Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Rabu (28/5/2025) menyebut, Diklat Kepamongprajaan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari upaya membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

”Saya berharap, pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kembali jatidiri sebagai pamong praja. Menjadi pendengar yang empatik, penggerak yang sigap, pelayan masyarakat, sekaligus penuntun yang bijak,” ujarnya.

BACA JUGA: Stok Elpiji 3 Kg di Kudus dan Muria Raya Aman Selama Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Selain itu, Afif juga menekankan pentingnya syarat kompetensi sebagai pamongpraja, dalam menduduki jabatan strategis seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Mereka merupakan pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

”Untuk meningkatkan kompetensi pejabat manajerial, selain memenuhi ketentuan UU ASN, salah satu syarat menjadi camat yakni, memiliki kompetensi pemerintahan, yang dibuktikan dengan Diklat Kepamongprajaan,” tambahnya.

Transformasi birokrasi yang tengah berjalan, lanjutnya, menuntut perubahan paradigma dari birokrasi yang administratif menuju birokrasi yang agile, digital dan berdampak. Saat ini, semua pelayanan publik, harus dilakukan dengan cepat dan berbasis teknologi digital.

BACA JUGA: Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi

Karena itu, Bupati mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh agar setiap materi dapat diresapi dan diimplementasikan secara optimal. Setelah Diklat selesai ilmu dan praktek yang didapat bisa diterapkan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo, Tri Antoro menyampaikan, pelatihan yang diikuti 30 pejabat Eselon III dan IV itu, terdiri dari Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Pelatihan ini juga bukan semata-mata soal jabatan, tapi tentang penguatan kapasitas.

”Karena ketika ilmu kuat, maka praktik di lapangan pun akan lebih tepat. Diklat ini kami desain dengan pendekatan yang aktual, menggabungkan teori, best practice, diskusi studi kasus dan praktik lapangan secara langsung,” ungkap Tri.

BACA JUGA: Disaksikan Dubes Bosnia-Herzegovina, Tokoh Jepara Tandatangani Deklarasi Seni Ukir sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia

Pihaknya menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, akan memokuskan pada penguatan aspek kepemimpinan dan pelayanan publik. Pejabat saat ini dituntut lebih responsif, terhadap dinamika yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat.

Selain itu juga, ada materi kebijakan strategi, praktik pengawasan desa, tata kelola keuangan, hingga pengadaan barang dan jasa. Jika pelayanan publik yang dilakukan bisa cepat, maka pemerintah pasti akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.

”Mereka para pejabat ini pada dasarnya sudah memiliki pengalaman yang baik. Namun melalui Diklat ini mereka dipoles kembali, dengan isu-isu terkini serta regulasi dan kebijakan strategis terbaru, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang,” ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Tematik USM Ajak Warga Kelurahan Kemijen Kelola Sampah Organik

Diklat itu, menurut Tri, menunjukkan komitmen Pemkab Wonosobo dalam mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan. Para pejabat sebagai pelayan publik harus bekerja cepat, tepat dan menguasai teknologi terkini.

”Kegiatan ini juga akan menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang bisa melayani sepenuh hati, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Pemkab Wonosobo Komitmen Wujudkan Pejabat OPD yang Empatik dan Responsif appeared first on SuaraBaru.id.

“ASN yang lebih senior, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar melakukan pendampingan coaching dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka, agar bisa mempercepat penyesuaian diri di lingkungan kerjanya,” tegasnya

Penegasan tersebut disampaikan Sekda Wonosobo pada “Orientasi Protokoler, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo”, di Aula Mangoenkusumo Gedung Setda setempat.

Menurut One Andang, coaching dan mentoring merupakan bentuk pengembangan kompetensi ASN, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian ASN dalam bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB No 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

“Pembinaan kinerja ini mencakup bimbingan kinerja, konseling kinerja dan pengembangan kompetensi melalui coaching dan mentoring. Coaching dilakukan lebih fokus pada pengembangan potensi dan kemampuan individu ASN untuk mencapai tujuan karir dan profesional,” katanya.

Adapun mentoring lebih fokus pada pemberian bimbingan dan saran dari seorang mentor yang berpengalaman kepada ASN yang sedang berkembang. Sekretariat Daerah harus bisa menjadi OPD yang efektif agar berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan RPJPD dan  RPJMD.

“Kawan-kawan secara individu maupun kolektif selalu adaptif dengan setiap perubahan. Berpikir dan bekerja secara terintegrasi. Para ASN baru ini juga kami minta segera belajar memahami apa yang ada di instansi masing-masing baik struktur maupun fungsinya,” ujar Sekda.

Peran Penting

“Kami juga mengajak ASN baru agar memahami struktur organisasi di Setda dan tugas serta fungsinya. Proses bisnisnya, target kinerjanya. Baik secara kelembagaan maupun individual,” ajaknya.

Staf Ahli Bupati Wonosobo Bidang SDM, Yusuf Haryanto menambahkan, baik coaching maupun mentoring memiliki peran penting dalam pengembangan pribadi dan profesional.

“Coaching membantu individu mencapai tujuan mereka. Sementara mentoring membantu individu tumbuh dan berkembang secara keseluruhan,” sebutnya.

Pemilihan antara coaching dan mentoring, menurut Yusuf, akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan individu tersebut. Permen PAN-RB No : 6/2022 menjelaskan bahwa pembinaan kinerja ASN meliputi bimbingan kinerja dan konseling kinerja.

“Pembinaan kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kinerja ASN, termasuk melalui metode bimbingan, konseling, coaching, dan mentoring,” tandas dia.

Sementara bimbingan kinerja, lanjutnya, diberikan untuk membantu ASN dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kinerjanya, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Sedang konseling kinerja dilakukan untuk memberikan saran dan dukungan kepada ASN yang mengalami kesulitan atau tantangan dalam pekerjaannya. Jadi sudah selayaknya ini dilakukan agar kinerja ASN baru makin baik,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post ASN Baru di Pemkab Wonosobo Dibekali Coaching dan Mentoring appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Wonosobo berpesan agar instansi pelayanan publik untuk tidak merasa puas dengan hasil yang dicapai sekarang. Prestasi tersebut diharapkan bisa memicu dan memacu pelayanan publik di Wonosobo ke depan yang lebih baik lagi.

“Kepada instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat agar selalu meningkatkan performa pelayanan publik. Jangan berpuas diri dengan hasil yang sudah dapatkan untuk menjadi motivasi ke depan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Diketahui, Musrenbang Pemprov Jateng tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.

Dengan Tema “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045”, Musrenbang dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Sehubungan dengan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”.

Ahmad Lutfi menjelaskan, swasembada pangan merupakan sektor penting yang menjadi program prioritas.

“Arah Musrenbang hari ini memberikan guidance pondasi tentang pembangunan wilayah Jawa Tengah. Kita harus satu tarikan nafas untuk kolaborasi dari pemerintah pusat agar Jawa Tengah menjadi penumpu pangan nasional,” tegasnya.

Muharno Zarka

The post Pemkab Wonosobo Raih Predikat Prima, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Inisiatif ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta transparansi di wilayah ini.

Kepala Diskominfo Wonosobo, Fahmi Hidayat menyampaikan, meskipun inisiatif ini terlambat dibandingkan beberapa daerah lainnya, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan akses layanan CCTV kepada publik.

“Kami menyadari salah satu standar layanan pemerintah saat ini adalah sistem CCTV. Meskipun kami sedikit terlambat dibandingkan dengan kota-kota tetangga, kami bangga telah memulai dan terus berusaha meningkatkan layanan ini,” ujar Fahmi, Selasa (18/3/2025).

Saat ini, ada delapan lokasi CCTV yang telah terpasang dan dapat diakses oleh masyarakat melalui portal resmi cctv.wonosobokab.go.id. Beberapa titik yang dapat dipantau mencakup area-area strategis, seperti Perempatan Plaza, Titik O, Pertigaan Makam Pahlawan, dan sekitar Kantor Sekretariat Wonosobo.

“CCTV ini akan membantu masyarakat memberikan informasi lalu lintas secara real-time, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti Ramadan, Idul Fitri, akhir tahun, dan peristiwa-peristiwa besar lainnya. Masyarakat dapat menghindari kemacetan dan memilih rute yang lebih lancar,” jelas Fahmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Diskominfo Wonosobo Sugeng Riyadi menambahkan, pihaknya sedang berupaya memperluas akses CCTV ke seluruh titik yang telah direncanakan.

“Saat ini kami sudah memiliki delapan lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, kami berencana menghubungkan seluruh 36 titik CCTV yang sudah dipersiapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui kondisi lalu lintas di berbagai titik,” ujar Sugeng.

Berbasis AI

Sugeng mengungkapkan, selain memperluas jumlah titik CCTV, pihaknya tengah mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung fungsi CCTV, termasuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas.

“Kami sedang menyiapkan lima titik CCTV baru dan juga mengembangkan proyek AI untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Dengan fitur ini, data yang diberikan akan lebih akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan untuk masyarakat,” tambahnya.

The post Pemkab Wonosobo Luncurkan Portal CCTV Publik, Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

“Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya,” ujar Yuspahruddin dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, Selasa (14/9/2021).

Dalam pembentukannya, lanjut Yuspahruddin, telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Ia mengatakan, sinergitas pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan daerah.

Termasuk perencanaan pembentukan Perda dalam Propemperda agar peraturan daerah yang dilahirkan menjadi peraturan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menyejahterakan masyarakat.

“Peraturan apapun yang akan kita buat harus harmonis dan pembentukannya wajib melibatkan perancang perundang-undangan. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan perancang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan,” tandas Yuspahruddin.

Pada kesempatan ini dirinya memaparkan empat alasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada Propemperda.

Keempat alasan itu antara lain agar pembentukan Perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, Perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pembentukan Perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Sebelumnya, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat telah membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

“Kami harap Rapat Koordinasi ini berjalan lancar dan efektif, sehingga Pemerintah Daerah mampu menyajikan produk hukum yang optimal, guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo,” tutur Afif.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Wonosobo itu dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, M. Nurwahid beserta jajarannya.

Ning

The post Pemkab Wonosobo Gelar Rakor Penyusunan Program Pembentukan Perda appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, masalah infrastruktur, utamanya di bidang jalan ini, menjadi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisi umum jalan antar-desa dan antar-kecamatan sebagian besar dalam kondisi rusak parah.

”Kami berangkat atas amanah dari masyarakat, maka sudah menjadi tugas bersama untuk kembali memperjuangkan keinginan mereka,” ungkap Bupati Afif Nurhidayat, yang saat ini banyak melakukan kunjungan ke berbagai wilayah itu.

BACA JUGA: Hari Jadi ke-196 Wonosobo, OPD Lakukan Gerakan Berbagi Tenong

Memperbaiki masalah infrastruktur ini, menurutnya, bakal menjadi perhatian yang paling dominan di antara banyaknya program lain. Apalagi jika pandemi covid-19 berakhir, pemerintah juga harus melakukan pemulihan ekonomi daerah.

”Kami masih belum bisa menyebut berapa prosentase yang akan dimasukkan ke dalam bidang infrastruktur ini. Karena jika situasi masih seperti ini, belum bisa dipastikan. Semua sedang bergerak ke refocusing penyelesaian pandemi,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Wonosobo itu.

Diakuinya, awal perjalanan pemerintahannya dalam memimpin Wonosobo periode kali ini terasa cukup berat. Namun upaya menuju Wonosobo Sehat dan Wonosobo Hebat tetap harus ditempuh, dengan berbagai cara.

BACA JUGA: Badiklat Jateng Peduli, Kumham Berbagi Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19

Pasalnya, semenjak dirinya dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, pihaknya dipaksa harus menghadapi pandemi covid-19.

”Di tengah kenyataan, hari ini kita belum bisa memberi porsi besar ke masalah infrastruktur. Karena memang sebagian besar anggaran terpakai untuk penanganan covid-19 ini,” katanya.

Namun meski di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemkab saat ini, pihaknya masih merasa optimistis jika seluruh ikhtiar yang dikerjakan bakal berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Faktor Mental Juga Turut Berperan

”Makanya untuk tahun 2022 besok, diproyeksikan untuk mengejar ketertinggalan itu. Meskipun di tengah anggaran fiskal APBD yang sangat terbatas. pemerintah mesti bekerja secara efisien dan efektif,” tekadnya.

Afif menyebut, pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi juga dibutuhkan, agar bisa segera teratasi.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Wonosobo, M Albar. Dia juga mengakui, jika diawal perjalanan ini cukup berat untuk dilalui. Sebab, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan, untuk memajukan daerah.

BACA JUGA: Dukung Jorginho Raih Ballon d’Or

Dirinya bersama Bupati Afif Nurhidayat, hanya diberi waktu hanya 3,5 tahun masa efektif, untuk memimpin kota yang dikitari wilayah pegunungan ini.

”Karena besok di tahun 2024, sudah harus melangsungkan pemilu serentak lagi. Jadi memang saat ini harus lebih ekstra dalam bekerja. Sehingga target dan capaian yang telah ditetapkan bisa terkejar dengan baik,” terang Afis, saat ditemui di rumah dinasnya.

Karena itu, saat ini dibutuhkan kesadaran bersama, baik ditingkatan eksekutif, legislatif serta masyarakat, dalam membangun Wonosobo. Dengan tidak berjalan secara parsial dan sendiri-sendiri.

”Tugas pertama yang perlu dilakukan adalah, membangun ritme agar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bisa berjalan beriringan. Di situlah sebenarnya spirit Sesarengan Mbangun Wonosobo,” tandasnya.

Muharno Zarka-Riyan

The post ‘Sesarengan Mbangun Wonosobo’ Menuju Masyarakat Sehat dan Hebat appeared first on SuaraBaru.id.

Mengangkat tema ‘Sesarengan Mbangun Wonosobo’, Pemkab setempat berharap, agar momentum hari jadi ini menjadi penggerak seluruh masyarakat untuk membangun solidaritas dan kepedulian, khususnya dalam menghadapi masa pandemi covid-19.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, melalui Surat Edaran resmi Nomor: 003.3/1082/2021 menetapkan, pelaksanaan sejumlah even Hari Jadi ke-196 akan mengacu pada ketentuan pemerintah, dengan meniadakan acara-acara yang berpotensi menyebabkan atau melibatkan massa dan menimbulkan keramaian atau kerumunan.

BACA JUGA: Faktor Mental Juga Turut Berperan

Pemkab Wonosobo, seperti dikatakan Sekda One Andang Wardoyo, selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi ke-196 Wonosobo, Sabtu (24/7/2021) ini, akan diperingati dengan sangat sederhana. Kegiatan tetap dilaksanakan dengan khidmat, terbatas dan tertutup, serta mengoptimalkan media virtual/daring.

Ditegaskan Sekda, pihaknya meniadakan kegiatan peringatan hari jadi di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, demi menghindari adanya konsentrasi massa yang berpotensi menjadi media penyebaran dan penularan covid-19.

”Sejumlah kegiatan tetap dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi kali ini. Seperti Sabda Pangarsa Praja atau Pidato arahan Bupati tepat pada tanggal 24 Juli, yang dapat diikuti secara daring. Jadi warga tetap bisa mengikuti rangkaian acara hari jadi secara daring,” ujarnya.

BACA JUGA: Dukung Jorginho Raih Ballon d’Or

Kemudian, lanjut dia, pisowanan mirunggan atau simbolis Pisowanan Agung dan launching Festival Sindoro-Sumbing, sekaligus peluncuran buku E-Book Wayang Kedu, yang juga digelar melalui live streaming.

Panitia Hari Jadi ke-196 Kabupaten Wonosobo, juga menyelenggarakan beberapa even kompetisi. Seperti lomba menulis sejarah Wonosobo, serta lomba esai dalam rangka menampung aspirasi masyarakat umum, terkait masalah pendidikan di Wonosobo di era pandemi covid-19, secara online.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemkab, melalui perangkat daerah beserta BUMN/BUMD di Wonosobo, dilaksanakan kegiatan ‘Gerakan Berbagi Tenong’ kepada masyarakat, terutama yang terdampak pandemi covid-19.

BACA JUGA: Unifikasi Kelas Menengah Super Dekati Kenyataan

Sesuai Surat Edaran Sekda Nomor: 003.3/1133/2021 tanggal 19 Juli 2021, setiap Perangkat Daerah, maupun BUMN/BUMD diminta untuk menyiapkan tenong sebanyak dua buah.

Selanjutnya, tenong itu diserahkan kepada beberapa lembaga, seperti Paguyuban Dokar, Angkot, Ojek, Kuli Gendong Pasar, Pondok Pesantren maupun Panti Asuhan untuk selanjutnya akan dibagikan kepada pedagang, PKL dan elemen masyarakat lainnya.

Isi tenong sendiri berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang biasa diisi dengan jajanan atau makanan khas Wonosobo, untuk tahun ini berisi alat/bahan kesehatan seperti tisu basah, tisu kering, masker, handsanitizer, sabun cuci tangan, suplemen makanan, multivitamin, susu, dan disinfektan.

Muharno Zarka-Riyan

The post Hari Jadi ke-196 Wonosobo, OPD Lakukan Gerakan Berbagi Tenong appeared first on SuaraBaru.id.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular DKK Wonosobo, Jaelan Sulat mengungkapkan, laju penambahan masif kasus covid-19 di Wonosobo, diduga kuat karena telah masuknya varian Delta.

Salah satu tanda dari varian Delta ini adalah, cepatnya penyebaran dan juga tingginya angka kematian. Dalam kurun waktu 10 hari ini, penambahan kasus kematian akibat covid-19 mencapai 36 orang. Sehingga secara akumulatif mencapai 384 kasus kematian.

BACA JUGA: Positivy Rate Jepara 74,66 %, 14 Kali Lebih Besar dari Patokan WHO. Apa Akibatnya?

”Ini cukup menggambarkan betapa cepat penambahan kasus kematian. Lantaran dalam 10 hari saja, mencapai lebih dari 10 persen akumulasi total sejak 1,5 tahun terakhir masa pandemi global covid-19,” kata Jaelan dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2021).

Dia mengaku khawatir, situasi penanganan covid-19 akan semakin menyulitkan semua pihak, karena melihat kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan.

”Kami sampaikan, saat ini kemampuan untuk melakukan deteksi atau tracking oleh petugas sangat terbatas. Karena sudah banyak tenaga kesehatan dan petugas surveillance yang terpapar juga,” ungkap dia.

BACA JUGA: Pemkab Boyolali Lakukan Penyekatan Jalan di 23 Titik Selama PPKM Darurat

Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan 5M secara disiplin. Minimal dengan mengenakan masker ganda saat beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat juga diminta untuk tak mendekati kerumunan dan keramaian. Sebab potensi terbesar penularan virus corona adalah pada kondisi keramaian dan kerumunan tanpa jarak.

Jaelan juga menekankan pentingnya antisipasi dini. Yaitu dengan tes usap mandiri, apabila warga merasa telah kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif covid-19. Atau ada gejala awal seperti flu, kehilangan indera pencium atau perasa dan gejala lainnya.

BACA JUGA: Perlukah Pasien Covid-19 Lakukan Tes Darah dan Thorax Usai Sembuh?

Pihaknya juga menyampaikan, berdasarkan hasil penelusuran data kasus aktif sejak April 2021 lalu, telah ditemukan setidaknya 709 kesembuhan yang belum sempat dilaporkan.

”Hari ini, penambahan kesembuhan mencapai 709 orang. Namun hal itu bukan menggambarkan kesembuhan harian. Karena merupakan hasil clearing data terhadap kasus-kasus aktif yang sudah melebihi dua kali masa inkubasi, atau lebih dari 28 hari,” jelasnya.

Jaelan menyebut, dengan penambahan kesembuhan itu, saat ini kasus aktif covid-19 di Wonosobo mencapai 2.079 kasus, dengan akumulasi konfirmasi positif mencapai 9.160 orang.

Muharno Zarka-Riyan

The post Peningkatan Kasus Covid-19 di Wonosobo Cukup Tinggi, Apa Sebabnya? appeared first on SuaraBaru.id.