Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Wilayah, Selasa (21/4/2026).

Adapun enam UPT yang memperoleh predikat sangat baik tersebut yakni Lapas Ambarawa, Lapas Brebes, Lapas Slawi, Rutan Pekalongan, dan Rutan Demak serta Rutan Blora. Secara keseluruhan, terdapat 13 UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah yang menjadi lokus penilaian Ombudsman, dengan rincian enam UPT meraih predikat sangat baik dan tujuh lainnya memperoleh predikat baik.

Kakanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menegaskan, hasil penilaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerja. Ia menekankan, pelayanan publik merupakan wajah utama institusi.

“Dari kualitas pelayanan yang kita berikan, masyarakat menilai sejauh mana negara hadir, bekerja, dan memberikan manfaat. Oleh sebab itu, hasil penilaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan standar layanan,” ujarnya.

Mardi juga menekankan pentingnya sinergi antar-UPT serta komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap catatan evaluasi, mulai dari peningkatan sarana prasarana, kompetensi petugas, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

Asisten Muda Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kun Retno Handayani mengatakan, hasil penilaian menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada kategori tinggi.

Ia menegaskan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat. “Setiap pengaduan yang masuk harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan hingga tuntas sebagai bentuk komitmen pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek penilaian pelayanan publik, meliputi dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Penilaian ini juga mempertimbangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dengan perwakilan Ombudsman, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas layanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Kalapas Ambarawa, dan Karutan Surakarta, serta Karutan Pemalang.

Ning S

The post Enam UPT Pemasyarakatan Jateng Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara layanan publik, khususnya di sektor transportasi perkeretaapian.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franot5o Wibowo menyampaikan, kegiatan ini untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan, pengaduan, atau konsultasi pelayanan publik secara langsung tanpa harus datang ke kantor Ombudsman, sekaligus menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai hak dan mekanisme pelaporan maladministrasi, di mana Ombudsman RI membuka layanan PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) On The Spot, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung di lokasi kegiatan.

“KAI Daop 4 Semarang menyambut baik kolaborasi bersama Ombudsman RI dan Ombudsman Jateng melalui kegiatan ‘Ombudsman On The Spot’ ini. Kami menilai kegiatan ini menjadi sarana positif untuk mendengarkan masukan langsung dari masyarakat sekaligus memperkuat komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Franoto, Rabu (22/10/2025)

Franoto mengatakan, KAI Daop 4 Semarang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik di seluruh wilayah operasinya, baik melalui peningkatan fasilitas, layanan digital, maupun respons cepat terhadap aduan pelanggan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, cepat, dan berkeadilan. Untuk itu kami selalu terbuka terhadap setiap bentuk evaluasi, karena bagi kami, masukan dari masyarakat adalah bahan penting untuk terus memperbaiki layanan kereta api agar semakin akuntabel dan berorientasi pada pelanggan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, ramah pengguna, serta bebas dari praktik maladministrasi.

Ning S

The post KAI Daop 4 Semarang Bersama Ombudsman RI Tingkatkan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Siti Farida menyatakan itu, saat menjadi narasumber dalam Special Talkshow USM Update, di Studio Radio USM Jaya, Gedung N kampus setempat, Selasa (25/3/2025). Talkshow yang dipandu penyiar Radio USM Jaya, Elsa Safira itu, mengangkat tema ‘Optimalisasi Pemantauan Serta Pelayanan Publik Selama Ramadan dan Libur Lebaran’.

Diungkapkan Siti, pelayanan publik yang baik memiliki korelasi langsung dengan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pelayanan publik suatu negara, maka semakin bahagia dan sejahtera masyarakatnya.

BACA JUGA: Terakreditasi Unggul, Kualitas SDM Universitas Semarang Akan Ditingkatkan Lagi

Menurutnya, tata kelola pemerintah yang baik menjadi syarat agar pelayanan publik dapat ikut baik. Ombdusman sendiri didirikan untuk melakukan pengawasan dan memastikan agar tata kelola pemerintah menjadi baik.

”Kami memiliki kewenangan yaitu, melakukan pengawasan dengan cara kita bisa memberikan saran-saran kebaikan. Namun yang sangat penting, masyarakat boleh melaporkan ke Ombudsman apabila menerima pelayanan yang buruk. Karena dengan cara seperti itu, maka akan ada kontrol dan pengawasan yang akhirnya nanti akan ada perbaikan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, selama Ramadan pelayanan publik yang dilaporkan masyarakat kepada Ombdusman, berkaitan dengan jalan, sampah, hingga listrik.

BACA JUGA: Rektor USM Santuni Anak-anak Yatim dan Dhuafa di Batur Agung Grobogan

Tak hanya itu, laporan masyarakat yang juga paling banyak diterima Ombudsman terkait dengan layanan keamanan dari kepolisian. Bahkan setiap tahunnya, kepolisian menempati posisi tiga besar, sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Pasalnya, layanan keamanan sangat penting, terutama di momen Ramadan dan Lebaran.

Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya turut berkoordinasi dengan BPJS, terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya selama momen Ramadan dan mudik Lebaran.

Pemudik pengguna BPJS juga memiliki kesempatan untuk berpindah FKTP. Sehingga meskipun pemudik terdaftar di kota perantauan, namun tetap memiliki kesempatan dan hak untuk tetap dilayani di FKTP tempat tujuan mudik.

BACA JUGA: Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi USM Gelar Dialog Mahasiswa 1

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan pelayanan publik kepada Ombudsman, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat terlebih dahulu. Seperti identitas, layanan yang dilaporkan, kronologi peristiwa, dan siapa yang dilaporkan. Masyarakat dapat melapor melalui akun medsos Ombudsman Jateng, atau WhatsApp 0811 998 3737.

Jika yang dilaporkan merupakan masalah reguler, atau tidak berhubungan dengan kedaruratan atau tidak berhubungan dengan keselamatan jiwa, maka syarat yang harus dipenuhi yakni, KTP, kronologi kejadian, sudah pernah melaporkan ke instansi penyelenggara pelayanan, serta terlapor.

”Kami juga ada Respon Cepat Ombudsman. Jadi misalnya berkaitan dengan keselamatan orang banyak, kedaruratan, hak hidup, maka kami sementara tidak melihat syarat-syarat formil tadi. Tapi yang penting kita tangani dulu, kita selesaikan. Kalau sudah selesai, baru dipenuhi syarat-syaratnya,” jelasnya.

Meskipun mendekati masa-masa cuti Lebaran, Ombudsman membangun Vocal Point, atau suatu komunikasi yang bersifat intens dengan penyelenggara layanan. Jadi masyarakat tetap bisa melapor, dan mendapatkan layanan meskipun di masa cuti Lebaran.

Riyan

The post Special Talkshow USM Update: Kualitas Pelayanan Publik Berkorelasi dengan Pelayanan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

”Temuan sejumlah penyimpangan pada PPDB 2023, harus menjadi dasar perbaikan sistem penerimaan peserta didik di Indonesia. Hal ini agar setiap warga negara mendapatkan hak pembelajaran dan pendidikan yang setara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9/2023).

Ombudsman RI sendiri menyampaikan hasil pengawasan PPDB 2023 kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, dan Kementerian Agama (Kemenag) RI, pada Selasa (5/9/2023).

BACA JUGA: USM dan PT PPSD Jalin Kerja Sama

Berdasarkan hasil pengawasan pada PPDB di 158 sekolah dan 126 madrasah di 28 provinsi dan atau 58 kabupaten/kota di Indonesia, Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan. Antara lain praktik manipulasi, bahkan pemalsuan dokumen kependudukan untuk pemenuhan jalur zonasi. Ada pula praktik titip siswa untuk masuk ke sekolah tertentu dari berbagai pihak, dalam proses PPDB.

Sejumlah praktik menyimpang itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diperbaiki, dengan konsisten menerapkan upaya pengawasan dan transparansi dalam menjalankan setiap kebijakan.

Setiap warga negara, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.

BACA JUGA: Di Forum ASEAN-Indo-Pacific, Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi

Karena itu, Rerie berharap, para pemangku kebijakan harus mampu menerapkan sejumlah peraturan, yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak.

Anggota Majelis Tinggal Partai Nasdem itu mendorong, agar penerapan kebijakan di sektor pendidikan Nasional harus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Karena, tegas Rerie, sistem pendidikan Nasional merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.

”Hanya dengan SDM yang terdidik dan berkarakter kuat, kita mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan,” pungkas Rerie.

Riyan

The post Temuan Ombudsman RI Ungkap Penyimpangan PPDB 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan gubernur berambut putih itu, usai menghadiri peluncuran Unit Pelayanan Publik Pancasilais, di Lantai V Gedung B, Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Senin (19/6/2023). Acara itu diikuti Ombudsman RI, Pattiro Semarang hingga Kadin Jateng.

”Kalau mau bicara nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelayanan publik, saya minta agar semua pengamalannya ada pada tiap sektor,” kata politikus dengan rambut putihnya itu.

BACA JUGA: Akibat Terlalu Lama Menunggu, Wajib Pajak Komplain

Dalam konteks layanan publik, imbuhnya, pemerintah mesti bekerja dengan cara-cara humanis. Pria yang khas dengan rambut putihnya ini menekankan, cara kerja itu mesti dilakukan secara konkret, kepada seluruh masyarakat.

”Humanis itu tidak bentak-bentak dan sebagainya. Kita betul-betul concern, regulasinya seperti apa, dan pelaksanaannya harus sesuai,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, disampaikan juga, seluruh dinas harus memperhatikan segala kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan. Misalnya, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan sebagainya.

BACA JUGA: Soal Penetapan Tersangka Dugaan Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos, Kapolres Jepara: Sudah Dilakukan Mediasi

Di samping itu, Ganjar menekankan layanan publik yang pancasilais, diterapkan dengan komitmen mudah, murah, cepat. Kemudian, layanan masyarakat mutlak harus berintegritas.

”Ini mesti ditunjukkan dalam bentuk layanan yang konkret. Biasanya izin-izin usaha. Maka di dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) umpamanya, tidak boleh lama, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada pungli (pungutan liar). Sikap pancasilais harus diwujudkan. Ini yang paling konkret,” terang Ganjar.

Lewat pelayanan publik yang pancasilais, dia meminta, agar perwujudan reformasi birokrasi betul-betul dilaksanakan. Ganjar berharap, seluruh masyarakat Jateng mendapatkan layanan terbaik dari dinas Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Sebanyak 1.230 Peserta Seleksi Catar Poltekip dan Poltekim di Jateng Ikuti SKD Berbasis CAT

”Ketika itu birokrasi terlalu rumit, mudahkan. Dan itu bisa dengan dua cara, sistemnya diubah, pakai alat, yang kedua regulasinya diubah, sehingga semua kemudahan akan bisa diberikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, komitmen Ganjar menerapkan layanan publik terbaik berbuah manis. Tiga dinas di lingkup Pemprov Jateng, dinobatkan sebagai unit pelayanan publik yang memperoleh predikat prima dari KemenPAN-RB, di antaranya RSUD Tugurejo, DPMPTSP, dan Bappenda UUPD Kabupaten Semarang.

Riyan

The post Masih Ada Pungli di DPMPTSP? Ini Penjelasannya appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami memanfaatkan misalnya ada Kreativitas dan Inovasi (Krenova), sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, dan ternyata mereka senang dipaksa,” kata gubernur berambut putih itu, saat menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu, diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.

BACA JUGA: Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Masih Jadi Persoalan di Jateng

Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jateng, yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Menurutnya, program pembangunan di Jateng tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.

”Tiap Musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan, dan wajib mengundang tiga kelompok, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Kecewa Mantan WR 1 UMK Tak Hadiri Klarifikasi, PWI Siapkan Langkah Hukum

Keterlibatan kelompok itu, lanjutnya, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal, agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.

Selain itu juga, dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.

”Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan, berdasar skala prioritas,” paparnya.

BACA JUGA: Mantan Wakil Rektor 1 Sulistyowati Bakal Gugat UMK ke Pengadilan

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng dua periode itu, juga menyinggung program ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.

”Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisinya sehat serta menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Keseriusannya dalam perencanaan pembangunan, juga diterapkan pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, di Jateng terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.

Riyan

The post ASN Perlu Dipaksa Berinovasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus yang didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida saat melakukan koordinasi kelembagaan dengan Polda Jawa Tengah, Jumat (28/5/2021).

Irwasda Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum beserta jajaran menerima kehadiran tim Ombudsman sekaligus menerima laporan singkat terkait kinerja Polri tahun 2021.

Bobby menyampaikan, koordinasi kelembagaan ini merupakan hal yang penting, mengingat Kepolisian khususnya Jawa Tengah menjadi salah satu instansi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Bobby menyebut bahwa sepanjang tahun 2021 (Januari hingga 25 Mei 2021), Kepolisian di wilayah Jateng terdapat 4 maladminstrasi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, seperti penundaan berlarut sebesar 58 persen, penyimpangan prosedur  19 persen, tidak memberikan pelayanan 19 persen, dan penyalahgunaan wewenang sebesar 4 persen.

“Pada pertemuan ini, kami sampaikan juga kepada Irwasda terkait 6 wilayah sebaran terlapor di tingkat Polres maupun Polsek di Jawa Tengah pada 2020 yang cukup banyak dilaporkan masyarakat,” kata Bobby.

Menurut Bobby, hal itu menjadi fokus utama bagi Irwasda untuk melakukan monitoring dan evaluasi di internal atas mutu pelayanan yang telah diberikan kepada publik.

Sementara untuk sebaran wilayah di tingkat Polres maupun Polsek di Jateng adalah Polsek Polanharjo 10 persen, Polsek Demak 10 persen, Polres Kebumen 10 persen, Polres Sukoharjo 10 persen, Polres Pati 10 persen, dan Polres Tegal 20 persen.

Sebagai bentuk pengawasan Ombudsman kepada Polri, khususnya di Jawa Tengah, Bobby meminta agar Kepolisian melakukan evaluasi secara berkala, termasuk dalam hal penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat.

“Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di internal Polri dimulai dari komitmen internal untuk melakukan evaluasi. Momentum koordinasi kelembagaan ini merupakan bentuk pengawasan Ombudsman sekaligus memaksimalkan sisi pencegahan maladminstrasi,” sambung Bobby.

Kiranya, MOU yang telah terjalin antara Ombudsman dan Polri bisa mendukung iklim reformasi birokrasi di internal Polri. Terlebih Polri juga memiliki komitmen prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan atau yang dikenal dengan PRESISI. Sehingga, sejalan pula dengan wujud Zona Integritas dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu Irwasda Polda Jateng, Kombes Pol Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum mengatakan bahwa Polda Jateng sudah ada aplikasi Lapor Pungli yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Apabila terdapat laporan dan terbukti adanya perbuatan pungli, akan diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan dan sanksi lainnya,” tegas Mashudi.

Selain itu, kepolisian juga mempunyai pelayanan cepat call center 110. Call center 110, dapat dihubungi dimana saja.

Menurut Mashudi, hanya dalam hitungan detik, laporan masyarakat akan direspon oleh petugas Polrestabes Semarang, tentang keluhan dan apa yang hendak dilaporkan.

Diketahui, Ombudsman RI mendorong untuk dilakukannya pengawasan dan perbaikan pelayanan pada pelayanan SIM dan pelayanan Samsat, untuk mencegah maladministrasi.

Ning

The post Ombudsman RI Perwakilan Jateng Minta Kepolisian Tingkatkan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Bobby menyampaikan, esensi keberadaan mall pelayanan publik adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

“Selama masa pandemi, laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI mengalami peningkatan. Sejak Januari hingga mendekati pertengahan tahun 2021, tercatat dalam statistik simpel Ombudsman sebanyak 5.957 laporan yang masuk ke Ombudsman secara Nasional. Untuk Perwakilan Jawa Tengah sendiri ada 241 laporan masyarakat yang masuk,” ungkap Bobby kepada awak media di Semarang, Kamis (27/5/2021).

Disampaikan, dalam meningkatkan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi melalui daring di masa pandemi, Ombudsman membuka pengaduan daring setiap hari Kamis.

Selain itu Ombudsman terus berupaya menjangkau masyarakat dengan meningkatkan pelayanan penerimaan prima selama masa pandemi Covid-19.

“Dengan mekanisme Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) on the Spot, dimana Ombudsman turun langsung membuka gerai pengaduan dengan jemput bola langsung ke masyarakat,” ujar Bobby.

Menurutnya, hal utama lain dalam pelayanan prima, Ombudsman menguatkan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO) untuk substansi di sektor pelayanan air, listrik, infrastruktur, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan THR (hak pekerja),” kata Bobby.

Dalam agenda kegiatan tersebut, Bobby juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya, guna memastikan pelayanan publik pada masa pandemi di kernormalan baru dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Ombudsman dalam waktu dekat ini akan melakukan penilaian kepatuhan, tidak menutup kemungkinan apabila produk layanan yang dinilai oleh Ombudsman terdapat di MPP, maka MPP akan dilakukan pengambilan nilainya, sehingga dalam hal ini semua penyelenggara pelayanan publik harus siap dan mematuhi kewajibannya sesuai pasal 15, UU 25/2009 tentang pelayanan publik, dimana tertuang kewajiban-kewajiban penyelenggara,” jelas dia.

“Pemenuhan standar layanan oleh penyelenggara layanan nantinya akan menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat,” pungkas Bobby.

Ning

The post Wakil Ketua Ombudsman RI Minta, Kepala Daerah di Jateng Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.