Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, mengatakan, pencemaran air selain bersumber dari aktivitas industri besar, juga dari kegiatan rumah tangga, hotel, hingga rumah sakit.

“Banyak disebabkan oleh aktivitas industri, rumah tangga, hotel, dan rumah sakit. Kalau limbah cairnya tidak diolah sesuai baku mutu, pasti mencemari lingkungan,” katanya di Kota Semarang, belum lama ini.

Widi menekankan, setiap pelaku usaha punya ewajiban mengelola air limbah melalui persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah. Kewajiban tersebut mencakup pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak industri yang tidak taat. Sepanjang tahun 2025, DLHK Jawa Tengah telah menjatuhkan sekitar 50 sanksi administratif kepada pelaku usaha, sebagian besar berasal dari sektor industri.

“Sanksinya berupa perintah paksa pemerintah. Mereka wajib membangun atau memperbaiki IPAL sesuai ketentuan dalam jangka waktu tertentu,” kata dia.

Dikatakan Widi, pencabutan izin usaha menjadi langkah terakhir apabila pelanggaran tergolong berat dan menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Akan tetapi, kewenangan pencabutan izin berada pada instansi perizinan terkait, bukan DLHK.

“Kami lebih mengedepankan sanksi administratif untuk memaksa perbaikan. Kalau sampai pencabutan izin, itu ranah dinas perizinan dan biasanya dilakukan jika pelanggaran berulang dan sangat parah,” katanya.

Lebih lanjut, untuk industri kecil yang belum mampu membangun IPAL mandiri, DLHK Jateng mengaku melakukan pendampingan dan fasilitasi. Salah satunya melalui pembangunan IPAL komunal serta sistem pengelolaan limbah keliling atau simbaling.

“Contohnya di Pekalongan, industri batik sudah didukung IPAL komunal. Ada juga simbaling, limbah disedot lalu dibawa ke IPAL untuk diolah bersama. Ini solusi efektif untuk industri kecil,” katanya.

DLHK Jateng juga menegaskan perannya lebih difokuskan pada pencegahan pencemaran, termasuk melalui sosialisasi ketaatan lingkungan kepada pelaku usaha.

Menanggapi kasus pencemaran PT RUM di Sukoharjo, Widi menegaskan bahwa penanganan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kalau penegakan hukum, itu kewenangan kementerian. Kami di daerah lebih ke pencegahan agar kejadian pencemaran tidak terus berulang,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Pencemaran Air di Jawa Tengah Didominasi Industri appeared first on SuaraBaru.id.

Trainer Global Ecobrick Alliance (GEA) Dra. Eko Gustini Wardani Pramukawati menyatakan, terkait hal tersebut kita semua harus bertanggung jawab terhadap sisa-sisa plastik, khususnya yang dikonsumsi masing-masing pribadi, seperti plastik bungkus kemasan, dll.

“Kita bisa membuat ecobrick, bata yang berasal dari dari sisa-sisa plastik menjadi salah satu solusi agar plastik tidak mencemari bumi,” kata Eko Pramukawati dalam acara “Bimbingan Pembuatan Ecobrick” yang diselenggarakan RT 02 RW 16 Perum Bukit Beringin Asri, Tambakaji Ngaliyan Kota Semarang baru-baru ini.

Kering dan Bersih

Menurut Eko Pramukawati, plastik sebagai bahan ecobrick harus dipastikan dalam keadaan kering dan bersih, kemudian digunting/dipotong kecil-kecil. Penggunaan sisa-sisa plastik yang kering dan bersih akan meminimalisir timbulnya gas metan.

“Meski tampaknya sepele, namun saat pembuatan ecobrick dari plastik basah dan kotor, maka dikhawatirkan bisa menimbulkan gas metan yang tentu saja membahayakan, terutama saat dibuka tutup botol ecobrick-nya,” kata Eko.

Semakin kecil potongan plastik, maka semakin memudahkan untuk memampatkannya. Kolaborasi dengan sobekan plastik lembut, seperti tas kresek juga akan mempermudah dalam memampatkannya.

Itu lantaran ecobrick memiliki aturan berat yang harus ditaati, yaitu minimal 0,33 volume botol. Memampatkan ecobrick perlu dengan “rasa”. Memampatkan secara kasar apalagi dengan tongkat yang kurang berstandar, kadang bisa membuat botol plastik sebagai tempat sisa-sisa plastik menjadi sobek.

Jika itu terjadi, maka ecobrick gagal tersebut tidak bisa dirangkai sebagai bahan bangunan dalam ruang, baik untuk dijadikan bangku atau meja.

Anggota Korps Pelatih Pusdiklatcab Cakrabaswara Kota Semarang tersebut menambahkan bahwa terkait warna dasar ecobrick yang akhirnya menjadi warna depan bangku/dingklik dan berbagai rangkaian lain seperti meja, tergantung dari keinginan pembuat/ecobricker. Kalau misalnya ingin bangku/meja ecobrick berwarna hijau, maka plastic yang menjadi bahan dasar ecobrick juga mencari yang berwarna hijau. Hal demikian akan menambah nilai artistik dari ecobrick.

Meski kegiatan berlangsung sampai siang, namun mengingat jumlah ecobrick yang dihasilkan belum memenuhi jumlah standar untuk membuat bangunan berbentuk hexagon dan triangle, maka pembuatan ecobrick diteruskan di rumah masing-masing warga.

“Kelak saat jumlah ecobrick sudah sesuai memenuhi kebutuhan, kami akan mengundang Bu Eko lagi untuk ngajari merangkainya”, tutur Ketua RT.02 RW.16 Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang, Ragil Sasongko.

Ekprams 

The post Pelatihan Pembuatan Ecobrick Bata dari Sampah Plastik di Bukit Bringin Asri appeared first on SuaraBaru.id.

Klarifikasi PT Pura tersebut disampaikan menyusul viralnya sejumlah video dan foto genangan air banjir yang berwarna hitam di kawasan Tanggulangin. Warga menyebut air banjir tersebut telah tercemar dengan limbah pabrik milik PT Pura.

Agung Subani selaku GM HR-GA PT Pura group yang didampingi humas Noor Faiez, Kamis (4/2) mengatakan pihaknya langsung melakukan penelurusan menyusul adanya keluhan warga tersebut.

Dan hasilnya, tidak ada pipa limbah PT Pura yang mengalir ke selokan yang mengarah ke lingkungan Tanggulangin.

“Sudah dicek berbagai dinas terkait dan sudah diklarifikasi. Tidak ada limbah PT Pura yang mengalir ke selokan warga,” kata Faiez.

Faiez menambahkan pengecekan sudah dilakukan dan di sekitar pabrik tidak ditemukan kondisi tersebut. Kalau kondisi air tersebut tercemar limbah pabrik benar, maka di sekitar lingkungan pabrik justru kondisinya harus lebih parah.

“Sampai saat ini aliran limbah di Pura melalui pipa yang outletnya berada di sungai Wulan. Jadi tidak ada aliran yang melalui selokan warga atau ke bantaran sungai warga,”tandasnya.

Namun demikian, kata Faiez, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mencari potensi-potensi kerawanan bersama instansi terkait.

Sementara, dari pihak warga tetap menengarai kalau genangan air di Tanggulangin telah tercemari limbah PT Pura. Selain airnya berwarna hitam, genangan banjir di wilayah tersebut juga berbau tidak sedap.

Sebab, saat awal air banjir menggenang di wilayah Tanggulangin, kondisi air masih berwarna jernih dan tidak berbau.

“Dugaan warga, jelas diakibatkan limbah PT Pura,” kata Ridho, warga Tanggulangin.

Menurutnya, berubahnya genangan air banjir di lokasi Tanggulangin terjadi sejak Minggu (31/1) silam. Sejak saat itu, air sudah mulai menghitam dan berbau menyengat.

“Tapi dalam beberapa hari terakhir, air mulai menghitam dan berbau menyengat. Bahkan, bau air tersebut tercium dalam radius beberapa ratus meter,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Ridho, warga berharap PT Pura dan Pemkab Kudus segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Sebab, selain sudah menderita akibat genangan banjir, warga juga tersiksa dengan kondisi air yang tercemar limbah.

Tm-Ab

The post Dituding Cemari Air Banjir, Ini Klarifikasi PT Pura appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami banyak mendapat keluhan dari warga Banyuroto dan sekitarnya soal pencemaran TPAS,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono, Selasa (11/8/2020).

Ponimin menjelaskan, pihaknya meminta DPUPKP melalui Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, segera memperbaiki jaringan perpipaan pembuangan limbah TPAS Banyuroto agar tidak mencemari lingkungan, khususnya sumur warga.

BACA JUGA: Program Bedah Rumah KASAD, Memugar Rutilahu Warga Tidak Mampu

“Volume sampah di TPAS Banyuroto sudah menggunung dan pengelolaannya perlu ada perbaikan, supaya dampak pencemaran lingkungan dapat dikendalikan sedini mungkin,” jelasnya.

Untuk itu, DPUPKP harus membangun talud dan drainase di kawasan TPAS Banyuroto dan mengganti pipa paralon dari 20 inci menjadi minimal 30 inci, mengingat volume sampah di TPAS Banyuroto yang menggunung.

“Pipa limbah sampah harus dibenahi, mulai dari pipa yang dipasang di bawah selokan agar dinaikkan supaya saat banjir tidak terangkat, juga pengalihan pipa diarea persawahan yang mengganggu pengolahan tanah,” terangnya.

Ia meminta DPUPKP agar segera melakukan perbaikan agar masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi, sehingga limbah TPAS tidak lagi mencemari lingkungan setempat.

“Kami minta DPUPKP segera memperbaikinya, jangan sampai terjadi aksi demontrasi. Warga dan petani tidak meminta ganti rugi, supaya tidak mencemari lingkungan,” ujarnya.

Perluasan Lahan
Selain itu, Pominin minta DPUPKP segera melakukan pengadaan tanah untuk pelebaran TPAS Banyuroto, mengingat pertumbuhan penduduk akibat adanya Bandara Internasional Yogyakarta dan mega proyek di Kulon Progo semakin banyak.

Menurut dia, beberapa tahun ke depan, TPAS Banyuroto sudah tidak mampu menampung semua sampah dari warga, sehingga perlu adanya pelebaran dan penggunaan teknologi canggih pengolahan sampah.

“Kami mendorong percepatan pengadaan tanah untuk perluasan lahan TPAS Banyuroto. Pada APBD Perubahan 2020 ini, Pemkab Kulon Progo baru menganggarkan Rp6 miliar. Ke depan, pemkab meningkatkan anggaran pengadaan tanah untuk perluasan mengantisipasi kenaikan harga tanah,” harapnya.

Tokoh masyarakat Banyuroto Bambang juga menuturkan hal serupa, banyak warga mengeluhkan adanya pencemaran limbah. Ia berharap segera dilakukan perbaiki jaringan limbah dan pembangunan talud.

“Kami tidak mengharapkan ganti rugi, kami hanya meminta pemkab segera melakukan pencegahan pencemaran lingkungan,” kata Bambang.

Ia juga meminta Pemkab Kulon Progo segera memenuhi janji untuk pembangunan taman di dekat Kantor Kalurahan Banyuroto sebangai kompensasi pembangunan TPAS Banyuroto.

“Kami minta pemkab segera merealisasikan pembangunan Taman Banyuroto,” pungkasnya.

Ant/Naf

The post Cemari Sumur, DPRD Kulon Progo Minta DPUPKP Perbaiki Pipa TPAS appeared first on SuaraBaru.id.