Para pengawas pemilu di Jawa Tengah melakukan pengawasan guna memastikan distribusi logistik yang dilakukan penyelenggara teknis pemilu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyampaikan, pihaknya mengingatkan kepada KPU Jawa Tengah dan jajarannya agar profesional dalam distribusi logistik. Salah satu yang harus diantisipasi dalam distribusi logistik adalah terkait musim cuaca.

“Saat ini sedang musim hujan, maka KPU Jawa Tengah dan jajarannya harus benar-benar mengantisipasi. Jangan sampai ada perlengkapan pemilu yang terkena hujan atau banjir karena berpotensi akan rusak dan tak dapat digunakan,” kata Rofiuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2024).

Bawaslu Jawa Tengah juga mengimbau kepada KPU Jawa Tengah dan jajaran agar distribusi logistik benar-benar tepat waktu, tepat jenis, tempat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

“Harus diantisipasi, jangan ada logistik pemilu yang tak tepat sasaran dalam bentuk adanya kekurangan logistik. Misalnya, surat suara kurang atau surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil),” sambungnya.

Dikatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendirian TPS. “TPS dapat dibuat di ruang tertutup atau terbuka, tapi dipertimbangkan juga dengan kondisi cuaca. TPS tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat,” terangnya.

“TPS harus sudah selesai paling lambat satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara, serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih (terutama disabilitas dan kelompok rentan),” imbuhnya.

Dalam pengawasan logistik pemilu, Bawaslu Jawa Tengah melibatkan seluruh jajaran, dari Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa hingga Pengawas TPS.

Untuk perlengkapan pemungutan suara terdiri dari berbagai jenis, misalnya kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan (paku untuk mencoblos, bantalan/alas coblos dan meja dan TPS.

Ada juga dukungan perlengkapan lainnya, misalnya sampul kertas, tanda pengenal KPPS sebanyak tujuh buah, petugas ketertiban TPS dua orang, dan saksi beserta tali pengikat, karet pengikat surat suara, lem (perekat), kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol dan lainnya.

Bawaslu Jawa Tengah berharap, publik juga ikut berpartisipasi mengawasi logistik pemilu. Sebab, logistik pemilu sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, terutama di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Ning S

The post Masa Tenang Jelang Pencoblosan, Pengawas Pemilu di Jateng Awasi Distribusi Logistik ke TPS appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu dari beberapa titik adanya sampah APK di Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Demak. Sampah APK itu hasil dari penertiban APK yang tertempel di pohon-pohon di tepi Pantura Semarang-Demak.

Temuan di lapangan, Senin 12 Februari 2023, tidak semua sampah APK di Pantura Semarang-Demak diletakkan di tempat yang seharusnya yakni tempat pembuangan akhir (TPA). Namun hanya dibiarkan berserakan di bawah pohon.

Namun demikian secara keseluruhan, Pantura Semarang-Demak tampak bersih karena mayoritas APK yang tertempel di pohon sudah dilepas.

Meski demikian masih banyak kerangka APK yang memakai bambu masih tertempel di pohon atau pembatas-pembatas jalan. Di mana hanya diambil gambar caleg, capres/cawapres, bendera partai dan lainnya.

“Sudah lebih bersih untuk vandalisme flyer atau baliho yang dipaku di pohon. Tapi seharusnya itu sudah dicopot sejak dahulu karena sudah melanggar aturan pemasangan APK,” kata Nur salah seorang warga yang sering melintasi Jalur Pantura Semarang-Demak.

APS Raksasa

Sementara itu, di jalur Pantura Semarang-Demak masih ada beberapa bendera partai besar yang berkibar di atas pohon.

Bahkan ada pula bendera partai raksasa yang tampak gambar ketua partai. Di mana ketua umum partai tersebut juga menjadi salah satu Calon Presiden.

Beberapa bendera partai tersebut terpasang di atas jembatan penyeberangan yang ada di Jalur Pantura Semarang-Demak tersebut.

Diaz Aza

The post Sudah Masuk Hari Tenang, Masa Tenang, APK Berserakan di Tepi Pantura Semarang-Demak, APS dan APK Raksasa Masih Bertebarakan di Pantura Semarang-Demak appeared first on SuaraBaru.id.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pemerintah Kota Tegal dan instansi terkait mulai melakukan penertiban APK di wilayah empat kecamatan se-Kota Tegal. Penertiban APK tersebut mulai dilaksanakan, Minggu (11/2/2024) yang diawali dengan Apel Penertiban APK dan APS Pemilu Tahun 2024 di Kota Tegal bertempat di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal.

Dalam kesempatan itu, Walikota Tegal, H Dedy Yon Supriyono sebagai Pembina Apel dengan peserta Satpol PP, Dishub, Bawaslu dan Panwascam Kota Tegal. Mereka kemudian dibagi kedalam empat tim untuk masing-masing kecamatan untuk melaksanakan penertiban APK dan APS.

Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid menyampaikan masa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Aturan itu terdapat pada Pasal 1 angka 10 PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi: Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu,” ujar Fauzan Hamid.

Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono dalam amanatnya menyampaikan himbauan kepada para peserta pemilu untuk menurunkan dan mencopot alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi pemilu tahun 2024 di Kota Tegal, yang dipasang di berbagai sudut-sudut Kota Tegal.

“Mulai dari gang, jalan kecil, jalan biasa maupun jalan besar atau protokol, jika belum, maka Pemerintah Kota Tegal terpaksa akan menertibkan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi Pemilu 2024. Saya berharap Kota Tegal sudah bersih secepatnya dari alat peraga kampanye dan sosialisasi pemilu,” ujar Walikota Tegal.

Dedy Yon berpesan kepada personil dan tim yang terlibat dalam penertiban APK dan APS untuk bekerja sesuai arahan dan aturan yang telah ditetapkan Bawaslu. Sebab, menurutnya ini ada di bawah kewenangan Bawaslu. Selain itu, ia menekankan agar petugas tetap dapat bijaksana dan tidak emosional dalam melaksanakan tugas penertiban APK dan APS.

“Petugas bertindaklah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bawaslu Kota Tegal, tidak kurang dan tidak lebih. Lakukanlah penertiban tersebut sesuai dengan arahan dan perintah yang diberikan oleh Bawaslu dan jajaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dan permasalahan di kemudian hari,” pungkas Wali Kota.

Sutrisno

The post Masa Tenang, APK dan APS Mulai Ditertibkan appeared first on SuaraBaru.id.

Penertiban ini dilaksanakan Bawaslu Grobogan bersinergi dengan stakeholder terkait seperti KPU Grobogan, Satpol PP, Dinas PUPR Grobogan, TNI, Polri, PLN dan Panwascam Purwodadi.

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ini dipimpin langsung Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti yang didampingi anggota Bawaslu Grobogan yang lainnya.

BACA JUGA : Cuaca Buruk Paksa KMC Express Bahari Balik Arah

Lokasi penertiban yang dilaksanakan yakni di jalan-jalan protokol hingga pemukiman. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti, yakni ke wilayah tengah Kota Purwodadi, seperti di Jalan S. Parman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bhayangkara, Jalan DI Panjaitan, Jalan Hayam Wuruk, Bundaran Simpang Lima Purwodadi dan juga jalan R Suprapto.

Berangkat dari Kantor Bawaslu Grobogan, rombongan menuju ke arah Jalan S. Parman, tepatnya di depan Segitiga Emas Purwodadi. Personel Panwascam melakukan penertiban reklame yang memasang gambar calon legislatif DPR RI.

Reklame yang berada di ketinggian tersebut terpaksa dicopot dengan menggunakan alat berat dari DPUPR Grobogan.

Kegiatan berlanjut ke Jembatan Sungai Lusi antara Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Grobogan. Di pinggiran jembatan ini, petugas melakukan penertiban bendera parpol yang terpasang di sepanjang jalur tersebut.

Petugas PLN ULP Purwodadi juga turut membantu mencopot tiang bendera berbahan bambu yang dipergunakan untuk memasang bendera parpol tersebut. Hal itu dikarenakan di sepanjang Jembatan Sungai Lusi ini ada aliran kabel listrik.

Kegiatan penertiban berlanjut di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti langsung meminta anggotanya mencopot bendera Parpol yang terpasang di depan rumah warga.

Hal yang sama penertiban APK dilakukan oleh Panwas Kelurahan Purwodadi di lokasi pemukiman di wilayah Kota Purwodadi.

18 Titik Lokasi

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti, mengatakan kegiatan penertiban alat peraga kampanye dilakukan sebab saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah masuk pada masa tenang.

Penertiban APK ini dilakukan mulai Minggu 11 Februari 2024 hingga menjelang hari H pelaksanaan Pemilu yakni pada Selasa 13 Februari 2024.

“Hari ini Bawaslu Grobogan bersama para stakeholder melakukan penertiban alat peraga kampanye secara serentak. Untuk wilayah Kota Purwodadi ini banyak sekali alat peraga kampanye. Namun, untuk yang reklame dan kita harus memerlukan bantuan alat berat ini ada 18 titik lokasi. Itu untuk yang di Kota Purwodadi saja, belum yang lainnya,” jelas Fitria Nita Witanti.

Fitria Nita Witanti mengatakan beberapa titik reklame yang terpasang atribut kampanye tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti di Jalan S Parman, Jalan Gajahmada, Bundaran Simpang Lima Purwodadi, dan Jalan A. Yani.

Perempuan yang akrab disapa Fitria ini mengatakan, maksimal penertiban dilakukan pada satu hari menjelang Pemilu 2024 digelar. Namun, dirinya berharap penertiban APK bisa dilakukan satu hari full selesai.

“Penertiban APK ini maksimal sampai satu hari menjelang Pemilu 2024, tepatnya pada Selasa 13 Februari 2024 ini. Akan tetapi, kami dari Bawaslu Grobogan berharap, pembersihan APK di Kabupaten Grobogan bisa selesai hari ini juga,” ungkap Fitria.

Pihaknya menjelaskan, seluruh APK yang berhasil ditertibkan ini akan diserahkan ke Bawaslu Grobogan untuk dilakukan rekapitulasi.

BACA JUGA : Pemkab Kudus dan PWNU Jateng Dorong Pengusulan Gelar Pahlawan untuk KH Raden Asnawi

Berikan Imbauan

Menjelang Pemilu 2024 ini, Fitria Nita Witanti berharap para parpol peserta pemilu untuk tetap taat regulasi yang ada menjelang hari H pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Sementara kepada masyarakat Kabupaten Grobogan, Fitria berharap seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dengan datang ke TPS.

“Selama menjelang Pemilu 2024, kami minta untuk para parpol mentaati regulasi yang ada. Kemudian, untuk masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih agar datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian, untuk penyelenggara Pemilu, agar melakukan tugasnya secara professional,” harap Fitria.

TYA WIEDYA

The post Bawaslu Grobogan Gelar Penertiban Alat Peraga Kampanye Tiga Hari Menjelang Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Komisioner KPID Jateng Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Sonakha Yuda dalam kegiatan Rakor dan Konsolidasi Peserta Pemilu dan Stakeholder di Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi, Sabtu (10/2/2024).

Hingga saat ini, kata Sonakha, dalam pengawasan KPID Jawa Tengah, hasilnya nihil pelanggaran yang terjadi di media cetak, elektronik, maupun media sosial. “Hanya satu saja yang terjadi yakni di Kabupaten Purworejo, terkait dengan akun media sosial yang terdaftar di KPU,” ujar Sonakha.

Di Kabupaten Purworejo, tambahnya, ada yag terkait dengan penggunaan akun media sosial yang terdaftar di KPU, tetapi itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman.

Pada masa tenang menjelang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu-Selasa, 11-13 Februari 2024 ini, KPID Jawa Tengah berharap seluruh media, baik cetak atau elektronik bersih dari hal yang berkaitan dengan kampanye.

Baca juga Bawaslu Grobogan Catat Satu Pelanggaran Pidana Pemilu dan Dua Pelanggaran Administratif Selama Kampanye

“Kalau untuk media mainstream di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah cukup aman untuk siaran-siaran,” ujar Sonakha.

Tugas KPID

Dalam tugasnya, KPID Jawa Tengah mengawasi lembaga penyiaran yang berbasis frekuensi. Sementara untuk media sosial hanya ter-cover dengan Undang-Undang. Dengan artian, ketika ada aduan dari masyarakat, maka kepolisian yang akan menindaklanjutinya.

“Masalahnya, setiap orang itu bisa buat banyak akun. Jadi setiap satu sudah take down, maka akan buat lagi dan seterusnya,” ujar Sonakha.

Sonakha mengatakan, akun-akun yang terdaftar di KPID Jawa Tengah justru cenderung lebih mudah untuk pengawasannya.

Tya Wiedya

The post KPID Jawa Tengah: Seluruh Media Diharap Bersih dari Siaran Berbau Kampanye pada Masa Tenang appeared first on SuaraBaru.id.

“Karena pada masa tenang selama tiga hari, kita harus memastikan tidak ada kampanye, tidak ada politik uang dan yang paling penting adalah memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,” kata Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid ST di hadapan peserta Apel Siaga Panwas se-Kota Tegal di Gedung Serbaguna Jalan Setiabudi Kota Tegal, Minggu (4/2/2024).

Fauzan menyampaikan, pasca tahapan masa tenang merupakan titik akhir tahapan krusial pemilu yaitu tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulası hasil penghitungan suara. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian, kesabaran dan pengetahuan regulasi yang komprehensif untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik dan demokratis.

Tepat pada 4 Februari 2024 Bawaslu Kota Tegal Kembali menegaskan untuk tetap komitmen melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dengan sungguh-sungguh, penuh kedisiplinan dan rasa tanggungjawab tinggi. Demi berlangsungnya penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis dan damai di Kota Tegal

“Dalam proses pelaksanaan Pemilu selama ini, masih ditemukan adanya kelemahan dari berbagai sisi baik darı teknis maupun aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan,” ujar Fauzan.

Menjadi pengawas pemilu harus siap untuk mengawal demokrası. “Kita harus bisa pastikan semua pengawas Pemilu memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi Pemilu 2024. Terus tingkatkan koordinasi antar pengawas di semua tingkatan, untuk memastikan bahwa seluruh informasi dan pengalaman kerja tersampaikan dengan baik dan efisien,” tegasnya.

Bawaslu Kota Tegal kata Fauzan dalam melakukan kerja-kerja pengawasan selalu mengedepankan tindakan pencegahan, artinya bahwa agar pelanggaran dan sengketa Pemilu tidak perlu terjadi. Namun dalam hal pelanggaran sudah terjadi kewenangan Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa menjadi satu-satunya cara dalam mengembalikan proses Pemilu agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dan peserta pemilu, serta menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. “Bawaslu menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga integritas Pemilu tidak hanya bertumpu pada jajaran pengawas saja, namun karena adanya kontribusi peran dari para peserta Pemilu, pemilih dan masyarakat umum untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, bermartabat, jujur, adil, dan berkualitas,” ujarnya

Fauzan berharap kepada seluruh jajaran pengawas pemilu se-Kota Tegal, jangan berhenti untuk melakukan konsolidasi di internal dan bangun komunikasi ke pihak luar dengan baik, dan yang tak kalah pentingnya jangan takut dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas. “Karena kita melaksanakan perintah berdasarkan undang-undang,” ucapnya.

“Saya yakin ke depan, hingga berakhirnya Pemilu serentak Tahun 2024 nanti kita semua memiliki kepentingan yang sama yaitu menjaga Kota Tegal agar terus aman dan damai.

Mungkin ini sangat tidak mudah bagi kita semua, tetapi dengan mewarisi semangat juang, insya Allah keberkahan akan menghampiri kita semua dan akan memperoleh hasil yang sukses dalam Pemilu 2024,” tutup Fauzan.

Sutrisno

The post Bawaslu Kota Tegal Waspadai Aktivitas pada Masa Tenang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 19 kecamatan, Minggu (6/12/2020). Meski cuaca tengah hujan, namun hal tersebut tidak menghalangi kegiatan penertiban APK ini.

Pelaksanaan penertiban APK tersebut seperti yang terlihat saat para petugas melepas spanduk dan baliho yang terpasang di sepanjang jalan Semarang-Purwodadi. Tepatnya di Desa Pulorejo dan Putat, Kecamatan Purwodadi.

Dalam penertiban APK yang dipimpin Sakta Abaway Sakan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubla Bawaslu Grobogan, ada empat alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho bergambar pasangan calon yang langsung dilepas. Menurut dia, penertiban alat peraga kampanye dilakukan sebab sesuai dengan prinsip di masa tenang tidak boleh kampanye dan tidak boleh ada alat peraga kampanye.

“Hari ini, kita melakukan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang. Prinsipnya di masa tenang tidak boleh kampanye, dan tidak boleh ada alat peraga kampanye. Hari ini kita laksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga di wilayah Grobogan ini bersih dari alat peraga kampanye dan tidak ada lagi kampanye,” kata Sakta.

Total APK se-Kabupaten Grobogan yang sudah dilepas ada tiga bilboard, 80-an baliho dan 200-an spanduk serta 200-an umbul-umbul. “Harapannya, seluruh alat peraga kampanye ini bersih, terutama yang berada di dekat TPS,” jelas Sakta.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti. Menurut dia, pada masa tenang ini, alat peraga kampanye tidak boleh dipasang, serta kampanye juga tidak boleh dilakukan.

“Dalam masa tenang ini artinya tidak ada lagi alat peraga kampanye yang dipasang, serta kegiatan atau aktivitras kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di masa tenang ini,” jelas Fitria, sapaan akrabnya.

Siap Mengawasi

Fitria juga memaparkan, pihaknya terus melaksanakan pengawasan di masa tenang ini hingga pelaksanaan Pemilukada Grobogan, 9 Desember 2020. Menurut dia, dalam pelaksanaan pengawasannya nanti juga tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Yang pasti, Bawaslu Grobogan akan melakukan pengawasan secara melekat selama masa tenang hingga pelaksanaan Pemilukada nanti. Dalam pelaksanananya nanti, Bawaslu Grobogan juga tetap akan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Di samping itu, nantinya Bawaslu Grobogan juga melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan ini, baik pengawasan terhadap penyelenggara maupun masyarakat pemilihnya. “Harapannya, dalam pelaksanaan Pilkada nanti, penyelenggara sehat, pemilih sehat, pilkada sehat dan berkualitas serta tidak terjadi kendala apapun,” pungkasnya.

Hana Eswe-trs

The post Dalam Hujan Bawaslu Grobogan Copoti Alat Peraga Kampanye appeared first on SuaraBaru.id.