Artinya sekitar 73 persen koperasi dari total 8.523 koperasi yang berbadan hukum di Jawa Tengah sudah resmi beroperasi.

Kepala Dinkop UKM Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, mengatakan, terus mengyoayakan seluruh Koperasi Merah Putih yang ada bisa segera aktif 100 persen hingga akhir tahun 2026.

“Tahun ini kalau bisa 100 persen. Kami terus mengoptimalkan pengurus-pengurus yang masih dalam tahap perencanaan agar segera menjalankan operasionalnya,” katanya dalam Workshop Media bertajuk Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna di Kota Semarang, belum lama ini.

Lebih lanjut, terkait modal yang terhimpun saat ini mencapai Rp34,6 miliar, bersumber dari simpanan pokok dan wajib para anggota.

Sektor Produktif 

Bram mengatakan, para pengurus koperasi didorong untuk memulai bisnis di sektor produktif atau sektor riil daripada sekadar simpan pinjam, karena perputaran uangnya jauh lebih cepat.

Dia mencontohkan keberhasilan beberapa koperasi yang tumbuh pesat dari modal minim. Seperti Koperasi Dadapsari yang memulai dari Rp500 ribu kini asetnya menembus Rp450 juta.

“Kami dorong mereka bergerak di sektor riil. Setiap hari berproduksi, barang keliling ke anggota, dan sore hari uang sudah kembali. Inilah yang membuat koperasi bisa mandiri dan tumbuh cepat,” katanya.

Selain itu, untuk memperkuat likuiditas, Dinkop UKM mendorong skema kemitraan dengan koperasi yang sudah mapan (existing).

Skema yang ditawarkan adalah penyuntikan modal kerja, misalnya sebesar Rp25 juta, untuk dikelola menjadi produk riil dengan pembagian keuntungan 70 persen untuk koperasi Merah Putih dan 30 persen untuk mitra penyuntik modal. (*)

Diaz A Abidin

The post Benarkah 73 Persen Koperasi Merah Putih di Jateng telah Beroperasi? appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ratusan korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) melakukan orasi di depan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu 1 Maret 2026.

Mereka menuntut pengembalian dana dari koperasi, serta mendesak kepolisian mengusut tuntas aktor utama di balik dugaan penipuan yang merugikan mereka hingga miliaran rupiah.

Aksi tersebut diikuti korban dari berbagai daerah, baik dari Jawa Tengah maupun luar provinsi seperti Surabaya, Jember, Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan serta desakan agar kasus BLN segera diselesaikan secara transparan dan menyeluruh.

Dalam orasinya, para korban menyampaikan kekecewaan karena hingga kini belum ada kepastian terkait pengembalian dana. Mereka mengaku telah menunggu selama bertahun-tahun, namun hanya menerima janji tanpa realisasi dari pihak koperasi.

Salah satu korban asal Semarang, Agus Suryanto, mengatakan dirinya mengalami kerugian besar setelah bergabung dengan koperasi tersebut. Ia menilai tidak ada itikad baik dari pengelola untuk mengembalikan dana anggota.

“Sudah lebih dari satu tahun kami hanya diberi janji. Sampai sekarang tidak ada kejelasan pengembalian dana,” katanya.

Para korban juga mendesak kepolisian untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi III DPR RI serta mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi otak di balik kasus tersebut. Mereka menilai penanganan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyasar aktor utama.

Selain itu, massa menyoroti dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan. Mereka mencurigai adanya aliran dana ke rekening di luar koperasi, seperti yayasan maupun perusahaan tertentu, yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme koperasi.

Kesaksian memilukan disampaikan Sukardi, warga Semarang, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar setelah bergabung pada Februari 2025. Dia menyebut koperasi tersebut berhenti beroperasi hanya sebulan setelah dirinya bergabung.

“Saya masuk Februari, Maret sudah tutup (bledos). Tidak ada pengembalian sama sekali,” kata Sukardi.

Ia mengungkap, awalnya dirinya tergiur setelah didatangi seorang mentor yang meyakinkan untuk berinvestasi. Bahkan, ia disarankan mengajukan pinjaman bank dengan jaminan rumah demi mengikuti program tersebut.

“Saya sampai pinjam ke bank, jaminannya rumah. Semua difasilitasi mentor, diantar sampai pengajuan. Tapi setelah BLN tutup, mentornya hilang,” ucapnya.

Menurut Sukardi, dana yang ia setorkan ditransfer ke rekening yang disebut milik BLN dengan iming-iming keuntungan berlipat dalam dua tahun.

“Dijanjikan Rp100 juta jadi Rp200 juta dalam dua tahun. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali,” katanya.

Akibatnya, ia kini harus menanggung beban utang yang membengkak hingga sekitar Rp2,4 miliar. Untuk memenuhi kewajiban cicilan, ia terpaksa menjual aset yang dimiliki sedikit demi sedikit.

“Setiap bulan saya menangis, jual aset sedikit-sedikit untuk bayar bank,” katanya.

Ia juga menyoroti tidak adanya kepastian dari pihak koperasi meski telah berulang kali dijanjikan pencairan dana sejak Maret 2025.

“Kalau memang tidak ada uang, bilang tidak ada. Tapi kalau ada, kembalikan. Jangan hanya janji,” ucap dia.

Lebih jauh, Sukardi menyebut tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami para korban cukup berat. Dia mengatakan, sedikitnya 27 anggota koperasi dilaporkan meninggal dunia.

“Sudah ada sekitar 27 anggota yang meninggal. Ini yang membuat kami semakin terpukul,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan mempercepat proses penyelidikan, termasuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga berkaitan dengan aliran dana para anggota.

Para korban menilai kasus ini sebagai kejahatan yang terstruktur dan melibatkan jaringan tertentu. Mereka khawatir jika tidak segera dituntaskan, praktik serupa akan kembali terjadi dan menimbulkan korban baru.

Karena itu, mereka mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pihak di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap aktor utama yang dianggap paling bertanggung jawab atas kerugian ribuan anggota koperasi BLN. (*)

Diaz A Abidin

The post Dugaan Penipuan Koperasi BLN, Anggota Desak Polisi Usut Tuntas Aktor Utama appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi kuasa hukum, mereka menuntut pengembalian dana nasabah yang belum cair yang totalmya mencapai sekitar Rp13 miliar.

Nasabah mengikuti mediasi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Semarang serta perwakilan pengurus Koperasi Cari Makmur.

Kuasa hukum nasabah, Nur Solikhin mengatakan, permasalahan bermula sejak 2019 hingga 2021 saat kondisi keuangan koperasi mulai tidak sehat. Saat itu, nasabah hendak menarik simpanan, baik tabungan maupun deposito, pihak pengelola kerap berdalih kas kosong.

“Setiap anggota atau nasabah mengambil di kantor pusat maupun cabang, termasuk di Kalicari, kasnya kosong,” katanya.

Lebih rinci, kata Nur, pada 2021 koperasi tersebut tutup tanpa pemberitahuan resmi. Para anggota pun kesulitan melacak keberadaan pengurus dan kejelasan dana mereka.

Dari penelusurannya, kata dia, berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018, koperasi memiliki kas sebesar Rp54 miliar. Sementara total kerugian dari 774 nasabah tercatat sekitar Rp13,125 miliar.

“Artinya, dari kas Rp54 miliar, kerugian nasabah hanya Rp 13 miliar. Lalu ke mana sisanya? Pengurus yang harus bertanggung jawab,” katanya.

Dia meminta ada itikad baik dari pengurus koperasi untuk menyelesaikan persoalan ini melalui mediasi. Akan tetapi, bila tidak ada titik temu, nasabah siap menempuh jalur hukum.

Selain itu, Solikhin meminta koperasi membuka posko pengaduan serta transparansi terkait aset dan skema penyelesaian. Dia juga meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan audit dan pengecekan langsung ke lokasi koperasi.

“Nasabah meminta dana segera dikembalikan. Itu inti tuntutan mereka,” ucapnya.

Koperasi Sudah Tutup

Di tempat yang sama, Sekretaris Koperasi Cari Makmur, Romdhoni, mengatakan, pihaknya akan mengikuti hasil mediasi. Secara internal, dia mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

“Memang ada kesalahan dalam pengaturan uang. Kami menunggu kejelasan aset yang sedang ditelusuri,” ucapnya.

Dikatakannya, koperasi tersebut sudah tidak aktif sejak 2022 setelah kantor pusat dijual, dengan RAT terakhir digelar pada 2021.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Iin Indriati Dewi Mayasari, mengatakan,  instansi telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai regulasi.

Akan tetapi, kata dia, dinas tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau menutup koperasi.

“Kami hanya sebatas pembinaan dan pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Untuk penindakan atau eksekusi, tidak ada kewenangan di kami,” katanya.

Soal penutupan atau pembubaran koperasi, merupakan proses panjang yang harus melalui tahapan hingga ke kementerian. Kondisi ini membuat banyak koperasi bermasalah sulit dibubarkan, terutama jika masih memiliki kewajiban dengan pihak ketiga.

Di Kota Semarang sendiri terdapat sekitar 700 koperasi, dengan sekitar 500 di antaranya aktif dan sisanya tidak aktif. Namun, koperasi yang tidak aktif sering kali “menggantung” karena belum dapat diproses pembubarannya.

Iin menambahkan, dinas selama ini lebih mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan sengketa koperasi.

“Kalau mediasi tidak berhasil, biasanya dilanjutkan ke ranah hukum ya,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Mediasi Polemik Koperasi Cari Makmur Semarang, Nasabah Tuntut Pengembalian Dana Rp13 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Peletakan batu pertama ini dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Batang Suyono bersama Forkopimda Batang, sebagai simbol dimulainya pembangunan koperasi serentak di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan inisiatif nasional untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui gerakan koperasi.

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, pembangunan di Batang akan dimulai di tujuh titik terlebih dahulu. Targetnya, tujuh lokasi ini sudah selesai pada akhir Januari 2026. Dari total 248 desa di Kabupaten Batang, seluruhnya telah memiliki koperasi yang berbadan hukum. Tahapan saat ini adalah penyusunan proposal usaha di masing-masing desa.

“Setiap desa memiliki karakter dan kondisi geografis berbeda. Karena itu, penentuan lokasi dilakukan dengan survei langsung untuk memastikan tanah yang digunakan strategis dan sesuai ketentuan. Bangunan koperasi ini akan menjadi aset desa karena berdiri di atas tanah milik desa,” jelasnya.

Menurut Suyono, program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui PT Agrinas (Persero) sebagai mitra pelaksana nasional, dengan dukungan pembiayaan dari Danantara.

“Kami dari Pemda tentu akan terus mendorong dan mengawal keberhasilan program pusat ini melalui Dinas Perindagkop. Koperasi Merah Putih ini harus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” terangnya.

Suyono menegaskan, koperasi desa yang terbentuk dapat beroperasi di berbagai bidang, mulai dari koperasi serba usaha, perdagangan, hingga simpan pinjam. Pemerintah daerah akan berperan aktif membantu proses percepatan di lapangan, termasuk penyiapan lahan dan administrasi.

Sementara itu, Dandim Batang Letkol Inf Andhika Baskoro Krishastantyo menambahkan, pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih udah ada perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah dengan PT Agrinas untuk mempercepat pembangunan.

“Setiap bangunan koperasi dirancang dengan ukuran 20×30 meter di atas lahan seluas 1.000 meter persegi, agar bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi desa,” tuturnya.

Tugas TNI hanya mengawal proses peletakan batu pertama di tujuh desa tersebut saja sampai target pada akhir Januari 2026.

“Kami tentu akan terus mendorong dan mengawal keberhasilan program pusat ini dengan memantau secara langsung hingga bangunannya selesai. Tidak ada batasan sepanjang tujuannya untuk kesejahteraan warga. Ini adalah instruksi dari pusat agar koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujar dia.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan gerakan nasional yang digagas pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat melalui sistem gotong royong.

Ia berharap, program ini di Batang dapat menjadi pendorong ekonomi baru di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Mulai Bangun 7 Gerai Koperasi Desa Merah Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Expo menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Koperasi Tahun 2024 dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dr Agus Dwi Sulistyantono MM didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kota Tegal, M Rudy Herstsyawan ST M.Si.

Acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan BMT Indonesia MPW Jawa Tengah dan LAZ MKU bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA) Kota Tegal memamerkan produk-produk UMKM binaan BMT/Koperasi.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara yang memilih Kota Tegal sebagai tempat penyelenggaraan Expo UMKM BMT.

Menurut Sekda momentum ini untuk memperkenalkan BMT kepada masyarakat sebagai salah satu alternatif kebutuhan pembiayaan khususnya untuk UMKM.

Tegal Raya saat ini baru ada lima BMT, acara seperti ini dibutuhkan untuk lebih memperkenalkan dan masyarakat bisa melihat bahwa perkembangan usaha-usaha di bawah pembinaan dan anggota BMT tidak kalah dengan yang lain.

“Pemerintah Kota Tegal selalu berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program dan kebijakan yang pro-UMKM, BMT dan Koperasi,” ujar Sekda Agus

Sekda berharap agar expo ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan yang ditawarkan.

Ketua Panitia Aris Aditya Resi menyampaikan bahwa expo yang diselenggarakan tersebut diikuti oleh 35 BMT dan koperasi syariah yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.

“Dari 35 BMT dan koperasi tersebut, 75 UMKM sudah mendaftar disini dan alhamdulillah siap untuk meramaikan tiga hari kedepan tanggal 19-21 Juli 2024,” jelas Aris.

Selain expo juga diselenggarakan lomba menggambar anak-anak tingkat pra sekolah sampai dengan tingkat sekolah dasar, seminar tentang koperasi untuk kalangan Gen Z. “Pada puncak acara, ada Seminar Nasional Perkoperasian di Ruang Adipura Komplek Balai Kota Tegal,” tutup Aris.

Sutrisno

The post 35 BMT, Koperasi dan 75 UMKM Ramaikan Expo 2024 di Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Dari 25 ribu koperasi, kata Andang Wahyu, hanya seperuhnya sekira 12 ribu yang aktif menurut data Dekopinwil Jawa Tengah.

“Tahun 2024 ini menarget mengaktifkan kembali koperasi yang sedang bermasalah atau tidak aktif, menjadi total sebanyak 20 ribu koperasi aktif dari 12 ribuan jumlahnya,” kata dia, dalam Tasyakuran menuju Hari Koperasi ke 77, di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis 11 Juli 2024.

Andang Wahyu bilang, perlu dipahami tujuan besar koperasi yakni meningkatkan ekonomi kerakyatan.

“Ketika tuntutan jaman berlaku dan masifnya model industri, koperasi bukan hanya tempat mengumpulkan uang receh, akan tetapi harus jadi pemikiran yang besar untuk tujuan bersama,” ujar Anggota DPRD Jawa Tengah tersebut.

Dia menegaskan, koperasi bisa berbuat apa saja di bidang ekonomi bisnis. Koperasi bisa mengelola bisnis besar seperti mebel di Jepara, bahkan juga di pesantren.

“Kita harus update (kembangkan) kemampuan mengikuti perkembangan zaman. Maka banyak pengurus-pengurus koperasi yang muda yang didatangkan hari ini,” kata dia.

Dia melihat perlunya regenerasi mengalirkan ilmu kepada pengurus-pengurus muda, dengan visi yang lebih kuat, dan lebih berkembang.

Pihaknya mengatakan, pentingnya dukungan pemerintah untuk juga fokus pada pengembangan lagi koperasi.

“Edukasi yang masif, pelatihan-pelatihan koperasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat diikuti dengan sosialisasi yang cukup,” kata dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Dinkop UKM) Provinsi Jawa Tengah, Hatta Hatnansya Yunus menjelaskan porsi anggaran untuk Koperasi memang tak sebesar UMKM.

Dalam pelatihan yang dilakukan, Dinkop UKM Jawa Tengah berharap komitmen dari masyarakat yang ingin mendapat pelatihan.

“Setiap tahun jumlah pelatihan bimbingan teknis (bimyek) semoga meningkat. berapa tahun kerja sama dengan Lapenkop (Lembaga Pendidikan Perkoperasian),” kata dia.

Diaz Aza

The post Dekopinwil Jawa Tengah Target 20 Ribu Koperasi Aktif pada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, Koperasi KPRI Kemenkumham Jateng memiliki modal itu.

“Apabila dikembangkan, dirumuskan pengembangan usahanya dengan baik, kami percaya koperasi kita bisa lebih maju, lebih berkembang dan pastinya bisa memberikan banyak keuntungan bagi anggota,” ujar Tejo pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KPRI Kemenkumham Jateng yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil, Selasa (2/4/2024).

“Apabila Rutan Semarang sudah beroperasi, dapat bekerja sama dengan Koperasi Pengayoman, misalnya ada sembako, ada warung dan sebagainya. Bisa juga menjadi salah satu atau termasuk termasuk koperasi bisa mengikuti dalam pengelolaan APBN di Kementerian,” sambungnya.

Tejo selaku pembina mengatakan, Koperasi KPRI bisa memiliki usaha minimarket, karena dinilai memiliki modal yang besar.

“Kebutuhan pokok di Satuan Kerja Pemasyarakatan itu besar sekali, itu bisa dijajaki. Keamanannya juga terjamin, karena masih kita kelola di lingkungan internal,” terang Tejo.

“Di Semarang ada di LPP, Rutan, Lapas. Itu peluang untuk menciptakan lapangan usaha yang kecil-kecil saja, tapi menghasilkan”, tambahnya.

Kakanwil mengajak anggota koperasi untuk berpikir kembali, menciptakan organisasi koperasi yang efektif dan efisien untuk menambah penghasilan atau menambah usaha-usaha yang dapat menciptakan kesejahteraan anggota, dan menjadikan koperasi sebagai solusi utama kebutuhan finansial.

Selain mendengarkan dan menyetujui Laporan Pertangungjawaban Pengurus Koperasi Periode 2021-2023, RAT ini juga berhasil menentukan ketua pengurus koperasi baru periode 2024-2026.

Hadir mengikuti RAT, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan jajaran Kantor Wilayah.

Ning S

The post Buka RAT Koperasi KPRI, Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Lebarkan Sayap Usaha appeared first on SuaraBaru.id.

Agenda itu dilaksanakan di Kantor Disporapar Jateng lantai empat yang dihadiri para anggotanya, Selasa 9 Januari 2023.

Dalam agenda itu salah satu yang menarik yakni pemberian beasiswa pada anak-anak para anggota.

Beasiswa itu diberikan pada siswa-siswi dari tingkat pendidikan paling awal hingga kuliah. Bahkan, setidaknya ada dua pelajar tingkat perguruan tinggi berprestasi yang mendapatkan IPK 4.0 dan mendapat beasiswa dari koperasi.

Kepala Disporapar Jateng Agung Hariyadi berharap kepengurusan Koperasi Wisata Bhakti tancap gas pada 2024.

Tonton juga di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4on8TVGVcQU

“Seperti pada 2023, kita ingin akselerasi usaha usaha di bidang koperasi memberikan support atau dukungan di lingkingan kedinasan. Tentunya harapannya menyejahterakan anggotanya,” kata dia.

Lebih lanjut, Agung Hariyadi mengatakan, ada banyak kegiatan sosial dilakukan oleh Koperasi Wisata Bhakti.

Seperti misalnya pendidikan, sosial, juga kegiatan seperti HUT Korpri, kegiatan 17 Agustus.

“Koperasi berikan dukungannya yang luar biasa. Harapanya lebih maju lebih mebingkat  jumlal anggota. Di mana sekarang anggotanya ada 163 orang,” kata dia.

Diaz Aza

The post Melanggengkan Koperasi Wisata Bhakti Disporapar Jateng dengan Akselerasi-Akselerasi Usaha dan Sosial  appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang berlangsung di aula kresna basudewa dibuka oleh Kakanwil, Dr. A. Yuspahruddin yang dihadiri Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, dan Kadiv Yankumham Nur Ichwan.

Yuspahruddin mengatakan, keberadaan koperasi sangat penting dalam membantu anggota memenuhi kebutuhan dalam hal simpan pinjam.

“Saat ini modal koperasi kita telah mencapai 2 Milyar lebih dan semakin meningkat setiap tahunnya. Saya berharap modal ini dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan SHU yang semakin meningkat,” ungkap Yuspahruddin, Sabtu (1/4/2023).

Yuspahruddin berharap, melalui rapat tersebut, koperasi dan anggotanya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pegawai di Kantor Wilayah.

Sebelumnya, Ketua Koperasi, Suhariyanto menyampaikan, kegiatan RAT diikuti oleh 246 orang anggota KPRI Kanwil Kemenkumham Jateng.

Menurutnya, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada anggota koperasi karena dana yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya, ia akan memberikan doorprize dan juga THR bagi semua anggota.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana, dan PPNPN Kanwil Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Gelar RAT Koperasi, Kakanwil Berharap Koperasi Bermanfaat bagi Anggota appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan para nasabah tersebut ditemui Ketua DPRD Kudus, Masan. Para nasabah tersebut kemudian menyampaikan keluhannya atas belum bisa cairnya dana yang mereka simpan di KSP GMG.

Sutik, salah seorang nasabah mengungkapkan, dirinya memiliki simpanan di KSP GMG dalam bentuk deposito yang nilainya mencapai Rp 100 juta. Namun, hingga masa jatuh tempo deposito, dananya tersebut tak bisa  bisa ditarik.

“Jatuh tempo sekitar Maret 2020 silam. Saat saya berusaha mencairkan, selalu ada alasan dan hingga kini uang saya belum bisa ditarik semuanya,”katanya.

Sutik mengaku mendepositokan uangnya karena tertarik dengan hasil yang ditawarkan. Sebab, per tahun, bunga yang diberikan mencapai 13 persen.

“Di awal semua berjalan dengan lancar dan dana bisa ditarik. Tapi belakangan ini, dana susah ditarik,”katanya.

Dalam kedatangannya ke DPRD tersebut, Sutik juga ditemani sebelas nasabah lain yang mengalami kejadian serupa. Dari pengakuan sebelas nasabah tersebut, total uang para nasabah tersebut berkisar hingga Rp 300 juta.

“Yang sudah saya koordinir, jumlah total dananya sekitar Rp 300 juta. Tapi, informasinya banyak nasabah lain yang mengalami hal yang sama. Kemungkinan dana yang macet mencapai miliaran,”tandasnya.

Menurut Sutik, dari informasi yang dia peroleh, ada beberapa nasabah yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke aparat yang berwajib. Namun, pihaknya ingin agar DPRD Kudus bisa memfasilitasi dan mengupayakan agar dana nasabah bisa dicairkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan simpanan dana di koperasi memang memiliki resiko seperti ini. Hal ini karena simpanan di lembaga keuangan sejenis KSP, tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Meski demikian, Masan akan berusaha membantu para nasabah tersebut dengan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Sebab, jika langkah hukum yang diambil, maka kemungkinan dana nasabah bisa cair akan semakin sulit.

“Januari mendatang kami akan undang pemilik KSP GMG untuk diklarifikasi. Harapannya agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dana nasabah bisa tetap dicairkan,”ujarnya.

Sementara, General Manajer KSP GMG, Alfi Hidayat sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Beberapa nomor handphone yang ada saat ini sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Tm-Ab

The post Dana Ratusan Juta Tak Bisa Ditarik, Nasabah KSP Giri Muria Wadul DPRD appeared first on SuaraBaru.id.