Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan perkara nomor 158/Pid.B/2025/PN.Kds yang digelar pada Selasa (20/1/2026). Majelis hakim dipimpin Ketua Majelis Yuli Purnomosidi, dengan hakim anggota Petrus Nico Kristian dan Arini Laksmi Noviyandari.

Dalam amar putusannya, pada intinya majelis hakim menyatakan terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tentang perjudian. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat bulan.

Namun, pidana tersebut tidak dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Majelis hakim menetapkan hukuman penjara diganti dengan pidana kerja sosial selama 60 jam yang dilaksanakan di Balai Desa Karangrowo. Kerja sosial dilakukan selama tiga jam per hari selama 20 hari berturut-turut. Dengan putusan tersebut, terdakwa langsung dikeluarkan dari tahanan.

Majelis hakim menegaskan, apabila terdakwa tidak melaksanakan pidana kerja sosial baik seluruhnya maupun sebagian, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan akan diberlakukan kembali. Atas putusan itu, terdakwa S menyatakan menerima, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan masih pikir-pikir.

Berlakunya KUHP Baru

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyampaikan bahwa penerapan pidana kerja sosial ini sejalan dengan semangat KUHP baru yang mulai berlaku pada 2026. Pemidanaan tidak lagi dimaknai semata sebagai bentuk pembalasan, melainkan diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

The post Anggota DPRD Kudus yang Tersangkut Kasus Perjudian Divonis Pidana Kerja Sosial 60 Jam appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yang terpusat di Kampus Politeknik Pengayoman. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti webinar secara virtual.

Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati bergabung dari Graha Yasonna H Laoly Badiklat Hukum Jateng. Hadir juga sejumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan jajaran Badiklat Hukum Jateng.

Sementara, Pejabat Administrasi dan pegawai Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti webinar dari Aula Kresna Basudewa.

Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiareij selaku narasumber mengambil tema “Paradigma Modern dalam KUHP Baru”. Dalam paparannya, Prof Eddy sapaan akrabnya, menekankan pentingnya adaptasi terhadap paradigma modern yang diusung oleh KUHP baru.

“KUHP baru ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Prof Eddy.

Wamenkum menegaskan, perubahan paradigma dari retributif ke restoratif dalam KUHP Baru merupakan langkah progresif.

KUHP Baru, jelas Prof Eddy, tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman melalui penjara, tetapi lebih mengedepankan pendekatan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan penyelesaian konflik secara lebih manusiawi. Ke depan, sistem peradilan Indonesia akan mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang bersifat universal.

“Tadinya hukum pidana di Indonesia berorientasi pada keadilan retributif. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau Lex Talionis,” sambungnya.

Dengan KUHP Baru, Indonesia akan merubah paradigma hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Wamenkum selanjutnya memaparkan bagaimana konteks tersebut bekerja. Misalnya, keadilan korektif ini adalah punya pelaku kejahatan. Artinya ada sanksi yang tegas, kalau pelaku melanggar sanksi itu akan dijatuhi pidana.

The post Kemenkum Jateng Ikuti Webinar Sosialisasi KUHP Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, menyampaikan, KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia.

“KUHP baru memanfaatkan prinsip hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif,” ujarnya saat membuka kegiatan.

“Pembaruan KUHP juga mengacu pada lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi atau rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi serta modernisasi,” sambung Widodo.

Dikatakan, proses pembentukan KUHP bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak digagas pada tahun 1963, KUHP mengalami transformasi yang matang hingga mencapai titik penting dengan disahkannya pada 6 Desember 2022.

Dalam momen bersejarah tersebut, Indonesia akhirnya memiliki produk hukum buatan bangsa, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. “Sejalan dengan semangat KUHP baru, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat,” tuturnya.

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di 3 Titik appeared first on SuaraBaru.id.

Sistem peradilan Indonesia akan mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang bersifat universal.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiareij saat memberikan Keynote Speech kegiatan Kumham Goes To Campus 2023 di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Jum’at (12/5/2023).

“Tadinya hukum pidana itu berorientasi pada keadilan retributif. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau Lex Talionis. Ini telah merubah paradigma hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif,” jelas Wamenkumham.

Wamenkumham pada kesempatan itu juga memaparkan bagaimana konteks tersebut bekerja. “Keadilan korektif ini adalah kepunyaan pelaku kejahatan. Artinya ada sanksi yang tegas, kalau dia melanggar sanksi itu akan dijatuhi pidana,” terangnya.

“Di sisi lain, ada juga keadilan restoratif. Kalau keadilan kolektif itu punya pelaku, maka keadilan restoratif itu miliknya korban. Artinya bahwa di dalam konsep keadilan restoratif itu bukan pembalasan tapi pemulihan,” sambungnya.

“Jadi kalau keadilan korektif itu punyanya pelaku, keadilan restoratif itu punyanya korban, maka keadilan rehabilitatif itu punya pelaku dan punya korban,” kata Wamenkumham.

“Artinya dia tidak hanya dikoreksi, tidak hanya dihukum, tetapi dia juga direhabilitasi. Demikian juga bagi korban, dia tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabilitasi,” imbuhnya.

Menurut Wamenkumham, hukum yang adil dan hukum yang baik, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan, salah satunya melalui misi Reintegrasi Sosial.

Wamenkumham menegaskan, KUHP baru mengakomodir upaya-upaya restoratif justice. “Sedapat mungkin pidana penjara ini tidak dijatuhkan,” ujarnya.

“Tidak ada lagi sanksi pidana berupa kurungan. Karena misi dari KUHP pidana ini untuk mencegah dijatuhkan pidana penjara dalam waktu singkat,” tambahnya.

Ia menyebut bahwa dalam KUHP Baru keadilan hukum lebih diutamakan. “Apabila dalam mengadili perkara ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan,” katanya memberikan gambaran.

Wamenkumham mengungkapkan, sosialisasi KUHP Baru sangat urgen, untuk memberikan pandangan dan penyamaan persepsi para aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga diisi narasumber lain, diantaranya Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr Dhahana Putra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Pujiyono dan Praktisi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin bersama para Kepala Divisi dan Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang dan Surakarta.

Diketahui, peserta sosialisasi merupakan Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana dan aparat penegak hukum.

Ning S

The post Goes to Campus 2023, Wamenkumham: Hukum Pidana Indonesia Telah Modern appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Tidak terkecuali oleh Kanwil Kemenkumham Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr A Yuspahruddin mensosialisasikan hal tersebut di hadapan kalangan Civitas Akademika Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

Diketahui, audiens merupakan para pimpinan dari 40 Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah.

Yuspahruddin mengatakan, seluruh elemen masyarakat wajib mengetahui serta memahami seluruh isi pasal dan norma yang ada dalam dalam KUHP.

Menurutnya, sosialisasi di kalangan akademisi perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran info terkait KUHP yang banyak beredar di media sosial.

Kakanwil menjelaskan, pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Ia menyebut, setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

Meskipun, gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung, pemerintah terus menggencarkan sosialisasi KUHP yang baru, sebelum akhirnya efektif berlaku setelah 3 tahun disahkan.

“Berlaku setelah 3 tahun dari pengesahan. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan aturan pelaksanaan dan gencar melakukan sosialisasi, agar tidak muncul multi tafsir dari isi KUHP tersebut,” jelas Yuspahruddin, Selasa (20/12/2022).

“Kita mestinya berbangga, karena telah menggunakan produk anak bangsa sendiri,” sambungnya.

Dalam paparannya, Yuspahruddin secara detail menjelaskan mengapa KUHP perlu pembaruan, perubahan paradigma hukum pidana, misi pembaharuan KUHP dan 3 pilar hukum.

Kakanwil juga membedah 14 pasal kontroversi yang berkembang di masyarakat, mulai dari Living Law, pidana mati, penodaan agama, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, kohabitasi, aborsi, perzinaan, kekuatan gaib dan contempt of court. Termasuk juga 5 poin yang sudah di take out.

Yuspahruddin berharap, dengan lahirnya KUHP yang baru dapat mereduksi jumlah narapidana. Karena di KUHP tersebut memberikan alternatif pidana selain hukuman penjara.

Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi mensosialisasikan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar dan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Budhiarso Widhyarsono.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Sosialisasikan Pasal-pasal KUHP Baru appeared first on SuaraBaru.id.