Dari jumlah tersebut, Hari merinci sebanyak 348 laporan masuk melalui kanal aplikasi android dengan proporsi penyelesaian pengaduan 97 persen. Sedangkan 344 laporan masuk lewat whatsapp lapor bupati dengan proporsi penyelesaian pengaduan 82 persen, dan 51 laporan lainnya masuk melalui kanal media sosial dengan proporsi penyelesaian 84,3 persen.

Menurutnya, layanan pengaduan warga melalui medos, aplikasi android, dan whatsapp tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tegal dalam membuka ruang komunikasi secara langsung dan terbuka kepada warga untuk menyampaikan keluhan atas gangguan pelayanan publik yang sekaligus berfungsi pula sebagai feedback terhadap implementasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan.

“Layanan Lapor Bupati ini merupakan frontline atau pintu masuk masyarakat dalam menyampaikan keluhannya terkait gangguan atau kendala pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal,” kata Hari.

Selain melalui medsos dan aplikasi android, warga juga dapat menyampaikan laporannya melalui pesan whatsApp ke nomor 085600080709 dan media sosial Humas Pemkab Tegal, di mana secara berkala pihaknya melaporkan hasil tindakalnjutnya kepada Bupati Tegal.

Lebih lanjut Hari mengungkapkan, laporan warga yang masuk tidak hanya mencakup urusan Pemkab Tegal saja, melainkan juga pelayanan publik yang menjadi kewenangan lembaga mitra samping seperti soal peredaran obat keras tanpa izin, perjudian, ketenagalistrikan hingga pensertipikatan tanah.

Meski demikian, laporan yang masuk saat ini didominasi laporan kerusakan infrastruktur jalan, disusul bantuan sosial, lampu penerangan jalan umum, persampahan, air bersih, pensertipikatan tanah, dan sejumlah permasalahan lainnya,” kata Hari.

Hari pun menerangkan jika layanan Lapor Bupati Tegal ini telah mengintegrasikan 24 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tegal, 18 kantor kecamatan, dan delapan lembaga atau instansi mitra seperti Polres Tegal, Samsat Slawi, Kantor ATR/BPN, PT PLN persero, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Kementerian Agama, dan Perumda Air Bersih Tirta Ayu.

Hari menjelaskan jika pihaknya akan menampung dan mengecek kebenaraan laporan yang masuk sebelum diteruskan ke perangkat daerah atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya laporan fiktif ataupun informasi yang tidak lengkap yang disampaikan pelapor sehingga menyulitkan tindaklanjutnya.

“Untuk laporan bersifat khusus, tentunya harus dukungan data atau informasi yang lengkap, sehingga ini selalu kita mintakan ke pelapor terlebih dahulu sebelum diteruskan ke OPD terkait. Tanpa kelengkapan data ini kita berhak untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi yang sifatnya umum seperti kerusakan jalan, sampah, ataupun lampu penerangan cukup informasi singkat saja disertai foto. Dan kalau pakai aplikasi android bisa dilengkapi titik koordinatnya,” jelasnya.

Ditanya soal waktu penyelesaian pengaduan masyarakat, Hari menyampaikan secepatnya. Artinya, bisa kurang dari tiga jam jika data atau informasi yang dimiliki pihaknya untuk merespon sudah tersedia. Tapi bisa saja lebih dari tiga hari, tergantung kompleksitas permasalahan.

Ditambahkan, pada jenis laporan tertentu yang sifatnya sensitif, pihaknya selalu menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi privasi dan keamanannya.

“Tidak jarang untuk menindaklanjuti laporan yang sifatnya kompleks kita butuh waktu lebih karena harus mengundang OPD atau pihak-pihak terkait lewat rapat koordinasi agar solusinya efektif dan paripurna,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan sejumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan melalui rapat koordinasi terbatas ini antara lain pengaduan pungli oleh oknum desa, pengurusan sertipikat tanah untuk fasilitas sosial, hingga sengketa lahan dan bangunan yang melibatkan intansi vertikal pemerintah pusat.

Sutrisno

The post Sebanyak 743 Pengaduan Masyarakat Masuk Lewat Kanal Lapor Bupati Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Warga Panjang Wetan dan sekitarnya mempertanyakan kehiegenisan air dari Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo menjelaskan, pengaduan sudah ia tampung. Pihaknya sudah memerintahkan Dirut Perusda untuk melakukan pembersihan saluran kotoran agar air yang keluar bersih.

“Ini juga harus dicari penyebabnya, pasalnya di Panjang Wetan, RW lain bagus RW 8 tidak, kemungkinan ada endapan kecil,” terangnya usai audiensi di Di Ruang Kalijaga Setda Kota Pekalongan, Rabu (24/4/2024).

Disebutkan Joko, ini Perusda segera melakukan tindakan di lapangan dan lapor ke sekda dan wali kota audiensi hari ini.

Menurut Perumda kejadian ini tidak semuanya, ada sampel bening di sana. Kemungkinan karena saluran lama dan sekarang ada tambahan debit dari SPAM regional dengan tekanan tinggi sehinga pipa karat yang keropos lepas.

“Jika ingin maksimal ya harus ganti salurannya, namun anggaran yang terbatas belum bisa membiayai. Namun kami berusaha jika ada pengaduan atau komplain sehari langsung ditindaklanjuti,” bebernya.

Kalau dulu permasalahan air di Kota Pekalongan karena debit air yang kecil bahkan kalau siang tidak keluar namun ini beda, kota dapat SPAM regional dan airnya melimpah. “Pipa pasti korosit meskipun dengan air sebening apapun sehingga terjadinya pelepasan karat keluar ke saluran masyarakat bisa juga terjadi,” jelasnya.

Joko berpesan agar masyarakat juga menyaring kran, agar kotoran awal bisa tersaring minal dengan kain. Terkait kemungkinan adanya penolakan warga untuk membayar air akan Joko sampaikan ke wali kota pada rapat internal. Kalau untuk langkah masyarakat membuat tuntutan hukum, pemkot tak akan menghalangi.

“Kalau itu monggo secara prinsip pemkot dan perumda berusaha memaksimalkan layanan, tidak terus menghalangi langkah mereka menempuh jalur hukum. Kami komitmen untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk ke depannya,” tukasnya.

Sementara itu, Perwakilan LBH Adyaksa Pekalongan, Imam Abror menerangkan pihaknha menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap perumda atau PDAM terkait kehiegenisan air. “Ada air yang berwarna kuning ada yang sebabkan gatal dan tak layak konsumsi,” tuturnya.

Pertama, permintaan warga adanya perbaikan secepat mungkin. Kedua, warga tidak berkenan bayar tagihan PDAM sampai masalah ini selesai dan dilakukan penyelesaian yang semestinya.

Antara masyarakat dan perumda dalam hal ini terikat dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf F dan G bahwa masyarakat berhak dapat ganti rugi kompensasi ketika produk yang diberikan tidak sesuai yang diterima. “Langkah kami selanjutnya terus memonitor apabila memungkinkan kami teruskan mengambil langkah jalur hukum,” tandasnya.

Ketua RW 8 Panjang Wetan, Nur Cahyani menyebutkan, pada intinya warganya memprotes masalah air yang tidak bersih. Harusnya kami mengonsumsi air bersih ini malah ada permasalahan seperti ini sehingga untuk konsumsi air pihaknya harus mengadakan untuk pembelian galon.

“Beberapa warga mengeluhkan gatal-gatal namun belum jelas diketahui sebabnya, ada yang sudah periksa hasilnya karena biang keringat dan infeksi gatal,” ujarnya.

Nur berharap Perusda bisa segera menyelesaikan permasalahan ini jika tidak warganya tak akan membayar uang air bersih sampai masalah ini terselesaikan.

Nur Muktiadi

The post Warga Panjang Wetan Pekalongan Keluhkan Kualitas Air Perusda Tirtayasa appeared first on SuaraBaru.id.

Noviyanto menjelaskan, jumlah pengaduan yang diterima Kantor OJK Tegal sebanyak 79 aduan, baik melalui surat tertulis maupun Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). “Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut menurun sebesar 22,55 persen atau sebanyak 102 aduan di Tahun 2022,” terangnya.

Selain penanganan pengaduan, Kantor OJK Tegal menyelenggarakan layanan konsultasi dan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada masyarakat umum. Selama Tahun 2023, tercatat 1.355 layanan konsultasi telah diberikan kepada masyarakat, yakni 119 layanan telepon, 568 layanan tatap muka/walk in, dan 800 layanan whatsapp. Sementara jumlah permintaan layanan SLIK sebanyak 10.401 permintaan.

Selama Tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah edukasi secara masif yakni sebanyak 95 kegiatan edukasi atau meningkat sebesar 83,69 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 52 kegiatan edukasi. Peserta edukasi didominasi kategori masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM dengan jenis edukasi berupa sosialisasi, pendampingan, workshop, talkshow, podcast, dan kompetisi.

Terkait publikasi kepada masyarakat kata Noviyanto dilakukan melalui media sosial instagram @ojk_tegal dengan jumlah konten selama Tahun 2023 sebanyak 179 konten serta jumlah jangkauan sebanyak 95.548 reach.

Perkembangan TPAKD

Peningkatan inklusi (akses) keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dilaksanakan secara sinergis bersama Pemerintah Daerah setempat. Secara khusus peningkatan akses keuangan di desa diimplementasikan dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan pilot project Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

Program tersebut mendorong peningkatan akses keuangan di pedesaan melalui proses pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Selama tahun 2023 telah dipetakan kebutuhan akses keuangan di wilayah tersebut dan ditetapkan 300 sampel perhitungan warga desa sebagai indikator keberhasilan program dimaksud.

Hingga program tersebut berakhir, telah terjadi peningkatan akses keuangan sebesar 100 persen pada 300 sampel warga tersebut. “Kantor OJK Tegal berharap, rangkaian inkubasi yang telah dilaksanakan di Desa Rembul dapat diimplementasikan di desa-desa lain agar peningkatan akses keuangan dapat merata baik di wilayah perkotaan dan perdesaan,”tutup Noviyanto.

Sutrisno

The post Jumlah Pengaduan ke OJK Tegal Menurun appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang digelar di Ruang Bima Kanwil ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum di bidang kenotariatan.

Rapat sendiri dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Anggiat Ferdinan selaku anggota MPW, didampingi Sekretaris MPW Agustinus Yosi Setyawan.

Salah satu tujuan rapat adalah untuk meminta penjelasan dari Majelis Pemeriksa Daerah mengenai hasil pemeriksaan terhadap notaris.

Selain itu, guna mendengarkan pendapat hukum dan memusyawarahkan pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah, yang nantinya akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Rapat gelar perkara dihadiri oleh para anggota MPW Notaris Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris kabupaten/kota yang meliputi tempat kedudukan notaris terlapor.

The post MPW Notaris Jateng Lakukan Rapat Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

“OJK Tegal memiliki pengaduan walk-in sejumlah 475 konsumen, pengaduan melalui telepon sejumlah 111 konsumen, pengaduan melalui surat secara tembusan dan asli sejumlah 60 konsumen dan pengaduan APPK sejumlah 19 konsumen,” kata Kepala Kantor OJK Tegal, Noviyanto Utomo saat acara Focus Group Discussion Jurnalist (FGDJ) 2023 bersama sejumlah wartawan se Eks Karesidenan Pekalongan di Joglo Ageng Guci, Kabupaten Tegal, Rabu-Kamis (29-30/11/2023).

Selain edukasi dan pengaduan konsumen, kata Novianto, OJK Tegal berkomitmen memberikan layanan permintaan Informasi Debitur (IDEB) SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) baik secara online maupun offline. “SLIK merupakan riwayat pembiayaan debitur yang di-update secara bulanan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) selaku pihak pelapor,” ujar Novianto.

Dari data layanan konsumen SLIK di bulan Januari-November 2023 yang telah sajikan memiliki prosentase pada layanan SLIK online sebesar 86 persen dan layanan SLIK walk-in sebesar 14 persen. “Komunikasi publik OJK Tegal didukung oleh peran aktif pers dan media sosial yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan edukasi serta publikasi kegiatan OJK,” terangnya.

Pada data jumlah komunikasi publik OJK Tegal per Januari-November 2023 yang disajikan OJK Tegal telah melakukan publikasi melalui media yang didukung oleh working group media dan OJK Tegal sejumlah 41 kegiatan, dan publikasi melalui media sosial Instagram sejumlah 157 postingan serta memiliki jangkauan pada media sosial sebesar 95.548 pengguna Instagram.

OJK Tegal terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen melalui edukasi, pengaduan konsumen, dan pelayanan SLIK, serta melakukan publikasi melalui working group media dan media sosial, hal ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen dan masyarakat serta mencerdaskan konsumen dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan menggunakan produk keuangan di Indonesia.

Di Tahun 2023 ini, OJK Tegal juga telah meningkatkan skala edukasi dan inklusi keuangan dari semula se-Eks Karesidenan Pekalongan menjadi se-Jawa Tengah yaitu melalui rangkaian kompetisi ekonomi dan pasar modal yang telah dilaksanakan secara kontinyu setiap tahun. “Pelaksanaan edukasi yang telah dilaksanakan secara masif mempengaruhi jumlah pengaduan konsumen yang diterima OJK Tegal,” ujarnya.

Total pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan yang telah dilakukan OJK Tegal sejak 1 Januari hingga 25 November 2023 sebanyak 95 kegiatan. Di sisi lokasi pelaksanaan edukasi dan inklusi, OJK Tegal berupaya menyelenggarakan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah di Eks Karesidenan Pekalongan dengan bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi, workshop, pendampingan, kompetisi, podcast dan interview di radio.

Novianto menerangkan, di penghujung Tahun 2023, OJK Tegal senantiasa ‘Mengabdi Membangun Negeri’ melalui optimalisasi pelaksanaan edukasi dan inklusi keuangan, layanan pengaduan konsumen, serta penguatan relasi media dan komunikasi publik di wilayah Eks Kerasidenan Pekalongan.

Untuk menjalankan Undang-undang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat OJK Tegal terus mendorong masyarakat agar semakin menyadari pentingnya pengelolaan keuangan, memahami risiko produk dan layanan jasa keuangan, serta persisten mempelajari segala perubahan dan perkembangan teknologi di sektor keuangan.

“OJK Tegal menyadari bahwa tugas dan fungsi edukasi tidak akan dapat terlaksana secara maksimal jika tidak memiliki aliansi strategis dengan kementerian atau stakeholder terkait. Untuk itu, selama Tahun 2023 berbagai kolaborasi dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak,” tutup Novianto.

Sutrisno

The post OJK Tegal Terima 475 Aduan Konsumen appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, Polda Jateng terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam membangun trust kepada publik.

Dikatakan bahwa data laporan Ombudsman RI Jateng tahun 2022 menerima 188 laporan masyarakat.

Substansi maladministrasi yang dilaporkan paling banyak berturut-turut meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, dan tidak memberikan pelayanan.

Tiga urutan terbanyak dilaporkan di Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah yakni substansi pendidikan sebanyak 70 laporan masyarakat. Kedua, terkait pedesaan sebanyak 20 laporan. Ketiga terkait pelayanan Kepolisian sebanyak 16 laporan.

“Biasanya kan Polda Jateng peringkat pertama, ini menurun, dan terbanyak Pemerintah Provinsi Jateng yang paling banyak diadukan,” terangnya, Sabtu (14/1/2023).

Disebutkan bahwa penurunan aduan laporan masyarakat di Polda Jateng lantaran Polri memang membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan seluas-luasnya terhadap layanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“Semua laporan ditindaklanjuti dengan respon yang baik. Irwasda setiap kami dilapori selalu responsif lalu segera meneruskan ke unit terkait seperti Reskrim, Lantas, dan lainnya hingga ada penyelesaian,” tsmbahnya.

Meski aduan menurun, pihaknya meminta Polda Jateng untuk terus berbenah. Sebab, dari laporan yang sudah masuk mayoritas masih berkutat soal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Berikutnya, SP3 atau surat pemberhentian yang diterbitkan oleh penyidik dari pihak kepolisian untuk menghentikan pengusutan suatu kasus. “Polisi harus menjaga kepercayaan masyarakat setiap laporan harus ditindaklanjuti secara cepat,” tandasnya.

Menurutnya, Polda Jateng juga bergerak cepat dalam memberikan layanan ke masyarakat selepas Polri meluncurkan layanan call center 110 secara gratis.

“Layanan Call Center 110 ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat membutuhkan kehadiran Polisi,” tuturnya.

Selain layanan 110, Polri juga membuka informasi dan masukan dari masyarakat melalui program Jumat Curhat, untuk mendekatkan diri pada masyarakat, di mana program ini mengharapkan Polisi mendengar, melihat dan bertindak.

“Itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, selain Polisi selalu Hadir untuk menolong dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman: Layanan Pengaduan Masyarakat di Polda Jateng Membaik appeared first on SuaraBaru.id.