MPW Jateng menurunkan dua tim pemeriksa untuk masing-masing pemeriksaan. Tim pertama, diisi Ketua MPW Jateng Djoko Setyo Hartono Widagdo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jateng, Tjasdirin dan Anna Silviana. Sementara di tim kedua ada Iwannudin Iskandar, Widi Handoko dan Sukinta.

Pada sidang pertama, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Kendal yang menilai adanya pelanggaran kewajiban dan larangan notaris.

Djoko Setyo Hartono Widagdo, sebagai tim pemeriksa I menegaskan, MPW berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

“Sidang ini menjadi bukti nyata bahwa kami tidak akan ragu untuk menindak tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan notaris yang merugikan masyarakat. Dan Notaris harus menerapkan SOP sesuai ketentuan dalam menjalan kan tugasnya,” terangnya.

Pada sidang kedua, pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Notaris Kabupaten Kudus, yang menilai adanya pelanggaran kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai notaris.

Hasilnya, dalam sidang ini pelapor dan terlapor sudah bersepakat untuk mencabut laporannya terhadap kasus tersebut. Dan Majeilis Pemeriksa menyaksikan kesepakatan tersebut.

Dalam sidang kedua ini, Iwannudin Iskandar sebagai Ketua Tim Majelis Pemeriksa, yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa sidang ini harus tetap dilaksanakan sesuai SOP Majelis Pemeriksa Wilayah agar MPW dapat menyaksikan kesepakatan yang terjadi antara pelapor dan terlapor.

Pada pelaksanaannya, terlapor sudah memberikan surat pencabutan ke MPW, yang artinya permasalahan ini sudah memiliki putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Proses sidang ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tim pemeriksa dan kuasa hukum terlapor.

Iwannudin Iskandar mengatakan, MPW dalam fungsi tidak hanya melakukan pemeriksaan, namun juga pembinaan. “Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memastikan adanya pembinaan, agar setiap notaris dapat lebih memahami dan mengaplikasikan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujar Iwannudin.

Iwannudin menambahkan, notaris berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, terutama dalam proses transaksi yang melibatkan berbagai pihak.

Dia berharap dengan sidang ini, akan tercipta iklim profesi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan notaris.

Ning S

The post Sidang Pemeriksaan Notaris, Ketua Tim Majelis Pemeriksa Tegaskan Pentingnya Penegakan Etika Profesi appeared first on SuaraBaru.id.

Pemeriksaan ini merupakan respon terhadap laporan masyarakat atas putusan peringatan pertama dari MPW Jawa Tengah kepada notaris tersebut, yang telah diberikan sebelumnya.

Pemeriksaan dilakukan secara hybrid. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, hadir Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin yang juga sebagai anggota MPW dari unsur pemerintah, sekaligus Ketua Majelis Pemeriksa.

Hadir juga Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan sekaligus Sekretaris MPW dan pihak terlapor. Selain itu juga Djoko Setyo Hartono Widagdo dari unsur notaris. Sementara, secara daring, bergabung Sukinta dari unsur Akademisi.

“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan pasca peringatan tertulis pertama yang dilakukan oleh notaris tersebut atas laporan masyarakat kepada Ketua MPW dan tindak lanjut MPD kota/Kabupaten Pekalongan,” kata Tjasdirin.

Dalam kegiatan juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh terlapor.

Ning S

The post MPW Jateng Kembali Lakukan Pemeriksaan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang digelar di Ruang Bima Kanwil ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum di bidang kenotariatan.

Rapat sendiri dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Anggiat Ferdinan selaku anggota MPW, didampingi Sekretaris MPW Agustinus Yosi Setyawan.

Salah satu tujuan rapat adalah untuk meminta penjelasan dari Majelis Pemeriksa Daerah mengenai hasil pemeriksaan terhadap notaris.

Selain itu, guna mendengarkan pendapat hukum dan memusyawarahkan pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah, yang nantinya akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Rapat gelar perkara dihadiri oleh para anggota MPW Notaris Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris kabupaten/kota yang meliputi tempat kedudukan notaris terlapor.

The post MPW Notaris Jateng Lakukan Rapat Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan gelar perkara terkait adanya laporan dugaan pelanggaran 2 notaris dari Surakarta dan 1 notaris dari Banyumas yang dilaporkan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) masing-masing wilayah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPW. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand sebagai anggota MPW dari unsur pemerintah.

Diketahui keduanya sebelumnya telah dilantik oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW) periode 2022-2025 di Bali 29 November lalu.

Dalam kegiatan dilakukan pembahasan perkara yang menghadirkan anggota MPW secara langsung dari 3 unsur, yaitu pemerintahan, notaris, dan akademisi yaitu Kadiv Yankumham, Junaedi dari notaris, dan Wakil Ketua MPW Sukinta dari Universitas Diponegoro.

Sementara anggota MPW lainnya hadir secara virtual bersama dengan MPD Surakarta dan MPD Banyumas, dimana wilayah tersebut yang menjadi wilayah kerja notaris yang dilaporkan.

Tejo berharap dengan adanya gelar perkara ini bisa menghasilkan keputusan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjadikan MPW Jateng semakin solid ke depannya.

“Ini menarik, rapat MPW begitu dinamis, menjadikan MPW lebih kuat lagi ke depannya agar tidak menghasilkan suatu keputusan yang zolim,” ujar Tejo.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Terpilih Aklamasi sebagai Ketua MPW appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mengatakan, polemik ini akan berdampak pada kinerja Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah. Imbasnya, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat jadi terganggu.

“Tentu ini akan menghambat terwujudnya perlindungan hukum, kepastian hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat,” tutur Tejo, saat bertemu perwakilan anggota MKN Wilayah Jawa Tengah dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Tengah, di ruang Bima Kantor Wilayah, Senin (23/10/2023).

“Saat ini banyak sekali permohonan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum yang masih belum bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai gambaran, MKN Wilayah beranggotakan 7 orang dari 3 unsur, 2 orang dari Birokrat atau pemerintah, 2 orang dari akademisi dan 3 orang dari unsur notaris.

Diketahui, unsur notaris dalam tubuh MKN Wilayah merupakan rekomendasi dari Pengwil INI. Dan, sengketa kepengurusan di INI Jawa Tengah, berimplikasi belum terpenuhi keanggotaan MKN Wilayah Jawa Tengah dari unsur notaris.

“Jadi susah ya. Karena kalo rapat belum memenuhi kuorum terus. Padahal ini juga untuk kepentingan para notaris dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait konflik tersebut, Kakanwil berharap anggota MKNW, MPW dan MPD tetap menjaga netralitas. “Kita berharap, polemik ini bisa segera berakhir. Supaya MKN bisa bekerja secara profesional. Supaya objektivitas dan penegakan hukum bisa terwujud,” imbuhnya.

Forum itu juga membahas tentang rencana pelantikan notaris serta evaluasi permasalahan notaris yang telah dan belum ditindaklanjuti.

Kakanwil berharap MKNW, MPW dan MPD di wilayah Jawa Tengah tetap berintegritas, solid dan kompak

Hadir dalam pertemuan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara serta kesekretariatan MKN dan MPW Jawa Tengah.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Berharap Anggota MKNW, MPW dan MPD Jaga Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang bertema “Penanganan Permasalahan Kenotariatan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dalam Menjaga Integritas Notaris” ini digelar dalam rangka peningkatan efektivitas tugas dan fungsi MPW dan MPD Notaris.

Ketua panitia, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan menilai, pembinaan dan pengawasan yang efektif akan mendorong kualitas pelaksanaan jabatan Notaris menjadi semakin baik dari waktu ke waktu.

Yosi mengungkapkan, tujuan Rakor ini untuk memperoleh gagasan penanganan permasalahan kenotariatan, baik dari segi penegakan hukum maupun dari segi penegakan etik, mengakomodasi usulan-usulan penguatan kelembagaan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris secara komprehensif dan menyebarluaskan informasi hukum mengenai konstitusionalitas regulasi permintaan persetujuan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, DR A Yuspahruddin menganggap Rakor ini sangat penting.

“Kegiatan Rakor MPW dan MPD untuk membahas solusi atas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berjumlah lebih dari 2.600 orang,” ujarnya.

Yuspahruddin mengungkapkan beberapa persoalan yang biasa ditemukan terkait kenotariatan.

“Permasalahan yang marak terjadi antara lain berhubungan dengan penyimpanan protokol Notaris, pengguna jasa Notaris yang ternyata tidak datang menghadap, tidak dilakukannya pembacaan Minuta Akta, dan adanya keterlibatan Notaris dalam kasus tindak pidana, baik karena faktor kesengajaan maupun karena faktor kelalaian Notaris sendiri,” terangnya.

Ia berharap anggota Majelis Pengawas Notaris terbuka menerima masukan dan kritik atas kinerja yang selama ini belum optimal dalam mengawasi dan membina Notaris.

Kegiatan Rakor MPW dan MPD diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Kanwil Kemenkumham Jateng sendiri, MPW Notaris Provinsi Jawa Tengah, MKN Provinsi Jawa Tengah, MPD Notaris Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Jepara, Kudus serta Rembang dan Blora.

Sementara narasumber yang hadir diantaranya ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Budi Santoso, Kepala Subdirektorat II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, AKBP Edhei Sulistyo.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Rakor MPW dan MPD Notaris appeared first on SuaraBaru.id.