Hal ini disampaikan Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, ST., M.Ling dalam Kegiatan Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang berlangsung di Pendopo Pemkab Pemalang, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan, moderasi beragama adalah jalan tengah untuk mengurangi kesenjangan antar agama dan pemeluk agama yang berbeda.

Hidayat menyebut, moderasi beragama seringkali disalahpahami sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan ajaran agama itu sendiri. Namun, pada dasarnya, moderasi beragama bukanlah tentang memoderasi agama, melainkan memoderasi perilaku para pemeluknya.

“Agama, yang ajarannya diyakini suci oleh umatnya, memiliki nilai-nilai yang tetap dan mendasar. Yang perlu dimoderasi adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Hidayat.

Hidayat menekankan, banyak orang di masyarakat yang mengaku beragama, tetapi tidak mencerminkan sikap beragama, yang pada akhirnya hanya mempermalukan diri sendiri.

“Kita harus meyakini bahwa agama kita adalah yang paling benar, namun pada saat yang sama kita juga harus menghormati bahwa orang lain yang berbeda agama juga pasti meyakini agamanya yang paling benar,” tandas Hidayat.

Pemkab Pelopor Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, H. Moch. Muhaemin, S.Ag, MM. menyatakan, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari roadmap yang disusun oleh tim Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.

The post BLA Semarang dan Pemkab Pemalang Gelar Penguatan Moderasi bagi Pejabat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr. Muhammad Aji Nugroho, dalam acara Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, yang diadakan di Pendopo Pemkab Pemalang, Rabu (10/7/2024).

“Sebagian besar mantan narapidana teroris tampak bersih dan santun, namun memiliki kekejaman dalam tindakan seperti pembunuhan,” ungkap Aji, Trainer Moderasi Beragama ini.

Aji mengungkapkan, selain alasan tersebut, ada juga faktor lain seperti kekecewaan terhadap pemerintah yang ada di Indonesia, berangkat dari perasaan ketidakadilan dan peminggiran kelompok mereka.

“Alasan ingin mengubah sesuatu yang tidak sesuai menjadi sesuatu yang positif menurut pemahaman ideologi mereka,” jelas Aji seorang Dai Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah.

Disampaikan, Indonesia rentan terhadap konflik karena banyaknya perbedaan, namun memiliki tradisi yang kuat. Selain itu, Pancasila juga menjadi faktor penguat Indonesia, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama.

“Nasib keberagamaan di Indonesia ditentukan oleh juru bicara agamanya. Jika mereka menyampaikan narasi dengan moderat, maka Indonesia akan damai,” ujar Aji.

Aji mengungkapkan, ada tiga tantangan dalam kehidupan beragama: Pertama, menguatnya pandangan dan perilaku keberagaman eksklusif; kedua, tingginya kekerasan bermotif agama; ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan NKRI.

“Ketiga tantangan tersebut memerlukan wacana yang dapat menangkalnya, yaitu Moderasi Beragama (MB). Namun MB tidak hanya wacana, namun juga perlu diterapkan dalam regulasi dan layanan public, ” tegas Aji.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, H. Roziqun, S.Ag, M.Pd.I mengatakan, bahwa Moderasi Beragama adalah alat untuk mencapai toleransi dan kerukunan. Dalam beragama, kita harus memperhatikan dua hal penting: memahami dan mengamalkan.

“Hal tersebut tidak terlepas dari inti agama dan cabang agama,” ujar Roziqun.

Inti agama mencakup keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip lain yang kita sepakati sebagai kebenaran bersama. Sementara itu, cabang agama meliputi tafsir-tafsir dari pemahaman agama masing-masing.

“Pengetahuan, nilai budaya, dan ekosistem lingkungan membuat kita berbeda dalam menjalankan agama. Ada yang terlalu ekstrem ke kanan atau ke kiri. Keduanya perlu ditempatkan di tengah agar menjadi moderat,” tegas Roziqun.

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Moch. Muhaemin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program penguatan moderasi beragama kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan tema “Moderasi Beragama: Menjaga Harmoni, Membangun Negeri.”

“Peserta diharapkan memahami moderasi beragama sebagai gagasan penting dalam membangun harmoni masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal masyarakat yang moderat, rukun, dan harmonis,” tandas Muhaemin.

Diketahui, kegiatan ini merupakan kerja sama BLA Semarang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan hadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, termasuk kepala, sekretaris, dinas organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa.

Ning S

The post Nasib Keberagamaan di Indonesia Ditentukan Juru Bicara Agamanya appeared first on SuaraBaru.id.

Penghibahan dana itu diwujudkan dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Pemalang Dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan di Peringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (1/12/2023).

Usai penandatanganan, Bupati Mansur Hidayat menyampaikan bahwa penyerahan dana hibah untuk Pilkada tersebut merupakan mandat dari berbagai peraturan pemerintah terkait pendanaan pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menyepakati Alokasi Anggaran Hibah Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar Rp 50,5 miliar, yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 900/2713/BPKAD dan nomor 325/PP.01.2-BA/3327 /2023 tanggal 01 September 2023,” papar Bupati.

Menurut Mansur, Alokasi Anggaran Hibah Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Kepada KPU setempat dibebankan dalam dua tahun anggaran yaitu yang pertama Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,8 miliar, dan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 48,7 miliar.

“Sedangkan, Pemkab Pemalang bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menyepakati Alokasi Anggaran Hibah Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar Rp 10,8 miliar, yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan nomor 900/3133/2023 dan nomor 0631 KU.00.01/K.JT-19/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023,” imbuhnya.

Menurutnya, Alokasi Anggaran Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pemalang dibebankan dalam dua tahun anggaran yaitu yang pertama Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 300 juta, dan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10,5 miliar.

Lebih lanjut ia mengajak kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Pemalang untuk bersama sama bersinergi mengawal persiapan Pilkada 2024 agar berjalan dengan sukses, aman dan tertib. “Saya tentu optimis, bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang bisa berjalan dengan sukses, aman dan tertib. Untuk itu, segenap pemangku kepentingan di daerah yaitu unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat itu sendiri harus bersama-sama bersinergi mengawal persiapan Pilkada 2024 ini agar terselenggara dengan sukses,” ajaknya.

Nur Muktiadi

The post Sukseskan Pilkada Pemalang 2024, Pemkab Hibahkan Dana Miliaran Rupiah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, di sela-sela acara Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni, yang dilakukan di Kabupaten Pemalang, Kamis (17/3/2022) lalu.

Dalam acara seremoni serah terima dari PT Djarum kepada 10 pemilik rumah itu, juga hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perundistrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Hepi Priyanto, yang mewakili Bupati Pemalang.

BACA JUGA: 46 Mahasiswa Terima Bantuan UKT dari Nazhir Wakaf UNS..

Selain itu ada pula, Deputi GM Corporate Communications PT Djarum Achmad Budiharto serta perwakilan dari tingkat kecamatan dan desa setempat. Proses seremoni berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran pemerintah.

”Sesuai dengan program pemerintah, kami pun berkoordinasi dengan berbagai perusahaan yang ada di Jateng, agar mau ikut turun tangan. Salah satunya PT Djarum, yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Pemalang,” kata Muhammad Arif.

Menurut dia, keikutsertaan pelaku usaha seperti ini sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya, program PKE ini tidak bisa dibiayai secara keseluruhan oleh APBD Pemprov Jateng.

BACA JUGA: Usai Pelantikan Lakpesdam, Khoirul Muslimin: Siap Sukseskan Program PCNU Jepara

Sementara itu, PT Djarum sendiri ambil bagian dalam program ini, dengan membiayai renovasi 10 rumah keluarga tidak mampu. Program ini merupakan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) Jateng. Ini juga merupakan bentuk nyata dari gagasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2021, dan dijalankan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Deputi GM Corporate Communications PT Djarum, Achmad Budiharto menambahkan, keikutsertaan pihaknya dalam menyukseskan program ini, merupakan komitmen mendukung program pemerintah, dalam mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

”Sebagai tempat bernaung, rumah harus bisa memberikan kenyamanan dan kesehatan, agar kualitas hidup orang yang tinggal didalamnya bisa semakin baik. Dengan kualitas hidup yang baik itu, para penghuninya dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif, dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga,” tutur Budiharto.

BACA JUGA: Mayat di Bawah Jembatan Tol Pudakpayung Bidan Asal Sleman, Tersangka Pembunuh Ternyata Calon Suaminya

Diungkapkannya, PT Djarum mengucurkan anggaran sebesar Rp 400 juta, guna membiayai renovasi 10 rumah keluarga kurang mampu. Masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah berkisar Rp 35-42 juta. Angka ini lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi anggaran pemerintah.

”Kami juga mempekerjakan warga di sekitar lokasi penerima bantuan, untuk berperan serta membangun rumah tetangganya itu. Dengan setiap rumah rata-rata dikerjakan sekitar empat orang, pembangunan selesai kurang lebih satu bulan. Lalu disupervisi oleh tim kami,” tutur Budiharto.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perundistrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Hepi Priyanto, menyambut positif langkah PT Djarum, yang turut berpartisipasi dalam program ini.

BACA JUGA: Semen Gresik dan PWI Jateng Sukses Gelar UKW di Kabupaten Magelang

”Kami berterimakasih atas partisipasi PT Djarum, yang berkenan terlibat dalam program ini. Kolaborasi ini merupakan energi positif yang sangat dibutuhkan, agar seluruh upaya pengentasan kemiskinan dapat terakselerasi dengan baik,” tutur Hepi Priyanto.

Salah satu penerima bantuan dari program RSLH, Slamet dari Desa Plakaran Kecamatan Moga menyatakan, dia dan keluarga sangat terbantu, dan merasa bahagia menjadi salah satu orang yang terpilih.

”Saya sekeluarga sangat senang dan tidak menyangka. Rumah kami yang dulu seadanya, sekarang menjadi terlihat sangat berbeda dan nyaman ditempati. Apalagi kami juga diberi suvenir compo dari Polytron Group Djarum,” sebut Slamet.

Riyan

The post 10 Rumah di Kabupaten Pemalang Dibedah Jadi Rumah Sederhana Layak Huni appeared first on SuaraBaru.id.