DINAMIKA geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz, menjadi pengingat bahwa pasokan energi global sangat bergantung pada stabilitas politik kawasan tertentu. Gangguan pada jalur tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Negara-negara di dunia dituntut untuk berinovasi dalam mengelola konsumsi energi secara efisien guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi dampak krisis global.

Indonesia menghadapi dilema klasik: di satu sisi membutuhkan energi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Di sinilah hukum memainkan peran krusial, tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara progresif dalam meningkatkan efisiensi energi di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang lebih adaptif dan transformatif dapat menjawab tantangan zaman.

Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup memadai dalam bidang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa, energi harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan kerangka operasional yang lebih konkret, khususnya dalam hal kewajiban manajemen energi bagi pengguna energi besar. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar eksploitasi energi menuju konservasi energi.

Namun, dalam perspektif hukum progresif, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus hidup, responsif, dan mampu mengikuti dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi energi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Artinya, regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang terdampak oleh kebijakan energi.

Dalam praktiknya, implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak regulasi yang telah dibuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri.

Dari perspektif hukum progresif, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formalistik. Penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kultural dan struktural. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial.

* * * * *

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti edukasi publik berbasis komunitas, insentif berbasis kinerja energi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Industri juga harus didorong untuk tidak sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi dalam efisiensi energi. Dalam konteks ini, konsep corporate social responsibility harus diperluas menjadi corporate energy responsibility.

Sementara itu, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Perubahan perilaku konsumsi energi hanya dapat terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Pendekatan hukum konvensional sering kali menitikberatkan pada sanksi sebagai alat utama penegakan hukum. Namun, dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif.

Sanksi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan adil. Sanksi yang terlalu represif justru dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera.

Sebaliknya, insentif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menerapkan efisiensi energi.

Dalam kerangka hukum progresif, insentif tidak hanya dilihat sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan.

Tantangan utama dalam implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia adalah, masih dominannya paradigma hukum positivistik yang cenderung kaku dan formalistik. Pendekatan ini sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan energi yang bersifat multidimensional.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan energi. Banyak program efisiensi energi yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi hukum. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.

* * * * *

Perkembangan teknologi digital, energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi.

Hukum harus mampu menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks ini, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan terobosan hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa, hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aturan tertulis. Dalam konteks efisiensi energi, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari compliance-based approach menuju transformation-based approach.

Artinya, hukum tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi energi. Negara harus berani keluar dari pendekatan administratif menuju pendekatan inovatif.

Beberapa langkah progresif yang dapat dilakukan antara lain, mendorong regulasi berbasis hasil (outcome-based regulation), bukan hanya prosedur, mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan transportasi, dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam efisiensi energi.

Pendekatan ini juga menuntut adanya keberpihakan terhadap generasi masa depan. Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan saat ini, tetapi juga tentang keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen transformasi yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan energi yang lebih efisien.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum harus mampu menjadi motor perubahan, bukan sekadar penjaga status quo.

Keberhasilan efisiensi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menjadi faktor penting. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi konsumsi energi.

Dalam hal ini, penggunaan sepeda onthel justru memiliki nilai lebih dibandingkan sepeda listrik, terutama jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus yang aman, kondisi lalu lintas yang tertib, serta mempertimbangkan faktor topografi dan usia pengguna.

Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan hukum yang progresif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Semarang) —

The post Mengejawantahkan Hukum untuk Meningkatkan Efisiensi Energi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terlihat, dari kelancaran arus lalin baik dari arah Barat maupun Timur, pada Kamis (18/2/2026).

Kasatlantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani, melakukan pengaturan dan imbauan kepada para pengendara, untuk mengalihkan perjalanannya menuju ke jalur alternatif, Kemiri-Jeketro-Truko-Wolo.

BACA JUGA: Manteb Abdul Ghoni Pimpin Pengkab Pertina Wonosobo

Dia menegaskan kepada para pengemudi kendaraan sumbu tiga keatas, untuk tidak melintas di jalur alternatif. Hari ini, petugas dari Satlantas Polres Grobogan, melakukan pengaturan arus lalu lintas, baik dari arah Barat maupun dari arah Timur.

”Seperti yang kita lihat hari ini, kami melakukan pengalihan untuk kendaraan kecil dari arah Barat, menuju ke jalur alternatif Kemiri-Jeketro-Truko-Wolo-Penawangan,” jelas AKP Kumala, dalam keterangannya.

Menurut dia, setelah dilakukan pemantauan sekaligus pengaturan lalint di jalur alternatif atau jalan utama, arus lalu lintas menjadi lancar.

BACA JUGA: Ramadan, Momen Terbaik Perkuat Nilai-Nilai Spiritual dan Membangun Kesadaran Diri Warga Binaan

”Tadi kami melakukan patroli dan pemantauan arus lalu lintas, baik dari arah Barat ke Timur maupun sebaliknya. Sampai sekarang sudah aman terkendali. Kendaraan sumbu tiga keatas, kita alihkan menuju kearah Kabupaten Demak,” ungkap Kasatlantas.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan kecil, untuk mematuhi instruksi yang disampaikan Satlantas Polres Grobogan, yakni menggunakan jalur alternatif, baik dari arah Semarang maupun dari arah Purwodadi.

”Kami juga mengimbau kepada masyarakat, untuk tetap memperhatikan keselamatan dan berhati-hati di jalan saat mengemudi. Jangan lupa utamakan keselamatan berlalulintas,” tegasnya.

BACA JUGA: Angkatan Ke-6 Diwisuda, 167 Sarjana Fikih Ma’had Aly Al Mubarok Wonosobo Siap Turun Jadi Dai Ramadan

Untuk membantu kelancaran arus lalin selama pengerjaan jalan di jalur Semarang-Purwodadi, tepatnya di antara Desa Pilangwetan (Demak) dan Desa Tinanding (Grobogan), Satlantas Polres Grobogan, akan melakukan inovasi dengan membuat barcode, guna membantu memudahkan pengemudi mencari jalan alternatif.

”Nantinya dengan barcode ini, akan memudahkan para pengguna jalan untuk bisa menggunakan jalur alternatif, baik itu selama pengerjaan jalan yang berada di sekitar lokasi jebolnya Tanggul Sungai Tuntang, maupun bisa dipergunakan pada saat arus mudik dan balik Lebaran nanti,” jelas AKP Kumala.

Tidak hanya itu, Kasatlantas juga akan menambahkan papan imbauan kepada para pengendara, agar tidak melintas di jalan utama, selama pengerjaan jalur di wilayah itu.

Dia menyebut, akan melakukan penambahan banner imbauan kepada pengendara kendaraan sumbu tiga keatas maupun kendaraan kecil, seperti di Pertigaan Bugel maupun di jalan alternatif Penawangan-Jeketro.

Tya Widya

The post Arus Lalin Usai Tanggul Jebol Terkendali, Satlantas Polres Grobogan Arahkan ke Jalur Alternatif appeared first on SuaraBaru.id.

Insiden ini terjadi pukul 15.50 WIB. Dalam kecelakaan itu, melibatkan tiga kendaraan dan mengakibatkan tujuh orang mengalami luka ringan.

Kecelakaan bermula ketika Slamet Prihatin (42), warga Sambirejo, mengemudikan mobil Daihatsu Charade bernomor polisi W 1369 NK, dari arah Wirosari menuju rumahnya.

BACA JUGA: Penjualan Tiket Babak Kualifikasi Piala Asia U23 2026 Dijual via Online

Sesampainya di lokasi kejadian, dia bermaksud berbelok ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju Toyota Kijang LGX K-2318-KP, yang dikemudikan Ali Rosidi Sofyan (45), dengan enam penumpang.

Akibatnya, benturan pun tidak terhindarkan, karena jarak kedua mobil terlalu dekat. Mobil Kijang terpental ke utara sejauh enam meter, hingga masuk parit. Sedangkan Daihatsu Charade oleng dan berputar tak terkendali.

Pada saat bersamaan, truk towing bernopol L 8928 UM yang dikemudikan Moch Romi Al Aziz (29), warga Surabaya, melaju dari arah Purwodadi. Karena jarak juga sudah terlalu dekat, truk menabrak bagian belakang Daihatsu Charade.

BACA JUGA: Kesetiaan pada NKRI Merupakan Konsesus Pendiri Bangsa

Dari kejadian itu, tujuh orang mengalami luka ringan. Korban antara lain, pengemudi Daihatsu Charade Slamet Prihatin yang mengalami patah tulang kaki kanan, luka robek di tumit kiri, dan harus dirawat di RS Yakkum Purwodadi.

Seorang balita, Ravindra Kenza Riang Angkasa Vio (1), mengalami luka di kepala dan juga dirawat di rumah sakit yang sama.

Selain itu, korban lainnya Vitria Yuni Eka Wijayanti (34), Rafandra Filbert Kenzie Alif Vio (12), Rasendrya Kenzo Adhyastha Valent Vio (12), Mahmudi (66), dan Slamet Haryati (57), mendapatkan perawatan jalan.

BACA JUGA: Sekjen Partai Demokrat Kunjungi Unissula

Saat ini, Unit Laka Lantas Polres Grobogan langsung mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 20 juta.

Kasatlantas Polres Grobogan, AKP Mohamad Bimo Seno, melalui Kanit Gakkum Iptu Eko Arie menjelaskan, petugas bergerak cepat mengevakuasi korban.

”Korban segera dibawa menggunakan ambulans Dinas Kesehatan ke RS Yakkum Purwodadi. Saat ini, seluruh kendaraan sudah kami amankan untuk proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Tya Widya

The post Tabrakan Beruntun di Sambirejo Wirosari Grobogan Libatkan Tiga Kendaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Penyebab utama kemacetan ini adalah, aksi mogok ratusan sopir truk yang menentang kebijakan Over Dimensi Over Loading (ODOL).

Para sopir menghentikan kendaraan mereka selama berjam-jam, sebagai bentuk protes. Beberapa di antaranya, sengaja memarkirkan truk dalam posisi melintang di tengah jalan, membuat arus lalu lintas tidak bergerak sama sekali. Hanya sepeda motor yang masih bisa melintasi jalan itu.

BACA JUGA: Rektor Universitas Alazhar Kairo Kunjungi RSIGM Sultan Agung

Kendaraan roda empat dari kedua arah, baik dari Purwodadi menuju Semarang maupun sebaliknya, terpaksa berhenti total. Aksi blokade ini menuai perhatian warga dan pengguna jalan yang terjebak macet hingga berjam-jam.

Ratusan sopir berharap, pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ODOL yang dinilai merugikan mereka.

Salah satu sopir, Ompong, memarkirkan truknya melintang tepat di tengah jalan, sebagai bentuk desakan, agar pemerintah turun tangan dan berdialog langsung dengan para pengemudi.

BACA JUGA: Polres Kebumen Bangun Gedung Pelayanan SKCK

”Kalau mereka tidak turun dan menemui kami, berarti buta dan tuli,” jelas sopir truk yang bernama asli Pujiyanto itu.

Ompong mengaku tidak terikat dalam organisasi sopir manapun. Namun dia memilih bergabung dalam aksi ini, sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan sesama sopir, yang merasa terbebani aturan ODOL.

Sementara itu, Koordinator aksi mogok, Purwono menyebutkan, para sopir akan melanjutkan aksi mereka selama tiga hari ke depan. Dia menyatakan, kebijakan ODOL sangat menyulitkan para pengemudi truk, dalam menjalankan pekerjaan mereka.

BACA JUGA: Tumbuhkan Ekonomi Daerah, Sekda Jateng Dorong Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Desa

”Karena kebijakan atau aturan ODOL sangat memberatkan kami para supir truk,” tegasnya ketika di lokasi aksi.

Menurut Purwono, aturan yang dibuat pemerintah seharusnya tidak hanya bersifat larangan dan sanksi pidana. Dia berharap, kebijakan itu mempertimbangkan juga nasib para sopir di lapangan.

”Jangan hanya tindakan, apalagi sampai dipenjara. Perhatikan juga kami. Jika sesuai ODOL jelas kami tidak bisa makan, tahu sendiri kan banyak pungli di jalanan,” ungkap Purwono.

Tya Wiedya

The post Aksi Mogok Sopir Truk Sempat Lumpuhkan Jalan Purwodadi–Semarang, Tuntut Revisi Aturan ODOL appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya, Satgas Operasi Patuh Candi 2024 menyambangi DP Mall Semarang menemui para pengunjung untuk mensosialisasikan tertib berlalulintas.

Kasatgas Humas Operasi Patuh Candi 2024, AKBP Eko Kurniawan menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kita berikan edukasi terkait jenis-jenis pelanggaran yang menjadi prioritas Operasi Patuh Candi 2024, agar masyarakat semakin paham dan berhati-hati,” jelasnya.

Dalam kegiatan pihaknya menggandeng Bapenda dan Jasaraharja, dengan membagi brosur tentang program Samsat Jawa Tengah yang sedang berlangsung dan melakukan imbauan kepada masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotor untuk dapat memanfaatkan program tersebut.

Terpisah, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi memberi pernyataan terkait kegiatan Operasi Patuh Candi 2024.

“Dengan sosialisasi di tempat umum seperti Mall dan Simpang Lima, kami harap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka pentingnya tertib berlalu lintas,” jelas Luthfi.

“Kami ada di sini untuk memberikan dukungan, informasi, dan solusi agar semua pengguna jalan bisa merasa aman dan nyaman. Dengan mendatangi masyarakat langsung di tempat-tempat umum, kami ingin menunjukkan bahwa kami peduli dan siap membantu,” tandas Luthfi.

Ning S

The post Edukasi di Mall, Kapolda Jateng: Bentuk Kepedulian Keselamatan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid membenarkan bahwa, kondisi lalu lintas di Kota Pekalongan selama arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 2024 terbilang ramai lancar dan kondusif. Hal ini lantaran adanya exit Tol Setono yang memudahkan pemudik memanfaatkan jalan tol, selain melintas di jalur pantura.

“Angka kecelakaan belum ada, kemarin pada saat arus balik hanya terjadi di ruas jalan tol Batang atas insiden kecelakaan tunggal bus yang menewaskan 8 orang penumpang,” ucap Mas Aaf, sapaan akrabnya, Kamis (18/4/2024).

Ditambahkan Kepala Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinhub Kota Pekalongan, Endang Kostaman, keberhasilan pengamanan arus lalu lintas ini tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik semua pihak baik jajaran Pemkot Pekalongan, Kodim 0710 Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan organisasi masyarakat yang sudah turut serta membantu mengamankan arus lalu lintas selama Libur Lebaran tahun ini.

Menurutnya, terkait angkutan lebaran tahun ini terbilang kondusif walaupun ada kebijakan One Way, dimana beberapa kendaraan ada yang melintas ke jalur pantura di sepanjang ruas Kota Pekalongan.

“Yang seharusnya diprediksi arus balik lebih ramai dari arah Timur, namun dua tahun pasca Covid-19 dan pemberlakuan one way di tol fenomenanya berubah. Kendati demikian, secara prinsip, arus lalu lintas di Kota Pekalongan masih lancar terkendali, aman, kondusif, dan minim kecelakaan,” ungkap Endang.

Endang menyebutkan, jumlah kendaraan yang melintas di Kota Pekalongan pada arus mudik dan balik lebaran rata-rata per harinya mencapai 30 ribu hingga 40 ribu kendaraan baik sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bus,  pick up dan truk. Dimana, pada puncak arus mudik lebaran dari arah Jakarta ke Semarang yang terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau H-4 terjadi kelonjakan kendaraan dari sehari sebelumnya 34.659 menjadi 48.710 kendaraan, sementara untuk arus balik, peningkatan volume kendaraan terjadi pada H+2 dan H+3 lebaran atau tanggal 13 dan 14 April 2024 mencapai 43.608 kendaraan dan 47.933 kendaraan.

Pihaknya menilai, memang ada titik kemacetan baru yang menjadi pusat perhatian petugas pengamanan, yakni di Jalan Urip Sumoharjo ( Depan Transmart Pekalongan) disamping di sepanjang ruas jalan sekitar Monumen dan Alun-Alun Pekalongan.

“Mengatasi hal tersebut, Dishub sudah menempatkan 1 pos tambahan di Jalan Urip Sumoharjo. Ini menjadi evaluasi untuk fokus pengendalian di ruas jalan tersebut. Mayoritas kendaraan yang melintas pada angkutan lebaran tahun ini didominasi kendaraan roda 4, sebab untuk roda 2 sudah diantisipasi dengan adanya Program Mudik Gratis menggunakan bus maupun kapal yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Arus Lalin Kota Pekalongan Selama Libur Lebaran 2024 Terkendali appeared first on SuaraBaru.id.

Kasatlantas Polres Batang AKP Wigiyadi menyampaikan, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, sistem satu arah mulai diberlakukan pada 5 April pukul 14.00 WIB hingga 7 April pukul 24.00 WIB. Mulai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai KM 414 jalan tol Batang Semarang.

“Sistem satu arah diberlakukan dari Tol Cikampek sampai Kalikangkung. Jalur Pantura pasti kena dampaknya karena akan dilewati kendaraan yang akan menuju ke arah barat,” ungkapnya, saat ditemui di Mako Satlantas Polres Batang, Kabupaten Batang, Selasa (26/3/2024).

Satlantas juga menyiagakan tim urai untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan waktu-waktu tertentu. “Biasanya menjelang buka puasa, jelang Magrib dan saat sahur pasti berhenti. Maka kami siagakan 30 personel yang disebar di Tol dan Pantura,” jelasnya.

Keberadaan mereka sangat penting, karena saat jalur Tol diberlakukan sistem satu arah, tentu kepadatan terjadi di Pantura.

“Untuk menghindari kemacetan di Pantura, pengendara kami arahkan ke Jalan Dr Cipto – Polres Batang – Jalan Dr Wahidin hingga Dr Sutomo (RSU Kalisari),” terangnya.

Sistem tersebut bertujuan agar arus lalin di Pantura tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan, atau penumpukan kendaraan.

Nur Muktiadi

The post Satlantas Polres Batang Persiapkan Rekayasa Lalu Lintas appeared first on SuaraBaru.id.

Ia menyebut, sejumlah hal-hal negatif yang melanggar hukum khususnya undang-undang lalu lintas, sering ditemui pada saat warga masyarakat melakukan aktivitas ngabuburit.

“Seharusnya masyarakat mengisi ngabuburit dengan kegiatan positif seperti beribadah, berbelanja untuk persiapan berbuka dan sahur atau jalan-jalan bersama keluarga. Namun jangan ada yang mengisinya dengan kegiatan yang melanggar aturan lalu lintas,” kata Satake, Rabu (13/3/2024).

Berdasar pengamatan, ujarnya, pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan di lapangan antara lain penggunaan kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, kebut-kebutan dan balap liar.

“Hal-hal di atas melanggar hukum, meresahkan warga dan tidak sesuai dengan nuansa bulan puasa yang seharusnya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah,” ungkapnya.

Dirinya berharap aksi-aksi yang meresahkan masyarakat tersebut segera ditinggalkan sehingga kekhusyukan bulan puasa tetap terjaga. Penggunaan knalpot brong, kebut-kebutan dan balap liar berpotensi menimbulkan keributan antar warga dan membahayakan jiwa.

Satake menegaskan, jajaran Polda Jawa Tengah akan meningkatkan patroli pengamanan sekaligus penindakan.

“Kegiatan operasi keselamatan candi juga menyasar pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bulan ramadan. Sedangkan patroli lingkungan serta penindakan terhadap pelaku balap liar dan kebut-kebutan akan dilakukan pada jam-jam rawan. Selain itu upaya edukasi dilakukan dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta sekolah,” katanya.

Satake juga mengimbau agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan aksi-aksi meresahkan yang terjadi di lingkungan mereka. “Silahkan laporkan ke kantor polisi terdekat agar segera ditindaklanjuti,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Imbau Ngabuburit Tak Diwarnai Aksi Pelanggaran Lalu Lintas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, menyusul adanya sejumlah anak dibawah umur terjaring polisi saat patroli dalam Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024.

“Masih ditemukan anak-anak di bawah umur yang melanggar lalu lintas. Untuk ini kami berupaya kepada orang tua agar anaknya diberikan arahan,” kata Satake, Kamis (7/3/2024).

Menurut Satake, fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sering terjadi di Jawa Tengah. Berdasar data, diketahui pada tahun 2023 terdapat 15.321 anak usia di bawah umur 15 tahun yang tercatat sebagai pelanggar lalu lintas.

Padahal, ungkap Satake, setiap kecelakaan selalu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Untuk itu dia berharap agar orang tua tidak mudah mengijinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. “Melalui operasi keselamatan lalu lintas, kita berupaya menekan kecelakaan lalu lintas, termasuk juga kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak,” tandasnya

Ia menyebut, mengemudi tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan mental, tapi juga skill serta pengetahuan berlalu lintas yang baik. “Jangan mudah memberikan akses kendaraan kepada anak-anak. Secara legal, seseorang baru bisa mendapatkan SIM di usia 17 tahun dan mempunyai KTP,” tandasnya.

Perlu Pelibatan Orang Tua hingga Komunitas

Pemerhati pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Ali Formen, PhD, mengaku turut prihatin terhadap fenomena banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan menjadi pelanggar lalu lintas.

Koordinator Program Studi S1 dan S2 PG PAUD Unnes ini juga prihatin terhadap anak yang menjadi korban kecelakaan.

“Saya melihat faktor di balik semua ini, memang kompleks. Keluarga menjadi salah satunya. Soal keluarga ini, saya melihat, pertama-tama karena faktor keluarga yang permisif. Maksudnya keluarga memang memberikan anak mereka akses kepada alat transportasi bermotor. Jadi kuncinya di permissiveness dan penanaman disiplin dalam keluarga untuk tidak mengijinkan anak mengendarai kendaraan khususnya motor,” kata Ali Formen.

The post Polda Jateng Ungkap Belasan Ribu Pelanggaran Lalu Lintas Dilakukan Anak Dibawah Umur appeared first on SuaraBaru.id.

Jalur fungsional sepanjang 13 Km ini dilewati puluhan ribu mobil yang beroperasi satu arah dari GT Colomadu (Jalan Tol Trans Jawa) menuju Boyolali ataupun wilayah Kartasura dan Klaten serta Yogyakarta  pada 22-31 Desember 2023.

“Untuk volume lalu lintas tertinggi tercatat Minggu, 24 Desember 2023, dengan total 12.517 kendaraan . Jumlah disebut terakhir dengan peningkatan tertinggi ke arah Jogja sebesar 7.966 kendaraan,” kata  Direktur Utama PT JMJ Suchandra Hutabarat, Selasa (2/1).

Selama jalur fungsional dibuka untuk arus mudik, lanjut Suchandra Hutabarat kondisi terpantau aman, terkendali dan pengguna jalan juga cukup tertib dalam berkendara selama melewati jalur fungsional.

Pada periode 01-03 Januari 2024 pukul 06.00-17.00 WIB, jalur fungsional yang sama akan ini beroperasi satu arah dari GT Karanganom menuju GT Banyudono (untuk tujuan Boyolali dan/atau Kartasura) dan GT Karanganom menuju GT Colomadu (untuk tujuan Jalan Tol Trans Jawa).

Serupa dengan periode mudik, untuk pengguna jalan dari Jalan Raya Solo-Semarang yang menuju Jalan Tol Trans Jawa juga dialihkan masuk melalui GT Banyudono untuk meneruskan perjalanan melalui GT Colomadu.

Jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo ini berhasil mengurai kepadatan yang sering terjadi di Tugu Kartasura, Pasar Delanggu. Selain itu juga terhindar dari antrian 10 traffic light sejak dari exit/keluar GT Colomadu menuju Tugu Kartasura sampai dengan Karanganom yang sering terjadi terutama pada periode libur panjang.

PT JMJ optimis jalan tol fungsional ini juga dapat mendukung arus balik para pemudik atau wisatawan yang ingin kembali ke kota asalnya masing-masing. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat selama sepuluh hari pengoperasian jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo , arus lalu lintas lancar, aman dan terkendali.

“Di luar tanggal dan jam pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas menuju dan keluar GT Colomadu kembali normal menggunakan akses eksisting, terangnya.

Antusiasme

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari sejumlah respon positif para pengguna jalan yang disampaikan kepada PT JMJ. Salah satunya dirasakan Arif Hidayanto (29) yang berterima kasih atas dibukanya jalur fungsional ini sehingga dapat menghemat waktu.

“Khususnya dari Desa Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali menuju Karanganom Kabupaten Klaten, hanya memakan waktu 10 menit dari yang semula harus ditempuh selama 30-45 menit. Sangat menghemat waktu” tutur Arif.

Bagus Adji

The post 107 Ribu Mobil Melintasi Jalur Fungsional Jalan Tol Jogja – Solo appeared first on SuaraBaru.id.