Salah satu temuan yang menonjol adalah, adanya sejumlah radio yang sudah tidak beroperasi atau tidak siaran, serta sejumlah LP yang tidak mendokumentasikan siaran, yang merupakan kewajiban bagi penyelenggara siaran. Temuan lain di antaranya, radio yang tidak dilengkapi papan nama, kesulitan perpanjangan IPP, dan persoalan administratif lainnya.

Koordinator Bidang Penataan Infrastruktur dan Sistem Penyiaran KPID Jateng, Anas Syahirul Alim menyatakan, tidak beroperasinya radio disebabkan sejumlah permasalahan yang beragam.

BACA JUGA: Pemudik Gelombang Pertama Diperkirakan Sudah Masuk

Di antaranya tidak siapnya pengelola untuk menginvestasikan modal dan tenaga untuk operasional radio. Atau juga radio sudah tidak bisa memberikan pemasukan sebagai entitas bisnis, sehingga radio yang telat melakukan perpanjangan izin, akhirnya frekuensinya digudangkan.

”Intinya kita temukan operasional sudah tidak ada, pengelola tidak bisa ditemui, dan kami lihat belum ada upaya yang dilakukan, untuk menghidupkan kembali radionya. Padahal beberapa kita cek, masih aktif izinnya,” kata Anas, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4/2023).

Terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan pemanggilan. Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) nomor 2 tahun 2023, tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena tidak Melakukan Siaran, maka KPI/KPID bisa memberikan teguran tertulis, sampai merekomendasikan pencabutan izin siaran.

BACA JUGA: Satu Data Indonesia, Sinergikan Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah

”Karena itulah, kita akan minta penjelasan terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu. Hal ini juga sebagai bentuk pembinaan terhadap LP. KPI sesuai PP 50 tahun 2005, juga bisa merekomandasikan ke Kemenkominfo, untuk pencabutan izin siaran bagi LP yang tidak siaran dalam kurun waktu tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anas juga menjelaskan, kegiatan monitoring ini sebagai salah satu implementasi tugas dan kewajiban KPI, dalam ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-undang Penyiaran, UU Nomor 32 tahun 2002.

Dalam berbagai kesempatan, terutama saat KPID melakukan monitoring ke daerah, Anas menyayangkan, masih banyaknya laporan adanya aktivitas siaran tanpa izin, yang ditemukan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Muncul Potensi Penyebaran Penyakit di Masa Mudik Lebaran

”Ada fenomena kontradiktif, di mana banyak radio resmi yang tutup operasional, tapi justru masih banyak juga radio yang bersiaran tanpa izin, dan mengganggu radio yang legal,” paparnya.

Laporan atau keluhan soal radio ilegal ini sering diterima, baik saat monitoring ke daerah maupun yang datang ke KPID. Lalu juga juga soal lesunya pemasukan iklan untuk radio di daerah. Karena itulah, Anas mengajak pihak terkait yang berwenang mengatasi siaran ilegal ini, untuk lebih optimal dalam melakukan tindakan.

Pihaknya menyimpulkan, permasalahan tidak produktifnya radio bukan semata-mata pengaruh pasar yang lesu. Karena pada kenyataannya, tetap banyak peminat untuk mengelola radio meskipun kanal yang terbuka sudah penuh.

BACA JUGA: Kembalikan Semangat Kejayaan Melalui LPS Monas Half Marathon

Pada kesempatan lainnya, Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi menjelaskan, berbagai fenomena yang ditemukan selama monitoring, akan menjadi evaluasi.

”Kita akan lihat, kenapa radio terus mengalami defisit, hingga tutup operasional. Apakah lebih pada faktor internal atau eksternal manajerial,” tegas Junaidi.

Adapun terkait radio ilegal, KPID Jateng akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang memiliki kewenangan pada pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap penyalahgunaan frekuensi.

”Karena soal siaran ilegal ini bukan ranah KPID. Tetapi kami akan dorong lembaga berwenang, untuk lebih intensif lagi mengatasi problematika ini,” imbuhnya.

Riyan

The post Keberadaan Siaran Radio Ilegal Banyak Dikeluhkan appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang bertemakan ‘Tumbuh Bersama Menuju Transformasi Penyiaran Digital’ itu, bertujuan untuk memajukan penyiaran di provinsi ini, dan sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga penyiaran.

Rombongan komisioner sebagai tim penilai yang dipimpin Achmad Junaidi diikuti Anas Syahirul Alim, Norma Setianingrum ini, diterima Kepala Dinkominfo Endah Cahyarini, didampingi Direktur RSKW Agus Pramono, Sub Koor MKP Rudyanto, di Ruang Transit RSKW.

BACA JUGA: Personel TNI Wonogiri Bantu Warga Memugar Rutilahu

Saat menyampaikan paparannya, Endah Cahyarini mengungkapkan, sebelumnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) RSKW juga pernah mengikuti ajang yang sama. Saat itu bahkan tampil sebagai yang terbaik se-Jateng, di Tahun 2021.

”RSKW telah bertransformasi menjadi radio masa kini. Sehingga menarik kaum millenial, untuk ikut mendengarkan RSKW,” ujar Endah.

Sementara itu, tim penilai Achmad Junaidi menjelaskan, visitasi ini merupakan tindak lanjut dalam rangka anugerah penyiaran, yang akan di selenggarakan pada 28 Oktober 2022 mendatang.

BACA JUGA: Nafa Berselawat dan Peluncuran Buku akan Meriahkah Harlah Yapi Nahdlatul Fata Petekeyan

”Visitasi ini untuk penilaian dalam aspek kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Salah satu di antaranya yang menjadi peserta adalah, RSKW. Pada visitasi ini, kita minta presentasi dari Radio Suara Kota Wali di antaranya SDM dan keuangannya. Jadi keunggulan itu yang nanti akan kita nilai, dan akan kita siarkan serta berikan anugerah,” kata Junaidi.

Dirinya menjelaskan, salah satu kegiatan KPID selain memberikan sanksi pada siaran-siaran tidak sehat, juga memberikan apresiasi.

Lebih lanjut Junaidi berharap, dengan diadakannya penganugerahan pada tahun ini, akan muncul prototype sebuah Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang memang mandiri dan berpihak kepada publik.

Rudy

The post KPID Provinsi Jateng Visitasi LPPL Radio Suara Kota Wali appeared first on SuaraBaru.id.