Hal ini menjadi penegasan Kakanwil Kemenkum Jateng saat melantik dan mengambil sumpah Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kemenkum Jateng, Senin (13/1/2025).

“Momentum ini menandai tanggung jawab dalam melaksanakan amanah dalam jabatan yang saudara emban. Saya berharap pada pejabat yang dilantik dapat menjalankan peran masing-masing secara proporsional, sehingga tugas dan fungsi yang telah ditentukan dapat terlaksana secara optimal, baik, akuntabel dan secara transparan,” kata Heni.

Pelantikan ini, lanjut Heni, merupakan bentuk komitmen dalam membangun Kementerian Hukum yang kuat, adaptif dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan.

“Saya berharap, dengan semangat dan tanggung jawab yang diemban saudara-saudara mampu membawa Kementerian ini, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menuju tujuan besar pemerintah, yaitu menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Heni mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian yang berfokus pada penegakan hukum dan pembentukan regulasi, Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. “Berfokus pada penguatan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegas Heni.

“Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan adil dan tidak memihak, dengan membangun pondasi kelembagaan hukum yang kokoh, serta sistem anti korupsi yang efektif demi terciptanya bangsa yang berkeadilan dan berintegritas,” sambungnya.

Heni menggarisbawahi beberapa hal penting sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas, yakni menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar kementerian serta memberikan keteladanan dan semangat.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Heni melantik dan mengambil sumpah 3 orang Pejabat Manajerial dan 2 orang Pejabat Non Manajerial. Sekaligus melantik dan mengambil sumpah 4 orang Notaris, 1 orang Notaris Pengganti dan 1 orang Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Hadir sebagai saksi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Ning S

The post Kakanwil Heni Susila Wardoyo Lantik Pejabat di Lingkungan Kemenkum Jateng, Begini Harapannya appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang berlangsung di Lapangan Tri Brata SPN Polda Jateng ini dipimpin Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo.

Peserta upacara terdiri atas satu peleton Korsik SPN Purwokerto serta 43 peleton siswa Diktuk Bintara Polri dari berbagai daerah, termasuk 475 siswa asal Papua dan 604 siswa asal Jawa Tengah. Para siswa tersebut resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Kapolda Jateng mengucapkan selamat kepada para Bintara remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik menjadi anggota Polri. Ribut menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai insan bhayangkara kini melekat pada diri para Bintara remaja Polri.

“Pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi langkah awal perjalanan tugas dan karier sebagai anggota Polri. Jadilah polisi yang humanis, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Ribut berpesan kepada para Bintara baru agar terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya harus selalu diamalkan dan dijadikan pedoman setiap langkah pengabdian sebagai insan Bhayangkara sejati.

Dalam upacara pelantikan tersebut, sempat terekam berbagai momen haru saat para siswa bertemu dan berpelukan dengan orang tua siswa yang memberikan ucapan selamat serta doa. Diantaranya dialami oleh dua orang siswa lulusan terbaik bernama Bripda Ibrahim Asyam Qurrataa’yun asal Temanggung

Bripda Ibrahim, siswa peleton III B 3, berhasil meraih predikat sebagai siswa dengan nilai akhir pendidikan tertinggi 80,65. Selama pendidikan, dirinya dikenal oleh para pembina dan para siswa lain sebagai siswa yang cerdas, aktif, dan inspiratif, baik di bidang akademik maupun sosial.

Lahir dari pasangan Muhammad Ja’far Khudhori dan Lely Setyowati Ningrum di Temanggung pada 11 Agustus 2004, ayah Bripda Ibrahim bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan ibunya berprofesi sebagai guru.

Kehidupan di lingkungan yang sederhana telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang rendah hati, disiplin, dan penuh semangat dalam menimba ilmu. Selain itu dukungan dari keluarga terutama kedua orang tua menjadi landasan dan motivasi bagi dirinya untuk terus berprestasi.

“Ayah dan ibu selalu memberikan motivasi kepada saya untuk terus berusaha, apapun hasilnya nanti. Mereka adalah inspirasi terbesar saya,” kata Bripda Ibrahim.

Sementara dalam keterangannya Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

” Ini adalah langkah awal pengabdian bagi mereka. Dengan bertambahnya personel yang telah terlatih dan siap terjun ke lapangan, diharapkan kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin optimal,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Lantik 1.079 Bintara Baru di SPN Purwokerto, Kabidhumas: Langkah Awal Pengabdian appeared first on SuaraBaru.id.

Tejo menyebut, PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan undang–undang yang menjadi dasar hukumnya.

“Saya harap para PPNS dapat menggiatkan upaya pembentukan kesadaran hukum masyarakat, dan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan secara objektif dan berkeadilanm” ungkap Tejo.

Kepada anggota MPD, Tejo memberi arahan agar segera menyusun program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh notaris di wilayah kerja masing-masing, serta kepada Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota MPD agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan terlibat aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Sementara bagi notaris yang baru maupun sebagai pengganti, ia menekankan agar mereka mengikuti perkembangan hukum yang berlaku agar akta yang dibuatnya dapat mewujudkan ketertiban hukum baik bagi kliennya maupun bagi masyarakat.

Kepada Notaris Pengganti ia berpesan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, saksi pelantikan Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, serta Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Ning S

The post Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jateng saat Melantik dan Ambil Sumpah PPNS, MPDN dan Notaris Pengganti appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto melantik dan mengambil sumpah para pejabat baru di lapangan Kanwil, Selasa (27/8/2024).

Dari jumlah pejabat yang dilantik, 22 orang diantaranya dipercaya menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Diketahui, 18 orang menduduki jabatan Eselon III, 55 orang Eselon IV dan 21 orang Eselon V. Sisanya, 4 orang dilantik sebagai Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) dengan kenaikan jenjang.

Tejo mengatakan, bahwa tour of duty dan tour of area merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Menurutnya, dinamika dalam bertugas ini harus diterima dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab.

Pejabat manajerial (Kepala UPT), kata Tejo, harus membawa perubahan yang lebih baik bagi organisasi. “Bahwa dilantiknya anda sebagai pemegang jabatan manajerial, menjadi penanda sebuah pengembangan karier baru, yang memungkinkan terciptanya terobosan dalam jabatan,” kata Tejo.

“Dengan kata lain, tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, namun saya harap mampu mengembangkan best practice yang dapat membawa perbaikan bagi berjalannya organisasi. Untuk itu, adanya pengangkatan dalam jabatan ini, saya harap dapat menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM,” imbuhnya.

Kakanwil menekankan kepada seluruh pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dan tidak terlalu lama belajar. “Mengingat dewasa ini kita dituntut untuk bekerja secara cepat dan cermat. Bangun sinergitas dan kolaborasi, Jadilah pegawai yang agile, adaptif dan akomodatif. Ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menggembirakan, sehingga baik diri sendiri maupun rekan kerja di sekitar dapat bekerja dengan bersemangat tanpa rasa tertekan,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala UPT yang lama kepada Kepala UPT yang baru, sekaligus Sertijab Ketua Dharma Wanita Persatuan Pengayoman masing-masing UPT.

Hadir menyaksikan kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, serta Pejabat Administrasi Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto Lantik 98 Pejabat Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil setempat.

Kepada pejabat yang dilantik, Kakanwil mengingatkan untuk selalu mengembangkan kompetensi, integritas serta berpikir inovatif.

“Melalui jabatan fungsional, semua mempunyai kesempatan untuk mengimplementasikan passion keahlian dan kompetensi yang telah dimiliki,” kata Tejo.

Tejo berharap kehadiran pejabat fungsional menjadi problem solver atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini.

“Bekerja dan menyelesaikan tugas secara tuntas, supaya berdampak baik pada kinerja Kemenkumham,” tuturnya.

Adapun pejabat fungsional yang kali ini dilantik merupakan pemangku jabatan sebagai analis Kekayaan Intelektual, analis keimigrasian, pembimbing kemasyarakatan, dan pembina keamanan.

Hadir dalam prosesi pelantikan, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas dan beberapa kepala UPT.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Lantik 29 Pejabat Fungsional appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Tejo, jabatan notaris sebagai profesi yang mulia memiliki peranan sangat penting, khususnya dalam hubungan hukum harta kekayaan. Tidak berlebihan apabila notaris dipandang sebagai pranata penting dalam urat nadi perekonomian masyarakat, khususnya dalam hal memulai usaha (starting business).

Tejo berharap para notaris mampu meningkatkan kompetensi guna memenuhi kebutuhan hukum pengguna jasa notaris, khususnya di era industri 4.0.

“Notaris harus mampu merumuskan kehendak pengguna jasanya dengan jelas dan tegas, berdasarkan dokumen pendukung yang sah dan lengkap dari pengguna jasa. Notaris juga harus mengikuti perkembangan hukum yang berlaku agar akta yang dibuat dapat mewujudkan ketertiban hukum, baik bagi kliennya maupun bagi masyarakat,” terang Tejo.

Tejo juga menyebut, notaris harus selalu berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus terjaganya martabat dan kehormatan profesi notaris di tengah-tengah masyarakat.

Disampaikan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah memberikan kewajiban kepada profesi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tejo menjelaskan, regulasi penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan didasarkan pada fakta bahwa notaris tidak hanya memberikan pelayanan berupa meresmikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik, tetapi juga memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan, dan atas nama pengguna jasanya seperti mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, atau produk jasa keuangan lainnya.

Selain itu terkait pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

“Berdasarkan hasil pengungkapan tindak pidana, notaris melalui pemberian jasa-jasa tersebut ternyata dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga harta kekayaan yang ada seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah,” ungkapnya.

Akibatnya, sambung Tejo, notaris selaku pemberi jasa dijerat dengan sanksi pidana karena memenuhi unsur delik turut serta. Untuk mencegah dimanfaatkannya profesi notaris sebagai gatekeeper pencucian uang, notaris yang akan memberikan jasa melakukan transaksi untuk kepentingan pengguna jasanya terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan transaksi pengguna jasanya.

“Apabila notaris menemukan transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa, notaris wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” imbuhnya.

“Kami telah menyediakan pedoman penerapan PMPJ beserta formulir-formulir penerapan PMPJ, yaitu customer due diligence, enhanced due diligence, dan penilaian tingkat risiko,” tandasnya.

Tejo juga mengingatkan para notaris untuk menjalankan jabatan paling lambat 60 hari sejak hari ini. Selain itu, notaris harus menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ning S

The post Lantik 412 Notaris, Kakanwil Kumham Jateng Ungkapkan Regulasi Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu ditegaskan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat melantik dan mengambil sumpah 31 pejabat baru, di Aula Kresna Basudewa, Rabu (18/10/2023).

“Sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita semua yang diberikan amanah, harus bisa menjadi role model bagi bawahannya, melakukan lead by example. Bagaimana bisa dan mampu menjadi seorang pelayan publik, memperkuat kedisplinan, tingkatkan respon dan selalu perbarui inovasi-inovasi dalam bekerja,” tandasnya.

Menurut Kakanwil, kontribusi semua pihak menentukan jalannya roda organisasi. “Organisasi tidak akan pernah maju dan berkembang tanpa peran dan campur tangan seluruh jajarannya,” kata Tejo.

“Sebagai pimpinan, dimanapun ditugaskan, kita harus mempunyai rasa “rumangsa melu handarbeni” yang berarti rasa ikut memiliki. Kita harus menumbuhkan rasa memiliki bahwa Kemenkumham adalah tempat mengabdi melayani negeri,” terangnya.

Mantan Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan ini mengharapkan kader pemimpin Korps Pengayoman, mampu lebih adaptif, care dan berintegritas tinggi.

“Berusahalah secara maksimal sebagai pejabat pelayan publik dan pemimpin yang memberikan contoh yang baik, peduli terhadap rekan kerja dan mengingatkan jika melakukan hal buruk,” kata Tejo.

“Maknai dan mengimplementasikan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, efektif dan efisien dalam bekerja. Semua ini diawali dari insan pengayoman yang menjunjung tata nilai PASTI dan BerAKHLAK,” tuturnya.

Pelantikan ini sendiri dilakukan, menyusul beroperasinya 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Nusakambangan, yakni Lapas Gladakan, Lapas Ngaseman dan Nirbaya.

Ada 31 orang pejabat eselon V yang dilantik pada kesempatan itu. Dari jumlah tersebut, 23 diantaranya, dialokasikan bagi UPT baru. Sisanya, 8 orang pejabat, didistribusikan ke UPT lainnya, yang juga berada di Nusakambangan.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, dan Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Lantik 31 Pejabat Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Dari 197 pejabat yang dilantik, satu diantaranya merupakan pejabat notaris pengganti.

“Alhamdulillah sore ini kita melantik 197 pejabat termasuk satu dari notaris pengganti. Mereka adalah pejabat eselon 3 sampai eselon 5 pelaksana di jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng,” kata Tejo kepada Suarabaru.id usai pelantikan yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (16/10/3023).

Tejo menyebut, ada beberapa yang perlu ditekankan, bahwa pejabat yang baru dilantik harus langsung gaspol dan melaksanakan tugas di 2 bulan terakhir tahun 2023 ini.

“Ada beberapa yang perlu dikerjakan, yaitu beberapa target capaian kinerja sesuai visi misi Hukum dan HAM,” tandasnya.

Selain itu, dalam tahun politik ini PNS tidak berpihak dan bersikap netral, sehingga bisa tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara maksimal.

Disampaikan bahwa ada empat satuan kerja baru yakni tiga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Nusakambangan, dan satu Rutan semarang.

The post Pesan Kakanwil Kumham Jateng kepada Pejabat yang Dilantik, Gaspol Laksanakan Tugas! appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Kusworo menggantikan Marsdya TNI Henri Alfiandi yang purna tugas. Menhub berharap Kabasarnas yang baru dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan baik.

“Operasi SAR membutuhkan penanganan yang cepat. Reputasi kinerja Basarnas selama ini sudah diakui, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya percaya, Marsdya TNI Kusworo mampu melaksanakan amanah tersebut sekaligus menjawab tantangan Basarnas ke depan yang semakin kompleks,” ungkapnya.

Marsdya TNI Kusworo yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Sesko TNI menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan. “Sebagai prajurit, saya siap melaksanakan tugas sebagai Kabasarnas,” tegasnya.

Usai pelantikan, jenderal bintang tiga lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 tersebut menuju Kantor Pusat Basarnas, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Bersama sang istri, Ika Handriani Kusworo, pria asal Kebumen Jawa Tengah tersebut mengikuti seremoni passing in, sebuah tradisi penyambutan pimpinan baru di lingkungan Basarnas.

Setelah mendapatkan penghormatan dari personel Basarnas Special Group (BSG), Kabasarnas dan istri disambut Sekretaris Utama (Sestama) Abdul Haris Achadi bersama istri. Saat itulah, Sestama menyerahkan bendera pataka Basarnas.

Selanjutnya, Sestama mengalungkan untaian bunga kepada Kabasarnas dan istri Sestama menyerahkan buket kepada istri Kabasarnas yang juga akan menduduki jabatan baru sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Basarnas.

“Ada beberapa point penting yang saya sampaikan pada pengarahan perdana kepada seluruh jajaran di lingkungan Basarnas, terkait tugas dan fungsi Basarnas dalam penyelenggaraan operasi SAR. Yang pasti, saya bersyukur, sekaligus meminta doa serta dukungan dari semua pihak untuk memimpin Basarnas ke depan agar lebih baik dan lebih baik lagi,” tegasnya.

Kabasarnas menyebut, visinya adalah mewujudkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang handal dan efektif dalam rangka menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong.

Sedangkan misinya, yang pertama menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional. Dan kedua, menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem komunikasi, pengintegrasian pencarian dan pertolongan, serta penguatan kelembagaan.

Ning S

The post Marsekal Madya TNI Kusworo Resmi Jabat Kabasarnas appeared first on SuaraBaru.id.

Hantor menyebut, bahwa PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

“Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pembinaan PPNS dari aspek administrasi mengharapkan PPNS yang telah dilantik untuk hadir di tengah-tengah masyarakat membangun budaya hukum masyarakat agar setiap warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari mematuhi hukum yang berlaku secara sukarela,” ujar Hantor.

Ia mengatakan bahwa kondisi dimana masyarakat mematuhi hukum akan menciptakan ketertiban umum yang pada akhirnya akan memacu peningkatan jumlah penanaman modal sekaligus melancarkan laju pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu Hantor juga membahas terkait peranan penting Notaris dalam hubungan hukum keperdataan.

“Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam aspek keperdataan yang kian dinamis, Notaris Pengganti harus memiliki keahlian ilmu hukum yang sama dengan Notaris pada umumnya,” tuturnya.

“Saya mendorong Notaris Pengganti untuk mengikuti perkembangan hukum, bertindak dengan hati-hati, dan meningkatkan kompetensi,” sambungnya.

Hantor juga menyampaikan harapannya agar Notaris pengganti yang telah dilantik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkan jasa Notaris.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu D. Fajar.

Sebagai saksi pelantikan adalah Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi.

Ning S

The post Ambil Sumpah PPNS dan Notaris Pengganti, Ini Pesan Penting Plt Kakanwil Kumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.