Sekretaris Diskominfo Kota Tegal Trisnawati mengatakan bahwa terkait dengan adanya kebijakan baru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maka perlu diberikan pemahaman secara langsung khususnya kepada ASN Diskominfo. Sehingga hal tersebut juga bisa memotivasi diri untuk senantiasa bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan profesional.

“Kami mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas kunjungan tim dan dari Bapperida untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada ASN Diskominfo,” ucapnya.

Yogi Ahmad Ginanjar dari Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal mengatakan, perubahan ini karena ada beberapa poin yang sudah tidak relevan. Seperti kebijakan sanksi hanya diberlakukan pada aspek disiplin kerja, kebijakan sanksi pada aspek disiplin kerja belum memiliki unsur pengalih yang konsisten, terdapat disharmoni antar pasal dalam pengaturan TPP dan beberapa ketentuan menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakannya, maka pada tahun ini terdapat penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan TPP.

Seperti pada kriteria besaran TPP ASN didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. Maka pada tahun ini terdapat perbandingan atau perubahan penilaian TPP. Di tahun 2025, pada aspek produktivitas kerja untuk persentase penilaian sebesar 60 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. Sedangkan di tahun 2026 ini, persentase penilaian sebesar 70 persen dari besaran TPP yang diterima.

Hal lain pada tahun 2025, produktivitas kerja berdasarkan penilaian tugas dari pejabat penilai, TPP kriteria beban kerja diberikan jika mencapai atau melampaui sedikit 112,5 jam atau 6.750 menit. Di tahun 2026 ini produktivitas kerja berdasarkan penilaian kinerja pada SKP yang dikelola E-Kinerja BKN yang terdiri atas predikat kinerja organisasi dan predikat kinerja pegawai. Di tahun 2026 ini juga diterapkan punishment atau sanksi kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Sementara terkait disiplin kerja pada tahun ini persentase penilaianya sebesar 30 persen dari besaran TPP yang diterima, sedangkan tahun sebelumnya 40 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. “Penilaian TPP 2026 terdiri atas produktivitas kerja 70 persen, termasuk di dalamnya evaluasi kinerja organisasi sebesar 20 persen dan evaluasi kinerja pegawai sebesar 80 persen. Kemudian ditambah penilaian disiplin kerja sebesar 30 persen,” jelas Yogi. Penilaian TPP 2026 juga mengatur pula tentang punishment atau sanksi pengurangan besaran TPP yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sementara Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapperida Kota Tegal Eka Zahrul Huda menjelaskan terkait dengan E-Monev. Disampaikannya bahwa pada tahun 2026 terdapat penambahan penghitungan komponen capaian kinerja organisasi yang mengacu pada E-Monev. Karenanya, ASN diminta untuk bisa menyiapkan E-Monevnya agar bisa berjalan dengan baik.

Ia menegaskan bahwa hal yang harus dipersiapkan adalah indikator yang sudah ada di Rencana Strategis (Renstra) bisa diselaraskan dengan indikator yang ada pada RPJMD. Pasalnya E-Monev yang dilaksanakan juga harus bisa disinkronkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jika belum selaras ataupun sinkron maka E-Monev belum bisa berjalan. Untuk itu kita harus menjaga konsistensi indikatornya. Jangan sampai antara indikator RPJMD berbeda dengan yang di Renstra, indikator yang ada di Renstra berbeda dengan yang DPA,” tegasnya.

Menurutnya, jika indikator yang dibuat tidak selaras maka saat penilaian atau audit bisa menjadi temuan. Karenanya, Zahrul mengimbau ASN agar menjaga konsistensi antara indikator di Renstra selaras dengan RPJMD maupun di SIPD. “ASN harus bisa memastikan semuanya berjalan selaras dan sinkron, tidak berbeda-beda,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Tim TPP ASN Pemerintah Kota Tegal Kunjungi Kantor Diskominfo, Berikan Pemahaman TPP 2026 dan E-Monev appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut MenPAN-RB, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur, tetapi wujud transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Rini Widyantini mengimbau agar Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana aksi instansi dengan fokus pada pemetaan jabatan dan proses kerja untuk memastikan kesesuaian peran paska-penyederhanaan serta mencegah tumpang tindih fungsi antarunit.

Akselerasi transformasi digital pemerintah termasuk integrasi aplikasi perencanaan, kinerja, dan layanan publik untuk mendorong efisiensi dan transparan. Peningkatan kompetensi ASN, melalui pelatihan berbasis kebutuhan jabatan dan pembinaan kinerja yang berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyatul Muthmainnah didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda, Sartono Eko Saputro dan Kepala Bagian Organisasi Setda, Rita Marlianawati menyampaikan untuk Kota Tegal saat ini sedang dan terus berproses dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya tata laksana organisasi di daerah maka Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan berbagai langkah diantaranya penyederhanaan organisasi, perbaikan sistem kerja untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Wakil Wali Kota menjelaskan upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain memotret kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan rumpun organisasi. Perubahan dan perbaikan sistem kerja dengan tujuan menyelaraskan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Tazkiyyatul Muthmainnah berharap tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat segera diwujudkan dan meningkatkan indeks reformasi secara keseluruhan.

Nur Muktiadi

The post Rakor Penyederhanaan Birokrasi dengan Menpan RB, Pemkot Tegal Terus Berproses appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini diikuti peserta dari berbagai lembaga penyiaran, yang berasal dari wilayah eks-Karesidenan Pekalongan Raya. Kegiatan stratifikasi ini juga merupakan tahap akhir dari proses penilaian lembaga penyiaran, yang pada kesempatan ini difokuskan pada sesi wawancara.

Pada tahap ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tegal, dalam penyelenggaraan tahap akhir untuk rangkaian proses penilaian lembaga penyiaran.

BACA JUGA: IDAI Jateng Beri Layanan Kesehatan Anak Hingga ke Desa-Desa Terpencil

Dalam keterangannya, Mbak Iin menekankan pentingnya stratifikasi sebagai langkah strategis untuk mengembangkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berdaya saing.

”Lembaga penyiaran harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, agar dapat memberikan informasi yang akurat dan edukatif,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan stratifikasi ini menjadi momen penting bagi para pelaku penyiaran untuk menunjukkan kapabilitasnya, sekaligus mendapatkan penilaian yang objektif guna memperbaiki mutu layanan mereka ke depan.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi Tegaskan Jangan Potong Bantuan Perbaikan RTLH, Mahasiswa Diminta Ikut Awasi

Dengan stratifikasi ini, lembaga penyiaran diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik di Jateng, serta mendukung perkembangan media lokal yang lebih profesional dan kompetitif.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Program (PKSP) KPID Jateng, Intan Nurlaili, selaku PIC kegiatan menyatakan, seluruh rangkaian kegiatan stratifikasi berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Tegal, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan acara. Selaku tuan rumah, Pemkot Tegal telah mendukung penuh, sehingga proses stratifikasi dapat berlangsung lancar.

BACA JUGA: IDWX Hadirkan Jam Tangan Richard Mille Asli di Jakarta untuk Pecinta Jam Mewah

”Kami berharap, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi ekosistem penyiaran di Jawa Tengah. Khususnya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penyiaran,” ujarnya.

Selanjutnya, KPID Jateng akan mengagendakan proses penilaian untuk wilayah eks-karesidenan lainnya. Tahapan penilaian akan dilaksanakan dengan proses analisa data, verifikasi lapangan, untuk kemudian diselenggarakan wawancara akhir.

Riyan

The post Stratifikasi Jadi Momen Penting Para Pelaku Penyiaran appeared first on SuaraBaru.id.

Nanti akan lihat, apakah penataan akan berjalan efektif dan apakah PKL yang direlokasi ke tempat baru fasilitasnya memadai atau tidak, nanti lihat disana.

Menurut Kusnendro daerah yang baru tempatnya cukup relatif gelap. Maka dirinya minta ada penerangan yang cukup dan membuat keramaian  sehingga masyarakat akan mengunjungi tempat tersebut. Harapannya pedagang yang sudah punya pelanggan tidak kehilangan bisa mudah mencari dan mendatangi.

Pansus untuk Perda PKL kata Kusnendro baru terbentuk yang merupakan lanjutan dari anggota periode yang lama.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Wali Kota, Agus Dwi Sulistyantono bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro didampingi Kepala OPD terkait meninjau langsung tempat yang rencana yang digunakan sebagai tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Jalan Melati, selatan Stadion Yos Sudarso, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Pemerintah Kota Tegal akan menata dan memfasilitasi para pedagang. “Akan kita tata, kita fasilitasi sedemikian rupa dan kita cek lokasi ini tinggal kita rapikan saja dan listrik sudah kami siapkan, para pedagang juga sudah disosialisasikan. Juga dengan warga sekitar kita komunikasikan,” ujar Agus.

Selain itu, bahwa ada rekayasa lalulintas untuk mendukung dan penataan yang menimbulkan kemacetan.

“Sudah kami suport dengan rekayasa lalu lintas untuk mendukung penataan di lokasi yang menimbulkan kemacetan, kemudian di lokasi baru ini supaya juga bisa arah keramaian sehingga pedagang kaki lima tidak berada di area sepi,” ujar Agus.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Diminta Siapkan Tempat Layak untuk Relokasi PKL appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji S.STP M.Si menyampaikan, anggaran hibah untuk KPU dan Bawaslu untuk gambaran umum kondisi Daerah Kota Tegal terdiri dan 4 kecamatan dan 27 kelurahan.

Luas wilayah 38,68 km² (0.11 persen luar (Jateng) dengan jumlah penduduk 292.778 jiwa data smester 2 Tahun 2023. Dan jumlah Anggota DPRD 30 orang.

“Pemilu 2024 Pertama kali dalam sejarah digelar secara serentak. Meskipun seringkali disebut sebagai pesta demokrasi kita pernah mencatatkan sejarah kelam saat Pemilu 2019, dimana ada 894 petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dan 5.175 petugas yang mengalami sakit. Kejadian tersebut tidak boleh terulang lagi,” kata Budi Selasa (5/3/2024).

KPU, Bawaslu dan DKPP (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah tiga lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, demikian Pemerintah juga bertanggung jawab penuh terhadap agenda besar yang dihadapi ke depan dengan memberikan dukungan penuh untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

“Pemerintah juga menjamin bahwa penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan tugas secara bebas, mandiri dan berintegritas,” tegas Budi.

Pemerintah kota Tegal melalui Badan Kesbangpol juga turut serta membantu dan mendukung sepenuhnya agenda demokrasi 5 tahunan ini dengan melaksanakan beberapa hal seperti menjembatani kebutuhan anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal 2024, mulai dari pengajuan proposal anggaran, proses verifikasi sampai penetapan besaran dana hibah dan penandatanganan NPHD antara Pemkot Tegal dengan KPU dan Bawaslu.

Setiap tahun, Bakesbangpol Kota Tegal juga menyelenggarakan pendidikan politik, baik untuk masyararat maupun untuk pemilih pemula secara konsisten. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih tentunya akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang merepresentasikan seluruh lapisan dan aspirasi masyarakat.

“Target tingkat partisipasi Pemilu 2024 secara nasional adalah 79,5 persen, sementera di Kota Tegal pada pemilu 2019 lalu baru mencapai 77,94 persen,” terang Budi.

Badan Kesbangpol telah menginisiasi penyusunan Perwal 10 A Tahun 2023 tentang lokasi kampanye dan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah di Kota Tegal mendatang.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Kucur Anggaran Hibah KPU Rp 19,4 M dan Bawaslu Rp 6 M appeared first on SuaraBaru.id.

Eko Setiawan Nugroho, Area Head Bank Mandiri Tegal menyampaikan bahwa dukungan dari Pemerintah Kota Tegal mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintahan.

“Bahwa dukungan dari Pemerintah Kota dengan mengijinkan Bank Mandiri tentu Bank Mandiri dapat terbantu, dengan Bank Mandiri menjadi alternatif menjadi bagian dari masyarakat, otomatis apa yang didapatkan bahwa Bank Mandiri tetap tumbuh dengan sehat. Dari Pemerintah Kota mudah-mudahan kita mampu memberikan benefit lebih dari sebelumnya. Harapan kami kerjasama ini dapat segera ditindaklanjuti hingga kita berpartisipasi dalam mensosialisasikan program dari Pemerintah Kota Tegal,” ujar Eko Setiawan.

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri Cabang Tegal yang sudah mendukung program  Pemerintah Kota Tegal, khususnya terkait program Tegal Smart City.

“Untuk itu, kesepakatan bersama ini, diharapkan dapat memberi kontribusi positif kepada peningkatan pendapatan asli daerah.  Pilihan kemudahan yang kita wujudkan dalam penandatangan MoU bersama ini semata-mata untuk meringankan arus pembayaran pajak daerah yang tadinya hanya bertumpu pada Bank Jateng, sekarang sudah ada layanan tambahan yaitu dari Bank Mandiri. Sehingga nantinya pembayaran pajak daerah bisa lebih terproses dengan cepat dan tepat,” ujar Dedy Yon.

Wali Kota Tegal juga menambahkan bahwa melalui penandatanganan kesepakatan bersama  antara Pemerintah Kota Tegal dan Bank Mandiri selalu berusaha mengedepankan kerja sama dan sinergi untuk memberikan solusi keuntungan sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Tegal.

“Mengingat era globalisasi yang meningkat semakin pesat, maka kitapun perlu beradaptasi lebih jauh lagi, agar ekosisitem digital Kota Tegal benar-benar berjalan dengan baik dalam proses elektronifikasi transaksi keuangannya. Karena inovasi ini bertujuan untuk memberikan transparansi keuangan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas,” ujar Dedy.

Selain itu, Walikota juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tegal agar dapat memanfaatkan layanan jasa perbankan ini sesuai aturan yang berlaku. Supaya kedepannya tidak ada ketertinggalan dalam pembayaran pajak serta retribusi daerah. Selain itu, inovasi digital ini perlu dilakukan agar kita dapat mengurangi penerimaan dana yang tidak terindikasi sumbernya serta rekonsiliasi penerimaan pajak lebih mudah dan efektif dilaksanakan.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Tanda Tangani Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Pansus VI DPRD dan Tim Asistensi Pembahasan Raperda yang telah memberikan pemikiran dalam pembahasan awal serta dalam mempersiapkan kegiatan public hearing Raperda tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Memeluk suatu agama adalah hak bagi setiap individu, bahkan hak itu tidak boleh dipaksakan maupun dikurangi dalam keadaan apapun.  Karena itu, tiap-tiap individu bisa saja memeluk suatu agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh individu lainnya,” papar Cucuk Daryanto.

Selain itu, Cucuk Daryanto memaparkan bahwa penyelenggaraan kerukunan umat beragama adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini untuk mewujudkan tujuan kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

‘’Berdasarakan data keragaman beragama di Kota Tegal, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi. Untuk menunjang pelaksanaan jaminan konstitusi terhadap tiap-tiap penduduk dalam memeluk dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur secara lebih spesifik dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kota Tegal,’’ tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan bahwa DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 baru lahir yang namanya Perda Inisiatif dimana sebelumnya tidak ada. Tiga tugas fungsi pokok DPRD yang pertama adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penempatan fungsi legislatif merupakan peran yang utama sehingga kami berpikir ketika fungsi legislasi menjadi yang utama pembentukan peraturan daerah sehingga komponennya adalah agar perlengkapan DPRD yang namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

“Nah ketiga Baperda ini sudah ada maka kemudian DPRD Kota Tegal berusaha semaksimal mungkin mana hal-hal yang belum diatur sehingga kita atur sebagai sebuah produk lahirnya sebuah Peraturan Daerah yang moralnya berasal dari inisiatif DPRD Kota Tegal. Oleh karena itu, dari tahun kemarin hingga tahun ini ada beberapa Perda Inisiatif yang sudah ditetapkan dan sedang dalam proses pembahasan kali ini termasuk ada satu lagi yang belum kita bahas terakit dengan ketahanan rumah tangga dan ini mungkin akan segera disampaikan oleh DRPD Kota Tegal untuk masa-masa yang akan datang,” ujar Kusnendro.

Kusnendro menambahkan bahwa peraturan daerah inisiatif tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi sebuah produk hukum yang kemudian menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pemerintah daerah maupun komponen masyarakat yang terkait dengan pemerintahan kerukunan umat beragama.

“Kota Tegal juga sudah ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang tentu FKUB ini untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatannya dan Pemerintah Kota Tegal dalam memberikan hibah kepada FKUB memiliki dasar hukum yang pasti tentu mendasari itu semua maka kemudian kita lahirkan melalui inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang pemerintahan kerukunan umat beragama beberapa hal yang juga menjadi yang sangat kita banggakan juga bahwa ternyata DPRD Kota Tegal beberapa alat kelengkapan disamping terkait RAPERDA pemeliharaan kerukunan umat beragama kemarin di masa persidangan pertama kita juga telah menetapkan perda terkait pondok pesantren,” tambah Kusnendro.

Hadir pada public hearing Ketua Pansus VI Ely Farisati, beberapa anggota DPRD Kota Tegal, Ketua FKUB Kota Tegal, dan OPD terkait.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Apresiasi DPRD Tentang Raperda Inisiatif Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama appeared first on SuaraBaru.id.

Jabatan 43 PNS yang dilantik oleh Wali Kota Tegal, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 2 PNS, hasil seleksi rotasi mutasi, dan Jabatan Administrator (Eselon III.a dan eselon III.b) sejumlah 21 PNS serta Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) sejumlah 19 PNS.

Selain itu ada 1 JPTP yang ditetapkan kembali perpanjangan dalam jabatan. Sesaat setelah melantik, Wali Kota Tegal menyampaikan ucapan selamat kepada PNS yang baru dilantik, menurutnya kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi  bagian dari pengembangan karier ASN.

“Saya selalu berulang menekankan kebijakan pengembangan karier ini perlu dilaksanakan untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan. Usaha agar  organisasi dapat bergerak dinamis dan ditempuh dengan mekanisme sesuai ketentuan salah satunya melalui seleksi mutasi, rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Wali Kota didepan PNS yang baru dilantik.

Menurutnya jabatan adalah bentuk tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia berharap kepada plejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Menampilkan hasil kerja sesuai ekspektasi, bahkan diatas ekspekstasi, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat yang kita layani. “saya titipkan amanah untuk  menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” pesan Dedy Yon.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah diantaranya untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mohamad Afin, menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Budi Hartono menjabat Inspektur Daerah Eko Setyawan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan perpanjangan jabatan.

Sementara Daryati menjabat Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Yuli Prasetya menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Heri Eko Purnomo menjabat Sekretaris Diskominfo, Sri Retno Hendrawati menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan, Mohammad Suharto menjabat Sekretaris Dinporapar, Harida Loly Novia menjabat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sutrisno

The post 43 Pejabat Pemkot Tegal Dilantik dan Diambil Sumpah appeared first on SuaraBaru.id.

The post Pemkot Tegal Beri Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi appeared first on SuaraBaru.id.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi, untuk melakukan tindakan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkot Tegal, terkait musibah itu.

”Sampai pagi ini, Wali Kota Tegal terus meng-update. Dan tim dari Pemprov juga sudah kami turunkan ke lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu,” kata Ganjar, dalam keterangannya di Semarang, Selasa (15/8/2023).

BACA JUGA: Kerugian 52 Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Jongor Kota Tegal Rp 150 Miliar

Penanganan kebakaran itu, lanjutnya, terus dilakukan sampai saat ini. Tim Pemprov dan Pemkot Tegal serta pihak terkait, termasuk kepolisian dan pemadam kebakaran, terus bekerja di lapangan.

”Saya juga minta Wali Kota Tegal untuk mendata, termasuk mengecek apakah kapal yang terbakar itu diasuransikan. Kalau tidak, kita berikan bantuan,” jelasnya.

Ditambahkan Ganjar, kebakaran kapal di pelabuhan Jateng beberapa kali terjadi. Banyaknya kapal yang terbakar, menurutnya, menjadi evaluasi terhadap pengelolaan pelabuhan.

BACA JUGA: Si Jago Merah Melalap Puluhan Kapal Nelayan di Pelabuhan Kota Tegal

Dengan mekanisme tambat kapal yang berhimpitan, maka bencana kebakaran akan cepat merambat. Untuk itu, gubernur meminta, semua pihak termasuk pengelola pelabuhan melakukan evaluasi.

”Di beberapa pelabuhan kita memang kalau tidak kita atur model parkir kapalnya, potensi semacam ini akan terjadi. Maka kita minta para pengelola pelabuhan untuk mengatur, sehingga kalau terjadi musibah bisa diantisipasi,” harap dia.

Sementara itu, ikhwal penyebab kebakaran, diduga berasal dari salah satu kapal yang mengalami korsleting listrik. Namun untuk memastikannya, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan.

”Indikasi awal ada kapal korsleting, kemudian merembet ke kapal lainnya,” jelasnya.

Riyan

The post Mekanisme Tambat Kapal Berhimpitan di Pelabuhan Jadi Bahan Evaluasi appeared first on SuaraBaru.id.