KOLABORASI produk media mainstream dan media sosial sangat terasa dalam sajian berita-berita politik media kita, khususnya menjelang perhelatan Pemihan Umum, hari-hari ini.

Terjadi saling “pungut konten” secara masif. Viralitas seakan-akan menjadi “ideologi” yang dianut dengan standar masing-masing. Berlangsung percampuran antara akuntabilitas dan kewajiban verifikasi dalam produk jurnalistik media, dengan konstruksi instan isu yang penuh sensasi, sebagai produk berbagai platform media sosial.

Menjelang “hari H” Pemilihan Umum 2024, 14 Februari nanti, “ideologi” itu bagai menemukan titik penyuburan lewat viralitas unggahan-unggahan berita dari fakta dan setting-an isu, dengan framing dari sudut pandang aneka kepentingan.

Berseliweran begitu banyak unggahan isu. Mulai dari pemberitaan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas minimal usia calon presiden/wakil presiden dan pengalaman menjadi kepala daerah; lalu perguliran masalah terkini tentang aturan apakah Presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon tertentu atau tidak.

Pernyataan-pernyataan, kecenderungan sikap, dan “penampakan” aneka karakter manusia juga tereksploitasi sebagai warna dominan konten media dan medsos. Istilah gemoy, diksi “samsul”, narasi “omon-omon”, “ndasmu etik”, SGIE, greenflation, atau gestur membungkuk-bungkuk “mencari-cari jawaban” dalam forum debat calon wakil presiden, ungkapan “pertanyaan recehan”, menjadi pointers yang viral. Termasuk dugaan-dugaan adanya “sang pembisik” di arena debat, dan seterusnya.

Pengapungan isu-isu tersebut mengetengahkan nuansa pemberitaan yang tentu bercita rasa sangat konfliktif, yang di-follow up-i oleh banyak talk show, podcast, konferensi pers, atau statemen respons personal melalui youtube. Menariknya, taste konflik itu terkemas oleh media mainstream sebagai semacam “conflict-tainment”, konflik yang dijadikan hiburan.

Efeknya, tumbuh masif konten-konten saling ofensif dan saling defensif yang “menghibur”, walaupun bernada pahit. Tercipta panggung yang lucu-lucu, meskipun terasa menyakitkan.

Viralitas menghadirkan respons sikap publik, berupa sentimen negatif hingga sentimen positif netizens yang dikelola dan dikuantifikasi oleh lembaga-lembaga analisis seperti Drone Emprit. Efek selanjutnya, tingkat elektabilitas pasangan calon presiden-calon wakil presiden juga terhubungkan oleh analisis lembaga-lembaga survei.

Model Muhammad Ali
Model-model pemberitaan yang menjadi tren di ranah politik itu menyerupai tren kemasan jurnalistik di dunia olahraga yang sudah berlangsung sejak 20 tahunan lalu. Bahkan jauh sebelum era internet dan berkembang aneka platform media, pada dasawarsa 1970-an, legenda tinju kelas berat Muhammad Ali dengan kecerdasan “marketing”-nya telah menemukan ceruk publisitas.

Dia mengusung cara memasarkan diri untuk menaklukkan daya tarik media lewat karakter personalnya yang “bla-bla-bla”, dan tak jarang menampilkan ide menarik di luar bingkai olahraga. Model publikasi Ali, yang dijuluki Si Mulut Besar dan mengklaim diri sebagai The Greatest, muncul ketika budaya pop belum mencengkeram keseharian hidup manusia.

Di era new media, makin sulit menemukan media yang menyajikan berita-berita olahraga dari perspektif murni edukasi pembinaan. Yang kini dominan adalah memperlakukan atlet atau para pelaku olahraga sebagai selebritas yang menjadi elemen budaya pop. Maka dinamika “atlet sebagai manusia pesohor” dengan gaya hidup, temperamen, dan sisi positif maupun sisi gelap kesehariannya lebih mendapat tempat.

Konflik-konflik antarpesohor menjadi konten yang justru memenuhi pragmatisme naluri hasrat dalam budaya pop. Dan, itu sudah dilakukan Muhammad Ali secara personal pada era kejayaannya. Ali, secara sadar, menggali ceruk performa dan mengetengahkan bahwa dia memiliki “faktor pembeda”.

Dari dunia olahraga, gaya “conflict-tainment” itu menghadirkan persoalan-persoalan manusia dan efek kepesohoran ketimbang wacana-wacana tentang teknis pembinaan. Maka kita makin banyak disodori berita-berita tampilan gaya hidup Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, karakteristik Jose Mourinho, atau di level nasional tersuguhi penampilan pebola voli Megawati Hangestri Pratiwi di Liga Voli Korea Selatan. Juga kisah-kisah di dalam maupun di luar lapangan Asnawi Mangkualam di K-League 2, Pratama Arhan di J-2 League, dan banyak atlet lain yang dikemas dengan semangat menggiring viralitas.

Budaya Pop dan Berita Pemilu
Budaya pop menghasilkan “konsensus informal” secara universal dalam “budaya hasrat”, yang disadari atau tidak disadari menjauhkan nilai-nilai dan mengusung perilaku baru. Derry Mayendra (2011), ahli pemasaran digital Universitas Gunadarma menyebut, budaya pop lebih banyak berfokus pada emosi dan pemuasannya daripada intelek. Yang menjadi tujuan hidup adalah, “berenang-senang dan menikmati hidup” sebagai “budaya hasrat”.

Relativisme, pragmatisme, konsumerisme, hedonisme, popularisme, sekularisme, dan isme-isme yang lain, banyak menyeret media masuk ke pusaran model sajian yang terkadang dangkal dan terasa jauh dari nilai-nilai intelektualisme.

Apa yang kita akses dari berbagai platform media, baik yang mainstream maupun medsos, sesungguhnya adalah gambaran tentang produk viralitas yang berpusar dari budaya pop. Pengaruh algoritma google dalam ikhtiar menangguk pendapatan google adsense sangat berperan dalam model-model sajian media.

Lalu dari mana audiens memetik nilai edukasi dari gaya pemberitaan semacam itu?

Di ranah pemberitaan pemilihan umum, misalnya, adakah fungsi pendidikan politik yang bisa kita dapatkan?

Pada sepanjang hari-hari menuju pelaksanaan pemilu, kita banyak mengolah petuah tentang etika, moralitas, adab, dan konsistensi dalam berdemokrasi dan menyikapi aturan. Hal-hal dasar itu bisa melekat pada figur dan fakta-fakta yang kemudian diviralkan.

Apakah momentum edukasinya adalah ketika berkembang berbagai analisis dan diskusi di seputar persoalan-persoalan tersebut? Apakah publik mendapatkan pengayaan pengetahuan dari pro-kontra yang muncul dan berkembang? Apakah publik meraih pembelajaran batin dengan memaknai ungkapan-ungkapan hujatan, kebencian, dan ofensif pada satu sisi, dan sikap-sikap defensif pada sisi lain?

Dalam pemahaman dunia media sekarang, narasi bagus atau narasi buruk sejatinya sama-sama memuat konten edukatif. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Publik seakan-akan dihadapkan pada kenyataan agar memilih jalan sendiri dengan mempertimbangkan narasi-narasi pemberitaan yang dia akses.

Budaya pop, pada sisi lain memberi paparan tentang pilihan sikap. Di luar “isme-isme” yang berkembang sebagai budaya hasrat yang berwajah pragmatis, tentulah masih ada ruang-ruang untuk mempertimbangkan. Bukankah ada pilihan dari yang tidak kita sukai, atau sebaliknya ada alternatif lain dari yang kita idolakan?

Konflik yang Terkemas
Mempertentangkan konten viral dengan konten viral lainnya adalah contoh betapa banyak ruang untuk mempertimbangkan pilihan. Kita mungkin akan menjustifikasi mengalami kebingungan, ketika mencoba mencerna konflik sedemikian tajam yang diunggah oleh sejumlah media.

Sebegitu terbuka orang berdebat dan “berkelahi” dalam berbagai talk show dan wawancara media, tetapi sadarkah kita bahwa adu wacana dan “gebuk-gebukan” itu adalah konflik yang telah dikemas lewat perencanaan matang, sistematis, teragenda, dan terbingkai?

Pendewasaan pikiran yang seharusnya kita raih adalah bagaimana menentukan keputusan di tengah beragam tawaran, memastikan pilihan di tengah “konflik” yang disajikan oleh media-media, dalam kesadaran penuh — seminim apa pun — berkontribusi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Bukankah model pemberitaan yang bergenre “conflict-tainment”, dalam kebanalannya, kita pahami mewadahi adu pikiran, adu gagasan, dan adu wacana dengan kemasan hiburan? Katakanlah, menghibur dalam kekonyolan, mengedukasi dengan mengadu kepentingan.

— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post “Conflict-tainment” dalam Pemberitaan Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

INILAH pertama saya mengikuti Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif (DPD, DPR, DPRD) dalam status sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tetapi dapat dikatakan juga ada. Sebab saat menyampaikan visi misi di Kongres PWI di Bandung, 25-26 September 2023 lalu, saya menyatakan PWI akan terlibat dalam urusan bangsa dan negara, untuk ikut berkontribusi memberikan solusi, minimal pemikiran dan gagasan, dan kalau bisa berupa tindakan. Termasuk di hajat besar seperti Pemilu 2024 ini.

Keterlibatan ini sesuai dengan khittah, jati dirinya. Organisasi PWI dalam sejarahnya terlibat dalam perjuangan bangsa dan negara. Anggotanya wartawan, yang terkadang juga ikut dalam kancah pertempuran. Dalam Kongres PWI 9-10 Februari 1946 di Solo, peserta yang hadir berbicara mengenai gagasan besar, bukan soal-soal remeh temeh. Indonesia sedang dalam kondisi dijajah kembali oleh Belanda, sebagian besar republik sudah mereka kuasai termasuk Jakarta, sehingga ibu kota pindah ke Yogyakarta. Mereka yang dinilai kaum republiken, hidup dalam kondisi tertekan, terintimidasi, karena tidak ada penjajah di depan mata, tetap setia untuk mengabarkan melalui radio ke luar negeri, dan konsolidasi perjuangan tentara dan rakyat ke berbagai penjuru Indonesia.

Kantor Harian Merdeka yang dikelola BM Diah rutin diteror, digeledah tentara NICA. Manai Sophiaan tidak leluasa menjalankan tugas jurnalistiknya di Makassar, karena alasan serupa. Urusan percetakan dan pengadaan kertas koran dipersulit. Tujuannya satu, agar berita-berita yang disiarkan untuk menyatakan Republik Indonesia masih eksis, dibungkam, dan timbul kesan Belanda sudah seutuhnya menggenggam Indonesia.

Ada berbagai persoalan di dunia pers saat itu seperti banyak media tumbuh “bagai cendawan di musim hujan”, setelah Jepang berhenti menjajah Indonesia. Banyak media baru itu produk jurnalistiknya dipertanyakan, tidak bermutu. Pengadaan jatah kertas untuk media belum rapi, karena belum ada organisasi yang mengaturnya. Tetapi peserta kongres fokus untuk hal yang lebih penting, yakni bangsa dan negaranya. Sebagaimana diberitakan Kedaulatan Rakyat terbitan 11 Februari 1946 dalam kongres ditegaskan bahwa, “Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan bangsa dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara”.

Di Harian Merdeka terbitan 12 Februari 1946, dituliskan, ”Kongres Wartawan Indonesia yang dilangsungkan di Solo pada tgl 9 dan 10 ini dan dikunjungi wartawan seluruh Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, menegaskan sikap wartawan adalah: Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa serta selalu mengingat akan Persatuan Bangsa dan Kedaulatan Negara”.

Berita di dua suratkabar berwibawa itu menunjukkan apa dan bagaimana PWI yang terlibat sejak awal, sejak republik ini berdiri. Hari lahirnya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional berawal dari sejarah ini. Penetapan HPN bukan sekadar diskusi pengurus PWI saat kongres di Padang tahun 1978, diusulkan ke pemerintah dan yang ditetapkan dengan Keppres No 5 tahun 1985 oleh Presiden Soeharto, sebagaimana sering disampaikan sebagai argumen oleh wartawan anti HPN. Tanggal 9 Februari sangat jelas maknanya bagi bangsa Indonesia. Baca. Bacalah. Jangan amnesia sejarah.

* * * * *

Hal pertama yang terkait urusan negara ini adalah PWI dengan kesadaran sendiri memundurkan perayaan Hari Pers Nasional yang selalu diadakan pada 9 Februari, menjadi 20 Februari 2024, agar pesta raya wartawan itu tidak “mengganggu” hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. PWI ingin anggotanya tetap bekerja sebagai wartawan peliput pemilu, menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih, dan juga agar HPN tidak mengusik konsentrasi aparat penegak hukum terkait hadirnya sekitar 2.000-an wartawan dan keluarga di Jakarta. Sekaligus juga menghindarkan HPN dijadikan sebagai tempat kampanye bagi siapapun, seandainya diselenggarakan sebelum Pemilu.

Sebelum itu, PWI mengundang tiga Calon Presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan visi misi dan gagasan mereka di Kantor PWI Pusat, kepada para pengurus dan anggota PWI—termasuk via zoom dan YouTube—di Jakarta maupun di 38 provinsi, yang artinya melibatkan ribuan wartawan di seluruh pelosok Indonesia. Mereka hadir dalam rentang waktu November, Desember tahun 2023, dan Januari 2024.

Sebagai organisasi tertua dengan anggota terbanyak, PWI ingin agar ketiga calon presiden untuk menyampaikan secara langsung gagasan-gagasan dan program kerja mereka apabila kelak terpilih memimpin Republik Indonesia. Sebab, sejak masih berstatus bakal calon maupun setelah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, kerap pendapat dan gagasan mereka ditangkap sepotong-sepotong. Berbicara langsung kepada wartawan, maka pemikiran orisinal dapat dikemukakan terbuka apa adanya, dan media akan menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Hak masyarakat untuk tahu terpenuhi.

Jadi, PWI sebagai organisasi wartawan memungsikan dirinya sebagai medium. Sekaligus membantu para juru warta yang ingin tatap muka, bertanya langsung khususnya bagi mereka yang hadir di kantor PWI, di Gedung Dewan Pers. Suasana wawancara cegat yang melibatkan sampai seratusan wartawan di lantai 4, maupun dalam perjalanan capres naik ke kendaraannya, menunjukkan PWI berhasil membantu kerja wartawan, dan secara tidak langsung membantu penyelenggara dan peserta Pemilu.

Kegiatan PWI ini sekaligus menunjukkan ketidak-berpihakan kepada calon. Dalam setiap kesempatan saya katakan -walau tampaknya klise, tapi ini fakta- ketiga calon dan wakilnya adalah orang-orang terbaik, yang disokong koalisi partai-partai politik. Sebelum penetapan, masyarakat sempat disuguhi nama-nama yang terlontar, baik untuk siapa capres maupun siapa yang bakal dijodohkan sebagai wakil. Tapi faktanya, mereka yang hadir di PWI bersama wakilnya itu yang akan dicoblos di hari pemungutan suara.

Dengan menghadirkan ketiganya, maka PWI seperti restoran yang menyiapkan hidangan ke para pemilih, siapa yang dianggap paling baik, silakan dicoblos gambarnya di tempat pemilihan suara pada 14 Februari nanti. PWI tidak berpretensi menunjukkan calon ini lebih baik dan diperlakukan lebih istimewa dibanding yang lainnya. Yang saya sampaikan adalah, bagi PWI yang utama adalah siapapun yang nanti memimpin Indonesia lima tahun ke depan, dia harus mampu membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045.

* * * * *

Seperti di pemilihan umum sebelumnya, PWI selalu berusaha bersikap independen dan para pengurusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Melalui surat pemberitahuan ke PWI Provinsi diingatkan bahwa, para pengurus yang mencalonkan diri ataupun terlibat sebagai tim sukses, diwajibkan mundur dari jabatannya. Kalau dia anggota, dia juga wajib membuat surat cuti, agar tidak membawa-bawa nama PWI. Sejauh pemantauan Pengurus Pusat PWI, ini sudah berjalan baik. Kalau ada gosip, isu, seketika dicek ke pengurus di daerah, dan sejauh ini jelas tidak ada pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Tidak seperti organisasi wartawannya, PWI yang keanggotaannya terdapat di 38 provinsi, kerap ingin dimanfaatkan pihak-pihak, baik itu di pemilihan umum seperti sekarang ini atau di pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit pula pengurus PWI atau anggota PWI yang sudah mendapatkan “nama” karena kiprahnya di PWI, terpikat juga menjadi calon anggota legislatif. Inilah yang harus diatur agar tidak menyeret-nyeret PWI, yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik, tetapi diharamkan menjadi pengurus. Itu sebabnya PWI Pusat berupaya dengan segala kemampuannya, agar organisasi ini bebas dari pengaruh manapun dan bekerja hanya untuk kepentingan profesionalisme, serta kepentingan bangsa dan negara.

PWI tidak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Wartawan tidak hidup di ruang hampa, tidak berkarya di lingkungan sosial budaya yang kosong. Dia merasakan langsung degup jantung, keprihatinan, aspirasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mendengarkan keluhan dan penderitaan, harapan dan cita-cita, setiap kali dia terjun ke lapangan.

Wujud terbaiknya, bisa jadi karya-karya jurnalistik unggulan yang melulu merupakan amanat hati nurani rakyat. Tapi dapat pula berupa gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan sebagai bentuk nyata upaya menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya sejahtera.

PWI dan masyarakat Indonesia sangat berharap pemimpin yang kini berkontestasi, dapat mewujudkan program kerja pro rakyat, yang mereka sampaikan dalam kampanye. Demi kemajuan Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2024

— Hendry Ch Bangun; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat —

The post Pemilu 2024 dan PWI appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh :
Yan Ardian Hendi Asmara.

Pemilihan umum serentak, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden semakin dekat. Meski belum pasti sebelum dideklarasikan secara resmi dan didaftarkan serta akhirnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun sejumlah nama telah santer beredar, bahkan berbagai hasil survei serta tim ses serta para pendukungnya telah meramaikannya di media, khususnya media sosial (medsos).

Berbagai tanggapan masyarakat pun bermunculan, baik yang memberikan dukungan atau menentangnya. Tak ayal nada saling serang pun banyak tersaji, sehingga banyak membingungkan kalangan akar rumput, kecuali bagi para pemilih tradisional serta pemilih kritis, yang tentu mereka sudah menentukan pilihan.

Karena itu, hal yang perlu direnungkan oleh masyarakat khususnya para calon pemilih adalah, bagaimana sebaiknya memahami kapasitas, kapabilitas para calon pemimpin yang kelak akan dipilihnya?, Serta apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan?

Pengalaman dan Rekam Jejak

Hal pertama yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan pilihan setidaknya adalah pengalaman serta rekam jejak, utamanya jejak digitalnya.

Seorang calon pemimpimpin yang memiliki banyak pengalaman baik di legislatif atau pun eksekutif merupakan pertimbangan yang mudah digunakan.

Bagaimana pengalamannya saat menjadi anggota legislatif, serta utamanya jabatan eksekutif yang kinerjanya langsung mereka rasakan merupakan pertimbangan utama.

Pelaksanaan janji kampanye yang dirasakan masyarakat serta dinilai positif, biasanya akan bergaung lebih nyaring sekaligus selalu diingat masyarakat.

Demikian pula berbagai penghargaan baik di tingkat regional, nasional bahkan mungkin internasional, makin mengukuhkan dirinya terkait seberapa amanahkah? Sesuaikan dengan tagline kampanyenya sebelum dipilih?

Sebut saja salah satu Calon Presiden yang ketika berkampanye menjadi Gubernur menggunakan tagline “mboten korupsi, mboten ngapusi”, misalnya.

Konsekuensikah dia setelah terpilih dan melayani masyarakat?
Membuktikan hal itu di era kemajuan teknologi informasi tentulah sangat mudah. Jejak digitalnya tentu akan sangat mudah dilakukan, dan hal itu merupakan bukti nyata seberapa amanahkah beliau?

Asal Usul

Selain itu, asal usul Capres yang bersangkutan tentu perlu dijadikan petunjuk yang sangat penting pula. Seorang pemimpin yang berasal dari rakyat dan pernah merasakan sulit serta susahnya kehidupan, tentu akan mempengaruhi sikap serta perilakunya ketika memimpin.

Contoh konkret bagaimana Presiden kita saat ini, yang berasal dari rakyat biasa yang bahkan pernah menjadi korban penggusuran rumah orang tuanya saat itu.

Selain itu, seorang calon pemimpin yang berasal dari rakyat memiliki kemampuan emphati yang tinggi. Salah satu indikatornya dia tidak canggung ketika menyapa masyarakat, berkegiatan bareng masyarakat bahkan bila perlu menginap di rumah penduduk untuk menyerap aspirasi, serta berlaku sigap serta cepat tatkala melihat anggota masyarakatnya mengalami kesulitan serta mungkin juga perlakuan kurang adil.
Orang boleh saja mengaitkannya dengan pencitraan atau main drama karena sedang berkampanye.

Namun, bila kita cermati sebenarnya yang dilakukannya itu hanyalah berdasarkan kepekaan serta nalurinya, karena memang dia sejak kecil dekat sekaligus mengerti dan memahami kondisi riil masyarakat. Dan terkait hal itu, sebagai pejabat eksekutif segera tergerak untuk membantunya.

Karena itu, dalam memilih calon pemimpin
prinsip iklan teliti sebelum membeli sebaiknya diterapkan.
Ini perlu dilakukan, karena salah pilih itu dampaknya lima tahun ke depan.

Karena itu, kata bijak para sesepuh perlu kita pertimbangkan. Memilih calon pemimpin yang lebih kita kenal sikap serta perilakunya akan lebih baik, bila dibanding ibarat membeli kucing dalam karung.

Yan Ardian Hendi Asmara

The post Memilih Calon Pemimpin Tanpa Sekat appeared first on SuaraBaru.id.

TAHUN 2024 akan menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum yang akan dihelat pada 14 Februari 2024 tersebut, akan serempak dari pusat sampai daerah.

Tulisan ini akan berawal dari penelitian Linden (2021), tentang komunikasi politik lokal di era media hybrid. Hasil penelitian menggambarkan perubahan dari ekosistem media dan pengaruhnya terhadap kehidupan komunikasi politik di daerah.

Penelitian yang dilakukan di Norwegia dan Swedia ini, menghasilkan beberapa temuan. Pertama, ekosistem media jelas berubah. Perkembangan teknologi komunikasi mengubah kehidupan dan ekosistem media.

Media cetak seperti koran dan majalah ditinggalkan pembacanya. Masyarakat mengkonsumsi media online yang lebih cepat, mudah diakses dan lebih murah. Salah satu dampaknya terhadap kehidupan politik lokal adalah, hilangnya pengaruh dari media cetak terhadap keputusan-keputusan rasional dari pemilih.

Dampaknya, para kontestan politik membentuk tim komunikasi yang mampu menangani kondisi tersebut. Mereka memastikan, bahwa konten politik yang dibuat, bisa ditempatkan di media yang tepat.

Harapanya, mampu menjangkau target pemilihnya, sehingga bisa memenangkan kontestasi pemilihan. Kemampuan pembuat konten, perencana media, analis media sangat dibutuhkan dalam tim pemenangan para kontestan.

Temuan kedua dari penelitian Linden (2021) adalah, perkembangan hiperlocal media. Media nasional yang memiliki kemampuan finansial, membangun jaringan media sampai daerah. Berita, iklan dan konten politik yang dipasok ke media nasional bisa didistribusikan ke berbagai daerah sesuai pesanan para kontestan politik.

Sebagai contoh, seorang kandidat yang memiliki basis pemilih di Jawa Tengah bisa menggunakan jaringan hiperlocal media. Dengan memasukkan konten ke media induknya di skala nasional, maka konten tersebut bisa didistribusikan ke media daerah yang menjadi jaringan.

* * * * *

Kondisi ini secara alamiah menjadi medan perebutan antara media lokal dan media nasional, dalam memperoleh iklan politik. Tawaran dan keunggulan yang dihadirkan oleh masing-masing media, akan menentukan pilihan para kontestan. Apakah mereka akan memilih media lokal yang kuat dan mengakar, atau media nasional yang berjaringan luas.

Ketiga, konten yang dibuat oleh para kontestan politik harus bisa masuk dalam berbagai platform media. Artinya, harus bisa diakses di berbagai piranti seperti telepon seluler, web, atau laman resmi.

Disinilah peran penting dari tim konten para kontestan politik dibutuhkan. Para kontestan politik harus luwes menjadi aktor di berbagai platform. Mereka harus bisa tampil di media resmi maupun sosial media, yang memiliki perbedaan karakteristik dan tampilan.

Temuan yang keempat, menurut saya yang paling relevan, yaitu peran media dalam demokratisasi. Perubahan ekosistem adalah sebuah keniscayaan, tetapi esensi peran media semestinya tidak hilang.

Peran media dalam proses demokratisasi, yaitu: menyediakan informasi yang bisa menjadi pertimbangan secara rasional bagi para pemilih. Dalam konteks politik di daerah, peran media untuk menjaga kearifan politik lokal sangatlah penting.

Konten yang dihasilkan media lokal diharapkan bukan sekadar propaganda kepentingan politik. Konten yang sehat akan menjadi amunisi positif bagi para pemilih. Ketersediaan informasi yang benar, berimbang, dan produktif, akan membantu perkembangan proses demokratisasi di daerah.

Muaranya, diharapkan terpilih para pemimpin yang kredibel dan memiliki kemampuan dalam memimpin di daerahnya.

— Mubarok MSi, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unissula Semarang —

The post Perubahan Ekosistem Media dan Politik Lokal appeared first on SuaraBaru.id.

PEMILIHAN Umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujutkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan dan atau presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota serta bupati/wakil bupati, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negeri, yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya peraturan perundang-undangan bidang politik, perlunya menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan.

Pemilihan umum merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warganegara yang sangat prinsipil. Karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah, suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas, bahwa rakyat adalah yang berdaulat.

Maka suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat atau menunda pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Mengingat pemilihan umum merupakan sarana, agar terjadinya peralihan kekuasaan secara damai. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda, kecuali dengan seizin rakyat melalui wakil-wakilnya.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung setiap lima tahun sekali di Indonesia, dimulai pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, telah berjalan dengan baik tanpa halangan sesuatu yang berarti, karena berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

Penundaan dilakukan apabila harus melalui mekanisme persetujuan dari wakil-wakil rakyat, melalui Amandemen (perubahan atau penyempurnaan) Undang-Undang Dasar, sesuai pasal peralihan. Karena tanpa melalui Amandemen Undang-Undang Dasar, dapat dikatakan pelanggaran, dan dapat pula dikatakan mencederai hak-hak warga negara.

Selain itu, apabila penundaan pemilu dilakukan, maka Presiden harus menyatakan dalam keadaan bahaya, sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.

* * * * *

Sehingga tidak ada alasan kalau pemilihan umum harus ditunda, karena pandemi covid-19 dan atau adanya krisis ekonomi ataupun alasan yang lain. Kecuali Presiden menyatakan keadaan bahaya, dimana syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Dasar menegaskan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Ukuran bagi Presiden untuk menyatakan suatu keadaan bahaya yaitu, tingkatan keadaan bahaya yang setimpal, ialah suatu intensitiet peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.

Selain daripada sebab-sebab/alasan-alasan yang lazim dipakai untuk menentukan apabila keadaan bahaya, dapat dinyatakan juga disebut sebagai sebab/alasan terancamnya ketertiban hukum oleh kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan lain.

Dengan adanya hal-hal tersebut, penundaan Pemilu 2024 sulit rasanya untuk dilakukan, apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu sesuai kewenangan KPU, berdasarkan undang-undang.

Hal ini sudah pula diketahui oleh penduduk dan atau rakyat Indonesia, yang berjumlah 250 juta jiwa lebih. Tentu akan menjadi catatan tersendiri, apabila akan melakukan penundaan. Sehingga wacana penundaan diharapkan untuk tidak ditindaklanjuti demi menjunjung tinggi hak-hak asasi warganegara Indonesia yang sudah tenteram, aman dan sejahtera.

— Dr H Ahmad Sulchan SH MH Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang —

The post Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Karena Merupakan Hak Asasi Warga Negara appeared first on SuaraBaru.id.

PROGRAM Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dari Desa untuk Indonesia, menjadi salah satu program Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI, pada tahun 2021 ini. Program ini bertujuan, menjadikan desa sebagai salah satu basis dalam pembangunan demokrasi.

Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terendah ini, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi di desa sejak awal sudah tumbuh sistem demokrasi, berupa pemilihan langsung kepala desa.

Desa sebagai basis dalam pembangunan dinilai sangat tepat. Sehingga layak menjadi program yang diagendakan KPU. Karena dari desa itulah, demokrasi akan terus tumbuh dan berkembang.

Dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan demokrasi, maka sebenarnya program ini dalam bahasa Brebesan bisa disebut, ‘sutil geni’ demokrasi. Istilah ‘sutil geni’ ini muncul dalam diskusi Selapanan, di bawah asuhan KH Miftah Anwar.

Dalam diskusi yang digelar setiap Selasa Pon, Rebo, Wage itu, diharapkan muncul ‘sutil geni-sutil geni’ dalam berbabagi aspek kehidupan, termasuk demokrasi.

‘Sutil geni’ demokrasi berarti pemantik api demokrasi, yang dimulai dari tingkat desa. Pengalaman desa dalam proses demokrasi berupa pemilihan kepala desa, sangat penting untuk dipertahankan.

* * *

Mengapa demokrasi di desa harus dipertahankan, karena dari desa itulah sumber api demokrasi dapat terus menyala. Jangan sampai sumber api itu padam, karena ulah segelintir politisi busuk yang tidak bertanggungjawab. Penyakit politisi busuk ini harus dicegah, jangan sampai menular dan merusak demokrasi di desa.

Saat ini sebagian demokrasi di desa sudah mulai dikotori dengan praktik-praktik politik kotor, berupa politik uang, sikap apatis terhadap politik, hingga masuknya ajaran yang menolak demokrasi.

Karenanya, dengan adanya desa peduli pemilu dan demokrasi ini, diharapkan bara api demokrasi di desa yang masih murni, tetap bertahan dan menyala. Dari satu desa ini, selanjutnya menjadi ‘sutil geni’ ke desa-desa lainnya.

Di desa, selain berlaku undang-undang dan peraturan lainnya yang ditetapkan pemerintah, juga berlaku hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, yang dijadikan pedoman. Meski terkadang antara peraturan perundang-undangan dengan hukum adat, sering menimbulkan pro dan kontra.

Kalau ada persoalan yang terjadi di masyarakat desa itu, jika sudah diselesaikan secara adat, maka seharusnya tidak perlu dilanjutkan secara hukum positif atau hukum yang berlaku di pemerintahan. Jika ada yang memaksakan, maka seringkali muncul masalah baru di kemudian hari.

Maka sebenarnya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan bukan hal yang baru. Bahkan bisa dikatakan, Pemilu di desa itu berlangsung lebih demokratis dan berjalan sangat dinamis.

* * *

Ini terbukti dari perjalanan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sudah berjalan ratusan tahun, sejak zaman Belanda. Hampir-hampir tidak ada politik uang, untuk memenangkan calon yang memang diinginkan rakyat. Hanya akhir-akhir ini saja, itu pun di beberapa desa, muncul politik uang untuk memenangkan calon tertentu.

Dr Arie Sujito, Sosiolog UGM yang menjadi narasumber dalam Webinar Desa Peduli Pemilu usai Soft Launching, justru mengatakan sebaliknya. Pemilu yang harus peduli desa. Karena selama ini masyarakat desa, yang sudah sangat peduli terhadap Pemilu. Namun seringkali usai Pemilu, masyarakat desa justru dilupakan dan ditinggalkan.

Seharusnya, usai Pemilu masyarakat desa menjadi prioritas dalam proses demokrasi yang terjadi di pusat kota. Di sinilah pentingnya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang kemudian berimbas secara poistif, menjadi hasil dari Pemilu dan Pemilihan juga peduli terhadap desa.

Program ini semua bisa terus dikobarkan, dengan gerakan ‘sutil geni’ di beberapa desa, yang mulai redup demokrasinya. Seperti terlihat dari hasil Pemilu 2019 lalu, yang tingkat partisipasinya cukup rendah.

Seperti di Kabupaten Brebes, desa yang tingkat partisipasi paling rendah ada di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes.

Berdasarkan data yang ada, kehadiran pemilih yang dihitung dari DPT hanya 44,89 persen. Sedangkan rata-rata tingkat partisipasi politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Brebes, hanya mencapai 71 persen, masih jauh dari rata-rata Nasional yang mencapai 81 persen lebih.

* * *

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, tingkat partisipasi tertinggi ada di Kecamatan Salem, dengan 76,44 persen. Sedangkan tingkat partisipasi terendah ada di Kecamatan Bulakamba dengan 67,16 persen dan Kecamatan Songgom dengan 67,20 persen.

Inilah latar belakang pentingnya program ‘sutil geni’ demokrasi di tingkat desa, agar bara api demokrasi di desa tidak padam. Harapannya, dengan program ini bisa diteruskan, tidak hanya di satu desa saja, tetapi di beberapa desa yang nyala api demokrasinya mulai redup.

Program ‘sutil geni’ demokrasi di Kabupaten Brebes ini bertujuan, agar tingkat partisipasi bisa meningkat. Paling tidak, tingkat partisipasinya sama dengan di tingkat Nasional dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pilkada.

Meskipun sosialisasi yang dilakukan KPU sudah maksimal, namun harus tetap ada solusi yang berupa kearifan lokal di tingkat desa. Sehingga apa yang menjadi tujuan Pemilu dan Pilkada, benar-benar bisa terwujud.

Desa adalah ujung tombak dari pembangunan demokrasi. Mulai dari KPPS, PPDP, hingga PPS. Mereka harus mendapat support secara langsung dan terus menerus. Tidak menganggap mereka remeh sebagai penyelenggara yang paling rendah. Namun harus menjadikan mereka sebagai ujung tombak penyelenggara Pemilu, dan juga pemantik api demokrasi paling awal.

‘Sutil geni’ demokrasi ini juga bertujuan mengajak stakeholders hasil Pemilu, menjadikan desa sebagai tujuan dalam setiap programnya. Paling tidak, desa dengan masyarakatnya menjadi perhatian yang serius, dengan program-program yang nyata dan hasilnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

— Muamar Riza Pahlevi, Ketua KPU Kabupaten Brebes —

The post Sutil Geni Demokrasi appeared first on SuaraBaru.id.