Dengan keikutsertaan para wartawan dalam UKW diharapkan mereka mempunyai kompetensi dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu dikatakan oleh Sekda Grobogan, Anang Armunanto, yang membacakan sambutan Bupati Grobogan, Sri Sumarni, dalam kegiatan Tasyukuran Hari Pers Nasional di Gedung Riptaloka, Selasa 20 Februari 2024, kemarin.

BACA JUGA : Dinilai Terjadi Kecurangan Masif, Forum BEM DIY Tuntut Pembatalan Hasil Pemilu 2024

Anang Armunanto menjelaskan bahwa Uji Kompetensi Wartawan diperlukan guna wartawan berkompeten dan mentaati kode etik jurnalistik.

“UKW ini dilakukan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dalam menjalankan tugas jurnalisnya, sehingga benar-benar dapat menulis standar dan profesional,” jelas Anang Armunanto.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan mengatakan, Pemkab Grobogan terus selalu terbuka menerima kritik, saran, maupun masukan dari awak media, dengan harapan langkah ke depan betul-betul dapat dieksekusi dan dijalankan dengan tepat.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dimana, kebebasan pers adalah pilar penting untuk kemajuan bangsa.

“Kritik, masukan, dan saran dari teman-teman semua menjad sangat penting, sehingga yang kurang dapat diperbaiki, kemudian mendorong yang masih lambat dan juga mengapresiasi yang memang sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.

Informasi Valid

Anang Armunanto mengharapkan, awak media yang bertugas di Kabupaten Grobogan mampu menyediakan layanan informasi yang akurat, valid dan sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik.

Kemudian, pihaknya meminta kepada awak media tidak membuat berita yang tidak valid, apalagi untuk kepentingan tertentu.

Pihaknya juga menuturkan, secara keseluruhan banyak pembangunan infrastruktur yang terlaksana, akan tetapi belum ada yang tuntas.

“Baik jalan, jembatan, fasilitas sekolahan, rumah sakit, puskesmas, pasar rakyat dan lainnya telah banyak terjadi perubahan kebaikan. Namun demikian, masih ada beberapa yang belum tuntas dan itu menjadi bagian dari pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

BACA JUGA : Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gandeng Pemkot Perluas Jaringan Keagenan

Hari Pers Nasional

Momen Resepsi Hari Pers Nasional ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan kepala OPD Kabupaten Grobogan serta para wartawan yang bertugas di wilayah Grobogan.

Kegiatan tasyukuran ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekda Grobogan, Anang Armunanto yang diserahkan kepada Ketua Panitia HPN 2024 Kabupaten Grobogan, Agung Hermawan yang disaksikan oleh pejabat Forkopimda dan tamu undangan.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada korban banjir dan doorprize untuk tiga orang yang beruntung.

Acara semakin meriah ketika para wartawan mengajak para pejabat dan tamu undangan yang hadir untuk bernyanyi bersama organ tunggal yang dimainkan Candra & Friends.

TYA WIEDYA

The post Harapkan Dapat Bertugas Sesuai dengan Kompetensi, Pemkab Grobogan Dorong Wartawan untuk Ikut UKW appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Tejo, jabatan notaris sebagai profesi yang mulia memiliki peranan sangat penting, khususnya dalam hubungan hukum harta kekayaan. Tidak berlebihan apabila notaris dipandang sebagai pranata penting dalam urat nadi perekonomian masyarakat, khususnya dalam hal memulai usaha (starting business).

Tejo berharap para notaris mampu meningkatkan kompetensi guna memenuhi kebutuhan hukum pengguna jasa notaris, khususnya di era industri 4.0.

“Notaris harus mampu merumuskan kehendak pengguna jasanya dengan jelas dan tegas, berdasarkan dokumen pendukung yang sah dan lengkap dari pengguna jasa. Notaris juga harus mengikuti perkembangan hukum yang berlaku agar akta yang dibuat dapat mewujudkan ketertiban hukum, baik bagi kliennya maupun bagi masyarakat,” terang Tejo.

Tejo juga menyebut, notaris harus selalu berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus terjaganya martabat dan kehormatan profesi notaris di tengah-tengah masyarakat.

Disampaikan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah memberikan kewajiban kepada profesi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tejo menjelaskan, regulasi penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan didasarkan pada fakta bahwa notaris tidak hanya memberikan pelayanan berupa meresmikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik, tetapi juga memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan, dan atas nama pengguna jasanya seperti mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, atau produk jasa keuangan lainnya.

Selain itu terkait pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

“Berdasarkan hasil pengungkapan tindak pidana, notaris melalui pemberian jasa-jasa tersebut ternyata dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga harta kekayaan yang ada seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah,” ungkapnya.

Akibatnya, sambung Tejo, notaris selaku pemberi jasa dijerat dengan sanksi pidana karena memenuhi unsur delik turut serta. Untuk mencegah dimanfaatkannya profesi notaris sebagai gatekeeper pencucian uang, notaris yang akan memberikan jasa melakukan transaksi untuk kepentingan pengguna jasanya terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan transaksi pengguna jasanya.

“Apabila notaris menemukan transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa, notaris wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” imbuhnya.

“Kami telah menyediakan pedoman penerapan PMPJ beserta formulir-formulir penerapan PMPJ, yaitu customer due diligence, enhanced due diligence, dan penilaian tingkat risiko,” tandasnya.

Tejo juga mengingatkan para notaris untuk menjalankan jabatan paling lambat 60 hari sejak hari ini. Selain itu, notaris harus menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ning S

The post Lantik 412 Notaris, Kakanwil Kumham Jateng Ungkapkan Regulasi Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin memimpin jalannya prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS tersebut.

Pada kesempatan tersebut Yuspahruddin meminta mereka untuk memahami dan mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku ASN.

“Sebagai PNS harus mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Yuspahruddin kepada alumni Poltekim Angkatan 20 ini.

“Selalu ingat kode etik dan kode perilaku ASN nomor satu, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi,” tegasnya.

Kakanwil juga berpesan kepada seluruh PNS yang baru diambil sumpahnya agar memiliki sikap proaktif, mempunyai keterampilan di luar tugas dan fungsinya masing-masing, dan senantiasa mengasah keterampilan tersebut.

“Agar produktivitas tidak menurun dan bisa memberikan layanan yang lebih baik, harus menambah terus pengetahuannya tentang Keimigrasian dan lainnya. Karena masyarakat yang dilayani memiliki pengetahuan yang banyak dan beragam,” kata Kakanwil.

Kegiatan yg berlangsung di aula Kresna Basudewa tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru F., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan serta sejumlah Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Ning Suparningsih

The post 11 Alumni Poltekim Siap Implementasikan Kode Etik dan Perilaku ASN appeared first on SuaraBaru.id.