Kepala Dinas Tenaga Kerja Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Dwi Ahmawati mengatakan perhatian Pemkab Kudus terhadap pelaku IHT sangat besar.

Salah satunya pada tahun 2022 ini, Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengadaan mesin pembuat rokok.

Pembelian mesin pembuat rokok tersebut akan melengkapi fasilitas yang ada di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Megawon yang saat ini juga sudah dilengkapi fasilitas laboratorium uji tar dan nikotin.

“Jadi, pembelian mesin pembuat rokok tersebut akan semakin memberikan kemudahan bagi pelaku industri hasil tembakau yang ada di KIHT,”kata Rini, Senin (22/8).

Menurut Rini, proses pengadaan mesin tersebut saat ini masih berjalan. Diharapkan, mesin pembuat rokok tersebut sudah datang dan dapat dimanfaatkan di akhir tahun ini.

Dikatakan Rini, pembelian mesin pembuat rokok merupakan bagian dari program pemanfaatan DBHCHT. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021, alokasi DBHCHT bisa digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan Pemkab Kudus akan selalu berkomitmen memacu geliat industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Kudus.

Fasilitasi bagi pelaku IHT, diharapkan akan menekan potensi praktik produksi rokok ilegal. “Dengan adanya fasilitas tersebut, pengusaha rokok kecil bisa berproduksi secara mudah dan legal. Dan tentu hal ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan produksi rokok ilegal,”ujarnya.

Apalagi ke depan Pemkab Kudus juga akan membangun lagi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) untuk menampung pengusaha rokok kecil yang sudah tidak tertampung dalam KIHT.

Semakin banyak pelaku industri hasil tembakau yang terfasilitasi, tentu akan berdampak pada peningkatan produksi rokok yang sekaligus juga meningkatkan pendapatan cukai bagi negara.

Tahun 2022 ini, pendapatan cukai dari Kudus ditargetkan sebesar Rp 38 triliun. Hingga Agustus ini, realisasi yang sudah dibukukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus sudah mencapai sekitar Rp 19 triliun.

Sementara, Sutrisno, pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi, salah satu pengusaha rokok kecil yang operasional di KIHT, mendukung langkah yang dilakukan Pemkab Kudus.

Menurut Sutrisno, musuh dari pengusaha rokok saat ini adalah produksi rokok ilegal. Sebab, tanpa membayar cukai, pengusaha rokok ilegal bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah.

“Jadi, selain operasi pemberantasan rokok ilegal, juga harus dibarengi dengan pemberian fasilitasi bagi pengusaha rokok kecil yang legal. Sehingga, pelaku produksi rokok ilegal bisa beralih untuk berusaha secara legal,”tuturnya.

Ali Bustomi

The post Melalui Fasilitasi KIHT, Pemkab Kudus Pacu Geliat Industri Hasil Tembakau appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, pihaknya telah melakukan survei lokasi bakal calon lahan SIHT di Kudus. Luasnya adalah satu hektare.

“Titik itu ada di Kaliwungu, Tanjung, Undaan, Jati dan lainnya,” kata Rini, Senin (1/8).

Meski telah survei, pihak dinas belum mengambil keputusan lahannmana yang akan dipergunakan untuk SIHT. Pihak dinas masih mempelajari dan mengkaji hal- hal yang dirasa perlu.

Langkahnya berupa, proses verifikasi bakal calon SIHT. Lahan disesuaikan dengan kondisi atau zona Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini. Kawasan tersebut juga dikaji apakah cocok jika dibangun sebuah industri.

“SIHT itu lebih kecil dari KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau, red) bangunannya 300 meter persegi. Kalau KIHT sudah diatur luas bangunannya 400 meter persegi,” jelasnya.

Pemkab Kudus menganggarkan Rp 18 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan SIHT.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 215 tahun 2021 yang mana penggunaan anggaran DBHCHT diperuntukkan bagi pembinaan industri rokok

Untuk tahun ini, jumlah anggaran sebesar Rp 18 miliar tersebut diperuntukkan sebagai pembelian tanah saja. Sementara, untuk proses pembangunan gedung akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

“Keputusan kajian lokasi tanah mana yang menjadi SIHT paling lambat akan diketahui hasil kajiannya pada akhir bulan ini,” ungkapnya.

Rini memperkirakan jika, luas bangunan 300 meter persegi, maka jumlah gedungnya bisa terbangun sebanyak 30 unit.

Adanya pembukaan SIHT ini diharapkan bisa memberikan peluang bagi pelaku industri rokok kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Sekaligus menekan peredaran rokok ilegal di Kudus.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mendorong pelaksanaan kegiatan pembelian lahan SIHT harus segera dilaksanakan agar tidak menunggu anggaran perubahan. Selain itu, akses jalan ke lokasi jelas.

Menurut Hartopo, berdirinya SIHT merupakan bentuk komitmen Pemkab Kudus untuk mendukung pembinaan serta fasilitasi bagi industri rokok khususnya skala kecil.

Fasilitasi ini juga akan berdampak menekan praktik pembuatan rokok ilegal yang bisa merugikan keuangan negara. “SIHT dapat dikembangkan, ini upaya kami untuk menekan peredaran rokok ilegal. Jika rokok ilegal bisa ditekan, penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat” katanya.

Ali Bustomi

The post Disnaker Perinkop UKM Kantongi 10 Titik Lahan untuk Pembangunan SIHT appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari beberapa perusahaan rokok yang mengajukan izin, tercatat sudah ada tiga perusahaan rokok yang mendapatkan izin memproduksi rokok jenis SKM,” kata Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Gatot Sugeng Wibowo, Kamis (28/1.

Selain itu, pengusaha rokok yang lainnya juga sudah melakukan uji tar dan nikotin atas rokok yang diproduksinya.

Akan tetapi, karena kondisi tarif cukai rokoknya mengalami kenaikan maka para pengusaha rokok yang sudah mengajukan izin masih menahan diri untuk memulainya karena saat ditawarkan di pasaran tentunya akan bersaing dengan kompetitor lain yang lebih dahulu beredar.

Terkait dengan kondisi mesin produksi rokok yang ada di KIHT masih sering bermasalah masih upayakan untuk penggunaan dana bagi hasil cukai dan bagi hasil tembakau, salah satunya untuk pengadaan mesin produksi rokok.

Sementara itu, Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengakui juga sudah mengajukan izin produksi rokok SKM, menyusul tersedianya mesin pembuat rokok di KIHT Kudus.

“Saya memang siap memproduksi rokok SKM. Selagi diberi kemudahan oleh pemerintah karena beralihnya Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) Kudus menjadi KIHT menguntungkan bagi pengusaha rokok kecil,” ujarnya.

Tanpa harus mengeluarkan investasi besar untuk pengadaan mesin pembuat rokok yang nilainya mencapai miliaran rupiah, sudah tersedia dan tinggal memanfaatkannya dengan sistem sewa.

Akan tetapi, hingga kini belum bisa produksi menunggu kesiapan mesin pembuat rokoknya.

KIHT yang dibangun di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tersebut, selain tersedia belasan gudang untuk produksi rokok, juga tersedia laboratorium, antara lain “smoking” mesin dan satu unit alat analisa tar atau GC gas, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ant-Tm

The post Dimudahkan Izin, Pengusaha Rokok di KIHT Megawon Mulai Produksi SKM appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, KIHT terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 yang dikeluarkan pada 16 Maret 2020. Sebelumnya, KIHT bernama Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) yang telah dibangun pada tahun 2009. KIHT Kudus merupakan KIHT kedua di Indonesia setelah KIHT Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

Orang nomor satu di Kudus tersebut yakin KIHT mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. “Adanya KIHT ini dipastikan akan menampung tenaga kerja di bidang hasil tembakau. Tentu, Pemerintah Daerah akan mendukung sehingga pengangguran di Kudus dapat berkurang,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Plt. Bupati Kudus meminta pengusaha skala kecil dan menengah agar bisa bergabung. Mengingat, masih tersedia bangunan yang belum dimanfaatkan.

“(KIHT) Di Indonesia baru ada dua, satunya di Soppeng. Maka kita wajib bersyukur sarana dan prasarana disini masih bagus dan masih ada yang kosong. Saya mengajak para pengusaha untuk bisa bergabung disini,” ujarnya.

Selain itu, Plt Bupati Kudus mengajak kantor Bea Cukai Kudus untuk selalu berkolaborasi dan bersinergi. Utamanya, untuk membina industri kecil menengah dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Pada akhirnya, tidak ada lagi rokok ilegal dan pembangunan di Kudus semakin berkualitas.

“Kolaborasi jadi kata kunci. Maka, ini harus selalu kita bina. Tentu semua ini demi peningkatan ekonomi agar masyarakat sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI H Musthofa yang hadir dalam acara tersebut mengaku akan memfasilitasi DBH CHT agar bisa bermanfaat secara tepat. Tak hanya itu, pihaknya mengharapkan DBH CHT bisa berkontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Kudus.

“Kita akan sampaikan kepada Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kudus,” kata mantan Bupati Kudus tersebut.

Usai meresmikan KIHT, Hartopo bersama Musthofa, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah, dan Forkopimda Kudus melihat proses produksi rokok menggunakan mesin. Setelah itu, Plt  Bupati Kudus berkesempatan melekatkan pita cukai di bungkus rokok hasil produksi KIHT dan memecah kendi di depan kendaraan khusus distribusi rokok.

Tm-Ab

The post Resmi Beroperasi, Hartopo Optimistis KIHT Kudus Serap Banyak Tenaga Kerja appeared first on SuaraBaru.id.