Salah satunya menggandeng kreator konten untuk jualan secara live di TikTok, Facebook dan Instagram. Hasilnya, info penjualan kambing pun bersliweran di media sosial dan mudah diakses nitizen.

Pak Ali-demikian peternak kambing gembel itu kerap disapa, sadar bahwa saat ini era digital. Maka pemasaran kambing kurban miliknya tidak cukup dijual dengan cara konvensional.

Tapi butuh cara lain untuk memviralkan kambing kurban di jagad maya. Ada 5 wanita muda pegiat media sosial yang sedang sibuk menawarkan kambing langsung dari kandangnya.

Mereka tampak telaten menawarkan hewan kurban itu ke warganet melalui live TikTok dan Instagram. Suara mereka berbaur dengan suara kambing.

Salah satunya Rahma Widyaningsih. Menjelang Idul Adha, setiap hari dirinya berjualan kambing kurban secara online. Dia juga melayani pembeli yang datang langsung ke kandang.

“Iya ini jualan kambing dari medsos. Kadang TikTok kadang Instagram. Ada juga yang datang langsung ke kandang karena mau melihat langsung juga kami layani,” ungkap dia di sela live TikTok.

Meski harus berbaur dengan kambing, ia mengaku tidak canggung. Ada juga beberapa calon pembeli yang meminta dirinya untuk mengarahkan kameranya lebih dekat ke kambing.

“Kalau takut, tidak. Memang ada beberapa yang suruh lebih dekat dan minta ngecek bagian mulut kambing atau perutnya. Dan kebetulan ini kandangnya juga termasuknya cukup bersih jadi baunya tidak menyengat,” tandas dia.

Rahma mengaku sudah melayani pembelian dari dalam dan luar Wonosobo. Tak jarang para pembeli merupakan generasi milenial yang telah melihat dan mendengar informasi penjualan kambing di TikTok, IG maupun FB.

The post Dongkrak Penjualan, Peternak di Wonosobo Jual Kambing Kurban Lewat Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Lewat akun Facebook miliknya yakni @Prihati Utami, dirinya membeberkan cara mudah mengenali ketiga calon presiden (Capres) yang saat ini berkontestasi pada Pilpres 2024, yakni dengan melihat rekam jejak selama mereka memimpin dalam skala yang lebih kecil.

Diketahui, semua pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yakni nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD masing-masing memiliki latar belakang sebagai pejabat. Mulai dari wali kota, gubernur hingga menteri.

Prihati Utami mengatakan, saat Pilpres 2024 ini, apa yang menjadi pilihan rakyat akan menentukan ke mana arah peradaban negara. Makanya dalam pemilihan harus selektif untuk mendapatkan pemimpin berintegritas, kompeten, dan beretika.

“Salah satu yang menjadi bagian pertimbanganku dalam memilih pemimpin adalah rekam jejaknya. Sebab semua orang bisa membicarakan gagasan super hebat ataupun dengan narasi-narasi tertentu. Makanya untuk melihat visi-misinya bisa terealisasi, perlu menilai dari kinerjanya selama di pemerintahan,” katanya, Kamis (18/1/2024).

“Kebetulan semua kandidat capres pernah menduduki posisi di pemerintahan dan adanya debat capres dengan berbagai tema. Jadi memudahkan kita untuk menilai kinerja dalam pemerintahannya. Apalagi semuanya membawa visi-misi dalam jabatan tersebut,” katanya.

Selama debat capres debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2023) malam, semua kandidat menunjukkan hasil kinerjanya, kecuali capres nomor urut 2. Pada soal debat, Prabowo terlihat jarang menunjukkan kinerjanya dalam pemerintahan, bahkan lebih sering memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, Prabowo juga sering kali hanya mengatakan setuju dengan Ganjar soal pembangunan pertahanan ke depan.

Prabowo juga tidak pernah menyebutkan kinerja baiknya di Menteri Pertahanan dan tanggung jawabnya dalam proyek Food Estate. Jika berhasil dan patut untuk ditiru, maka seharusnya membanggakan keberhasilan tersebut, bukan ditutupi.

Sangat berbeda dengan Ganjar yang sejak awal langsung menunjukkan kinerjanya dari saat menjabat di DPR RI hingga menjabat Gubernur Jateng. Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lowongan pekerjaan, Ganjar membuat birokrasi yang mudah, murah, dan cepat serta bebas dari pungli. Sehingga arus investasi meningkat dan banyak perusahaan relokasi ke Jateng.

“Ganjar juga mewujudkan gagasan 1 keluarga miskin 1 sarjana dan 1 desa 1, sebab waktu menjabat Gubernur dengan anggaran sedikit dan memiliki wilayah luas, Ganjar mampu membangun 71 puskesmas dan membangun SMK Jateng gratis khusus keluarga miskin,” katanya.

Dirinya juga membahas mengenai visi-misi yang dibedah terus-menerus dan mencari rekam jejaknya dalam pemerintahannya. Selama ini, Ganjar memang memiliki tim ahli untuk melakukan riset, mampu membuat kerja sama dengan berbagai pihak, mempertimbangkan wong cilik, perempuan, dan disabilitas, hingga ikut turun langsung ke lapangan.

“Tidak perlu saya sebutkan siapa capres yang saya pilih. Kalau membaca secara komprehensif pasti tahu. Yah semua masyarakat dapat menilai capres kebanggaan masing-masing,“ katanya.

“Sebab ketiganya memiliki rekam jejak dalam pemerintahan. Dan perlu diingat untuk memilih berdasarkan keputusan rasional, bukan emosional,” tegasnya.

Ning S

The post Prihati Utami Tunjukkan Cara Pilih Pemimpin Hebat, Pertimbangkan Rekam Jejak Selama Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jateng dinobatkan sebagai Kanwil terbaik kategori produktivitas konten kreatif layanan AHU di wilayah.

Penghargaan diterima Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Anggiat Ferdinan Panjaitan dari Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelayanan AHU yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Bali, Kamis (30/11/2023).

Apresiasi ini menegaskan keaktifan Kemenkumham Jateng dalam mempublikasikan capaian kinerjanya. Penghargaan ini sekaligus melengkapi prestasi Kemenkumham Jateng di bidang kehumasan.

Menurut Anggiat, Kemenkumham Jateng memang masif menyiarkan informasi layanan berupa infografis dan videografis melalui platform media sosial miliknya. Ragam konten kreatif berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkumham serta masalah hukum secara umum tersaji di Instagram dan YouTube Kemenkumham Jateng.

Anggiat mengungkapkan, pemilihan media sosial sebagai sarana sosialisasi dinilai sangat efektif dan efisien. “Sekarang Kemenkumham Jateng mencoba lebih aktif lagi menyampaikan informasi di beberapa platform media sosial, seperti Instagram, Facebook dan YouTube,” ujar Anggiat.

“Ini menjadi media yang efektif dan efesien untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, tentang layanan-layanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya terkait Administrasi Hukum Umum,” terangnya.

“Harus diakui, penyebaran informasi melalui media konvensional seperti sosialisasi, diseminasi dan sejenisnya dirasa kurang cukup. Selain itu biayanya juga cukup tinggi untuk mengadakan satu kegiatan. Namun kegiatan-kegiatan seperti itu juga tidak bisa dikesampingkan, keduanya saling melengkapi,” imbuhnya.

Anggiat juga menerangkan beberapa strategi yang dilakukan Kemenkumham Jateng agar tetap produktif menciptakan konten kreatif.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus mendorong terciptanya konten-konten edukatif dan kreatif. Kami mencoba belajar dengan beberapa konten kreator, untuk melahirkan konten-konten yang menarik,” jelas dia.

“Saat ini, kami menargetkan minimal 2 konten setiap harinya. Diharapkan konten tersebut bisa dipahami masyarakat, terjangkau lebih luas dan masyarakat semakin mengerti tentang layanan di Kemenkumham Jateng,” tandas Anggiat.

Ning S

The post Kadiv Yankumham Sebut Bakal Lebih Aktif Sampaikan Informasi di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

“Pada 28 November 2023 adalah hari pertama pelaksanaan kampanye. Kerawanan yang sedang kami amati itu dari siber. Potensi terjadinya hoaks, hate speech, dan upaya-upaya provokasi terus kami pantau,” kata Nana di Semarang, Selasa, 28 November 2023.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, media sosial menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan yang mengarah pada provokasi.

Oleh karena itu, antisipasi terus dilakukan termasuk mewanti-wanti masyarakat agar lebih pandai dan bijak dalam membaca informasi di media sosial.

“Jangan sampai kemudian masyarakat di Jawa Tengah ini dengan mudah mengikuti berita-berita yang belum tentu benar,” kata Nana.

Ia berharap, masyarakat bijak dalam membaca perkembangan yang ada di media sosial. Supaya tidak mudah terbawa isu hoaks, hate speech, dan provokasi.

Pemantauan siber tersebut dilakukan secara simultan dengan melibatkan instansi terkait. Koordinasi dengan TNI-POLRI, Kejaksaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terus dilakukan untuk mengantisipasi banjir hoaks, ujaran kebencian, dan upaya yang mengarah pada provokasi. Bahkan deklarasi pemilu damai di Jawa Tengah juga sudah dilakukan.

Nana berharap, para tokoh masyarakat, maupun pimpinan partai politik bisa terus mensosialisasikan pemilu damai agar pelaksanaan tahapan pemilu di Jawa Tengah berjalan sejuk, nyaman, dan damai.

Sebagai informasi, tahapan kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang.

Melansir Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024, bahwa kampanye pemilu bisa dilakukan dengan 9 metode, meliputi:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan;
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diaz Aza

The post Masa Kampanye Pemilu 2024, Pemprov Jateng Ajak Masyarakat Bijak Baca Informasi di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan, Arif Karyadi menyampaikan bahwa, sesuai komitmen Kementerian Kominfo dan KPU RI sepakat untuk memerangi berita-berita bohong atau hoax, miring dan cenderung ekstrim. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya dari Kominfo saja untuk memerangi berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk itu, meningkatkan budaya literasi menjadi hal penting bagi masyarakat dalam menerima informasi-informasi dari berbagai platform yang ada. Jangan mudah membagikan informasi yang belum diketahui kebenarannya,” ucapnya saat menghadiri kegiatan-kegiatan ngobrol pintar (ngopi) bareng yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan bersama penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, FKUB, Karang Taruna hingga tokoh masyarakat agama yang berlangsung di Rumah Dinas ( Guest House) Walikota Pekalongan, belum lama ini.

Disampaikan Arif, beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat saat berselancar di media internet diantaranya pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong atau berita hoax yang sering terjadi khususnya selama tahun politik ini. Oleh karena itu, ketika masyarakat menemui informasi atau konten-konten berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah masyarakat pertama-pertama harus menahan diri dan harus bersikap tabayun atau konfirmasi kepada sumber-sumber yang terpercaya terlebih dahulu.

Lanjutnya, pesta demokrasi ini sudah seharusnya dirayakan dengan nuansa yang damai, senang dan bahagia. Jangan sampai esensi dari kata ‘pesta’ justru dijadikan sebagai alat untuk konflik antar kelompok, dengan cara menyebarkan fitnah dan hoax.

“Sejauh ini dari Dinas Kominfo Kota Pekalongan selalu memberikan informasi terkait berita-berita hoax yang didapatkan dari Kementerian Kominfo, kemudian kami upload ke medsos milik Dinas Kominfo dan Pemkot Pekalongan, kalau ada tiap hari ada informasi kami upload kesana untuk mengedukasi masyarakat,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Ciptakan Pemilu Damai, Masyarakat Diminta Bijak Gunakan Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Kabidhumas dalam arahannya saat memimpin apel pagi di Mapolda Jateng, Kamis (4/5/2023).

“Ini selaras dengan arahan Kapolri dan Kapolda Jateng agar seluruh personil Polri tetap menjaga sikap netralitas dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada serentak 2024,” ujarnya.

Kabidhumas menekankan agar setiap personel di jajaran menggunakan medsos sebagai Cooling System untuk menjaga kondusifitas sitkamtibmas pada tahun politik.

“Seluruh anggota baik Polri tidak mengupload foto bersama tokoh politik ataupun bakal calon di media sosialnya,” tukasnya.

Dalam arahannya, Kabidhumas mengingatkan bahwa netralitas Polri dalam Pemilu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Selain itu juga diatur dalam berbagai Peraturan Polri serta Telegram Kapolri.

Dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan gubahan dari dua peraturan kapolri (Perkap), yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

‘Dalam peraturan tersebut menegaskan setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Ini mencakup seluruh anggota Polri termasuk Polda Jawa Tengah,” lanjutnya.

Kabidhumas juga mengingatkan, pada tahun2018, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran kepolisian bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“Diantaranya melarang anggota Polri untuk menjadi tim sukses Pemilu, dilarang ikut kampanye hitam, dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput, serta turut campur dalam politik praktis lainnya,” jelasnya.

Menurut Kabidhumas, kehadiran Polri dalam setiap kegiatan Pemilu hanya sebatas melakukan pengamanan berdasarkan pada surat perintah tugas.

Adapun dokumentasi yang dilakukan hanya sebatas keperluan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada pimpinan, tidak untuk dipublikasikan melalui medsos pribadi.

Dirinya mengingatkan bahwa setiap pelanggaran anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada Pemilu akan disanksi tegas mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik.

Ning S

The post Jaga Netralitas Polri saat Pemilu, Kabidhumas: Hati-hati dalam Bermedsos appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap kritis menyiasati segala bentuk informasi dari media sosial (medsos) maupun media arus utama atau media mainstrim. Di Tahun politik, saatnya pers sebagai penjaga demokrasi, karena sesungguhnya masyarakat butuh edukasi media yang netral.

Demikian poin penting dalam Dialog Hari Pers Nasional Tahun 2023 bertajuk ‘’Pers dan Peran Menjaga Demokrasi Menuju Tahun Politik 2024’’ yang berlangsung di Auditorium RRI Semarang, Kamis (9/3/2023).

Dialog yang dipandu Silvia Ansori, menghadirkan nara sumber pengamat komunikasi dan akademisi Undip, Dr Turnomo Rahardjo, Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Machmud NS, dan Kaprodi Ilkom UKSW Salatiga, Ester Krisnawati S.sos MIkom.

Turnomo mengatakan, saat ini derasnya informasi dari medsos tak bisa dibendung lagi. Yang membedakan medsos dengan media arus utama adalah, mereka sudah tak memiliki disiplin verifikasi dan tanpa sikap tabayyun atau klarifikasi.

Pada tahun politik, kata dia, akan memunculkan berbagai realitas, diantaranya kuatnya medsos sebagai alat penyampai informasi, dan munculnya media penyiaran yang cenderung partisan karena faktor kepentingan-kepentingan politik oleh pemiliknya.

‘’Saya kira butuh sikap yang kritis, check and recheck dari masyarakat kepada gempuran informasi dari medsos maupun media arus utama. Bahkan, kita lihat, media penyiaran, sudah muncul sikap partisan mulai berita hingga running text. Di sini, saya kira pers harus mampu menjadi penyampai informasi yang berimbang,’’ jelas Turnomo.

Sementara itu Amir Machmud menandaskan, pertanyaan mendasar di tahun politik, adalah apakah pers bisa menjaga demokrasi. Atau jangan-jangan pers yang justru harus dijaga.

‘’Karena memang gejala-gejala atau fenomena yang saat ini terjadi sedang bias, yang ditandai dalam praksis dan orientasi berjurnalistik jauh dari nilai-nilai jurnalistik itu sendiri,’’ kata penulis buku, penyair, dan dosen itu.

Ia menyebut, UU Pers memiliki substansi memberikan edukasi, kontrol sosial, dibingkai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

The post Pers Harus Jadi Penjaga Demokrasi di Tahun Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung B Polrestabes Semarang ini untuk meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam bermedsos, Rabu (16/11/2022)

Pelatihan dihadiri oleh Kabag SDM Polrestabes Semarang AKBP Sulasno dan Kasi Humas Polrestabes Semarang Kompol Untung Kistopo sebagai ketua pelaksana acara, dan diikuti 37 orang peserta.

Kegiatan pelatihan dibuka dengan sesi sharing oleh Kabag Sumda Polrestabes Semarang selaku ketua kegiatan, mengenai pentingnya peran media dalam pelaksanaan tugas di setiap aspek kehidupan.

Sulasno mengatakan, bahwa setiap media berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga, khususnya institusi Kepolisian Polrestabes Semarang.

“Media yang baik bisa jadi jelek, yang jelek bisa jadi baik, yang baik bisa jadi lebih baik,” ujar Sulasno

Sesi pelatihan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber, Ipda Andi Suwarno mengenai pembuatan dan publikasi konten kreatif, copy writing dan komunikasi publik.

Andi menyebut bahwa setiap konten yang dipublikasi harus dibuat sebaik mungkin, untuk menarik perhatian masyarakat pengguna media sosial.

Dengan adanya pelatihan ini, kemampuan setiap anggota Polri dalam mengelola media sosial diharapkan dapat mengalami peningkatan, sehingga mampu meraih target engagement yang ingin dicapai.

Kasubsi PIDM menambahkan, dalam pembuatan konten harus tahu bagaimana mengangkat berita maupun konten, agar bisa diterima pengguna media sosial.

Ning Suparningsih

The post Sihumas Gelar Pelatihan Pembuatan Konten Medsos dan Komunikasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy mengatakan, pasca ramainya informasi lokasi perjudian di media sosial, pihaknya mengadakan penyelidikan dan mengecek langsung di lapangan.

“Arena perjudian yang dimaksud (kanal youtube Quotient TV) sudah tutup 1,5 tahun lalu. Lokasinya juga tidak dekat Akpol, tapi cukup jauh, arah PLN Jatidiri. Polisi juga sudah melakukan penyelidikan lapangan, dan kami pastikan tidak ada kegiatan di lokasi tersebut,” kata Iqbal, Rabu (31/8/2022).

Terkait informasi perjudian di Jawa Tengah, sambung Iqbal, Polda Jateng menampung informasi seluas-luasnya baik dari masyarakat maupun tayangan media sosial.

Iqbal menjelaskan, Polda Jateng juga telah melakukan penyelidikan atas tayangan video yang diupload akun anonim dan di share pada grup-grup publik tentang lokasi perjudian berada di daerah bernama Kompong Dewa (kasino judi) yang dikatakan berlokasi di Semarang.

“Kami merespon cepat informasi tersebut, dan ternyata Kompong Dewa merupakan resor di negara Kamboja, bukan di Semarang,” lanjutnya.

Iqbal menegaskan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas berbagai informasi masyarakat terkait perjudian dan meminta peran serta masyarakat untuk secara aktif memberikan masukan pada Polri.

Menurutnya, laporan tentang aktivitas perjudian ini akan disikapi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, Iqbal meminta masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial.

Informasi di media sosial, lanjutnya, perlu di kros cek untuk diketahui kebenaran informasinya, termasuk sumber beritanya kredibel atau tidak.

Untuk itu masyarakat diminta bijak dan selalu melakukan saring sebelum sharing, bijak bermedia sosial. “Ingat pepatah ya, “Jarimu Harimaumu,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Viral di Medsos Adanya Lapak Judi Dekat Akpol, Polda Jateng Buka Suara appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara Media Gathering dan Workshop Pengelolaan Media Sosial Edy Pang, narasumber dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memaparkan bahwa media resmi milik pemerintah tidak perlu adu cepat dengan media mainstream.

“Viralitas atau jumlah kunjungan memang penting, namun bukan yang utama. Yang terpenting, penyampaian pesan kepada publik itu diterima dan mudah dipahami,” ungkap Edy Pang.

Acara yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah bertempat di D’Tuwel Cafe dan Resto Kecamatan Bumijawa, baru-baru ini. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, para pejabat dari Kab/Kota se-Eks Korwil III Jateng atau Eks Karesidenan Pekalongan dan Banyumas

Dimoderatori oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, Kusnianto, hadir juga narasumber Dwi Budi Santoso dari Universitas Stikubank Semarang dan Farid Zamroni dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Menurut Edy Pang yang juga pengelola Indonesiabaik.id, diperlukan sinergitas yang kuat antara para pelaku media maupun pengelola media sosial Kominfo dalam penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat atau publik. kegiatan kepemerintahan sejatinya disebarkan untuk diketahui publik, namun tetap dalam koridor dan batasan -batasan yang berlaku.

Peran para pengelola media sosial pemerintah tidak terbawa arus geliat informasi, sehingga proses cek and ricek dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap, sinergitas dalam menjalin informasi kepada berbagai pihak tetap dijaga agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bukan informasi hoaks.

Nur Muktiadi

The post Medsos Pemerintah Tidak Harus Balapan Kejar Viral appeared first on SuaraBaru.id.