekat, analisis dokumen dan media, serta pemantauan TPS.

Ia menyebut, pemantauan dilakukan di tiga tahapan yaitu saat kampanye, masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara.

“Perludem fokus memotret 3 bentuk pelanggaran yaitu penyalahgunaan sumber daya negara, politik uang dan intimidasi pemilih,” ujarnya.

Penyalahgunaan sumber daya negara dalam bentuk mobilisasi aparatur negara, politisasi bansos, kampanye terselubung. “Dibandingkan dengan Pemilu lalu mobilisasi apatur negara pada Pilkada menurun,” terangnya.

Menurutnya, masih banyak modus yang dilakukan seperti mobilisasi RT-RW hingga lurah untuk mengajak pemilih memilih paslon tertentu. “Kami juga mendapatkan kendala, karena informan tidak bersedia identitasnya untuk dibuka,” tambah Haykal.

Selain itu, Perludem juga menemukan politisasi bansos saat Pilkada tidak seterbuka saat Pemilu. “Pembagian bansos tidak lagi dipolitisasi karena ada beberapa yang ditunda, padahal sebelumnya ada daerah yang sudah ada surat keterangan jadwal pembagian bansos,” katanya.

Ia menjelaskan, kampanye terselubung masih terjadi dalam Pilkada. Pola yang ditemukan adalah saat kampanye, oknum-oknum mendatangi rumah warga satu per satu untuk mencatat data warga untuk diminta pertanggungjawabannya usai pemilihan, dan akan diberikan uang jika sesuai pilihannya. “Apa yang kami temukan ini masih dugaan,” ucapnya.

Disampaikan, politik uang masih terlihat jelas di Pilkada 2024, dengan menggunakan berbagai modus. Seperti praktik politik uang, yakni pemberian bantuan dengan logo atau atribut tertentu yang mengarah pada satu paslon, pembagian uang tunai yang bervariasi pada masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara.

Selain itu mobilisasi aparat/pejabat lokal dengan menjanjikan pemberian uang, ormas dengan latar belakang agama yang dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu.

Terkait intimisdasi terhadap pemilih tidak terjadi saat Pilkada dibandingkan Pemilu 2024. Perludem tidak menemukan intimidasi.

Sementara pada hari pemungutan suara, menurutnya tidak banyak ditemukan pelanggaran, hanya temuan kecil SPT surat suara rusak, pembatalan dan penundaan pemungutan suara karena banjir, presensi tidak ditandatangani, serta tidak tersedia panduan memilih bagi pemilih di TPS.

Ia menyebut, menurunnya partisipasi pemilih terpengaruhi pada legitimasi yang dihasilkan terhadap kepala daerah terpilih. Suara golput lebih tinggi dari suara yang sah. Seharusnya kemenangan berdasarkan suara mayoritas. Menurunnya partisipasi pemilih menyebabkan delegitimasi.

Dirinya menyimpulkan, bahwa keseluruhan pelaksanaan Pilkada pada tren yang positif jika dibandingkan Pemilu 2024. Dari sisi teknis penyelenggara Pemilu lebih siap.

“Tingkat partisipasi menurun secara nasional sekitar 65%. Dugaan penyalahgunaan sumber daya negara cenderung menurun, politik uang juga menurun. Ke depan perlu diperketat,” tandas Haykal.

Ia merekomendasikan agar daerah yang selisih suaranya tipis harus diawasi, terutama yang berpotensi sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Ning S

The post KY Gelar Publikasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024, Partisipasi Menurun hingga 65 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ‘Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah yang Berkualitas yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Dikatakan, beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih generasi muda antara lain dengan edukasi politik yang lebih intensif yang bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah, kampus, dan berbagai platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi muda.

Meningkatkan akses dan kemudahan dalam proses pemilihan, mempermudah prosedur pendaftaran pemilih dan memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi pemungutan suara dapat mendorong lebih banyak pemuda untuk terlibat.

Selain itu, melibatkan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan: Menyediakan ruang bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka dalam pembuatan kebijakan politik, misalnya melalui forum diskusi, debat, atau partisipasi dalam organisasi politik.

Mengangkat isu-Isu yang relevan bagi pemuda: Kampanye politik harus mengangkat isu-isu yang relevan dan penting bagi generasi muda, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, perubahan iklim, dan teknologi.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan generasi muda akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum dan demokrasi secara umum,” tuturnya.

Selain itu media juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bagaimana fungsi utama media dalam Pilkada? 

Media berfungsi sebagai sumber informasi yang menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang calon pemimpin, visi, misi, serta program-program mereka. Dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas, media membantu pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Media, baik itu televisi, radio, surat kabar, maupun media digital, portal berita online, memiliki jangkauan yang luas. Ini memungkinkan informasi tentang Pilkada dapat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien.

Media memiliki peran penting dalam memeriksa fakta dan memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Mereka dapat mengungkapkan potensi hoaks, informasi yang menyesatkan, atau tindakan tidak transparan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada, sehingga menjaga integritas pemilu.

“Media dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, termasuk prosedur pendaftaran pemilih, lokasi TPS, dan waktu pemilihan. Dengan cara ini, media juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan hak suara mereka,” jelasnya.

The post Bawaslu Jateng Sebut Peran Media Massa Sangat Penting dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“Netralitas adalah landasan agar pemilu dapat berlangsung dengan adil, tanpa adanya kecurangan atau tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,” ujar Agus Dwi Sulistyantono saat memberi arahan pada Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal 2024 yang berlangsung di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jumat, (8/11) malam.

Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal diikuti sebanyak 444 Pengawas yang terdiri dari 40 Pengawas Kecamatan, 27 Pengawas Kelurahan dan 377 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pj Wali Kota Tegal hadir bersama jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Ketua Bawaslu Kota Tegal, KPU Kota Tegal,

serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya Pj Wali Kota Tegal juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tegal untuk menjaga suasana yang kondusif, damai, dan tertib selama berlangsungnya pemilu.

“Kita harus menjaga etika dalam berpolitik, menghormati perbedaan pilihan, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan kerusuhan. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” ujar Agus Dwi.

Agus Dwi berharap seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bijak, sesuai dengan hati nurani, dan tetap menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda.

“Mari kita tunjukkan bahwa Kota Tegal adalah contoh bagi daerah lain dalam hal kedewasaan berpolitik dan menjaga keamanan bersama,” ujar Agus Dwi.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid yang bertindak sebagai pembina apel, dalam amanatnya menegaskan kembali komitmen bersama untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam mewujudkan pemilihan yang aman dan damai.

Fauzan menyebut jajaran pengawas dari tingkatan paling bawah yaitu Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan dan Pengawas Kecamatan adalah ujung tombak dari Bawaslu.

“Saya ingin mengingatkan bahwa masing-masing dari diri kita memiliki tangung jawab yang sama besarnya dan sama beratnya untuk menjamin pelaksanaan pemilihan ini berlangsung secara demokratis sesuai asas Luber dan Jurdil,” ujar Fauzan.

Fauzan mengatakan bahwa banyak tugas yang sudah menanti para pengawas mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil.

“Optimalkan pencegahan dengan identifikasi permasalahan dan isu-isu tahapan-tahapan yang dihadapi pada penyelenggaraan pemilihan sebelumya. Petakan potensi kerawanannya, jalin koordinasi dengan berbagai stakeholder, lakukan pengawasan secara melekat, catat hasil pengawasan yang bapak ibu lakukan,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tegal.

Usai memberi amanat, Ketua Bawaslu Kota Tegal memimpin pembacaan Ikrar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh peserta apel.

Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 diakhiri dengan pemukulan kentongan oleh Pj. Wali Kota Tegal, Forkopimda, Ketua Bawaslu Kota Tegal serta Kepala OPD terkait dan tamu  undangan secara bersama-sama.

Sutrisno

The post Apel Siaga Pengawasan Pilkada, Pj Walkot Tegal Tekankan Pentingnya Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini diungkapkan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Rabu (6/11/2024). Proses pelipatan yang telah berlangsung sejak Senin (4/11/2024) tersebut akan berlangsung selama lima hari dan dijadwalkan selesai pada Jumat (8/11/2024).

“Untuk menjaga keamanan logistik pemilu, setiap Polres di jajaran Polda Jateng menerapkan langkah-langkah pengamanan yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan proses pelipatan surat suara dan distribusinya dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Di Semarang, Polrestabes Semarang sejak Senin (4/11) kemarin telah mengerahkan personel Polisi Wanita (Polwan) yang tergabung dalam satgas Operasi Mantap Praja Candi (OMPC) 2024 untuk membantu proses sterilisasi dan pengawasan di gudang KPU Kota Semarang, yang berlokasi di Kawasan Industri Gatot Subroto. Selain itu, gudang KPU Kota Semarang juga diawasi melalui akses terbatas dan pemantauan CCTV.

Di Purbalingga, Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto pada hari ini (Selasa, 5/11) juga mengecek kesiapan petugas pengamanan dan kelengkapan fasilitas pendukung di gudang logistik KPU Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja. Kelengkapan fasilitas seperti CCTV terhubung secara online dengan Polres untuk memastikan lingkungan gudang aman dan dapat dipantau setiap saat, khususnya pada saat pelipatan dan pengepakan surat suara.

Pengamanan serupa juga dilakukan oleh Polresta Magelang dalam rangka Operasi Mantab Praja 2024. Kekuatan personel dari Satgas OMPC 2024 juga ditambah untuk mengamankan beberapa gudang logistik Pemilu di Magelang. Selain itu, personel polisi melakukan patroli rutin, pemantauan CCTV, dan mendirikan pos pemeriksaan untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemilu.

Kabidhumas menyebut, langkah kepolisian ini merupakan komitmen untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Tengah.

“Pengamanan yang dilakukan ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024, termasuk proses pelipatan dan distribusi logistik yang menjadi elemen krusial dalam pemilu. Kami akan berupaya memberikan pengamanan maksimal sehingga pesta demokrasi di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman sesuai aturan,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Lakukan Pengawasan Pelipatan Surat Suara di Seluruh Kabupaten-Kota appeared first on SuaraBaru.id.

Klien berinisial S ini diketahui tengah mengalami patah tulang di kaki dan pinggang akibat kecelakaan sepeda motor saat bekerja. Sebagai wujud empati dan kepedulian, PK Bapas Semarang mendekatkan layanan dengan menyambangi langsung rumah dan tempat usaha klien.

Klien S, yang saat ini berjualan mie ayam (Mie Ayam Bandung Sedunak, Tanah Mas, Kota Semarang) bersama istri dan anaknya mengucap syukur dapat kunjungan dari PK Bapas.

Sebelumnya, klien S juga telah menerima bantuan kewirausahaan eks Napza dari Kementerian Sosial senilai Rp 5.000.000,-, yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, di Tuntang pada awal Oktober 2024. Berkat bantuan tersebut, S kini juga mulai berjualan roti dan jajanan pasar sebagai usaha tambahan saat usaha mie ayamnya sepi.

“Saat mie ayam sepi, saya tetap bisa menghidupi keluarga dengan jualan roti dan jajan pasar, dapur tetap ngebul,” ucap S yang masih dalam masa pemulihan ini.

Arif Agung, PK Bapas Semarang yang hadir dalam kunjungan tersebut menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam memberikan bimbingan dan pendampingan secara humanis.

“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa klien tetap mendapat perhatian dan bimbingan, meskipun dalam kondisi sakit. Ini adalah wujud kepedulian kami, agar klien tetap merasa didukung dan semangat untuk bangkit,” jelas Arif.

Kunjungan ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang humanis dan kepedulian dari Balai Pemasyarakatan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan dan kesejahteraan klien di tengah tantangan yang mereka hadapi.

Ning S

The post PK Bapas Semarang Lakukan Kunjungan Pengawasan ke Rumah Klien yang Alami Patah Tulang appeared first on SuaraBaru.id.

Pertama kali pergeseran surat suara dari percetakan ke kabupaten/kota di Jawa Tengah dimulai pada Kamis (17/10/2024). Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap proses tersebut.

Bawaslu Jawa Tengah yang diwakili Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Muhammad Rofiuddin melakukan pengawasan secara langsung di percetakan surat suara di salah satu perusahaan di Sumedang, Jawa Barat.

Pengawasan dilakukan guna memastikan semua ketentuan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah berjalan sesuai dengan aturan. Satu per satu proses percetakan dan pengiriman surat suara diawasi oleh Bawaslu Jawa Tengah.

“Pengiriman surat suara untuk Pilgub Jawa Tengah dilakukan secara bertahap di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada Kamis (17/10/2024), jadwal pengiriman surat suara Pilgub untuk Salatiga, Boyolali, Klaten dan Wonogiri. Masih pada hari yang sama, surat suara jenis Pilgub Jateng juga dikirim ke Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan Surakarta,” ungkap Rofiuddin, Jumat (18/10/2024).

Hasil pengawasan Bawaslu di Jawa Tengah menunjukkan bahwa surat suara tersebut sudah sampai di masing-masing kabupaten/kota. Untuk Salatiga, surat suara sudah tiba di kota tersebut pada 17 Oktober 2024 pukul 20.19 WIB. Yang dikirim sebanyak 26 box berisi 153.359 lembar surat suara.

“Di Boyolali, surat suara sudah tiba jam 23.30 dengan jumlah 851.494 lembar. Di Klaten, sebanyak 998.645 lembar surat suara sudah tiba pada 18 Oktober pukul 01.10 WIB. Adapun di Sukoharjo surat suara tiba pada 18 Oktober pukul 02.40 WIB sebanyak 702.236. Di Surakarta sudah terkirim sebanyak 454.487 lembar surat suara pada 18 Oktober 2024 pukul 04.10 WIB,” terangnya.

Selanjutnya pada 18 Oktober akan dilakukan pengiriman surat suara untuk Demak dan Grobogan. Adapun untuk kabupaten/kota lain akan dilakukan pengiriman pada tanggal-tanggal berikutnya. Pengiriman surat suara dilakukan menggunakan truk ekspedisi. Untuk pengamanan, dilakukan pengawalan oleh personil aparat kepolisian bersama dengan pihak KPU Provinsi Jawa Tengah.

Setelah surat suara sampai di kabupaten/kota, maka akan diterima oleh KPU kabupaten/kota. KPU masing-masing kabupaten/kota harus menyiapkan gudang atau ruang penyimpanan terhadap logistik pemilihan gubernur-wakil gubernur 2024.

Sebelumnya, beberapa logistik pemilihan gubernur Jawa Tengah juga sudah dikirim ke masing-masing kabupaten/kota. Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, sampul, kabel ties dan lainnya. Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi logistik tersebut.

Ning S

The post Surat Suara Mulai Dikirim ke KPU Kabupaten-Kota, Bawaslu Jateng Lakukan Pengawasan appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelum melakukan penetapan Bawaslu Jateng lakukan sinkronisasi data dengan KPU Jateng untuk memvalidasi data pemilih paska penetapan DPT di masing masing Kabupaten/Kota dan memonitor saran perbaikan yang sudah disampaikan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menjelaskan pentingnya validitas data DPT karena akan mempengaruhi penyediaan logistik dalam Pemilihan Serentak 2024.

“Meskipun data pemilih merupakan data dinamis yang akan bergerak namun melalui DPT menjadi acuan dalam KPU mempersiapkan logistik,” kata Kholiq.

Kholiq menjelaskan, Bawaslu kabupaten/kota sudah melakukan pengawasan secara maksimal atas data di masing masing Kabupaten/Kota, saran dan perbaikan juga telah disampaikan oleh masing masing Bawaslu Kabupaten/Kota dan sudah ditindaklanjuti.

Kholiq juga menyoroti terkait data yang akan terus bergerak sehingga KPU tidak boleh menutup kesempatan pembaharuan data termutakhir dalam pemeliharan DPT yang akan berlangsung sampai dengan pelaksaan Pilkada di 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin mendorong KPU untuk melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP agar tidak kehilangan hak pilih.

“Setelah ini KPU segera menyosialisasikan layanan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) agar semua pemilih terlayani dengan baik, utamanya meminimalisir residu Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ungkap Amin saat memberikan tanggapan atas hasil pembacaan DPT.

Berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi DPT terdapat sejumlah 56.812 TPS dengan jumlah 28.427.616 daftar pemilih tetap yang terinci diantaranya 14.179.558 pemilih laki laki; 14.248.058 pemilih perempuan.

Sebaran data pemilih tetap tersebut berdasarkan hasil pengawasan lebih rinci terdapat 67.459 pemilih baru; 113.248 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan 113.491 perbaikan data Pemilih.

Amin berharap sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan yang terbangun pada proses DPT ini bisa berlanjut pada tahapan berikutnya seperti kampanye, pungut hitung, rekapitulasi hingga penetapan hasil.

Ning S

The post 28.427.616 DPT Pilkada 2024 Ditetapkan, Bawaslu Lakukan Pengawasan dan Sampaikan Catatan appeared first on SuaraBaru.id.