Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Delmawati menjadi narasumber tunggal dengan tajuk “Menjadi Paralegal Desa/Kelurahan di Era KUHP Baru: Memahami, Mendampingi, Memulihkan”. Tema tersebut memfokuskan pada pemahaman sejarah, substansi, dan paradigma baru KUHP.

Delmawati memaparkan, keberadaan KUHP baru merupakan tonggak penting reformasi hukum nasional. Ia menjelaskan bahwa KUHP lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda sudah tidak lagi relevan dengan konteks sosial, nilai moral, dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“KUHP baru adalah wujud kedaulatan hukum nasional yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Pembaruan ini bukan hanya perubahan pasal, tetapi perubahan cara pandang terhadap hukum pidana yang lebih humanis dan memulihkan,” jelasnya.

Dikatakan, paradigma pemidanaan dalam KUHP baru telah bergeser signifikan, dari yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi pemulihan dan pembinaan.

“Tiga prinsip baru ini meliputi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang menjadi semangat utama KUHP baru. Pemidanaan tidak lagi hanya menghukum, melainkan menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan sosial,” jela Delmawati.

Berbicara tentang peran paralegal, Kadiv P3H menegaskan bahwa paralegal memiliki peran sentral dalam implementasi KUHP baru di tingkat desa/kelurahan.

“Paralegal adalah garda terdepan pelayanan bantuan hukum di desa, sehingga bapak ibu harus memahami dasar KUHP baru agar dapat menjadi pendamping, fasilitator, dan penghubung masyarakat dengan lembaga hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak persoalan sosial yang terjadi di desa, seperti cekcok, kerusakan kecil, hingga konflik lahan ringan, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif tanpa harus masuk ke proses peradilan.

Pada kesempatan ini, Delmawati juga menjelaskan tentang wewenang paralegal. Ia mamaparkan bahwa Paralegal dapat melakukan mediasi, edukasi hukum, dan pendampingan administratif sebagai bagian dari layanan hukum masyarakat.

“Namun demikian, paralegal perlu memahami batas kewenangannya, seperti tidak boleh memberi nasihat hukum profesional atau mewakili warga di pengadilan,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas sejumlah contoh kasus konkret yang terdapat di desa, seperti bagaimana mengidentifikasi penyebab, memilih pendekatan penyelesaian, mediasi, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Bekali Paralegal Pemahaman KUHP Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kresna Basudewa ini diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), serta diikuti oleh para paralegal di Kota Semarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jateng, Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, serta Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Djoko Pudjiraharjo.

Tjasdirin menyampaikan apresiasi kepada BPHN dan IJRS yang telah memilih Jawa Tengah sebagai pilot project pertama penerapan platform digital Katahukum.id dan BPHN’s Legal Information Platform sebagai sumber informasi hukum yang mudah diakses masyarakat, khususnya bagi para paralegal.

“Di Jawa Tengah, kami tengah berupaya membentuk Pos Bantuan Hukum di 8.563 desa dan kelurahan, yang berarti akan ada lebih dari 17.000 paralegal bertugas di seluruh wilayah. Mereka membutuhkan sumber informasi hukum yang valid dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan di Posbankum,” ujar Tjasdirin, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, literasi hukum menjadi tantangan tersendiri. Paralegal diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mengakses, memahami, dan menyebarkan informasi hukum yang benar agar layanan bantuan hukum nonlitigasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.

“Kemudahan (teknologi) ini juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi, hingga rendahnya literasi hukum di sebagian masyarakat. Dalam konteks inilah, peran paralegal menjadi sangat strategis,” jelasnya.

Sementara itu, Djoko Pudjiraharjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan ekosistem literasi hukum digital di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena setiap permasalahan hukum tidak bisa diselesaikan oleh Kemenkum semata. Diperlukan kolaborasi agar setiap masalah dapat ditemukan solusinya. Paralegal adalah ujung tombak yang bisa membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan hukum di daerahnya,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dibagi menjadi empat sesi untuk membahas digitalisasi informasi hukum, termasuk kelebihan dan tantangan penggunaannya oleh paralegal di lapangan.

Melalui FGD ini, Kemenkum Jateng mendukung sepenuhnya upaya memperkuat ekosistem pembinaan hukum yang partisipatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Harapannya tentu akan melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat peran paralegal sebagai agen penyebaran informasi hukum berbasis teknologi di tingkat masyarakat.

“Forum diskusi hari ini saya pandang sebagai langkah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi hukum di lapangan, memahami perilaku dan tantangan paralegal dalam menggunakan platform digital, serta merumuskan strategi pembinaan hukum berbasis data dan inovasi teknologi,” pungkas Tjasdirin.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Dukung Penguatan Literasi Digital Hukum bagi Paralegal appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai bagian dari langkah percepatan tersebut, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melalui Tim Penyuluh Hukum, yang terdiri dari Masnur Tiurmaida Malau, Nurwita Kusumaningrum, dan Moh. Kurniawan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati.

Dalam pertemuan tersebut, Masnur menyampaikan pentingnya kehadiran Posbankum sebagai sarana layanan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Setiap desa dan kelurahan diharapkan dapat segera membentuk Pos Bantuan Hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses keadilan yang merata. Posbankum berperan penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di luar pengadilan secara musyawarah dan damai,” jelas Masnur, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, pembentukan Posbankum harus dilakukan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Lurah, dengan menunjuk paralegal yang telah mengikuti diklat paralegal.

“Dengan adanya SK tersebut, Posbankum memiliki legitimasi dan dasar hukum yang kuat dalam memberikan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, serta mediasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Nurwita menegaskan, percepatan pembentukan Posbankum memperkuat reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Posbankum merupakan wujud pelaksanaan reformasi hukum yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam memberikan akses terhadap keadilan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau,” kata Nurwita.

Langkah koordinasi ini juga menjadi bagian dari implementasi target kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 yang menitikberatkan pada pemerataan akses keadilan melalui Posbankum desa.

Selain dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga melanjutkan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kudus menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Posbankum di seluruh 132 desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mendorong agar kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin diperkuat, mengingat keberadaan Posbankum tidak hanya menjadi sarana edukasi hukum, tetapi juga wadah penyelesaian sengketa secara damai di tingkat desa.

Ning S

The post Percepat Posbankum, Kemenkum Jateng Perkuat Paralegal di Pati dan Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Penanggung jawab Diklat Paralegal, H Saroji SH MH, Pelatihan Paralegal yang dilakukan YLBH Putra Nusantara Kendal ini, dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan sikap advokasi paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum, yang harus mempunyai kemampuan memadai dam berkualitas.

Adapun dasar hukum paralegal yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

BACA JUGA: Fakultas Hukum USM Gelar Pelatihan Paralegal Angkatan Ke-5

”Nanti akan ada Opening Speech dari Bupati Kendal Hj Diyah Kartika Permanasari SE MM dan Stadium Generale oleh Kepala Bakesbangpol Kendal, Alfebian Yulanda ST MA,” kata Saroji, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/3/2025).

Kaprodi Magister Hukum Universitas Semarang, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, juga akan menjadi pemberi materi bersama dengan BPHN RI, Kanwil Kemenkum Jateng, Dr Jawade Hafidz SH MH, Dr Sitta Soraya SH MH, H Saroji SH MH, serta Dwi Saryanto SH MBA.

Dalam keterangannya, Kukuh menyebutkan, paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal.

BACA JUGA: Dosen Magister Hukum USM Jadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Makassar

”Namun dia tidak berprofesi sebagai advocat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan,” jelasnya.

Ketua Panitia, Reza Bagoes Widiyantoro SH menambahkan, pendaftaran Diklat Paralegal sebesar Rp 250 ribu, dan biaya Diklat Rp 1.500.000. Peserta nantinya akan mendapatkan benefit coffee break dan konsumsi, penginapan dua hari satu malam, training kit, sertifikat kompetensi BPHN RI, dan Kartu Tanda Anggota.

Pendaftaran bisa melalui contact person 084156912048, atau email (ylbhputranusantara@yahoo.com), serta di website www lbhputranusantara.co.id.

Riyan

The post YLBH Putra Nusantara Kendal Gelar Pelatihan Paralegal appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Amri, FH USM sebagai institusi pendidikan, menjadi miniatur laboratorium yang memiliki manfaat besar bagi mahasiswa, dan khususnya pada paralegal.

”Paralegal adalah seseorang yang secara khusus membantu masyarakat atau kaum miskin dan marjinal, yang karena keterampilan khusus dan memiliki pengetahuan hukum dasar, serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, dan bimbingan kepada masyarakat,” jelas dia.

BACA JUGA: Ratu Kalinyamat Memiliki Peran Besar dalam Syiar Islam, MWC NU Jepara Ziarah ke Mantingan

Disampaikan juga, pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan meningkatkan kualifikasi paralegal, dalam memberikan bantuan hukum.

Sementara itu, Ketua Panitia, Dr Subaidah Ratna Juita SH MH menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu sarana penunjang, dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, paralegal dan mahasiswa, khususnya di lingkungan FH USM.

Dalam kegiatan itu menghadirkan empat narasumber, yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Mereka adalah M Ali Purnomo SH MH (Sekretaris DKD Peradi Semarang), Dr Rahmat Muhajir Nugroho SH MH (Pimpinan Pusat Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah), Dr Ahmad Dwi Nuryanto SH MH MM (akademisi FH USM), dan Dr Agus Saiful Abib SH MH (akademisi FH USM).

BACA JUGA: Bedah Visi dan Misi Paslon Pilkada Blora 2024, Kedua Pasangan Calon Klaim Bisa Bangun Infrastruktur dan Masukkan Investor

”Kegiatan ini diikuti sekitar 250 mahasiswa, terdiri dari sasaran paralegal mahasiswa di dalam dan luar lingkungan Fakultas Hukum USM,” ujarnya.

Menurutnya, mahasiswa Fakultas Hukum yang berasal dari luar USM berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas merdeka Madiun, Universitas Wahid Hasim, Undaris, Universitas Darussalam Gontor, UIN Salatiga, dan IAIN Kudus.

Dia berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa memiliki pengetahuan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu dan marjinal dalam mengakses keadilan.

Riyan

The post Fakultas Hukum USM Gelar Pelatihan Paralegal Angkatan Ke-5 appeared first on SuaraBaru.id.

Mahalnya biaya berperkara, menjadi kegelisahan dan tantangan bagi dirinya untuk terus mencari terobosan.

Menurutnya, tidak semua orang paham dan mampu memperjuangkan keadilan, juga segala macam permasalahan hukum yang setiap orang mungkin mengalaminya, baik diri sendiri, keluarga atau di lingkungannya.

Wahyu merupakan seorang advokat – konsultan pertanahan dan konsultan bisnis property. Pendidikan paralegal rutin dilakukannya (oleh pondok hukum Semarang) , yang digelar di hotel horison Semarang dua kali dalam sebulan

Selain itu juga pendidikan paralegal pertanahan yang langsung diisi oleh Wahyu Puji Widodo sebagai Kepala Kantor Hukum WAR bersama para advokat, praktisi dan akademi.

Dalam waktu singkat puluhan paralegal sudah dicetaknya dan siap terjun ke masyarakat.

Bahkan papan nama paralegal Pondok Hukum Semarang dipasang baik di rumah, kantor, warung dan property yang lain sebagai petunjuk atau bentuk kesiapan paralegal untuk berjuang menegakkan keadilan di masyarakat.

“Setelah mengikuti pelatihan maka paralegal wajib terjun ke masyarakat. Baik membuka konsultasi, mendampingi, memperbanyak kegiatan di masyarakat, Insya Allah akan mempertajam keahlian paralegal,” kata Andi Sulistiyo SH MH Ketua Yayasan wWkaf Wahyu Alam Rahardja, Senin (11/3/2024).

Yuni, salah seorang paralegal Pondok Hukum Semarang saat ini tengah berjuang melawan mafia tanah di wilayahnya.

Dimana aset milik kakeknya terancam diserobot oleh mafia tanah. Sehingga dia butuh pengetahuan, pendampingan dan support untuk memperjuangkan keadilan.

Ning S

The post Wahyu Puji Widodo Terus Berupaya Mencari Terobosan, Perjuangkan Keadilan untuk Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin melalui Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan hadir di Fakultas Syariah IAIN Raden Mas Said Surakarta untuk memberikan informasi terkait Instrumen Hukum Paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.

“Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan,” kata Deni, Rabu (1/6/2022).

“Paralegal tidak harus memiliki gelar sarjana hukum namun harus memiliki kompetensi sesuai yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum” tambahnya.

Ia juga menjelaskan pedoman pelaksanaan pelatihan paralegal yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor: PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021.

Bertepatan dengan kunjungan ke Kabupaten Sukoharjo ini, Panwasda Bankum Kemenkumham Jateng melakukan pemantauan dan evaluasi pada OBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.

Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan dengan memeriksa berkas asli permohonan bantuan hukum yang telah diunggah di aplikasi Sidbankum. Selain itu kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait kendala-kendala yang dialami OBH dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Diskusi antar Panwasda dan OBH ini diperlukan agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan pada perolehan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Sosialisasikan Informasi Terkait Paralegal appeared first on SuaraBaru.id.