”Dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada ajang kontes kecantikan di Jakarta, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyegerakan hadirnya aturan pelaksana dari UU TPKS, yang telah disahkan pada 13 April 2022,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8/2023).

Kasus pelecehan seksual itu dilaporkan oleh tujuh peserta kontes itu ke Polda Metro Jaya, Jakarta, dan diduga puluhan peserta lain mengalami perlakuan yang sama.

BACA JUGA: Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yayasan UMK Mulai Digelar

Menurut Lestari, dugaan tindakan yang melanggar susila dan hukum itu, mengindikasikan belum adanya pemahaman masyarakat terkait sejumlah tindakan yang dikategorikan kekerasan seksual.

Kehadiran UU TPKS pada tahun lalu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, yang belum dilengkapi aturan pelaksanaannya, membuat upaya penanganan kasus-kasus tindak kekerasan seksual, tidak maksimal.

Selain itu, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, masih maraknya tindak kekerasan seksual, mengindikasikan sosialisasi UU TPKS ke masyarakat, belum memadai.

BACA JUGA: Mbok Mi: Wong Biyasa, Crita Bab Sambel, Ondhe-ondhe lan Kendhi (2)

Diakui Rerie, pemerintah telah berupaya melakukan percepatan dalam menerbitkan aturan turunan dari UU TPKS.

Semula, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, direncanakan aturan turunan itu dalam bentuk lima Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden. Namun pada pertengahan Juni tahun lalu, pemerintah menyederhanakan menjadi tiga Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.

Berdasarkan informasi dari situs https://www.kemenkopmk.go.id, pada Juli 2023 lalu, sejumlah aturan itu memasuki tahapan harmonisasi, dan diharapkan akhir tahun ini bisa disahkan dan diimplementasikan.

BACA JUGA: Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Hadiri Pembukaan Pameran Hari UMKM Nasional Expo 2023

Rerie berpendapat, sambil menunggu proses penyelesaian aturan pelaksanaan UU TPKS itu, upaya sosialisasi undang-undang yang memiliki makna pada pemajuan hak atas pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan atas korban, keluarga korban dan saksi tindak pidana kekerasan seksual itu, harus terus digencarkan.

Sehingga, tegas Rerie, kepedulian masyarakat dan aparat penegak hukum terus meningkat, terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di sekeliling mereka.

Riyan

The post Pentingnya Menghadirkan Aturan Pelaksana UU TPKS appeared first on SuaraBaru.id.

”Fase ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses menuju endemi covid-19. Sangat diperlukan kesadaran dan kedewasaan masyarakat, dalam menyikapi masa transisi ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022).

Menurut dia, meski kebijakan PPKM dicabut, pemerintah berharap masyarakat melakukan pencegahan dan deteksi dini secara mandiri, bila menghadapi dugaan paparan covid-19.

BACA JUGA: Ditemukan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Bulak Baru

Selain itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, kedewasaan masyarakat dalam menyikapi pencabutan kebijakan PPKM sangat dibutuhkan, dengan tetap mematuhi sejumlah saran pencegahan yang dianjurkan pemerintah.

Diakui Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu, saat ini merupakan pembuktian, apakah masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong, yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan bangsa dalam mengendalikan penyebaran covid-19.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, penggunaan masker di tempat umum bila kondisi tidak fit seperti yang disarankan pemerintah, harus menjadi norma keseharian masyarakat.

BACA JUGA: LO Divre Jateng Minta Perhutani Mantingan Gencarkan Patroli Gabungan Hingga Blora

”Demikian pula kelengkapan vaksinasi covid-19 hingga dosis ketiga atau booster, harus menjadi kesadaran masyarakat, dalam upaya meningkatkan imunitas diri dari paparan covid-19,” imbuhnya.

Karena itu, Rerie mengajak segenap anak bangsa untuk bersatu mengedepankan semangat pencegahan penyebaran covid-19 dalam keseharian, agar bangsa Indonesia mampu melewati masa transisi menuju endemi covid-19.

”Selain itu segera laksanakan proses pembangunan dengan baik, untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila,” tegasnya.

Riyan

The post Pencabutan PPKM Jadi Ujian Kemandirian Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.